Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyaluran pinjaman industri pergadaian mengalami peningkatan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian sebesar Rp 84,18 triliun per Agustus 2024.

"Nilai itu mengalami peningkatan sebesar 25,83%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ucapnya dalam jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (2/10).

Agusman menerangkan peningkatan penyaluran pinjaman oleh perusahaan pergadaian tersebut disebabkan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap pinjaman perusahaan pergadaian dalam rangka memenuhi kebutuhan.

Lebih lanjut, Agusman menyampaikan aset perusahaan pergadaian per Agustus 2024 sebesar Rp 101,95 triliun. Nilai itu mengalami kenaikan sebesar 23,70%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Sementara itu, Agusman menerangkan OJK tengah menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Pegadaian. Dia bilang RPOJK itu disusun sebagai bentuk pengembangan dan penguatan pergadaian.

Salah satunya, akan mengatur kewajiban memiliki pemegang saham pengendali, peningkatan permodalan, memiliki penaksir bersertifikat, penilaian kualitas piutang pinjaman dan batas maksimum pemberian pinjaman, serta penerapan manajemen risiko secara efektif.

JAKARTA, KOMPAS.com - Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa penyaluran pendanaan fintech peer to peer (P2P) lending kepada borrower di luar Jawa masih rendah. Pada Juni 2024, porsinya hanya mencapai 24,92 persen dari total penyaluran sebesar Rp 24,84 triliun.

Selama paruh pertama tahun ini, penyaluran pendanaan di luar Jawa hanya mencapai Rp 6,19 triliun. Sementara itu, di Pulau Jawa, penyaluran mencapai Rp 18,64 triliun.

Dibandingkan dengan bulan Mei, penyaluran pendanaan di luar Jawa menurun dari Rp 6,25 triliun menjadi Rp 6,19 triliun.

Pengamat Teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengungkapkan bahwa penurunan tipis tersebut adalah hal yang biasa terjadi. Namun, menurutnya, penyebab utama penurunan di luar Jawa adalah faktor kebutuhan masyarakat.

"Mungkin di luar Jawa kondisi ekonomi sedang membaik sehingga tak banyak yang meminjam," ujarnya dikutip dari Kontan.

Heru juga menyoroti bahwa infrastruktur digital di Indonesia yang belum merata turut mempengaruhi akses masyarakat luar Jawa terhadap fintech lending.

Hal ini membuat penyaluran pendanaan ke luar Jawa masih belum maksimal. "Penduduk kebanyakan ada di Jawa, khususnya Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tentu memengaruhi fokus pendanaan," ungkapnya.

Situasi tersebut juga diamini oleh perusahaan fintech P2P lending PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran.

Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan bahwa penyaluran ke luar Jawa pada periode Januari 2024-Juli 2024 mencapai hampir Rp 160 miliar. "Nilai itu mengambil porsi sekitar 9 persen dari total penyaluran perusahaan," ucapnya.

Menurut Ivan, sampai Juli 2024, total penyaluran Akseleran sekitar Rp 1,75 triliun.

Meski ada peluang untuk menyalurkan ke luar Jawa, Akseleran masih berfokus pada borrower yang dipandang layak untuk didanai, yang sebagian besar berpusat di Pulau Jawa.

"Kegiatan ekonomi masih berpusat di Pulau Jawa juga sehingga sebagian besar borrower memang adanya di Pulau Jawa. Namun, kalau ada yang di luar Jawa, tentu kami akan melayani juga selama memang layak untuk mendapat pinjaman," tuturnya.

Ivan menambahkan bahwa Akseleran berfokus menyalurkan pendanaan di Kalimantan dan Sulawesi untuk luar Jawa.

Untuk mendongkrak penyaluran ke luar Jawa, Akseleran berupaya memperluas jaringan, salah satunya dengan tim sales di Balikpapan dan Makassar.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Chief Executive Officer PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU), Tony Jackson. Menurutnya, penyaluran pendanaan saat ini masih didominasi Pulau Jawa karena perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di sana.

Tony mengakui bahwa wilayah-wilayah di luar Jawa masih memiliki potensi penyaluran yang besar, terutama dengan perpindahan ibu kota ke IKN Nusantara yang akan menciptakan konsentrasi perekonomian baru di luar Jawa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa penyaluran pendanaan fintech peer to peer (P2P) lending kepada borrower di luar Jawa masih rendah. Pada Juni 2024, porsinya hanya mencapai 24,92 persen dari total penyaluran sebesar Rp 24,84 triliun.

Selama paruh pertama tahun ini, penyaluran pendanaan di luar Jawa hanya mencapai Rp 6,19 triliun. Sementara itu, di Pulau Jawa, penyaluran mencapai Rp 18,64 triliun.

Dibandingkan dengan bulan Mei, penyaluran pendanaan di luar Jawa menurun dari Rp 6,25 triliun menjadi Rp 6,19 triliun.

Pengamat Teknologi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, mengungkapkan bahwa penurunan tipis tersebut adalah hal yang biasa terjadi. Namun, menurutnya, penyebab utama penurunan di luar Jawa adalah faktor kebutuhan masyarakat.

"Mungkin di luar Jawa kondisi ekonomi sedang membaik sehingga tak banyak yang meminjam," ujarnya dikutip dari Kontan.

Heru juga menyoroti bahwa infrastruktur digital di Indonesia yang belum merata turut mempengaruhi akses masyarakat luar Jawa terhadap fintech lending.

Hal ini membuat penyaluran pendanaan ke luar Jawa masih belum maksimal. "Penduduk kebanyakan ada di Jawa, khususnya Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tentu memengaruhi fokus pendanaan," ungkapnya.

Situasi tersebut juga diamini oleh perusahaan fintech P2P lending PT Akselerasi Usaha Indonesia atau Akseleran.

Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan bahwa penyaluran ke luar Jawa pada periode Januari 2024-Juli 2024 mencapai hampir Rp 160 miliar. "Nilai itu mengambil porsi sekitar 9 persen dari total penyaluran perusahaan," ucapnya.

Menurut Ivan, sampai Juli 2024, total penyaluran Akseleran sekitar Rp 1,75 triliun.

Meski ada peluang untuk menyalurkan ke luar Jawa, Akseleran masih berfokus pada borrower yang dipandang layak untuk didanai, yang sebagian besar berpusat di Pulau Jawa.

"Kegiatan ekonomi masih berpusat di Pulau Jawa juga sehingga sebagian besar borrower memang adanya di Pulau Jawa. Namun, kalau ada yang di luar Jawa, tentu kami akan melayani juga selama memang layak untuk mendapat pinjaman," tuturnya.

Ivan menambahkan bahwa Akseleran berfokus menyalurkan pendanaan di Kalimantan dan Sulawesi untuk luar Jawa.

Untuk mendongkrak penyaluran ke luar Jawa, Akseleran berupaya memperluas jaringan, salah satunya dengan tim sales di Balikpapan dan Makassar.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Chief Executive Officer PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU), Tony Jackson. Menurutnya, penyaluran pendanaan saat ini masih didominasi Pulau Jawa karena perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di sana.

Tony mengakui bahwa wilayah-wilayah di luar Jawa masih memiliki potensi penyaluran yang besar, terutama dengan perpindahan ibu kota ke IKN Nusantara yang akan menciptakan konsentrasi perekonomian baru di luar Jawa.

Bisnis.com, JAKARTA — Financial technology peer to peer (fintech P2P) lending PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia atau Akseleran membeberkan penyaluran kredit pasca penurunan bunga pinjaman pada awal 2024. Diketahui, pada awal tahun, keseluruhan bunga pinjaman yang semula maksimum 0,4% per hari turun bertahap.

Adapun, berdasarkan pendanaan produktif, bunganya turun menjadi maksimum 0,1% pada Januari 2024. Sementara untuk pendanaan konsumtif, bunganya ditetapkan menjadi maksimum 0,3% per hari.

Group CEO & Co-Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan mengungkap total penyaluran pinjaman platform mencapai Rp1,47 triliun per akhir Juni 2024. Sementara outstanding loan-nya mencapai Rp630 miliar.

“Tumbuh, tapi baru sekitar 5%. Target-nya tahun ini naik 20-30%, semoga di paruh kedua bisa lebih cepat growth-nya [tumbuhnya],” kata Ivan kepada Bisnis pada Selasa (16/7/2024).

Ivan mengatakan kenaikan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada tahun ini diluar ekspektasi perusahaan. Dia berharap suku bunga acuan turun pasca Pemilihan Umum (Pemilu) pada Februari 2024 atau setelah lebaran 2024, tetapi masih naik.

Di tengah tantangan tersebut, Ivan masih optimistis penyaluran pinjaman tetap naik sampai akhir 2024. Pihaknya menargetkan penyaluran pinjaman mencapai Rp3,4—3,7 triliun, yang naik dari Rp2,85 triliun pada 2023.

Dari sisi kredit bermasalah, Ivan menyebut masih terjaga dengan tingkat Non Performing Loan (NPL) masih di bawah 1%. Pihaknya juga masih mencatatkan laba, baik di perusahaan operasi maupun holding group. Hal tersebut masih berbalik dari tahun lalu yang masih merugi. Sampai akhir tahun pihaknya optimistis masih mencapai laba Rp18–20 miliar. Namun demikian, pihaknya berharap suku bunga tidak naik lagi.

“Karena akan berimbas pada aktivitas usaha dan permintaan terhadap pinjaman usaha. Ini main challengenya. Juga bagaimana tetap menjaga risk dengan baik supaya NPL tetap konsisten rendah. Ini jadi fokus kami ke depan agar terus jadi sustainable,” tandasnya.