Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menikmati masa pensiunnya di kampung halaman di Solo, Jawa Tengah.

Arak-arakan dilakukan oleh ribuan masyarakat Solo untuk menyambut dirinya pulang pada Minggu (20/10/2024).

Jokowi mengucapkan terima kasih atas sambutan meriah yang dilakukan masyarakat terhadap kepulangannya di Solo.

"Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas seluruh sambutan masyarakat yang telah diberikan dan dukungan yang diberikan kepada saya," katanya, Minggu, dikutip dari Antara.

Dirinya pun terkejut lantaran perjalanan dari bandara ke rumahnya harus ditempuh dalam waktu yang cukup lama. Yakni dari yang semula 15 menit menjadi 3,5 jam.

"Ini saya kira mengejutkan karena biasanya saya dari bandara ke rumah hanya 15 menit nggak lebih. Ini tadi 3,5 jam lebih, empat jam,"

Disinggung soal agenda ke depan, ia mengaku ingin beristirahat dulu selama beberapa hari.

"Saya kan sudah sampaikan, mau tidur. Masak 10 tahun kita kerja keras untuk negara dan ini purna tugas ya barang sehari dua harilah tidur," katanya.

Selanjutnya, ia berencana untuk bertemu dengan saudara dan beberapa kerabat.

"Ketemu saudara-saudara dulu, ketemu teman-teman, banyak agenda," katanya.

Setelah tiba di kediamannya di Gang Kutai Utara I, Jokowi sempat beristirahat di rumah. Sesaat kemudian, ia kembali ke luar untuk melayani foto dengan beberapa warga yang masih setia menunggu di depan kediamannya.

Jakarta: Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi purnatugas dari jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia pada hari ini, Minggu 20 Oktober 2024. Usai tidak lagi menjabat kedua tokoh negara ini akan mendapatkan uang pensiun.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," berikut bunyi Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, tulis UU tersebut.

Besaran Uang Pensiun Jokowi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Pensiun bagi Pejabat Negara, mantan Presiden berhak menerima uang pensiun yang ditentukan berdasarkan masa jabatan dan gaji pokok saat menjabat. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan gaji pokok Presiden Republik Indonesia ditetapkan sebesar enam kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya, kecuali untuk Wakil Presiden dan Presiden itu sendiri.
Pada Pasal 6 Ayat 2, besaran uang pensiun pokok sebagaimana dimaksud adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir. Sesuai dalam Pasal 2, nominal gaji pokok Presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden.

Jadi, Jokowi akan menerima pensiun sebesar Rp30.240.000 per bulan, yang merupakan enam kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp5.040.000).

Baca juga: Ini Besaran Gaji Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wapres

Tunjangan dan Fasilitas

Jokowi juga tetap berhak atas sejumlah hak dan fasilitas sebagai mantan presiden, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Berikut tunjangan dan fasilitas lain seperti tercantum dalam Pasal 7:

a. Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri
b. Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon
c. Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Berdasarkan Keputusan Presiden No 68 Tahun 2001, tunjangan jabatan yang diterima Jokowi per bulannya adalah sebesar Rp 32.500.000.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

Jakarta -

Masa pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Ma'ruf Amin telah berakhir. Jabatannya resmi digantikan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam masa periode 2024-2029.

"Mulai saat ini Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah presiden Republik Indonesia dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani di Gedung MPR RI, Minggu (20/10/2024).

Jokowi dan Ma'ruf Amin akan menerima uang pensiun seumur hidup. Aturan terkait pemberian uang pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

Berdasarkan aturan itu, besaran uang pensiunan bekas presiden dan wakil presiden setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka saat masih menjabat. Dalam hal ini gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi sebesar enam kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara, sedangkan gaji pokok terakhir Ma'ruf Amin sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Perlu diketahui bahwa nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Ketua Mahkamah Agung (MA) yakni sebesar Rp 5.040.000 per bulan. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi dan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Sedangkan besaran gaji pokok terakhir yang diterima Ma'ruf Amin dan akan menjadi uang pensiunan sebesar Rp 20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).

Fasilitas Lain yang Diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin

Dalam Pasal 7 aturan yang sama dijelaskan, selain uang pensiun pokok, bekas presiden dan wakil presiden juga diberikan:

a. tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri;

b. biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon;

c. seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Untuk tunjangan-tunjangan yang juga bisa diterima pensiunan seperti dalam Pasal 7 huruf (a), terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil, dan janda/dudanya.

Dalam hal ini pensiunan PNS akan mendapatkan tunjangan pasangan sebesar 10% dari gaji pokok yang berlaku saat ini, tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok, dan tunjangan pangan dalam bentuk uang atau beras.

"Selain diberikan pensiun pokok, penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 6 PP Nomor 8 Tahun 2024.

Masih belum cukup, menurut Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978, Jokowi dan Ma'ruf Amin juga berhak untuk menerima rumah kediaman yang layak dengan seluruh kelengkapannya. Nantinya ia juga akan menerima kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya.

"Kepada bekas presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing: a. diberikan sebuah rumah kediaman yang layak dengan kelengkapannya; b. disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya," dikutip dari pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.

(aid/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menuturkan, rumah pensiun pemberian negara untuk Presiden Joko Widodo di Colomadu, Surakarta, Jawa Tengah belum bisa dihuni ketika Jokowi memutuskan pulang ke Solo setelah purnatugas pada 20 Oktober 2024.

Menurut dia, pembangunan rumah tersebut sering ditunda sesuai permintaan Presiden Jokowi.

"Kelihatannya belum (bisa ditempati). Seharusnya itu kan pembangunan rumah dari negara kepada calon mantan presiden dan calon wakil presiden itu sudah lama harusnya, tapi Pak Presiden Jokowi (selalu bilang) 'enggak enggak, nanti saja, nanti saja'," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Pratikno menuturkan, pembangunan rumah itu sudah ditawarkan pada tahun ketiga periode pertama Presiden Jokowi memimpin.

Dia menyebut, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berkewajiban untuk menawarkan pembangunan rumah dari negara untuk Kepala Negara.

Kendati begitu, Jokowi selalu menolak untuk dibangun saat itu hingga masuk periode kedua kepemimpinannya.

"Sampai masuk periode kedua, di tahun ketiga, Kemensetneg berkewajiban untuk menyampaikan kepada Presiden dan Wapres, bagaimana ini, berkenan di mana, dan seterusnya. Karena ini kewajiban negara ya, kewajiban negara. Tapi Beliau enggak-enggak, enggak-enggaknya itu akhirnya sekarang belum jadi itu," ucap Pratikno.

Pratikno tidak memungkiri, terjadi keterlambatan pembangunan sehingga rumah tersebut pun belum bisa ditempati pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Jadi mulainya tertunda, terlambat karena memang keinginan beliau," ujar Pratikno.

Pratikno memastikan, pihaknya siap mengatur rencana kepulangan Presiden Jokowi, termasuk tiket pesawat.

Nantinya, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pun akan mengawal kepulangan, mengingat mantan presiden tetap mendapatkan pengawalan Paspampres sesuai dengan ketentuan.

"Kita ikuti aturan keprotokoleran. Kan presiden sebagai mantan presiden tetap berhak untuk mendapatkan pengamanan, yang Paspampres kan ada grup tersendiri untuk mantan presiden dan wapres," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi berencana kembali ke Solo, Jawa Tengah, setelah posisinya digantikan oleh Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Sementara itu, negara memberikan rumah pensiun untuk Presiden Jokowi yang saat ini terus dibangun.

Lahan seluas 5.000 meter persegi ini, merupakan pemberian negara untuk Jokowi dengan tafsiran harga per meternya Rp 10 juta yang ditargetkan pada 2025.

"Saat ini masuk dalam tahap, pembersihan dan penutupan lahan," kata Kepala Desa Blulukan Slamet Wiyono, pada Kamis (27/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menuturkan, rumah pensiun pemberian negara untuk Presiden Joko Widodo di Colomadu, Surakarta, Jawa Tengah belum bisa dihuni ketika Jokowi memutuskan pulang ke Solo setelah purnatugas pada 20 Oktober 2024.

Menurut dia, pembangunan rumah tersebut sering ditunda sesuai permintaan Presiden Jokowi.

"Kelihatannya belum (bisa ditempati). Seharusnya itu kan pembangunan rumah dari negara kepada calon mantan presiden dan calon wakil presiden itu sudah lama harusnya, tapi Pak Presiden Jokowi (selalu bilang) 'enggak enggak, nanti saja, nanti saja'," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Pratikno menuturkan, pembangunan rumah itu sudah ditawarkan pada tahun ketiga periode pertama Presiden Jokowi memimpin.

Dia menyebut, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) berkewajiban untuk menawarkan pembangunan rumah dari negara untuk Kepala Negara.

Kendati begitu, Jokowi selalu menolak untuk dibangun saat itu hingga masuk periode kedua kepemimpinannya.

"Sampai masuk periode kedua, di tahun ketiga, Kemensetneg berkewajiban untuk menyampaikan kepada Presiden dan Wapres, bagaimana ini, berkenan di mana, dan seterusnya. Karena ini kewajiban negara ya, kewajiban negara. Tapi Beliau enggak-enggak, enggak-enggaknya itu akhirnya sekarang belum jadi itu," ucap Pratikno.

Pratikno tidak memungkiri, terjadi keterlambatan pembangunan sehingga rumah tersebut pun belum bisa ditempati pada 20 Oktober 2024 mendatang.

"Jadi mulainya tertunda, terlambat karena memang keinginan beliau," ujar Pratikno.

Pratikno memastikan, pihaknya siap mengatur rencana kepulangan Presiden Jokowi, termasuk tiket pesawat.

Nantinya, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) pun akan mengawal kepulangan, mengingat mantan presiden tetap mendapatkan pengawalan Paspampres sesuai dengan ketentuan.

"Kita ikuti aturan keprotokoleran. Kan presiden sebagai mantan presiden tetap berhak untuk mendapatkan pengamanan, yang Paspampres kan ada grup tersendiri untuk mantan presiden dan wapres," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi berencana kembali ke Solo, Jawa Tengah, setelah posisinya digantikan oleh Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Sementara itu, negara memberikan rumah pensiun untuk Presiden Jokowi yang saat ini terus dibangun.

Lahan seluas 5.000 meter persegi ini, merupakan pemberian negara untuk Jokowi dengan tafsiran harga per meternya Rp 10 juta yang ditargetkan pada 2025.

"Saat ini masuk dalam tahap, pembersihan dan penutupan lahan," kata Kepala Desa Blulukan Slamet Wiyono, pada Kamis (27/6/2024).

Jakarta -

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir bulan depan, tepatnya pada 20 Oktober 2024. Nantinya mantan orang nomor satu dan dua RI ini akan menerima uang pensiun seumur hidup.

Perlu diketahui, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang akan diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka saat masih menjabat.

Dalam hal ini gaji pokok terakhir yang diterima Jokowi sebesar enam kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Sedangkan gaji pokok terakhir Ma'ruf Amin sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

"(1) Gaji pokok Presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. (2) Gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden," tulis Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1978.

"(1) Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. (2) Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir," sambung Pasal 6 aturan tersebut.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Sedangkan besaran gaji pokok yang bisa diterima Ma'ruf Amin sebagai Wapres sebesar Rp 20.160.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (4 x Rp 5.040.000).

Di luar itu, Jokowi dan Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden juga akan mendapatkan fasilitas keuangan lain setelah pensiun. Misalkan saja tunjangan pokok PNS, biaya rumah tangga, dan masih banyak lagi.

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA - Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan resmi berakhir kurang dari sebulan, tepatnya pada 20 Oktober 2024. Lantas, berapa besaran uang pensiun yang akan diterima Jokowi?

Ketentuan terkait dana pensiun dan tunjangan bagi presiden dan wakil presiden di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7/1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 6 beleid Undang-undang tersebut menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Kemudian, besaran pensiun pokok adalah 100% dari gaji pokok terakhir.

Adapun, gaji pokok presiden adalah 6 kali gaji pokok tertinggi dari pejabat negara di Indonesia, kecuali presiden dan wakil presiden. Gaji pokok tertinggi pejabat negara, yang menjadi acuan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000 dan bernilai Rp5.040.000 per bulan.

Sehingga, gaji pokok presiden berdasarkan peraturan tersebut adalah Rp30.240.000 per bulan.

Sementara itu, pasal 7 UU No 7/1978 menjelaskan, selain dana pensiun pokok, Jokowi juga akan mendapatkan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Dia juga akan mendapatkan biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon.

Selanjutnya, seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya juga akan ditanggung oleh negara.

Adapun, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) No 68/2001, besaran tunjangan yang diterima Presiden RI adalah sebesar Rp32.500.000 per bulan.

Selain tunjangan berbentuk uang, mantan presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya juga akan mendapatkan sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Negara juga akan memberikan sebuah kendaraan lengkap dengan pengemudinya.

Pemberian gaji pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden serta tunjangan-tunjangan lainnya akan dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat.

Daftar Tunjangan Pensiunan Presiden Jokowi setelah Lengser

• Tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri
• Biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian air, listrik, dan telepon
• Seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya
• Sebuah rumah kediaman yang layak dengan perlengkapannya
• Disediakan sebuah kendaraan milik Negara dengan pengemudinya.

Jakarta -

Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir kurang dari satu bulan, pada 20 Oktober 2024 nanti. Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Jokowi akan tetap menerima fasilitas keuangan dari negara berupa uang pensiun.

Lantas berapa besaran uang pensiun Jokowi nanti?

Perlu diketahui, aturan terkait pemberian uang pensiun pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil presiden.

"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis Pasal 6 Ayat 1 aturan tersebut.

Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 tahun 2000.

"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," tulis Pasal Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.

Artinya besaran gaji pokok yang bisa diterima Jokowi sebesar Rp 30.240.000 per bulan, di mana gaji tersebut merupakan 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara (6 x Rp 5.040.000).

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa rencana untuk pulang ke Solo saat pensiun setelah masa baktinya selesai pada Oktober 2024 mendatang belum berubah.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menanggapi banyaknya dukungan yang diterimanya agar masuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pemerintahan Prabowo saat pensiun. Seperti diketahui, revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA.

"Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah," ujarnya saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

Menurut catatanBisnis, Jokowi pernah menegaskan akan pulang ke kampung halaman di Solo, Jawa Tengah setelah masa jabatan sebagai presiden berakhir pada 20 Oktober 2024.

Saat itu, Jokowi menanggapi pertanyaan terkait namanya yang diusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) pengganti Megawati Soekarnoputri.

"Saya mau pensiun, pulang ke Solo," katanya kepada wartawan di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Sementara itu, Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait berharap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi anggota DPA.

Menurutnya, setelah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024 mendatang, orang nomor satu di Indonesia itu menjadi sosok yang tepat untuk menjadi anggota DPA lantaran memiliki pengalaman yang baik di pemerintahan.

"Saya berdoa dan saya yakin, saya harapkan Pak Jokowi jadi anggota dewan pertimbangan agung ke depan. Dia punya pengalaman wali kota, gubernur, presiden," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Di sisi lain, dia menilai bahwa hubungan Jokowi dengan berbagai tokoh politik juga berjalan baik, sehingga cocok untuk mengisi posisi tersebut.

“Hubungan dengan presiden terpilih juga luar biasa baik dengan partai dengan masyarakat, orang yang paling pantas Jokowi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa apabila Jokowi menjadi DPA, tak akan bertujuan untuk mengawasi pemerintahan. Justru, menurutnya Presiden Ke-7 RI itu bakal membantu memberikan saran ke Prabowo agar bisa menjalankan fungsi Negara dengan baik.

"Kan memberikan pertimbangan, itu bukan mengawasi. Memberikan pertimbangan masukan nasihat, saran, kepada prabowo. Saya rasa itu posisi DPA," pungkas Maruarar.

Adapun, Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Sidang V Tahun 2023-2024 mengesahkan revisi Undang-Undang No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi usul inisiatif DPR.

Keputusan diambil dalam rapat Paripurna DPR, Kamis (11/7/2024) yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Lodewijk F. Paulus dan dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua Rachmat Gobel.