Jakarta: Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik menolak pengangkatan guru besar yang melanggar etika. Hal itu disuarakan buntut munculnya berbagai kasus skandal pengangkatan guru besar.

Skandal ini terjadi mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sejumlah nama pejabat disebut-sebut mendapatkan gelar guru besar dengan cara janggal.

"Semakin banyak pejabat dan politisi yang berminat (dan berhasil), dengan segala cara, memperoleh gelar professor. Hal ini dilakukan tanpa tujuan akademik yang jelas dan tanpa memahami dampak kerusakannya bagi dunia ilmu pengetahuan Indonesia dan ini perlu dihentikan," ujar Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.
Aliansi menilai proses pencapaian guru besar dengan cara-cara curang adalah suatu pelanggaran akademik yang serius. Bahkan, bisa menjurus perbuatan melanggar hukum dan merugikan bangsa.

Pelanggaran ini merupakan bentuk pembohongan. Pelanggaran menciptakan kredensial palsu yang membahayakan sendi-sendi kehidupan universitas dan ilmuwannya juga masyarakat luas.

Selain itu, pelanggaran ini merupakan penodaan terhadap kerja keras dosen berintegritas dalam menjalankan profesi. Dosen selalu memproduksi ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan masyarakat.

Pelanggaran ini juga merupakan bentuk pencemaran nama baik universitas dan ilmuwan Indonesia di mata internasional. "Kami menantikan langkah nyata dari pemerintah, Mendikbudristek dalam merespons masalah amat serius dalam dunia pendidikan tinggi, yang sekaligus mencederai bangsa Indonesia," tegas aliansi.

Berikut pernyataan sikap Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik:

Para civitas akademika perguruan tinggi tetap memegang teguh integritas dan etika akademik dalam mengupayakan capaian jenjang kepangkatan yang lebih tinggi terutama guru besar.

Pemerintah khususnya Kemendikburistek segera mencabut regulasi yang memudahkan seseorang yang tidak berprofesi sebagai pengajar di Perguruan tinggi dengan mudah mendapatkan guru besar.

Pemerintah segera melakukan reformasi manajemen dan proses pengelolaan kenaikan jenjang dosen, berdasarkan koreksi total atas segala kelemahan sistem yang selama ini dibiarkan.

Pemerintah segera mencabut jabatan profesor mereka (baik pihak luar maupun dalam kampus) yang sudah berhasil mendapatkannya dengan cara-cara curang berdasarkan investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah dan universitas menghukum kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dan mendapat keuntungan finansial maupun kekuasaan dari tindakan curang ini, termasuk agen jaringan penerbit jurnal predatory internasional.

Seruan aliansi ini didukung oleh akademisi dari berbagai universitas negeri maupun swasta di Indonesia. Mulai dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Nusa Cendana, Universitas Terbuka dan lain sebagainya.

Dalam lampiran keterangan aliansi ini juga disertakan nama dosen yang memberikan seruan. Ada ribuan nama dosen yang tertera dalam lampiran keterangan tersebut.

Baca juga: Skandal Guru Besar Hilangkan Kepercayaan Publik Terhadap Kepangkatan Akademik

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menemukan praktik janggal terhadap proses pengusulan guru besar. Masalah ini terjadi mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di Kemendikbudristek.

Saat ini, Itjen Kemendikbudristek telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi hal tersebut. Tim juga telah terjun ke Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang diduga mengangkat dosen tak sesuai syarat sebagai guru besar.

Sejumlah nama pejabat disebut-sebut masuk dalam daftar. Mereka diduga meraih gelar guru besar dengan cara janggal.
"Jenjangnya sudah ada dan jelas aturannya, mulai dari asisten ahli sampai guru besar tersebut. Masalahnya, ada yang dianggap aneh dalam memperoleh kepangkatan tersebut," kata pengamat pendidikan, Totok Amin, kepada Medcom.id, Jumat, 12 Juli 2024.

Totok menyebut keanehan itu menimbulkan kehebohan. Sebab, seseorang bisa mendapatkan gelar guru besar secara tidak patut.

"Misalnya politisi atau pengusaha yang tidak pernah terlihat mengajar dan aktif di kampus kok bisa mendapatkan kepangkatan guru besar tersebut," tutur dia.

Totok mendorong pemerintah turun secara aktif dan masif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah perlu menghadirkan sistem terbuka agar proses pengangkatan guru besar bisa diawasi bersama.

"Pemerintah jelaskan saja secara transparan bagaimana si A atau si B mendapatkan pangkat guru besar itu. Terapkan sistem open government yang semua pihak dapat melihatnya, sehingga kecurigaan tersebut dalam dihilangkan," papar dia.

Baca juga: Pengusulan Guru Besar Diakali, Kemendikbudristek Perketat Seleksi Asesor

(REN)

Jakarta: Sejumlah dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM) diduga merekayasa syarat permohonan pengusulan guru besar. Skandal ini melibatkan pihak kampus, calon guru besar, hingga asesor di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Tim investigasi dari Inspektorat Jendral (Irjen) Kemendikbudristek turun langsung menangani kasus tersebut. Tim telah rampung melakukan pemeriksaan.

"Untuk kasus ULM sudah selesai diproses," beber Direktur Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Lukman kepada Medcom.id, Kamis, 11 Juli 2024.
Namun, Lukman tak memerinci jumlah dosen yang terlibat hingga pihak-pihak lain yang terseret dalam kasus tersebut. Termasuk, sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat.

"Untuk jumlah dan putusannya itu bukan kewenangan kami tapi kewenangan Irjen," ungkap dia.

Sebelumnya, dosen ULM merekayasa persyaratan pengusulan guru besar. Dosen tersebut mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal predator atau yang penerbitannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi meminta ULM membentuk tim internal guna melakukan klarifikasi untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran berkaitan syarat pengusulan guru besar oleh sejumlah dosen.

Percepatan penambahan guru besar menjadi program semua kampus di Indonesia, termasuk ULM. Hal ini dilakukan demi meningkatkan daya saing dan kemajuan sebuah universitas.

Setiap dosen yang berpotensi bisa mengusulkan guru besar. Terdapat syarat ketat yang harus dilalui di internal ULM, untuk kemudian mereka mempublikasikan artikel ke jurnal ilmiah, membuat buku dan yang lainnya.

"Mengenai kasus yang mencuat saat ini di luar kewenangan dan pengetahuan kami," kata Wakil Rektor I Bidang Akademik ULM Iwan Aflanie di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Baca juga: Kemendikbudristek Akui Ada Asesor Bermasalah Loloskan Guru Besar yang Tak Memenuhi Syarat

(REN)