Jakarta: Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (MDGB PTNBH) meminta Presiden Joko Widodo tak diam saja terkait skandal guru besar. Kemendikbudristek menemukan praktik janggal terhadap pengusulan guru besar, mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di kementerian.

"Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memberikan perhatian penuh kepada dunia pendidikan melalui kebijakan dan penciptaan suasana akademik yang dapat mendorong seluruh bangsa untuk mewujudkan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar Ketua MDGB PTNBH Andi Pangerang Moenta dalam keterangan tertulis, Jumat, 19 Juli 2024.

MDGB PTNBH menilai skandal ini telah merusak nilai moral lingkungan akdemis. Presiden perlu memberi penegasan terhadap nilai moral dan etika dalam dunia pendidikan.
"Menerapkan nilai-nilai moral, etika, dan integritas akademik, serta melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan dengan jujur dan konsisten untuk memenuhi rasa keadilan," sebut dia.

Pihaknya juga meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memberikan perhatian terhadap praktik buruk pengangkatan guru besar. Sebab, ditemukan praktik tak sesuai atauran.

"Mendesak Mendikbudristek untuk mencegah praktik buruk dalam proses pengusulan calon guru besar atau profesor," kata Andi.

Andi juga meminta Nadiem dapat menghentikan proses pengusulan guru besar apabila ditemukan kejanggalan. "Menghentikan pengusulan ketika terdapat kejanggalan dalam memenuhi syarat dan ketentuan pengusulan calon guru besar," tegas dia.

Ia juga ingin Nadiem menjamin tidak terjadi lagi praktik kecurangan dalam proses pengusulan jabatan akademik, utamanya guru besar.

"Dan terakhir Mendikbudristek mesti mencabut jabatan guru besar yang telah diperoleh dengan cara yang tidak wajar dan melanggar moral, etika, dan integritas akademik," tegas Andi.

Baca juga: Majelis Dewan Guru Besar PTNBH Nilai Pemerintah Tak Serius Selesaikan Skandal Guru Besar

(REN)

Jakarta: Rektor Universitas Mercu Buana (UMB), Andi Adriansyah, menilai gelar guru besar yang diperoleh secara janggal akan berdampak negatif pada pendidikan, terutama bagi mahasiswa. Sebab, bisa jadi ilmu yang disampaikan guru besar tersebut tidak tepat.

"Ya, secara umum, secara keilmuan nanti sangat berpengaruh, yaitu terjadilah mungkin penyimpangan keilmuan," kata Andi di UMB, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Namun, dampak paling besar adalah moral dan etika akademis. Sebab, banyak proses akademis yang dilewatkan melalui skandal guru besar tersebut.
"Ini yang kita coba jaga, agar moral itu menjadi salah satu komponen utama dalam proses pendidikan," tutur dia.

Itjen Kemendikbudristek telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi tersebut. Tim juga telah terjun ke Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang diduga memiliki skandal guru besar.

Dalam kasus ini, sejumlah nama pejabat disebut masuk dalam daftar. Mereka diduga meraih gelar guru besar dengan cara janggal.

Baca juga: Pengusulan Guru Besar Diakali, Kemendikbudristek Perketat Seleksi Asesor

(REN)

Jakarta: Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik menolak pengangkatan guru besar yang melanggar etika. Hal itu disuarakan buntut munculnya berbagai kasus skandal pengangkatan guru besar.

Skandal ini terjadi mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sejumlah nama pejabat disebut-sebut mendapatkan gelar guru besar dengan cara janggal.

"Semakin banyak pejabat dan politisi yang berminat (dan berhasil), dengan segala cara, memperoleh gelar professor. Hal ini dilakukan tanpa tujuan akademik yang jelas dan tanpa memahami dampak kerusakannya bagi dunia ilmu pengetahuan Indonesia dan ini perlu dihentikan," ujar Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik melalui keterangan tertulis, Senin, 15 Juli 2024.
Aliansi menilai proses pencapaian guru besar dengan cara-cara curang adalah suatu pelanggaran akademik yang serius. Bahkan, bisa menjurus perbuatan melanggar hukum dan merugikan bangsa.

Pelanggaran ini merupakan bentuk pembohongan. Pelanggaran menciptakan kredensial palsu yang membahayakan sendi-sendi kehidupan universitas dan ilmuwannya juga masyarakat luas.

Selain itu, pelanggaran ini merupakan penodaan terhadap kerja keras dosen berintegritas dalam menjalankan profesi. Dosen selalu memproduksi ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan masyarakat.

Pelanggaran ini juga merupakan bentuk pencemaran nama baik universitas dan ilmuwan Indonesia di mata internasional. "Kami menantikan langkah nyata dari pemerintah, Mendikbudristek dalam merespons masalah amat serius dalam dunia pendidikan tinggi, yang sekaligus mencederai bangsa Indonesia," tegas aliansi.

Berikut pernyataan sikap Aliansi Akademisi Indonesia Peduli Integritas Akademik:

Para civitas akademika perguruan tinggi tetap memegang teguh integritas dan etika akademik dalam mengupayakan capaian jenjang kepangkatan yang lebih tinggi terutama guru besar.

Pemerintah khususnya Kemendikburistek segera mencabut regulasi yang memudahkan seseorang yang tidak berprofesi sebagai pengajar di Perguruan tinggi dengan mudah mendapatkan guru besar.

Pemerintah segera melakukan reformasi manajemen dan proses pengelolaan kenaikan jenjang dosen, berdasarkan koreksi total atas segala kelemahan sistem yang selama ini dibiarkan.

Pemerintah segera mencabut jabatan profesor mereka (baik pihak luar maupun dalam kampus) yang sudah berhasil mendapatkannya dengan cara-cara curang berdasarkan investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah dan universitas menghukum kelompok atau individu yang memiliki kepentingan dan mendapat keuntungan finansial maupun kekuasaan dari tindakan curang ini, termasuk agen jaringan penerbit jurnal predatory internasional.

Seruan aliansi ini didukung oleh akademisi dari berbagai universitas negeri maupun swasta di Indonesia. Mulai dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Nusa Cendana, Universitas Terbuka dan lain sebagainya.

Dalam lampiran keterangan aliansi ini juga disertakan nama dosen yang memberikan seruan. Ada ribuan nama dosen yang tertera dalam lampiran keterangan tersebut.

Baca juga: Skandal Guru Besar Hilangkan Kepercayaan Publik Terhadap Kepangkatan Akademik

(REN)

Jakarta: Pengamat pendidikan, Totok Amin, menilai skandal pengangkatan guru besar tidak sesuai syarat bisa berdampak negatif. Publik bisa hilang kepercayaan pada gelar akademik tertinggi itu.

"Dampak negatif yang paling besar adalah turun atau hilangnya kepercayaan kepada sistem kepangkatan akademik tersebut," ujar Totok kepada Medcom.id, Jumat, 12 Juli 2024.

Sebelumnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menemukan praktik janggal terhadap proses pengusulan guru besar. Masalah ini terjadi mulai dari tingkat kampus hingga proses asesmen oleh asesor di Kemendikbudristek.
Saat ini, Itjen Kemendikbudristek telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi tersebut. Tim juga telah terjun ke Universitas Lambung Mangkurat (ULM) yang diduga memiliki skandal guru besar.

Sejumlah nama pejabat disebut-sebut masuk dalam daftar. Mereka diduga meraih gelar guru besar dengan cara janggal.

"Jenjangnya sudah ada dan jelas aturannya, mulai dari asisten ahli sampai guru besar tersebut. Masalahnya, ada yang dianggap aneh dalam memperoleh kepangkatan tersebut," kata Totok.

Totok menyebut keanehan itu menimbulkan kehebohan. Sebab, seseorang bisa mendapatkan gelar guru besar secara tidak patut.

"Misalnya politisi atau pengusaha yang tidak pernah terlihat mengajar dan aktif di kampus kok bisa mendapatkan kepangkatan guru besar tersebut," tutur dia.

Totok mendorong pemerintah turun secara aktif dan masif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemerintah perlu menghadirkan sistem terbuka agar proses pengangkatan guru besar bisa diawasi bersama.

"Pemerintah jelaskan saja secara transparan bagaimana si A atau si B mendapatkan pangkat guru besar itu. Terapkan sistem open government yang semua pihak dapat melihatnya, sehingga kecurigaan tersebut dalam dihilangkan," papar dia.

Baca juga: Kemendikbudristek Akui Ada Asesor Bermasalah Loloskan Guru Besar yang Tak Memenuhi Syarat

(REN)