Jakarta: Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan agar pembiayaan atau kredit tidak lagi diberikan kepada individu-individu secara langsung, tetapi harus melalui koperasi. Itu disampaikan Ferry merespons rencana kebijakan penghapusan utang atau kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ferry mengatakan wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan ini akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga ke depan mereka dapat kembali produktif.

Baca juga: Himbara Siap Hapus Utang Pelaku UMKM?

Ferry juga menekankan program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik. Artinya, tidak semua petani, nelayan, dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman. Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.
"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini," kata Ferry dikutip dari Antara, Kamis, 31 Oktober 2024.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM menjadi langkah nyata pemerintah untuk lebih peduli terhadap rakyat kecil.

"Kami harapkan program ini bisa dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan, jadi jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen," kata Sadar.

Disalurkan melalui koperasi

Namun, Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan, dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan harus diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi.

Ini diperlukan untuk mencegah terjadinya moral hazard, di mana penerima manfaat dari program penghapusan utang sebelumnya mungkin akan mengulangi perilaku yang sama dan kembali menunggak pembayaran.

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang kredit macet sedikitnya enam juta petani, nelayan, hingga UMKM di perbankan, melalui penerbitan Peraturan Presiden soal pemutihan utang. Pemutihan utang diharapkan dapat membuka kembali akses petani, nelayan dan UMKM kepada pembiayaan perbankan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Jakarta -

Pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meniadakan nomenklatur Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian yang sebelumnya dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sebagian tugas Kemenko Marves yang mengkoordinasikan bidang energi, investasi, dan pariwisata akan beralih di bawah kementeriannya.

"Alhamdulillah dapat amanat yang berat jadi kita perlu bekerja lebih keras. Apalagi ada perubahan konsentrasi dari kantor Kemenko karena saat ini energi, investasi juga masuk di bawah Kemenko (Perekonomian) dan pariwisata," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian tugas Airlangga saat ini bertambah mengkoordinasikan pengumpulan devisa hingga peningkatan investasi di Indonesia.

"Pesannya jelas harus mengumpulkan devisa, harus meningkatkan investasi, harus membuka lebih banyak lapangan kerja," tuturnya.

Perubahan itu akan membuat pergantian cakupan koordinasi di Kemenko Perekonomian sebagaimana dulu ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Dalam Perpres itu disebutkan bahwa Kemenko Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).

(aid/ara)

Jakarta -

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah membubarkan 82.000 koperasi sepanjang 2014 sampai 2019. Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan pada 2014 koperasi aktif yang tercatat sebanyak 209.000.

"Sekarang 130.119 unit koperasi aktif. Artinya dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada tahap periode 2014-2019 kita melalukan pembubaran 82.000 koperasi," kata Ahmad dalam konferensi pers, di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Setelah pembubaran, jumlah koperasi aktif hingga 2019 tinggal 127.000. Kemudian terjadi kenaikan jumlah koperasi hingga 2024 mencapai 130.119.

"Yang tidak aktif sudah kita bubarkan pada 2019-2024 sehingga jumlah koperasi 127.000. Hari ini tinggal 130.000. Artinya jumlah koperasi lima tahun terakhir terjadi peningkatan," jelasnya.

Menurut Ahmad, selama KemenkopUKM membubarkan koperasi puluhan ribu itu, tidak ada yang protes.

"Artinya yang dibubarkan benar-benar mati. Pada waktu itu, koperasi tercatat tidak berbadan hukum, sebagai koperasi tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap yang masih aktif atau tidak aktif," pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mengatakan program pendampingan terhadap para pelaku usaha mikro, secara langsung membantu skala bisnis di sektor tersebut meningkat, karena bisa memberikan pengetahuan, serta kedisiplinan bisnis yang efektif.

baca juga: Begini Cara Mempermudah Proses Pembiayaan UMKM

"Jadi proses pendampingan ini memang sudah lazim, kami sendiri dari Kementerian Koperasi dan UKM juga meyakini melalui proses pendampingan lebih efektif dibandingkan dengan model diklat yang sifatnya itu tidak berkelanjutan," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim dikutip dari Antara, Rabu, 7 Agustus 2024.

Arif mengatakan berdasarkan pantauan Kemenkop UKM terhadap para pelaku usaha atau komunitas yang melakukan pendampingan, kegiatan itu secara berangsur bisa menaikkan skala bisnis ke level yang lebih tinggi, seperti yang pada awalnya menargetkan pasar di tingkat kabupaten, naik ke level provinsi, serta meningkat kembali ke level nasional.

"Memang pendampingan itu butuh waktu sampai dengan tiga tahun. Jadi tiga tahun itu sudah kemudian ada yang dari usaha mikro menjadi usaha menengah, dan besar," katanya.

Oleh karena itu guna memacu peningkatan skala usaha mikro, pihaknya bersama dengan Danone dan Yayasan Pendidikan Umar Usman menyelenggarakan Damping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyasar para pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan berbisnis dan peningkatan kapasitas.

Memacu pelaku UMKM

Government and External Scientific Affairs Director Danone Indonesia Rachmat Hidayat menyampaikan, program tersebut bertujuan untuk memacu pelaku UMKM untuk bisa memberikan inspirasi, inovasi, dan berdampak positif kepada lingkungan sekitar dari usaha yang dijalankannya.

Pihaknya mencatat sudah ada 8.000 lebih alumni pelaku usaha dari program Damping UMKM yang kini skala usahanya lebih baik dan lebih berkembang.

(SAW)

Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyatakan banjirnya produk impor ilegal di pasar domestik mengakibatkan sektor UMKM kelimpungan bahkan akhirnya mati alias berhenti beroperasi.

"Produk UMKM akan sulit bersaing dari sisi harga karena barang ilegal masuk ke pasar domestik tanpa membayar pajak atau bea masuk sesuai ketentuan sehingga harga jual di pasaran untuk produk tersebut sangat murah," kata Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif KemenKopUKM Fiki Satari.

Ia mengatakan, padahal secara kualitas produk UMKM saat ini sudah semakin banyak yang tak kalah dengan produk buatan luar negeri. Namun sayangnya karena masifnya produk impor ilegal yang masuk ke pasar lokal, produk berkualitas yang diproduksi oleh UMKM menjadi kalah harga.
"Yang pasti UMKM kita ini sudah digempur baik dari udara, darat, sampai di perbatasan-perbatasan. Pak Menteri Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM) sudah pernah menyampaikan bahaya ini sejak 2021. Sebab ada produk asing ditransaksikan melalui e-commerce cross border bisa langsung masuk ke berbagai pelosok tanah air dengan harga yang murah," kata Fiki Satari dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.

Fiki mengingatkan semua pihak bahwa saat ini pelaku UMKM juga sedang dihadapkan pada ancaman berupa aplikasi marketplace bernama Temu dari China. Aplikasi ini disebut-sebut lebih dahsyat dampaknya bagi UMKM karena bisa mematikan lantaran pabrik dari China bisa bertransaksi langsung dengan konsumen.

Untuk itu, Fiki berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholder terkait bersinergi mencegah masuknya marketplace Temu ke Indonesia. Hal ini diperlukan semata-mata demi melindungi pelaku usaha di dalam negeri khususnya UMKM.

"Ada satu platform MtoC (manufacture to customer) 80 ribu pabrik akan masuk (dalam platform ini). Di Amerika, Temu ini mengalahkan Amazon. Harusnya ini dilarang karena saat ini pukulan bagi UMKM itu sudah semakin habis-habisan," kata Fiki.

Demi memastikan UMKM tetap bertahan dari ancaman barang ilegal, Fiki berharap ada kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan aktivitas usaha. Importir harus dapat dipastikan patuh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Dengan jaminan penegakan hukum serta aturan terkait barang impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing.

"Kita harus garis bawahi bahwa jika UMKM kena hit dan kemudian mati maka tidak mudah untuk bangkit lagi karena tidak cukup modal dan kekuatan," kata Fiki.

Selain persoalan impor ilegal, UMKM nasional juga dihadapkan pada persoalan mahalnya biaya dan proses dalam mengurus perizinan. Sebagai contoh ketika satu UMKM membuat brand atau merek, diwajibkan untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan biaya yang cukup mahal. UMKM juga dibebani untuk membuat badan hukum usaha dan dibebani pajak.

"Ini semua kalau diadu dengan produk impor yang murah karena ilegal, maka ini menjadi tidak bisa bersaing. Jadi yang kita inginkan adalah equal playing field," kata Fiki.

Sementara itu Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Hasibuan menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal pada 18 Juli 2024. Tugas dari Satgas ini nantinya akan melakukan penindakan terhadap importir nakal yang sengaja memanipulasi dan menyalahgunakan izin impornya.

Satgas ini dibentuk dari 11 wakil dari Kementerian dan Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan impor. Saat ini, Tim Satgas masih melakukan pemetaan terhadap rencana aksi yang akan segera dijalankan untuk mencegah semakin banyaknya impor ilegal masuk ke NKRI.

"Mudah-mudahan pekan ini ada case (kasus) yang bisa kami ungkap. Satgas telah memiliki data (importir) mengenai barang ilegal yang masif dan dikeluhkan," kata Bara.

Ditegaskan Bara bahwa Satgas tersebut diberi waktu untuk bekerja selama enam bulan ke depan untuk memastikan pelaku usaha di dalam negeri terlindungi dari bahaya impor produk ilegal. Dia juga memastikan penindakan terhadap barang impor ilegal ini hanya berlaku untuk para importir dan bukan menyasar pada penjual di pasar atau di mal.

"Jangka waktu Satgas 6 bulan atau sampai Desember 2024, jadi mereka harus bergerak cepat untuk mengidentifikasi dan menindak kenapa di pasar begitu mudah beredar barang ilegal impor," kata Bara.

(ROS)

Riau: Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meyakini pembangunan pabrik minyak makan merah tidak bakal merugi karena sudah terintegrasi dari perkebunan, produksi (pabrik), hingga beredar di pasaran dengan mendapatkan izin edar.

"Jangan takut tidak laku, karena sudah banyak pengusaha yang mendengar tentang minyak makan merah ini. Di antaranya, pengusaha asal Malaysia," ujar Menkop UKM Teten Masduki, pada acara peletakan batu pertama (Ground Breaking) pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur, Desa Bukit Gajah, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat, 12 Juli 2024.

Bahkan, pemerintah sudah menetapkan bahwa keberadaan pabrik minyak makan merah hanya dimiliki koperasi, bukan oleh usaha besar. "Oleh karena itu, penting bagi koperasi untuk mengelola pabrik secara profesional," jelas Menteri Teten.

Ground breaking pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur. (Foto: Dok. Kemenko UKM)
Menkop UKM menegaskan pihaknya akan melakukan pelatihan dan pendampingan bagi koperasi agar mampu mengelola pabrik secara profesional. "Kalau ada pengurus yang memiliki kemampuan profesional, silakan. Kalau tidak ada, rekrut dari luar," ujar Menteri Teten.

Menteri Teten menginginkan eksistensi pabrik minyak makan merah harus kompetitif. "Jadi, kita harus menyiapkan SDM yang baik dan kompeten dalam mengelola pabrik," ujar Menteri Teten.

Baca juga: Koperasi Jadi Masa Depan Ekonomi Indonesia

Lebih dari itu, Menteri Teten juga berharap pabrik minyak makan merah milik koperasi ini menjadi sarana petani sawit untuk naik kelas. "Jangan jadi petani terus, tapi harus sudah menjadi industriawan," ujar Menkop UKM.

Menteri Teten mengakui, selama ini kehidupan para petani sawit sudah cukup baik dari hasil penjualan tandan buah segar (TBS). "Tingkat kehidupan petani akan lebih meningkat lagi jika sudah mampu mengolah menjadi produk hilir," kata MenKop UKM.

Menteri Teten optimistis pembangunan pabrik minyak makan merah di Pelalawan ini bakal rampung tak lebih dari empat bulan saja. "Pembiayaannya bakal didukung dana bergulir dari LPDB KUMKM. Saya yakin ini tidak akan macet, karena pasti produknya kompetitif, dan kita bikin ini secara terintegrasi, dari kebun sampai pasarnya," kata MenKop UKM.

Dari sisi kesehatan, Menteri Teten menegaskan, minyak makan merah memiliki kandungan vitamin E dan A yang tinggi, sehingga nilai gizinya sangat baik untuk pengentasan stunting. "Sudah teruji sehat dan khasiatnya," ujar Menkop UKM.

Potensi besar

Ground breaking pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah di KUD Sumber Makmur. (Foto: Dok. Kemenko UKM)

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pelalawan H Zukri menyatakan, potensi sawit di Provinsi Riau, terutama Pelalawan, sangat besar. Oleh karena itu, Bupati berharap pembangunan pabrik kelapa sawit dan minyak makan merah yang dikelola koperasi bisa lebih dari satu.

"Kami akan mencari koperasi yang mandiri dan sehat seperti KUD Sumber Makmur ini, yang selalu mendapat penghargaan, agar bisa membangun 2-3 lagi pabrik minyak makan merah," kata Zukri.

Dengan semakin banyaknya dibangun pabrik minyak makan merah, Bupati Pelalawan meyakini kejadian minyak goreng langka di Tanah Air, tidak akan terulang lagi. "Saya yakin itu bisa terwujud," kata Zukri.

Sementara itu, Ketua KUD Sumber Makmur Kuntadi menjelaskan, koperasinya sudah berdiri sejak 1993 dengan jumlah anggota 781 orang dan aset sebesar Rp31,4 miliar, memiliki beberapa unit usaha, antara lain Unit Simpan Pinjam (USP), unit Saprodi (sarana produksi), serta unit transportasi dan penjualan TBS.

Bahkan, keunggulan TBS yang dihasilkan koperasi ini di antaranya telah memiliki sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Oleh karena itu, kami sangat berharap bisa mendapat dukungan penuh dari LPDB KUMKM untuk pembiayaan pembangunan pabrik minyak makan merah di Pelalawan," ujar Kuntadi.

(KIE)

Jakarta: Indonesia merayakan Hari Koperasi ke-77 pada 12 Juli tahun ini. Momentum ini menjadi penting untuk merefleksikan tentang peran koperasi di Tanah Air yang semakin strategis dalam menjawab tantangan krisis dan ketidakpastian dalam segala sendi kehidupan.

Hal ini disampaikan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dalam memperingati sekaligus merayakan Hari Koperasi ke-77 dengan tema “Koperasi Sebagai Ekosistem untuk Konsolidasi, Akselerasi dan Eskalasi Ekonomi Mikro dan Kecil”.

Menkop UKM mengatakan dalam perjalanan panjang koperasi di Indonesia, koperasi telah menunjukkan peran penting dalam membangun ekonomi rakyat. Bahkan, pembelajaran yang terus dilakukan oleh koperasi untuk meningkatkan kelembagaan koperasi dan model-model usahanya, melahirkan keyakinan koperasi dapat menjadi masa depan ekonomi Indonesia.
Menteri Teten mengemukakan saat ini koperasi telah menjadi bagian ekosistem usaha rakyat agar dapat bertumbuh dari Usaha Mikro ke Usaha kecil, Usaha Kecil ke Usaha Menengah, dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional.

Koperasi telah menjadi solusi pembiayaan mikro yang paling banyak di akses oleh rumah tangga di Indonesia sebanyak 4,25 persen setelah Bank Umum selain Kredit Usaha Rakyat/KUR sebanyak 4,95 persen.

"Bahkan di sektor pertanian dan perdesaan, koperasi telah menjadi lembaga keuangan utama dalam pemenuhan pembiayan usaha,” kata Teten Masduki dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 12 Juli 2024.

Baca juga: MenKopUKM: 57th APEC SMEWG jadi Forum Strategis Tuntaskan Tantangan UMKM

Menteri Teten menegaskan koperasi menjadi sangat strategis dalam mengonsolidasikan para pelaku usaha mikro dan kecil agar usahanya menjadi lebih berskala ekonomi, mengakselerasinya dengan inovasi dan teknologi agar menghasilkan produk-produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi, dan mengeskalasi agar terjalin kemitraan rantai pasok.

Melalui pondasi itulah, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengimplementasikan komitmen inovasi mendorong pengembangan model koperasi yang semakin modern.

Kemenkop UKM melakukan pengembangan model korporatisasi dan nelayan berbasis koperasi seperti pembangunan pabrik Minyak Makan Merah per 1.000 hektare sawit milik petani swadaya; dan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil dan tradisional melalui skema SOLUSI atau Solar untuk Koperasi Nelayan.

Kemenkop UKM juga memfasilitasi pembangunan Rumah Produksi Bersama (RPB) menjadi sentra industri skala menengah (medium industry) yang dikelola oleh koperasi untuk mengolah komoditi unggulan ekonomi rakyat agar menghasilkan produk-produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi.

Menteri Teten mengatakan dalam tiga tahun RPB yang dikelola oleh koperasi ini telah terbangun dan mulai dikembangkan untuk pengolahan produk turunan dari coklat, garam, rotan, bambu, kulit, cabe dan beberapa komoditi unggulan lainnya di sejumlah daerah.

“Inilah sejatinya masa depan ekonomi kita. Masa depan “lapangan pekerjaan kelas menengah” yang menjanjikan buat generasi muda hari ini dan ke depannya. Model ini pula yang kita percaya dapat mengoreksi sekaligus menaikkan pendapatan perkapita segenap rakyat kita sebesar lima kali lipat di 2045 nanti,” ujar Menteri Teten.

Saat ini pendapatan perkapita rakyat kita diperkirakan baru sekitar USD4.919 (2023). Untuk menjadi negara maju di 2045 nanti, pendapatan per 3 kapita ini harus bisa naik setidaknya lima kali lipat.

Memberdayakan anggota

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki. (Foto: Dok. Kemenkop UKM)

Ia juga mengingatkan koperasi harus terlebih dahulu hadir sebagai pemberdaya anggota tidak boleh sekedar memenuhi ambisi sebagian pengurusnya saja. Dunia terus berubah, begitupun koperasi harus terus menyempurnakan gerakannya menjawab tantangan zaman yang terus berubah.

“Kami tidak bosan-bosannya mengingatkan agar akuntabilitas koperasi harus terus diperkuat, tata kelola koperasi harus semakin baik sehingga koperasi semakin dipercaya oleh masyarakat. Kita ingin koperasi menjadi pilihan rasional bagi tiap-tiap warga negara untuk menaruh harapan dan mengembangkan usahanya,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten turut mengapresiasi seluruh pengurus dan anggota koperasi yang konsisten berkoperasi dan telah berkontribusi mengantarkan ekonomi Indonesia tumbuh semakin berkualitas seperti sekarang ini.

Ia berharap tumbuh lebih banyak lagi koperasi sektor riil, sektor produktif yang mampu mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam agar lebih adil dan menyejahterakan. Koperasi-koperasi yang menyediakan inovasi dan teknologi sehingga menjadi ekosistem usaha yang lebih menjanjikan bagi anak-anak muda untuk berkiprah.

(KIE)