Jakarta: Ketua Asosiasi Profesor Indonesia (API), Ari Purbayanto, menilai kenaikan jabatan akademik guru besar tak bisa diberikan kepada orang yang tidak aktif mendidik. Hal itu tertuang dalam undang-undang.

"Bahwa kebijakan perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbudristek yang selama ini memberikan jabatan akademik Profesor kepada orang yang tidak aktif sebagai pendidik di perguruan tinggi adalah melanggar," kata Ari dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Jumat, 19 Juli 2024.

Ia menuturkan hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 23 Jo Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pelanggaran tesebut masuk dalam tindak pidana.
"Pelanggaran ketentuan yang dimaksud adalah kebijakan atau perbuatan tindak pidana," tegas dia.

API meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat mengusut praktik-praktik pengabaian nilai-nilai etika, moral, akademik, dan pelanggaran kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang saat ini terjadi. Sebab, hal tersebut berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara.

"Karena dosen dengan jabatan akademik Profesor menerima gaji tetap sebagai dosen (PNS/ASN), tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan," beber dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membenarkan adanya praktik janggal terhadap proses pengangkatan guru besar. Masalah ini terjadi mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di kementerian.

Itjen Kemendikbudristek telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi hal tersebut. Tim juga telah terjun ke Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang diduga memiliki skandal guru besar.

Sejumlah nama pejabat juga disebut masuk dalam daftar. Mereka diduga meraih gelar guru besar dengan cara yang janggal.

Baca juga: Nadiem Diminta Cabut Gelar Guru Besar Bermasalah

(REN)

Jakarta: Ketua Asosiasi Profesor Indonesia (API), Ari Purbayanto, mengkritisi skandal pengangkatan guru besar yang tak sesuai syarat. Pihaknya tak menoleransi praktik kenaikan jabatan akademik yang tak memenuhi nilai etika dan moral.

"API sangat prihatin dan tidak menoleransi terhadap praktik-praktik pemberian jabatan akademik Profesor yang mengabaikan nilai-nilai etika, moral, akademik, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan," kata Ari dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Jumat, 19 Juli 2024.

Pihaknya juga menyerukan untuk mengembalikan harkat dan martabat jabatan akademik Profesor. Ari meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim mencabut Surat Keputusan Pemberian Jabatan Akademik Profesor yang dalam proses pengangkatannya terbukti mengabaikan nilai-nilai etika, moral, akademik, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan.
"Mendikbudristek untuk segera menghentikan pemrosesan jabatan akademik Profesor yang mengabaikan nilai-nilai etika, moral, akademik, serta pelanggaran kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan," jelas dia.

API juga meminta Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek segera mengusut dan mengawasi pihak-pihak terkait yang mengabaikan nilai-nilai etika dalam pengangkatan guru besar. Sebab, guru besar hanya layak disandang oleh dosen aktif yang bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Ari mengatakan Profesor bukan gelar akademik, tetapi jabatan akademik pada jenjang tertinggi dalam lingkungan perguruan tinggi. Profesor bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga dituntut memberi contoh dan keteladanan di mana pun berada.

"Seorang Profesor senantiasa bersikap objektif, terbuka, menerima kritik, berani mengakui kesalahan, dan kukuh dalam pendirian untuk menjunjung tinggi kebenaran," tutur dia.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membenarkan adanya praktik janggal terhadap proses pengangkatan guru besar. Masalah ini terjadi mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di kementerian.

Itjen Kemendikbudristek telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi hal tersebut. Tim juga telah terjun ke Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang diduga memiliki skandal guru besar.

Sejumlah nama pejabat juga disebut masuk dalam daftar. Mereka diduga meraih gelar guru besar dengan cara yang janggal.

Baca juga: Majelis Dewan Guru Besar PTNBH Nilai Pemerintah Tak Serius Selesaikan Skandal Guru Besar

(REN)

Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Dirjen Diktiristek) Abdul Haris menekankan pentingnya menjaga integritas akademik. Dia memastikan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran bakal ditindak tegas.

“Perguruan tinggi wajib menjaga dan mempertahankan integritas akademik. Ini perlu saya tekankan betul karena akhir-akhir ini banyak fenomena yang berkaitan dengan integritas akademik, khususnya terkait kenaikan jabatan akademik," kata Haris di hadapan pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Akademik pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Semester I Tahun 2024 dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juli 2024.

Haris menjelaskan integritas akademik diatur dalam Permendikbud Nomor 39 Tahun 2021. Pada regulasi tersebut diuraikan secara jelas kewajiban perguruan tinggi dalam menjaga integritas akademik.
Dia menekankan tidak ada kompromi terkait dengan integritas akademik. Haris akan melakukan tindakan tegas bila terdapat pelanggaran, kelalaian, dan penyimpangan yang menciderai integritas akademik.

“Apabila terjadi pelanggaran, kelalaian, penyimpangan kami tidak segan-segan melakukan tindakan tegas," ujar Haris.

Haris juga menyoroti postur pendanaan perguruan tinggi. Saat ini, pendanaan perguruan tinggi masih didominasi pendanaan dari pendapatan jasa layanan pendidikan.

Dia berharap PTN mampu menekan proporsi pendanaan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan pendidikan dengan melakukan berbagai langkah optimalisasi pemanfaatan aset maupun monetisasi aset pengetahuan dan kepakaran, peningkatan kerja sama tri dharma, dan pengelolaan dana abadi.

Pelaksana tugas Sekretaris Ditjen Diktiristek Tjitjik Srie Tjahjandari menyoroti kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja di lingkungan Ditjen Diktiristek. Tjitjik menjelaskan kinerja pelaksanaan anggaran pada semester I belum sesuai dengan target prognosis yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai 47,31 persen dari target 54,32 persen. Beberapa permasalahan yang menghambat antara lain realisasi belanja modal yang masih rendah terutama yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Tjitjik menegaskan dibutuhkan kerja sama dengan para pimpinan PTN untuk mengakselerasi realisasi anggaran yang ditargetkan pada akhir 2024 minimal menyentuh angka 95 persen. Tjitjik berharap PTN dapat mengoptimalkan anggaran-anggaran yang telah diberikan.

“Mohon rektor dan wakil rektor bergotong royong untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat meningkatkan realisasi anggaran di akhir tahun, minimal menyentuh 95 persen," harap Tjitjik.

Kegiatan juga membahas berbagai kebijakan antara lain penjaminan mutu pendidikan tinggi, pengembangan karier dosen, akreditasi perguruan tinggi, dan kebijakan di bidang riset, teknologi, dan pengambian kepada masyarakat.

Penghargaan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023

Dalam kegiatan itu, Haris juga memberikan mengapresiasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi. Penghargaan diserahkan kepada 25 PTN yang unggul dalam pencapaian IKU, baik pada kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker), dan Perguruan Tinggi Negeri kelompok Seni.

Pada kelompok PTN-BH, terdapat delapan PTN yang meraih penghargaan, yakni:

1. Universitas Negeri Surabaya (Keunggulan posisi tinggi 10%, IKU 4, dan IKU 6)
2. Universitas Airlangga (Keunggulan posisi tinggi 10%)
3. Universitas Hasanuddin (Keunggulan posisi tinggi 10%, IKU 2)
4. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKU 1)
5. Universitas Negeri Yogyakarta (IKU3)
6. Universitas Andalas (IKU 5)
7. Universitas Negeri Semarang (IKU 7)
8. Institut Teknologi Bandung (IKU 8)

Pada kelompok PTN-BLU, tujuh PTN peraih penghargaan keunggulan IKU, yakni:

1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (Keunggulan posisi tinggi 10%, IKU 4, IKU 5, IKU8)
2. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Keunggulan posisi tinggi 10%, IKU 8)
3. Universitas Mataram (Keunggulan posisi tinggi 10%)
4. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (IKU 1)
5. Universitas Negeri Manado (IKU 2)
6. Universitas Palangka Raya (IKU 3, IKU 7)
7. Universitas Sam Ratulangi (IKU 6)

Pada kelompok PTN-Satker, terdapat tujuh perguruan tinggi yang meraih penghargaan, yakni:

1. Universitas Siliwangi
2. Institut Teknologi Kalimantan (Keunggulan posisi tinggi 10%, IKU 1, IKU 4)
3. Universitas Musamus (IKU 2)
4. Universitas Teuku Umar (IKU 3)
5. Universitas Trunojoyo Madura (IKU 5)
6. Universitas Tidar (IKU 6)
7. Universitas Maritim Raja Ali Haji (IKU 7).

Peraih penghargaan keunggulan IKU pada PTN kelompok seni, yakni:

1. Institut Seni Indonesia Denpasar (Keunggulan posisi tinggi 10%, IKU 1, IKU 3, IKU 5, IKU 6)
2. Institut Seni Indonesia Yogyakarta (IKU 4)
3. Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (IKU 7)

Staf Khusus Mendikbudristek Bidang Kompetensi dan Manajemen, Pramoda Dei Sudarmo, mengapresiasi kinerja PTN dalam pencapaian IKU. Dei berharap PTN dapat meningkatkan kualitas capaian IKU dan menjaga keberlanjutan transformasi pendidikan tinggi yang telah berjalan baik dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Nurhasan menyebut penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika Unesa. Kebersamaan dan kecepatan dalam beradaptasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan merupakan kunci untuk mencapai kinerja IKU sesuai dengan target.

Baca juga: Nadiem Diminta Cabut Gelar Guru Besar Bermasalah

(REN)

Jakarta: Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB PTNBH) meminta Presiden Joko Widodo tak diam saja terkait skandal guru besar. Kemendikbudristek menemukan praktik janggal terhadap pengusulan guru besar, mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di kementerian.

"Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan perhatian penuh kepada dunia pendidikan melalui kebijakan dan penciptaan suasana akademik yang dapat mendorong seluruh bangsa untuk mewujudkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Ketua MDGB PTNBH Andi Pangerang Moenta dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juli 2024.

MDGB PTNBH menilai skandal ini telah merusak nilai moral lingkungan akdemis. Presiden perlu memberi penegasan terhadap nilai moral dan etika dalam dunia pendidikan.
"Menerapkan nilai-nilai moral, etika, dan integritas akademik, serta melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan jujur dan konsisten untuk memenuhi rasa keadilan," sebut dia.

Pihaknya juga meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memberikan perhatian terhadap praktik buruk pengangkatan guru besar. Sebab, ditemukan praktik tak sesuai atauran.

"Mendesak Mendikbudristek untuk mencegah praktik buruk dalam proses pengusulan calon guru besar atau profesor," kata Andi.

Andi juga meminta Nadiem dapat menghentikan proses pengusulan guru besar apabila ditemukan kejanggalan. "Menghentikan pengusulan ketika terdapat kejanggalan dalam memenuhi syarat dan ketentuan pengusulan calon guru besar," tegas dia.

Ia juga ingin Nadiem menjamin tidak terjadi lagi praktik kecurangan dalam proses pengusulan jabatan akademik, utamanya guru besar.

"Dan terakhir Mendikbudristek mesti mencabut jabatan guru besar yang telah diperoleh dengan cara yang tidak wajar dan melanggar moral, etika, dan integritas akademik," tegas Andi.

Baca juga: Majelis Dewan Guru Besar PTNBH Nilai Pemerintah Tak Serius Selesaikan Skandal Guru Besar

(REN)

Jakarta: Ketua Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB PTNBH) Andi Pangerang Moenta meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memberikan perhatian terhadap praktik buruk pengangkatan guru besar. Ditemukan pengusulan guru besar tak sesuai atauran.

"Mendesak Mendikbudristek untuk mencegah praktik buruk dalam proses pengusulan calon guru besar atau profesor," kata Andi dalam keterangannya kepada Medcom.id, Kamis, 18 Juli 2024.

Pihaknya juga meminta Nadiem menghentikan proses pengusulan guru besar apabila ditemukan kejanggalan dalam memenuhi syarat dan ketentuan pengusulan calon guru besar. Ia juga ingin Nadiem menjamin tidak terjadi lagi praktik kecurangan dalam proses pengusulan jabatan akademik, utamanya guru besar.
"Dan terakhir Mendikbudristek mesti mencabut jabatan guru besar yang telah diperoleh dengan cara yang tidak wajar dan melanggar moral, etika, dan integritas akademik," tegas Andi.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) membenarkan adanya praktik janggal terhadap proses permohonan guru besar. Masalah ini terjadi mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di Kemendikbudristek sendiri.

Sebelumnya, Kemendikbudristek menemukan praktik janggal dalam pengangkatan guru besar. Sejumlah pihak diangkat menjadi guru besar meski tidak memenuhi syarat.

Salah satu kasus ditemukan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Sejumlah nama pejabat juga disebut meraih gelar guru besar dengan cara janggal.

Baca juga: Kemendikbudristek Akui Ada Asesor Bermasalah Loloskan Guru Besar yang Tak Memenuhi Syarat

(REN)

Jakarta: Ketua Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB PTNBH) Andi Pangerang Moenta miris dengan terbongkarnya kasus pengangkatan guru besar yang tidak memenuhi syarat. Dia prihatin gelar guru besar diraih tanpa mengindahkan atauran yang berlaku.

"Sehingga dia melanggar moral, etika, integritas akademik," kata Andi dalam keterangannya kepada Medcom.id, Kamis, 18 Juli 2024.

Andi paling menyesalkan pelanggaran tersebut seolah dibiarkan. Dia menyebut tidak tampak tindakan tegas dari pemerintah maupun pejabat berwenang di Kemendikbudristek, utamanya Mendikbudristek Nadiem Makarim.
"Perlu untuk meluruskan dan membersihkan proses pengusulan guru besar atau profesor dari anasir buruk praktik tersebut," sebut dia.

Andi menyerukan kepada guru besar maupun profesor dan seluruh sivitas akademika berperan aktif menjaga moral dan integritas akademik. "Kita semua untuk berperan aktif dalam menjaga moral, etika, dan integritas akademik dalam proses kenaikan jabatan akademik guru besar," ujar dia.

Sebelumnya, Kemendikbudristek menemukan praktik janggal dalam pengangkatan guru besar. Sejumlah pihak diangkat menjadi guru besar meski tidak memenuhi syarat.

Baca juga: Gelar Guru Besar Diraih Secara Janggal Bisa Sebabkan Penyimpangan Keilmuan

(REN)

Jakarta: Rektor Universitas Mercu Buana (UMB), Andi Adriansyah, menilai gelar guru besar yang diperoleh secara janggal akan berdampak negatif pada pendidikan, terutama bagi mahasiswa. Sebab, bisa jadi ilmu yang disampaikan guru besar tersebut tidak tepat.

"Ya, secara umum, secara keilmuan nanti sangat berpengaruh, yaitu terjadilah mungkin penyimpangan keilmuan," kata Andi di UMB, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Namun, dampak paling besar adalah moral dan etika akademis. Sebab, banyak proses akademis yang dilewatkan melalui skandal guru besar tersebut.
"Ini yang kita coba jaga, agar moral itu menjadi salah satu komponen utama dalam proses pendidikan," tutur dia.

Itjen Kemendikbudristek telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi tersebut. Tim juga telah terjun ke Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang diduga memiliki skandal guru besar.

Dalam kasus ini, sejumlah nama pejabat disebut masuk dalam daftar. Mereka diduga meraih gelar guru besar dengan cara janggal.

Baca juga: Pengusulan Guru Besar Diakali, Kemendikbudristek Perketat Seleksi Asesor

(REN)

Jakarta: Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyidir sejumlah pihak yang mendapat gelar guru besar dengan cara-cara tidak pantas. Dia meminta guru besar di lingkungan Muhammadiyah tak seperti kerupuk.

Mu’ti berpesan kepada guru besar di lingkungan Muhammadiyah tidak menjadi ‘profesor kerupuk’. Artinya, melempem ketika tertiup angin, dan hancur ketika disiram air.

“Karena itu jadilah profesor yang memang benar-benar sebagai insan akademik dengan keilmuan yang sangat tinggi,” kata Mu'ti dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Rabu, 17 Juli 2024.
Mu’ti berkelakar terdapat dua tipe guru besar, yaitu guru besar yang karena kepakarannya menerima honor atau yang kedua guru besar yang karena tidak menempuh pendidikan semestinya, dia memberi honor kepada instansi yang mengukuhkannya.

Universitas Muhammadiyah Palembang mengukuhkan dua guru besar baru, yaitu Prof. Abid Djazuli dan Prof. Erna Yuliwati. Pengukuhan ini menambah jumlah guru besar di Perguruan Tinggi Muhammadiyah-’Aisyiyah (PTMA) menjadi 372 orang.

Mu’ti menuturkan saat ini Muhammadiyah memiliki 167 PTMA di Indonesia dan satu di Malaysia. Rinciannya 2.315 prodi, 611.200 mahasiswa terdiri atas 4.500 nonmuslim dan 1.203 mahasiswa asing, serta 2.792 dosen.

“Dengan jumlah doktor 4.101 dan jumlah profesor 372. Kalau kita lihat dari sisi pemeringkatannya, 12 PTMA terakreditasi unggul dan ada tiga yang disiapkan lagi untuk akreditasi unggul,” ungkap dia.

Ketiga universitas Muhammadiyah yang disiapkan untuk akreditasi unggul itu, yakni Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Semarang.

Baca juga: Cegah Pengangkatan Guru Besar Tak Sesuai Syarat, Perlu Ada Sistem Terbuka

(REN)

Jakarta: Ketua Dewan Guru Besar IPB University, Evy Damayanti, mengaku sudah lama memperhatikan persoalan pemberian gelar guru besar yang tidak sesuai syarat.
Ia mengaku prihatin terkait hal tersebut.

"Isu guru besar atau profesor ini bagi kami sudah lama dan menjadi perhatian dan keprihatinan yang sangat mendalam," kata Evy kepada Medcom.id, Rabu, 17 Juli 2024.

Ia menegaskan proses pengajuan dan perolehan gelar guru besar harus sesuai aturan. Baik itu berdasarkan undang-undang maupun peraturan pendidikan tinggi yang berlaku.
"Karena profesor itu adalah jabatan akademik tertinggi seorang dosen," kata dia.

Evy mengatakan cara-cara yang tidak benar dalam memperoleh jabatan akademik bisa mencederai muruah guru besar. Sebab, guru besar seyogyanya sebagai garda terdepan dalam menjaga norma, etika, dan integritas akademik.

Ia khawatir masyarakat memiliki penilaian yang salah terhadap gelar guru besar. Hal ini juga bisa berpengaruh buruk terhadap perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

"Penilaian masyarakat terhadap profesor bisa salah. Profesor diraih dengan perjalanan yang panjang, baik keilmuannya maupun karakternya. Profesor yang diraih secara instan atau tidak memenuhi ketentuan berdampak pada hasil yang tidak benar," tegas dia.

Baca juga: Kemendikbudristek Akui Ada Asesor Bermasalah Loloskan Guru Besar yang Tak Memenuhi Syarat

(REN)

Jakarta: Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik menolak pengangkatan guru besar yang melanggar etika. Hal itu disuarakan buntut munculnya berbagai kasus skandal pengangkatan guru besar.

Skandal ini terjadi mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sejumlah nama pejabat disebut-sebut mendapatkan gelar guru besar dengan cara janggal.

"Semakin banyak pejabat dan politisi yang berminat (dan berhasil), dengan segala cara, memperoleh gelar professor. Hal ini dilakukan tanpa tujuan akademik yang jelas dan tanpa memahami dampak kerusakannya bagi dunia ilmu pengetahuan Indonesia dan ini perlu dihentikan," ujar Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.
Aliansi menilai proses pencapaian guru besar dengan cara-cara curang adalah suatu pelanggaran akademik yang serius. Bahkan, bisa menjurus perbuatan melanggar hukum dan merugikan bangsa.

Pelanggaran ini merupakan bentuk pembohongan. Pelanggaran menciptakan kredensial palsu yang membahayakan sendi-sendi kehidupan universitas dan ilmuwannya juga masyarakat luas.

Selain itu, pelanggaran ini merupakan penodaan terhadap kerja keras dosen berintegritas dalam menjalankan profesi. Dosen selalu memproduksi ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan masyarakat.

Pelanggaran ini juga merupakan bentuk pencemaran nama baik universitas dan ilmuwan Indonesia di mata internasional. "Kami menantikan langkah nyata dari pemerintah, Mendikbudristek dalam merespons masalah amat serius dalam dunia pendidikan tinggi, yang sekaligus mencederai bangsa Indonesia," tegas aliansi.

Berikut pernyataan sikap Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik:

Para civitas akademika perguruan tinggi tetap memegang teguh integritas dan etika akademik dalam mengupayakan capaian jenjang kepangkatan yang lebih tinggi terutama guru besar.

Pemerintah khususnya Kemendikburistek segera mencabut regulasi yang memudahkan seseorang yang tidak berprofesi sebagai pengajar di Perguruan tinggi dengan mudah mendapatkan guru besar.

Pemerintah segera melakukan reformasi manajemen dan proses pengelolaan kenaikan jenjang dosen, berdasarkan koreksi total atas segala kelemahan sistem yang selama ini dibiarkan.

Pemerintah segera mencabut jabatan profesor mereka (baik pihak luar maupun dalam kampus) yang sudah berhasil mendapatkannya dengan cara-cara curang berdasarkan investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah dan universitas menghukum kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dan mendapat keuntungan finansial maupun kekuasaan dari tindakan curang ini, termasuk agen jaringan penerbit jurnal predatory internasional.

Seruan aliansi ini didukung oleh akademisi dari berbagai universitas negeri maupun swasta di Indonesia. Mulai dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Nusa Cendana, Universitas Terbuka dan lain sebagainya.

Dalam lampiran keterangan aliansi ini juga disertakan nama dosen yang memberikan seruan. Ada ribuan nama dosen yang tertera dalam lampiran keterangan tersebut.

Baca juga: Skandal Guru Besar Hilangkan Kepercayaan Publik Terhadap Kepangkatan Akademik

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menemukan adanya praktik janggal terhadap proses pengusulan guru besar. Sejumlah dosen meraih gelar guru besar meski tidak memenuhi syarat.

"Dampak negatif paling besar, moral dan semangat ilmiah di kalangan dosen semakin turun," kata pengamat pendidikan, Totok Amin, kepada Medcom.id, Jumat, 12 Juni 2024.

Totok mengatakan dengan merosotnya semangat ilmiah di kalangan dosen, lambat laun akan berdampak pada berlangsungnya pendidikan. Sehingga membuat kualitas pendidikan juga menurun.
"Membuat kualitas pendidikan tinggi kita jadi menurun karena pengajarnya kehilangan kepercayaan dan semangat untuk menjunjung tinggi etika, moral, dan kebenaran," jelas dia.

Totok mendorong pemerintah turun secara aktif dan masif. Pemerintah perlu menghadirkan sistem terbuka agar proses pengangkatan guru besar bisa diawasi bersama.

"Pemerintah jelaskan saja secara transparan bagaimana si A atau si B mendapatkan pangkat Guru Besar itu. Terapkan sistem Open Government yang semua pihak dapat melihatnya, sehingga kecurigaan tersebut dalam dihilangkan," jelasnya.

Baca juga: Itjen Kemendikbudristek Tak Bakal Buka Hasil Investigasi Skandal Guru Besar ke Publik

(REN)

Jakarta: Pengamat pendidikan, Totok Amin, menilai skandal pengangkatan guru besar tidak sesuai syarat bisa berdampak negatif. Publik bisa hilang kepercayaan pada gelar akademik tertinggi itu.

"Dampak negatif yang paling besar adalah turun atau hilangnya kepercayaan kepada sistem kepangkatan akademik tersebut," ujar Totok kepada Medcom.id, Jumat, 12 Juli 2024.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menemukan praktik janggal terhadap proses pengusulan guru besar. Masalah ini terjadi mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di Kemendikbudristek.
Saat ini, Itjen Kemendikbudristek telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi tersebut. Tim juga telah terjun ke Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang diduga memiliki skandal guru besar.

Sejumlah nama pejabat disebut-sebut masuk dalam daftar. Mereka diduga meraih gelar guru besar dengan cara janggal.

"Jenjangnya sudah ada dan jelas aturannya, mulai dari asisten ahli sampai guru besar tersebut. Masalahnya, ada yang dianggap aneh dalam memperoleh kepangkatan tersebut," kata Totok.

Totok menyebut keanehan itu menimbulkan kehebohan. Sebab, seseorang bisa mendapatkan gelar guru besar secara tidak patut.

"Misalnya politisi atau pengusaha yang tidak pernah terlihat mengajar dan aktif di kampus kok bisa mendapatkan kepangkatan guru besar tersebut," tutur dia.

Totok mendorong pemerintah turun secara aktif dan masif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah perlu menghadirkan sistem terbuka agar proses pengangkatan guru besar bisa diawasi bersama.

"Pemerintah jelaskan saja secara transparan bagaimana si A atau si B mendapatkan pangkat guru besar itu. Terapkan sistem open government yang semua pihak dapat melihatnya, sehingga kecurigaan tersebut dalam dihilangkan," papar dia.

Baca juga: Kemendikbudristek Akui Ada Asesor Bermasalah Loloskan Guru Besar yang Tak Memenuhi Syarat

(REN)