Jakarta: Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB PTNBH) meminta Presiden Joko Widodo tak diam saja terkait skandal guru besar. Kemendikbudristek menemukan praktik janggal terhadap pengusulan guru besar, mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di kementerian.

"Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan perhatian penuh kepada dunia pendidikan melalui kebijakan dan penciptaan suasana akademik yang dapat mendorong seluruh bangsa untuk mewujudkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Ketua MDGB PTNBH Andi Pangerang Moenta dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juli 2024.

MDGB PTNBH menilai skandal ini telah merusak nilai moral lingkungan akdemis. Presiden perlu memberi penegasan terhadap nilai moral dan etika dalam dunia pendidikan.
"Menerapkan nilai-nilai moral, etika, dan integritas akademik, serta melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan jujur dan konsisten untuk memenuhi rasa keadilan," sebut dia.

Pihaknya juga meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memberikan perhatian terhadap praktik buruk pengangkatan guru besar. Sebab, ditemukan praktik tak sesuai atauran.

"Mendesak Mendikbudristek untuk mencegah praktik buruk dalam proses pengusulan calon guru besar atau profesor," kata Andi.

Andi juga meminta Nadiem dapat menghentikan proses pengusulan guru besar apabila ditemukan kejanggalan. "Menghentikan pengusulan ketika terdapat kejanggalan dalam memenuhi syarat dan ketentuan pengusulan calon guru besar," tegas dia.

Ia juga ingin Nadiem menjamin tidak terjadi lagi praktik kecurangan dalam proses pengusulan jabatan akademik, utamanya guru besar.

"Dan terakhir Mendikbudristek mesti mencabut jabatan guru besar yang telah diperoleh dengan cara yang tidak wajar dan melanggar moral, etika, dan integritas akademik," tegas Andi.

Baca juga: Majelis Dewan Guru Besar PTNBH Nilai Pemerintah Tak Serius Selesaikan Skandal Guru Besar

(REN)