JAKARTA, KOMPAS.com - Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyatakan masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Dikutip dari Antara, Kamis (31/10/2024), Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso dalam keterangannya di Jakarta mengatakan kesempatan masih diberikan, sebelum akhirnya Jiwasraya masuk tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan sesuai rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," katanya.

Jika tak ada halangan, menurut Mahelan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan dimulai pada Desember 2024.

Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Mahelan pun kembali menekankan manajemen telah menyiapkan sejumlah saluran komunikasi, mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel customer_service@jiwasraya.co.id yang bisa dihubungi oleh pemegang polis Jiwasraya untuk mendaftarkan polisnya.

"Jika sampai batas waktu akhir para pemegang polis tidak bersedia ikut, maka status polisnya akan tetap berada di Jiwasraya. Di mana penerimaan manfaatnya akan menunggu hasil dari proses likuidasi dan disesuaikan dengan sisa aset perusahaan," terangnya.

Sebelumnya, menjelang fase pembubaran perusahaan terdapat penambahan jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya yang signifikan.

Pada periode September 2024, terdapat 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Mahelan mengungkapkan penambahan jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya di periode September 2024 berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai 128 polis dan pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis.

Sedangkan, penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Sehingga, sampai dengan awal Oktober 2024 ini Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis atau setara 2,4 juta orang," sebutnya.

Jakarta -

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih membuka kesempatan bagi para pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk segera mendaftarkan polisnya.

Kesempatan ini masih diberikan, sebelum Jiwasraya masuk ke tahap likuidasi atau fase pembubaran perusahaan. Ini sesuai dengan rencana yang telah disetujui pemegang polis dan regulator.

"Hal ini dikarenakan sifat dari Program Restrukturisasi Jiwasraya bersifat equal treatment, sebelum akhirnya perusahaan masuk ke fase pembubaran," kata R. Mahalen Prabantarikso, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur Utama Jiwasraya dalam keterangan terulis di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Mahelan menjelaskan jika tidak ada halangan, fase pembubaran Jiwasraya diproyeksikan mulai pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia berharap para pemegang polis yang belum ikut Program Restrukturisasi Jiwasraya untuk bisa segera menghubungi Tim Layanan Khusus atau Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Mahelan juga menekankan manajemen telah menyiakan sejumlah saluran komunikasi, mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel customer_service@jiwasraya.co.id yang bisa dihubungi oleh pemegang polis Jiwasraya untuk mendaftarkan polisnya.

"Jika sampai batas waktu akhir para pemegang polis tidak bersedia ikut, maka status polisnya akan tetap berada di Jiwasraya. Di mana penerimaan manfaatnya akan menunggu hasil dari proses likuidasi dan disesuaikan dengan sisa aset perusahaan," terang Mahelan.

Proses Pembubaran Jiwasraya

Sebagaimana informasi menjelang fase pembubaran perusahan terdapat penambahan angka yang signifikan mengenai jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Pada periode September 2024, diketahui terdapat 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, akhirnya memutuskan untuk mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya.

Mahelan mengungkapkan, penambahan jumlah peserta Program Restrukturisasi Jiwasraya di periode September 2024 berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai 128 polis dan pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis.

Sedangkan penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Sehingga, sampai dengan awal Oktober 2024 ini Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis atau setara 2,4 juta orang," ungkap Mahelan.

Program Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) merupakan program penyelamatan manfaat polis dalam rangka menghindari potensi kerugian besar yang akan dialami pemegang polis dan negara.

Hal ini dilakukan menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang terus tertekan sejak beberapa tahun terakhir.

(hns/hns)

Jakarta -

Sebanyak 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk pengacara Senior OC Kaligis sampai saat ini kekeh menolak ikut restrukturisasi. Mereka hanya mau agar uangnya bisa kembali 100% dengan total Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

OC Kaligis menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah in kracht terkait pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Berbagai cara disebut telah dilakukan mulai dari bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden era Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

"IFG Life sama Jiwasraya selalu lempar bola. Saya bilang Anda mau laksanakan putusan pengadilan atau tidak? Itu saja. Kalau tidak, Anda melakukan pembiaran terhadap kejahatan," tegas OC Kaligis.

OC Kaligis mengaku selalu ditawarkan untuk ikut restrukturisasi Jiwasraya agar nasabah lainnya ikut. Hanya saja, ia masih konsisten dengan keputusannya agar uang bisa kembali tanpa ikut restrukturisasi.

"Kalau saya terima ini, saya mengkhianati yang 70 orang karena kita cuma minta uang kita kembali, bukan uang negara," ucapnya.

Menurutnya, banyak alasan tidak masuk akal disampaikan Jiwasraya hingga belum mengembalikan uang nasabah yang tidak ikut restrukturisasi. "Dia bilang kalau seandainya dia bayar kita, yang lain (yang ikut restrukturisasi) nuntut. Padahal kan restrukturisasi itu pilihan," tuturnya.

OC Kaligis Surati Prabowo

OC Kaligis mengaku sudah dua kali bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu intinya berisi agar uangnya di Jiwasraya bisa dikembalikan berdasarkan putusan pengadilan.

"Kalau berkirim surat ke Pak Prabowo itu sudah dua kali, sebelum dan sesudah dilantik. Sudah ada tanda terimanya," kata OC Kaligis.

Berdasarkan berkas yang diterima detikcom, surat itu dikirim pada 13 Oktober 2024 dan 21 Oktober 2024. OC Kaligis memohon kepada Prabowo agar mendorong Jiwasraya melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum.

"Saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Presiden yang baru, di mana Bapak Presiden dalam pidato di acara pelantikan di Gedung DPR/MPR menegaskan bahwa hukum harus dilaksanakan, agar putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum dapat dilaksanakan sesuai isi putusan," tulis isi surat yang dikirim 21 Oktober 2024.

OC Kaligis mengaku tabungannya di Jiwasraya kurang lebih senilai Rp 35 miliar. Ia menuntut agar uang itu bisa kembali 100% dan menolak untuk ikut restrukturisasi.

"Saya harap surat ini sampai ke tangan bapak supaya uang saya yang sudah saya perjuangkan sejak tahun 2018 sampai sekarang dapat saya peroleh kembali. Saya butuhkan uang itu untuk perjalanan kantor saya," ucapnya.

(aid/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 70 nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih menolak restrukturisasi atau pengalihan polis asuransi ke IFG Life.

Mereka menuntut Jiwasraya untuk mengembalikan dana simpanan dengan total nilai Rp 205 miliar.

Perwakilan 70 nasabah tersebut, Otto Cornelis Kaligis atau OC Kaligis mengatakan, dirinya telah mengirimkan surat sebanyak dua kali kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, OC Kaligis meminta kepada Prabowo untuk memerintahkan Jiwasraya mengembalikan dana para nasabah yang tidak menandatangani program restrukturisasi Jiwasraya.

"Sebelum tanggal 20 Oktober, saya coba tulis surat (ke Prabowo), saya kirim ke Kartanegara. Setelah 21 Oktober saya kirim ke Sekretariat Presiden," ujar dia dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Akan tetapi, surat tersebut belum mendapatkan respons. Sebelumnya, OC Kaligis sudah pernah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 23 kali, tapi juga tidak mendapatkan balasan.

"Saya sudah 23 kali lebih tulis surat ke Jokowi, rupanya diabaikan," katanya.

Lebih lanjut, pengacara kawakan itu bilang, dirinya sebenarnya telah mengirimkan surat somasi kepada Ketua Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya sekaligus Direktur IFG Life, Hexana Tri Sasongko.

Namun, Hexana justru meminta kepada OC Kaligis dan 70 nasabah berkoordinasi dengan manajemen Jiwasraya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dia menyampaikan pihaknya lantas kembali mensomasi Hexana untuk mengembalikan uang milik 70 nasabah Jiwasraya.

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Hexana telah merugikan nasabah secara materiil dan immaterial, serta merupakan tindakan sebagai dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menurutnya, Jiwasraya memiliki aset yang cukup untuk membayarkan dana 70 pemegang polis sebesar Rp 205 miliar.

OC Kaligis menyebutkan, berdasarkan data laporan keuangan perusahaan, Jiwasraya memiliki aset sebesar Rp 6,77 triliun sampai dengan kuartal I-2023.

"Dia punya aset, lelang saja kalau punya itikad baik," ucap Otto.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Jiwasraya untuk menyelesaikan penanganan penyelamatan pemegang polis secara komprehensif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, hingga saat ini mayoritas pemegang polis atau sekitar 99,7 persen menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

"Guna mengatasi ketidakmampuan Jiwasraya memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, OJK telah meminta manajemen Jiwasraya sejak 2020 untuk menyusun Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait," kata dia dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner, Jumat (6/9/2024).

Ia menambahkan, RPK dimaksud telah disesuaikan terakhir melalui Rencana Tindak yang disampaikan kepada OJK pada 2023.

"Dengan pertimbangan pada aspek pelindungan pemegang polis," imbuh dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso bilang, demi mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, manajemen Jiwasraya telah menyiapkan tim khusus berupa Tim Operasional dan Pelayanan Pascarestrukturisasi (OPPR).

Manajemen pun telah menyediakan berbagai kanal komunikasi yang dapat diakses untuk mengetahui informasi rinci tentang manfaat dan tata cara mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya. Langkah ini diambil untuk memudahkan pemegang polis yang belum bergabung.

“Langkah tersebut juga diambil untuk melindungi para pemegang polis dari potensi kerugian besar. Ini mengingat kondisi likuiditas perseroan yang semakin tertekan dan adanya wacana pencabutan izin usaha serta pembubaran perusahaan dalam waktu dekat. Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah,” tutur Mahelan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (22/10/2024).

Jakarta -

Sebanyak 70 nasabah korban gagal bayar Jiwasraya termasuk pengacara Senior OC Kaligis sampai saat ini kekeh menolak ikut restrukturisasi. Mereka hanya menuntut agar uangnya bisa kembali 100% dengan total Rp 205 miliar.

"Yang tergabung ada 70 orang yang masih bertahan nilainya Rp 200 miliar kurang lebih. Kita yang masih bertahan menolak restrukturisasi. Kita tidak tandatangan karena menolak restrukturisasi," kata OC Kaligis kepada wartawan di kantor OC Kaligis & Associates, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

OC Kaligis menuntut pihak Jiwasraya menjalankan putusan pengadilan yang telah in kracht terkait pengembalian uang nasabah Jiwasraya. Berbagai cara disebut telah dilakukan mulai dari bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), DPR RI, hingga Presiden era Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.

"IFG Life sama Jiwasraya selalu lempar bola. Saya bilang Anda mau laksanakan putusan pengadilan atau tidak? Itu saja. Kalau tidak, Anda melakukan pembiaran terhadap kejahatan," tegas OC Kaligis.

OC Kaligis mengaku selalu ditawarkan untuk ikut restrukturisasi Jiwasraya agar nasabah lainnya ikut. Hanya saja, ia masih konsisten dengan keputusannya agar uang bisa kembali tanpa ikut restrukturisasi.

"Kalau saya terima ini, saya mengkhianati yang 70 orang karena kita cuma minta uang kita kembali, bukan uang negara," ucapnya.

Menurutnya, banyak alasan tidak masuk akal disampaikan Jiwasraya hingga belum mengembalikan uang nasabah yang tidak ikut restrukturisasi. "Dia bilang kalau seandainya dia bayar kita, yang lain nuntut. Padahal kan restrukturisasi itu pilihan," tuturnya.

Sebelumnya, Jiwasraya mencatat sejak dimulai hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis. Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance.

Jika dikonversi, total jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya disebut telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang. Pihaknya mengharapkan pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri.

"Saat ini sudah 99,9% pemegang polis yang ikut program restrukturisasi Jiwasraya telah dipindah ke IFG Life sehingga diharapkan untuk pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri dan segera dipindah," kata Plt Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10).

(aid/ara)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan asuransi jiwa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mengungkap adanya penambahan peserta program restrukturisasi jelang pembubaran perusahaan.

Program restrukturisasi Jiwasraya merupakan program penyelamatan manfaat polis dalam rangka menghindari potensi kerugian besar yang akan dialami pemegang polis dan negara. Hal ini dilakukan menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang terus tertekan sejak beberapa tahun terakhir.

Diketahui, masih ada peserta yang sebelumnya menolak restrukturisasi Jiwasraya. Jumlahnya mencapai sebanyak 648 polis yang awalnya menyatakan diri tidak bersedia, kini akhirnya memutuskan untuk mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya pada September 2024.

Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso merinci jumlah peserta yang berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance mencapai sebanyak 128 polis, pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis, serta penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel, jumlahnya mencapai 545 polis.

"Kami masih membuka kesempatan bagi yang belum ikut untuk bisa mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya," kata Mahelan dalam keterangan resminya, dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Sejak dimulai hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis. Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance. Jika dikonversi, total jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang.

"Dan saat ini sudah 99,9% pemegang polis yang ikut program restrukturisasi Jiwasraya telah dipindah ke PT Asuransi Jiwa IFG atau IFG Life. Sehingga diharapkan untuk pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri dan segera dipindah," kata Mahelan.

Sebelumnya, manajemen Jiwasraya juga telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR) untuk mempercepat restrukturisasi. Manajemen juga menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut, untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya.

Hal tersebut dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan, dan wacana pencabutan izin usaha, hingga pembubaran perusahaan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Adapun beberapa kanal yakni call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di [email protected].

"Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah," ujar Mahelan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau Indonesia Financial Group (IFG) memberikan respons terkait dengan nasib pensiunan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Pensiunan Jiwasraya diketahui turut terkena imbas atas masalah yang terjadi oleh perusahaan asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Sekretaris Perusahaan IFG Oktarina Dwidya Sistha mengatakan bahwa dana pensiunan Jiwasraya merupakan ranah Jiwasraya. Sementara IFG melalui PT Asuransi Jiwa IFG (IFG life) bertanggung jawab atas tugas pengalihan polis yang telah direstrukturisasi.

"Untuk dana pensiun pensiunan Jiwasraya karena pendirinya adalah Jiwasraya, maka kewajiban pembayaran kepada pensiunan berada pada ranah Jiwasraya," kata Sistha kepada Bisnis, Rabu (18/9/2024).

Sebelumnya dihadapan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko yang juga sempat menjabat sebagai Direktur Investasi Jiwasraya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI meminta holding BUMN tersebut turut membantu menyelesaikan masalah pensiunan Jiwasraya. Awalnya Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung memberikan apresiasi kepada IFG atas kinerja, tetapi untuk menjaga keberlanjutan holding BUMN itu harus menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang masih tersisa. Salah satunya ada nasib pensiunan Jiwasraya yang belum mendapatkan dana pensiunnya.

"PR yang tersisa utamanya kepada para pensiunan, karena biar bagaimanapun ketika kita melakukan penyelamatan terhadap kasus Jiwasraya tentu poin utamanya adalah para pensiunan yang dana pensiunnya itu diasuransikan di Jiwasraya, yang terkena imbas karena masalah di sana," kata Martin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan BPUI di DPR, Jakarta Selasa (17/9/2024).

Politikus Partai Nasdem itu menegaskan bahwa DPR terus mengingatkan IFG, di mana menjadi tanggung jawab bersama untuk menuntaskan masalah ini. Senada, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Partai PDIP Aria Bima yang juga menjadi pimpinan rapat pun meminta hal yang sama supaya pensiunan Jiwasraya segera mendapatkan haknya.

"Ada satu hal yang terkait dengan pensiunan, tambahan iuran yang Rp132 miliar untuk segera dibantu pembayarannya ke pensiunan Jiwasraya," katanya.

Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) memang sempat menuntut Jiwasraya untuk membayar dana pensiun sebanyak Rp371 miliar. Ketua PPJ Pusat, De Yong Adrian mengatakan dana pensiun tersebut merupakan hak atas 2.308 pensiunan Jiwasraya seluruh Indonesia.

"Kalau dia punya tanggungan [keluarga] hampir 7.000 orang, yang rata-rata penghasilannya tidak besar. Sehingga ini yang utama kita minta tolong ke DPR untuk membantu kami menyelesaikan masalah tersebut kepada para stakeholder atau pihak-pihak yang berhubungan," kata Adrian dalam audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Tuntutan lainnya yakni pembayaran pensiun tetap dilakukan secara berkala seumur hidup dengan pertimbangan para pensiunan Jiwasraya di seluruh Indonesia telah memenuhi kewajibannya membayar iuran hari tua. Para pensiunan juga memberikan opsi lain apabila Jiwasraya tidak sanggup, maka mereka meminta pengalihan kewajiban pembayaran ke IFG Life.

Namun di sisi lain, bantuan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan untuk IFG Life tidak mencakup kebutuhan Jiwasraya untuk membayar kewajibannya kepada para pensiunan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nevi Zuairina pada saat audiensi.

"Bapak-bapak semua kan tahu ya, RPK [Rencana Penyehatan Keuangan] yang sudah diberikan pemerintah dalam bentuk PMN itu kan sebetulnya sangat besar, tapi kan khusus untuk nasabah dan pemegang polis. Bapak-bapak kan pasti sudah mengetahui PMN yang dikucurkan pemerintah itu bukan untuk DPPK [Dana Pensiun Pemberi Kerja], tahu pak, ya?," kata Nevi.

Atas persoalan tersebut, Nevi mengatakan Komisi VI DPR akan menyampaikannya kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengambil solusi.

Jakarta -

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat sebanyak 313.490 polis atau setara 2,4 juta peserta mengikuti program restrukturisasi sampai dengan 31 Juli 2024. Sementara, yang masih belum mengikuti program restrukturisasi sekitar 298 peserta dari pemegang polis korporasi dan bancassurance.

Dengan begitu, program tersebut telah diikuti 99,7% dari total seluruh pemegang polis Jiwasraya.

"Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah seiring dengan upaya yang kami lakukan melalui upaya 'jemput bola' dari tim pelayanan," kata Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

Mahelan menjelaskan, untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi, pihaknya telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasionaldan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Selain itu, manajemen juga telah menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut, untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya.

Hal ini dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan, dan pembatasan kegiatan usaha perusahaan dalam waktu dekat.

"Kami sudah menyediakan kanal komunikasi yang bisadigunakan mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di customer_service@jiwasraya.co.id," imbuh Mahelan.

Terkait dengan adanya pemegang polis yang melakukan upaya hukum, kata Mahelan, pihaknya manyatakan akan menghormati proses serta upaya hukum yang sedang berjalan. Manajemen berkomitmen untuk mematuhi proses hukum, sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

"Namun kami tetap berharap agar pemegang polis tersebut bersedia mengikuti program restrukturisasi, sebagaimana dengan mereka yang telah ikut," kata Mahelan.

(acd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melaporkan bahwa hingga 31 Juli 2024, sudah terdapat 313.490 polis atau 2,4 juta pemegang polis yang terdaftar dalam program restrukturisasi.

Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso menjelaskan bahwa secara persentase, program penyelamatan manfaat polis itu telah diikuti 99,7% dari total pemegang polis Jiwasraya. Sebanyak 2,4 juta menyetujui restrukturisasi dan pemindahan polis ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG life).

Sementara itu, tersisa 298 peserta yang belum mengikuti program restrukturisasi. Mereka merupakan pemegang polis korporasi dan bancassurance.

"Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah seiring dengan upaya yang kami lakukan melalui upaya ‘jemput bola’ dari tim pelayanan," ujar Mahelan, Kamis (29/8/2024).

Menurut Mahelan, manajemen menyiapkan Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR) untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya. Tersedia pula sejumlah kanal komunikasi bagi 298 pemegang polis itu untuk mencari informasi dan mendaftar ke program restrukturisasi.

"Kami sudah menyediakan kanal komunikasi yang bisa digunakan mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di [email protected]," ujar Mahelan.

Pemegang Polis Tempuh Jalur Hukum

Mahelan juga buka suara soal adanya pemegang polis yang menempuh jalur hukum untuk menuntut pembayaran klaim asuransi. Manajemen Jiwasraya menyatakan akan menghormati proses serta upaya hukum yang sedang berjalan.

Manajemen berkomitmen untuk mematuhi proses hukum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Namun, kami tetap berharap agar pemegang polis tersebut bersedia mengikuti Program Restrukturisasi, sebagaimana dengan mereka yang telah ikut," kata Mahelan.

Machril, salah satu pemegang polis yang menolak restrukturisasi Jiwasraya, menjelaskan bahwa dia menjadi bagian dari 70 pemegang polis yang mengajukan tuntutan meminta pembayaran tanggungan senilai Rp200 miliar untuk dibayar penuh.

Setiap pemegang polis dalam tuntutan itu memiliki hak berbeda-beda, mulai dari Rp50 juta, Rp100 juta, juga Rp150 juta.

Machril mencurahkan kekecewaannya atas keputusan pemerintah yang enggan memenuhi tuntutan mereka. Dirinya menyindir Presiden Jokowi yang selalu menggaungkan tangguhnya ekonomi Indonesia, tetapi berat untuk memenuhi tuntutan mereka yang angkanya menurut Mahcril terhitung kecil bagi negara.

"Masa negara Rp50 juta masih utang, dipotong dulu kalau mau [setuju restrukturisasi]. Padahal gagahnya Indonesia tidak terganggu ekonominya, hebat, tumbuh ekonominya mengalahkan Eropa. Iklannya kan begitu. Pas ditagih nasabah yang janda anak yatim pensiunan, ditagih ngeles. Itu mengecewakan," ujar Machril.

Lalu, ada pula Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) yang menuntut asuransi BUMN itu untuk membayar hak dana pensiun mereka sebesar Rp371 miliar. Utang tersebut merupakan hak 2.308 pensiunan pekerja Jiwasraya di seluruh Indonesia, atau mencapai 7.000 orang jika dihitung dengan tanggungannya.

Nilai Rp371 miliar tersebut merupakan selisih dari nilai kekayaan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) Jiwasraya sebesar Rp96,07 miliar dengan nilai aktuarial Rp467,86 miliar pada akhir 2023.

Mantan Direktur Pemasaran yang juga Ketua PPJ Pusat, De Yong Adrian menjelaskan bahwa pada 2022 Jiwasraya sempat menjanjikan akan membayarkan utang kepada dana pensiun sebesar Rp132 miliar dengan cara mencicil.

"Waktu itu [dijanjikan] Rp132 miliar. Katanya itu mau dicicil, tetapi sampai sekarang belum pernah dicicil sehingga terakumulasi menjadi Rp371 miliar," ujar De Yong usai audiensi dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/8/2024).

Pembina Persatuan Pensiunan Jiwasraya, Asmir mengatakan tuntutan mereka berlandaskan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) Pasal 184 ayat (1).

Ayat tersebut mengatur bahwa sebelum proses likuidasi dana pensiun selesai, pemberi kerja tetap bertanggung jawab atas iuran yang terutang sampai pada saat dana pensiun dibubarkan sesuai dengan ketentuan mengenai pendanaan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

"Karena kita mendengar isunya bahwa kami tidak akan dibayar, hanya akan dibagikan apa adanya. Itu info yang kita dapat. Karena kita disampaikan tidak akan dibayar. Sekarang dananya hanya ada Rp30 miliar, aset yang ada di DPPK itu yang mau diinikan [diberikan] ke kita. Sedangkan utangnya Rp371 miliar yang harus dipenuhi," kata Asmir.
(Akbar Maulana al Ishaqi)

JAKARTA - Sebanyak 2.300 pensiunan PT Jiwasraya (Persero) menuntut pembayaran Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) senilai RpRp371 miliar, menyusul rencana pembubaran (likuidasi) perusahaan pada September 2024 mendatang.Adapun, 2.300 pensiunan BUMN di sektor asuransi Jiwa itu tergabung dalam aliansi Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya Nasional (PPJ) Pusat.

Ketua Umum PPJ Pusat, De Yong Adrian mengatakan, ada ribuan pensiunan Jiwasraya yang belum mendapatkan penjelasan ihwal kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanan, jika likuidasi perusahaan dilakukan pada bulan depan.

?Sampai saat ini para pensiunan Jiwasraya yang berjumlah lebih kurang 2.300 orang peserta belum mendapatkan gambaran yang pasti baik dari pemerintah maupun Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) selaku Pendiri DPPK Jiwasraya tentang bagaimana kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanannya jika sampai terjadi DPPK Jiwasraya juga dibubarkan,? ujar De Yong Adrian melalui keterangan pers, Senin (26/8/2024).

Menurutnya, kondisi DPPK Jiwasraya saat ini defisit pendanaan (insolven). Defisit DPPK Jiwasraya berdasarkan laporan aktuaris untuk valuasi aktuaria per 31 Desember 2023 sebesar Rp371 miliar.

Defisit pendanaan dalam dana pensiun terjadi ketika kewajiban aktuaria atau manfaat pensiun sekarang dan yang akan datang melebihi kekayaan dana pensiun.

?Sesuai ketentuannya pemberi kerja wajib memberikan iuran tambahan untuk memenuhi pendanaan, apabila hingga akhir 2024 Jiwasraya selaku pendiri DPPK tidak memberikan iuran tambahan untuk memenuhi defisit pendanaan pada DPPK Jiwasraya, dipastikan defisit pendanaan 2024 bisa terjadi perubahan yang signifikan yang diperkirakan akan lebih besar dari 2023,? paparnya.

Apabila defisit pendanaan DPPK jiwasraya tidak dibayar sampai akhir 2024 ini, maka kemampuan likuiditas DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiun bulanan kepada para pensiunan diperkirakan hanya sampai Mei 2025. Dengan demikian, pada Juni 2025 2.300 pensiunan Jiwasraya tidak lagi mendapatkan uang pensiun.

?Sungguh sangat menyedihkan dan memprihatinkan bagaimana nasibnya di kemudian hari, dan sejumlah +/- 7.000 orang para pensiunan Jiwasraya beserta keluarganya akan menjadi korban dan menderita, sehingga akan menambah jumlah kemiskinan di negara kita,? paparnya.

?Kami dari PPJ Pusat belum melihat adanya setoran iuran tambahan dari Pendiri sejak tahun 2021 hingga saat ini, sehingga hal ini membuat kondisi likuiditas DPPK Jiwasraya semakin berat dan DPPK Jiwasraya selalu dalam keadaan insolven,? lanjut dia.

JAKARTA - Karyawan PT Jiwasraya (Persero) terancam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah perusahaan BUMN tersebut dibubarkan pada September 2024 mendatang.

Direktur Utama Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso mengungkapkan akan ada pengurangan jumlah karyawan meski tidak semuanya di PHK. Setelah likuidasi Jiwasraya, sebagian pegawai akan dilakukan PHK dan separuh lainnya dialihkan ke BUMN lain, yakni PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

"Kami memang akan melakukan rasionalisasi (PHK). Selain itu, kami juga memberikan kesempatan bagi pegawai untuk direkrut oleh BUMN lain, khususnya di IFG Life," ujar Mahelan, saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Baca Juga: Jiwasraya Bakal Dibubarkan Bulan Depan, Gimana Nasib Nasabah?

Sebelum sampai ke tahap likuidasi, perusahaan melewati beberapa tahapan terlebih dahulu, diantaranya pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, proses likuidasi hingga pelaporan likuidasi.

"Mungkin pertama diawali dengan pembatasan kegiatan usaha. Setelah itu ada proses pencabutan izin usaha, dan proses likuidasi sampai pelaporan likuidasi, kita mengikuti ketentuan yang berlaku saja, intinya begitu," paparnya.

Perihal aset, lanjut Mahelan, Kementerian BUMN telah mengalihkan aset Jiwasraya ke IFG Life, perusahaan asuransi pelat merah yang didirikan sejak 22 Oktober 2020 lalu. "Kalau aset itu saat ini sudah kita alihkan ke IFG Life, jadi tepatnya IFG Life yang menjawab," jelasnya.

Baca Juga: Jiwasraya Masih Diminta Rampungkan Penyelesaian Pemegang Polis

Sejalan dengan aset, eks pemegang polis Jiwasraya pun dialihkan ke IFG Life melalui program restrukturisasi atau penyehatan. Hingga kini, total polis yang alihkan mencapai 99,6 persen. Artinya, masih ada 0,4 persen polis lainnya yang tidak mengikuti atau menolak restrukturisasi.

"Karena kami, itu pun kalau ikut restrukturisasi kita alihkan. Karena aset-aset kita sudah dialihkan, bersamaan untuk menambah PMN ketika hasil restrukturisasi dialihkan ke IFG Life untuk membayar mereka, kan ada klaim juga setelah direstrukturisasi," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima danmemfasilitasi pertemuan antara manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero)dengan perwakilan pemegang polis di Kantor OJK, pada Selasa (20/8/2024).

Pertemuan tersebut dipimpin oleh DeputiKomisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PelindunganKonsumen OJK Rizal Ramadhani serta dihadiri oleh perwakilan manajemenJiwasraya dan enam orang perwakilan pemegang polis yang menolak skemarestrukturisasi dan pengalihan polis dari Jiwasraya kepada PT Asuransi Jiwa IFG(IFG life).

Dalam kesempatan tersebut, Rizal mengatakan bahwa OJK sangat berempati terhadap permasalahan yang dihadapi para pemegang polis Jiwasraya yang menolak program restrukturisasi dan mengharapkan para pemegang polis dapat menyampaikanaspirasinya kepada pihak Jiwasraya yang hadir dalam pertemuan tersebut secaralangsung. Dia menjelaskan pernyataan tidak keberatan atas Rencana PenyehatanKeuangan (RPK) yang disampaikan Jiwasraya adalah dalam kerangka pelindungan konsumen.

"Terkait penanganan persoalan pemegang polis Jiwasraya, OJK memperhatikan kepentingan keseluruhan pemegang polis, baik yang menerima ataupun yang menolak restrukturisasi," kata Rizal dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (22/8/2024).

Namun demikian, Rizal menyebut berbagai hal harus menjadi pertimbangan seperti sisa nilai aset yang dimiliki Jiwasraya serta jumlah pemegang polis yang telah mengikuti program restrukturisasi.

Adapun informasi dari manajemen Jiwasraya, hingga saat ini hampir seluruh pemegang polis (99,7%) telah menyetujui skema restrukturisasi polis dan telah dialihkan polisnya kepada IFG Life.

Pada pertemuan dimaksud, Rizal mengungkap, pemegang polis meminta agar pemegang saham ataupun manajemen Jiwasraya segera menyelesaikan pembayaran dana pemegang polis yang telah diputus pengadilan. Bagi pemegang polis yang tidak menyetujui skema restrukturisasi dan telah menempuh proses hukum dengan menggugat Jiwasraya, OJK pun menghormati seluruhproses hukum yang berjalan.

"Untuk itu, OJK mengimbau para pihak termasuk Jiwasraya untuk menghormati proses hukum yang berjalan danmenindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku," tandas Rizal.