Solo: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solo menunda rapat paripurna dengan agenda pengumuman pengesahan pemberhentian Wali Kota Solo dan pengangkatan wakil wali Kota Solo sebagai Wali Kota Solo. Semula, rapat paripurna tersebut dijadwalkan Jumat, 19 Juli 2024, pukul 15.00 WIB.

"Bukan dibatalkan, tapi di-pending atau ditunda. SK pemberhentian dan pengangkatan Wakil Wali Kota itu dari Mendagri dilewatkan ke provinsi, dari provinsi menghendaki pelantikan dipercepat dari schedule awal tanggal 23 Juli. Provinsi menghendaki besok malam pelantikan Pak Teguh sebagai Wali Kota,” ujar Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto, Jumat pagi, 19 Juli 2024.

Menurutnya, tidak masalah jika paripurna pengumuman mundurnya Gibran ditunda dan mendahulukan pelantikan penggantinya. Pasalnya, Pemprov Jateng menginginkan pelantikan Wakil Wali Kota Solo menjadi Wali Kota Solo dipercepat.

Baca juga: Gibran Sebut Tak Akan Tinggal di Rumah Dinas Wapres di IKN dan Jakarta

Pelantikan Teguh Prakosa sebagai Wali Kota Solo definitif akan dilakukan Jumat malam, 19 Juli 2024, pukul 19.00 WIB. Pelantikan akan dilakukan di Semarang.
“Iya dibalik, yang harus diparipurnakan mengundurkan diri. Dan paripurna selanjutnya pembacaan SK dari kementerian dalam negeri melalui provinsi tentang diterima pengunduran wali kota plus pengangkatan wakil menjadi Plt sekaligus wali kota,” ungkapnya.

Ia menambahkan, pembacaan SK Kemendagri bisa dilakukan baik setelah atau sebelum pelantikan. Sugeng mengaku tidak tahu alasan provinsi melantik Teguh Prakosa sebagai Wali Kota terlebih dahulu.

“Sosialisasi atau pembacaan pengunduran diri dan pengangkatan bisa dilakukan setelah atau sebelum itu opsional saja. Alasannya kami enggak tahu, itu yang tahu provinsi, yang menghendaki provinsi ya. Kami di Kota menyesuaikan jadwal di Provinsi,” ucapnya.

(MEL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memperingatkan para kepala daerah petahana yang maju pada Pilkada 2024 untuk tidak meninggalkan tugas melayani publik karena sibuk memikirkan pemenangan pilkada.

"Tolong jangan tinggalkan pekerjaan karena memikirkan kontestasi pemenangan, teetap semua pekerja dijalankan dengan lancar," kata Tito dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center, Rabu (10/7/2024).

Tito mengakui, para kepala daerah petahana saat ini sedang giat turun ke masyarakat untuk menaikkan elektabilitas, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan.

Selain kepala daerah petahana, Tito juga mengingatkan kepada para penjabat (pj) kepala daerah harus mundur jika akan maju sebagai calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Ia menyebutkan, pengunduran diri harus dilakukan sebelum 22 September 2024.

Selain itu, Tito juga mengharuskan para pj kepala daerah melapor ke Kementerian Dalam Negeri bila hendak maju pada Pilkada 2024.

Mantan kapolri memberi tenggat waktu pemberitahuan hingga 17 Juli 2024 atau selang 40 hari sebelum pendaftaran peserta pilkada dimulai pada 27 Agustus 2024.

"Khusus untuk pj, saya minta saya diberi tahu, deadline-nya adalah 17 Juli. Jadi 40 hari sebelum masa pendaftaran tanggal 27 Agustus. Jadi informasikan," kata Tito.

Tito menyebutkan, sejauh ini sudah 10 pj kepala daerah yang ingin mengundurkan diri karena berencana maju pada Pilkada 2024.

Titp pun tidak masalah dengan rencana para penjabat tersebut, asalkan mereka melapor ke Kemendagri supaya segera ada penjabat kepala daerah yang akan menggantikan,

"Karena kami butuh waktu untuk siapkan pengganti. Harus surati DPRD, gubernur untuk bisa dapatkan masukan, lalu ada sidang pra TPA dengan KPK dan PPATK apakah ada kasus hukum atau engga," kata Tito.

"Jadi paling cepat 17 Juli, tolong yang ingin running (maju pilkada), beritahu ke kita," imbuh dia.

Bekasi: Potongan surat pergantian Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad beredar di media sosial dan membuat heboh. Gani mengatakan, surat pergantian di media massa itu tidak benar atau hoaks.

"Itu berita hoaks," kata Gani di Bekasi, Senin, 8 Juli 2024.

Plh Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Dwie Andyarini Dian Arga, juga memberikan klasifikasinya mengenai beredarnya kabar tersebut.


Dwie mengatakan, hingga sekarang Pemerintah Kota Bekasi belum menerima pemberitahuan secara resmi terkait pemberhentian Pj Wali Kota Bekasi.

"Saya sudah konfirmasi dan sampai dengan hari ini belum ada pemberitahuan secara resmi. Dan kondisi jalannya pemerintahan seperti biasa. Jadi berita yang beredar termasuk berita hoax," kata Dwi.

Dia mengimbau agar jajaran ASN di Kota Bekasi tetap melaksanakan tugas seperti biasa. Nantinya, kata dia, Pemerintah Kota Bekasi akan menindaklanjuti informasi tersebut sesuai aturan yang berlaku, apabila ada pergantian Pj Wali Kota Bekasi.

(ALB)