Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diyakini tetap meningkat sesuai yang diharapkan perseroan.

Tingkat pertumbuhan kredit BTN lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di industri perbankan nasional.

Adapun, pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 355,2 triliun.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Adapun pertumbuhan kredit perbankan nasional tercatat mencapai 11,4 persen (yoy) berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan non subsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

“Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Nixon mengatakan pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi. Hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6 persen, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi.

Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa para responden survei, dalam hal ini industri perbankan, menunjukkan optimisme mereka karena adanya prospek kondisi moneter dan ekonomi yang baik, disertai relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

Apalagi, BI telah memutuskan untuk memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan.

Untuk itu, Nixon mengapresiasi langkah bank sentral karena akan memberikan tambahan likuiditas bagi BTN yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan.

Nixon mengatakan, dukungan regulator dan pemerintah kepada sektor perumahan sangat penting karena sektor tersebut memiliki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga bersifat padat karya.

“Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya. Dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan, ekosistem perumahan dapat bergerak terus sehingga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tutur Nixon.

Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

Dalam program tersebut, pemerintah akan membangun dua juta rumah di pedesaan, yang di antaranya termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni.

Menurut Nixon, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

“BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan. Berdasarkan perhitungan yang ada, jumlah rumah tidak layak huni masih mencapai sekitar 25 juta unit di seluruh Indonesia. Jadi, tidak hanya membangun rumah baru, tapi merenovasi rumah dari yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi dari desa,” terang Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyaluran kredit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk diyakini tetap meningkat sesuai yang diharapkan perseroan.

Tingkat pertumbuhan kredit BTN lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan di industri perbankan nasional.

Adapun, pertumbuhan kredit dan pembiayaan BTN hingga akhir Agustus 2024 mencapai 13,05 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 355,2 triliun.

DOK. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Adapun pertumbuhan kredit perbankan nasional tercatat mencapai 11,4 persen (yoy) berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan peningkatan penyaluran kredit tersebut didukung mesin utama yakni KPR subsidi dan non subsidi, serta kredit konstruksi untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.

“Hal ini menunjukkan permintaan terhadap KPR yang masih tinggi di pasar. BTN optimistis dengan laju pertumbuhan kredit yang masih on-track hingga akhir tahun,” ujar Nixon dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Nixon mengatakan pertumbuhan kredit BTN akan tetap double digit karena minat masyarakat untuk membeli rumah masih tinggi. Hal itu terutama tercermin dari penyaluran KPR subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang secara nasional kuotanya telah habis pada Agustus 2024.

Tingginya permintaan KPR juga tercermin pada Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) per kuartal III-2024. Berdasarkan survei tersebut, Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru tercatat sebesar 80,6 persen, ditopang oleh pertumbuhan kredit konsumsi terutama penyaluran KPR.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit.

Menurut BI, tren peningkatan SBT tersebut akan berlanjut hingga kuartal IV-2024, kendati terdapat pengetatan dalam hal persyaratan administrasi.

Namun, pada aspek lainnya, suku bunga kredit, biaya persetujuan kredit, dan jangka waktu kredit diperkirakan akan lebih longgar.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa para responden survei, dalam hal ini industri perbankan, menunjukkan optimisme mereka karena adanya prospek kondisi moneter dan ekonomi yang baik, disertai relatif terjaganya risiko dalam penyaluran kredit.

Apalagi, BI telah memutuskan untuk memberikan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ke sektor padat karya, termasuk ke sektor perumahan.

Untuk itu, Nixon mengapresiasi langkah bank sentral karena akan memberikan tambahan likuiditas bagi BTN yang fokus bisnisnya adalah menyalurkan pembiayaan ke sektor perumahan.

Nixon mengatakan, dukungan regulator dan pemerintah kepada sektor perumahan sangat penting karena sektor tersebut memiliki dampak turunan ke 185 subsektor lainnya yang juga bersifat padat karya.

“Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap lima tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya. Dengan adanya pembangunan yang berkelanjutan, ekosistem perumahan dapat bergerak terus sehingga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tutur Nixon.

Nixon optimistis bahwa Program Tiga Juta Rumah per tahun yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan memberikan dorongan bagi pertumbuhan kredit BTN ke depannya.

Dalam program tersebut, pemerintah akan membangun dua juta rumah di pedesaan, yang di antaranya termasuk renovasi atau perbaikan rumah tidak layak huni.

Menurut Nixon, renovasi atas rumah tidak layak huni dapat menggerakkan kebutuhan material bangunan, pekerja bangunan, dan permintaan kredit dengan lebih cepat karena lahan dan bangunan telah tersedia sejak awal.

“BTN siap mendukung langkah pemerintah dengan menyalurkan pembiayaan untuk renovasi rumah tidak layak huni di pedesaan. Berdasarkan perhitungan yang ada, jumlah rumah tidak layak huni masih mencapai sekitar 25 juta unit di seluruh Indonesia. Jadi, tidak hanya membangun rumah baru, tapi merenovasi rumah dari yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dapat menjadi instrumen untuk menggerakkan ekonomi dari desa,” terang Nixon.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Tercatat hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun.

Angka ini naik 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya (sekitar Rp 1.105,70 triliun) merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM, sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

"Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra," ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

"Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya," ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting, mengingat kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan. Ketiga, yaitu aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. "Itu juga penting," ujarnya.

Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan, baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM.

"Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan," tuturnya.

Sunarso menegaskan BRI siap memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia.

"Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya," pungkas Sunarso.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding pinjaman fintechpeer to peer(P2P) lending mencapai sebanyak Rp74,48 triliun per September 2024.

OJK mencatat jumlah itu naik 33,73% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp55,70 triliun. Untuk periode September 2024, outstanding tercatat hanya naik 14,28% secara tahunan.

Kendati demikian, OJK mencatat tingkat kredit macet dilihat dari rasio TWP90 masih terjaga di bawah 5%.

“Tingkat kredit macet secara agregat atau TWP90 dalam kondisi terjaga di 2,38%,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2024, pada Jumat (1/10/2024).

Adapun, rasio TWP90 turun apabila dibandingkan dengan tahun lalu, di mana TWP90 mencapai 2,82% per September 2023. Sementara apabila dibandingkan dengan Agustus 2024 angkanya stagnan, di mana kala itu TWP90 fintech P2P lending yakni 2,38%.

Per Oktober 2024, OJK juga mencatat terdapat 14 dari 97 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp7,5 miliar. Dari 14 penyelenggara P2P lending tersebut, lima di antaranya sedang dalam proses analisis penanganan modal disetor.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong pemenuhan ekuitas minimum dimaksud baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategicinvestor, termasuk pengembalian izin usaha,” paparnya.

Untuk periode 2024, sudah ada empat penyelenggara fintech P2P lending yang dicabut izinnya oleh regulator.

Beberapa di antaranya adalah PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund), PT Akur Dana Abadi (Jembatan Emas), PT Semangat Gotong Royong (Dhanapala), dan PT Investree Radika Jaya (Investree). Langkah tersebut diambil karena ketidakmampuan perusahaan-perusahaan tersebut dalam memenuhi persyaratan modal minimum dan ketentuan pengawasan.

Hari Keuangan Nasional yang diperingati setiap 30 Oktober menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran tentang peran sektor keuangan dalam perekonomian.

Sejalan dengan peringatan ini, Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, sekaligus mendukung inklusivitas di sektor keuangan Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menjelaskan tidak hanya fokus pada perluasan akses ke produk keuangan tetapi Bank Mandiri juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

"Berangkat dari semangat ini, Bank Mandiri konsisten menjalankan program literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Sekaligus ikut berperan mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan," terang Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (1/11/2024).

Salah satunya program Livin' Pasar, yang punya tujuan akhir membangun ekosistem pasar yang terintegrasi. Artinya, pengelola pasar, pedagang atau supplier, dan pembeli dapat saling terhubung melalui layanan ini, misalnya untuk pembayaran retribusi dan penggunaan Livin Merchant.

Lalu Mandiri Agen, program mitra antara bank dengan nasabah, baik pengusaha individual maupun yang berbadan hukum. Laku Pandai ala Bank Mandiri ini menyediakan sarana transaksi berupa aplikasi Mandiri Agen maupun EDC Mini ATM.

Mandiri Agen juga ada yang khusus menyasar daerah yang belum terjangkau bank, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini memberikan kemudahan akses transaksi perbankan dan nonperbankan, pembukaan rekening tahunan, dan pengajuan kredit mikro produktif.

Tidak berhenti di situ, bank berlogo pita emas ini juga memiliki program inkubasi untuk pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bernama Mandiri DigipreneurHub. Dengan program ini, pelaku usaha bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di DigipreneurHub untuk mendapatkan bimbingan agar mampu memproduksi barang tepat sasaran dan memperluas pasar.

Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Mandiri juga menyediakan produk kredit investasi atau modal kerja khusus pelaku usaha mikro bertajuk Kredit Usaha Mikro (KUM) dengan pinjaman yang disesuaikan dengan skala usaha mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 500 juta.

"Kredit (KUM) ini bisa dimanfaatkan pengusaha mikro yang layak namun belum terjangkau oleh bank," tutur Ali.

Bank Mandiri juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM. Program KUR/KUM bertujuan untuk meningkatkan daya saing pengusaha mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, terkait upaya pemberdayaan masyarakat, emiten berkode saham BMRI ini membuat pelatihan dan pendampingan terkait literasi keuangan serta penyediaan wadah untuk pengembangan usaha.

Contohnya program pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan untuk pekerja migran Indonesia (PMI) Mandiri Sahabatku. Program ini menyediakan lokakarya kewirausahaan secara daring dan luring, melibatkan pekerja migran Indonesia di 11 negara.

Setelah para pekerja migran Indonesia menjadi alumni Mandiri Sahabatku, mereka bisa mengakses program Bapak Asuh. Program ini merupakan kolaborasi Bank Mandiri dengan para mitra pakar selaku mentor para PMI.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga ikut terlibat dalam program Rumah BUMN. Program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan UMKM melalui literasi keuangan pemasaran digital dan promosi e-commerce.

Melalui program ini, Bank Mandiri mendirikan 22 Rumah BUMN dengan melibatkan 13.814 UMKM tersebar se-Indonesia.

"Kami harap, bersama Bank Mandiri, langkah menuju kemandirian finansial semakin dekat. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif," ucap Ali.

Perluasan akses layanan keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Bank Mandiri sebagai Indonesia's Sustainability Champion. Inisiatif ini merupakan salah satu dari tiga pilar ESG Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking.

BMSG Lanjutkan Komitmen Keberlanjutan Bank Mandiri di Mancanegara

BMSG Lanjutkan Komitmen Keberlanjutan Bank Mandiri di Mancanegara

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) membukukan pertumbuhan laba 103,94% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 132,6 miliar per kuartal III 2024, dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 65,02 miliar.

Kenaikan laba salah satunya terdorong pendapatan bunga bersih Bank Ganesha yang tumbuh 4,52% yoy menjadi Rp 353,27 miliar dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp 337,98 miliar. Hal ini ditopang penurunan kredit bermasalah atau NPL gross dari 1,80% menjadi 1,23%.

Pendapatan bunga bersih meningkat sejalan dengan penyaluran kredit yang tumbuh 26,76% menjadi Rp 4,89 triliun di kuartal III 2024.

Dari sisi total aset, mengalami peningkatan per kuartal III-2024 sebesar 1,49% secara year-to date (YtD) dan meningkat sebesar 27,26% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (YoY) menjadi sebesar Rp 9,54 triliun.

Sedangkan dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) per 30 September 2024 tercatat sebesar Rp 6,01 triliun, secara YtD meningkat 0,35%, dan meningkat sebesar 43,40% YoY.

Adapun, dari sisi rasio rentabilitas, Bank Ganesha mencatatkan peningkatan Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) masing-masing menjadi sebesar 2,42% dan 5,57% YoY. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun laly, yaitu sebesar 1,33% dan 2,92%.

Febrina Kenya Savitri, Sekretaris Perusahaan Bank Ganesha mengatakan, sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Bank Ganesha untuk mengembangkan layanan bisnis perbankan berbasis digital, maka penyaluran kredit akan diarahkan kepada bisnis konvensional.

Selain itu, akan diarahkan kepada layanan digital yang sehat, dengan fokus kepada UMKM melalui kolaborasi dengan fintech, kerjasama channeling dan joint financing.

"Sementara untuk penghimpunan dana pihak ketiga akan fokus pada peningkatan dan stabilitas dana ritel, melalui optimalisasi produk eksisting dan pengembangan fiturfitur layanan berbasis digital," kata Febrina dalam rilis resmi, Jumat (1/11).

Bank DKI mencatatkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di sektor UMKM sebesar 15,54% secara Year-on-Year (YoY), dari Rp4,93 triliun pada September 2023 menjadi Rp5,70 triliun pada September 2024.

Pertumbuhan ini mencakup peningkatan sebesar 14,33% pada segmen mikro, yang naik dari Rp3,27 triliun pada September 2023 menjadi Rp3,74 triliun pada periode yang sama di 2024. Segmen UKM juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,91%, dari Rp1,66 triliun pada September 2023 menjadi Rp1,96 triliun pada tahun ini.

Peningkatan ini memperkuat posisi Bank DKI dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daerah, serta menegaskan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan sektor UMKM.

"Bank DKI berfokus pada penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan, mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui sektor UMKM," kata Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo dalam keterangan resmi, ditulis Jumat (1/11/2024).

Bank DKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan yang positif hingga akhir 2024 dengan melakukan berbagai konsolidasi internal, termasuk perbaikan sistem dan bisnis proses. Hal ini diimbangi dengan penekanan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Secara keseluruhan, total kredit dan pembiayaan Bank DKI tumbuh sebesar 9,55% dari Rp49,96 triliun pada September 2023 menjadi Rp54,73 triliun pada September 2024, dengan rasio NPL Gross tetap terjaga di level 2,21%. Segmen komersial mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,29% YoY, meningkat dari Rp23,45 triliun menjadi Rp25,85 triliun.

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI, Romy Wijayanto, menyampaikan bahwa kondisi perbankan di tengah persaingan suku bunga yang ketat tetap terkelola dengan baik. Bank DKI fokus menjaga likuiditas yang memadai, dengan rasio Loan to Deposit (LDR) sebesar 86,19%, AL/NCD sebesar 103,24%, AL/DPK sebesar 18,14%, dan NSFR sebesar 104,17%.

Selain itu, Bank DKI terus melakukan upaya untuk meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) melalui optimalisasi dana murah dan repricing dana mahal. Hingga September 2024, DPK mencapai Rp63,50 triliun, relatif stabil dibandingkan tahun lalu.

Dengan berbagai pencapaian ini, hingga akhir Q3/2024, total aset Bank DKI meningkat sebesar 3,19%, menjadi Rp80,74 triliun dibandingkan Rp78,24 triliun pada September 2023. Konsistensi ekspansi bisnis yang berkelanjutan turut mendorong peningkatan laba bersih sebesar Rp513,23 miliar.

Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui inovasi produk serta pelayanan yang optimal, memastikan setiap langkah menuju masa depan yang berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank DKI melaporkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di sektor UMKM sebesar 15,54 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari Rp 4,93 triliun pada September 2023 menjadi Rp 5,70 triliun pada September 2024.

Pertumbuhan ini mencakup peningkatan sebesar 14,33 persen pada segmen mikro, yang naik dari Rp 3,27 triliun pada September 2023 menjadi Rp 3,74 triliun pada periode yang sama di 2024.

Segmen kredit UKM juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,91 persen, dari Rp 1,66 triliun pada September 2023 menjadi Rp 1,96 triliun pada tahun ini.

SHUTTERSTOCK/ARIEF BUDI KUSUMA Ilustrasi UMKM kuliner.

Peningkatan penyaluran kredit ini memperkuat posisi Bank DKI dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daerah, serta menegaskan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan sektor UMKM.

“Bank DKI berfokus pada penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan, mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui sektor UMKM,” kata Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Agus menuturkan, Bank DKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan yang positif hingga akhir 2024 dengan melakukan berbagai konsolidasi internal, termasuk perbaikan sistem dan bisnis proses.

Hal ini diimbangi dengan penekanan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Secara keseluruhan, total kredit dan pembiayaan Bank DKI tumbuh 9,55 persen dari Rp 49,96 triliun pada September 2023 menjadi Rp 54,73 triliun pada September 2024.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Gross tetap terjaga di level 2,21 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com -Bank DKI melaporkan pertumbuhan kredit dan pembiayaan di sektor UMKM sebesar 15,54 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dari Rp 4,93 triliun pada September 2023 menjadi Rp 5,70 triliun pada September 2024.

Pertumbuhan ini mencakup peningkatan sebesar 14,33 persen pada segmen mikro, yang naik dari Rp 3,27 triliun pada September 2023 menjadi Rp 3,74 triliun pada periode yang sama di 2024.

Segmen kredit UKM juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 17,91 persen, dari Rp 1,66 triliun pada September 2023 menjadi Rp 1,96 triliun pada tahun ini.

SHUTTERSTOCK/ARIEF BUDI KUSUMA Ilustrasi UMKM kuliner.

Peningkatan penyaluran kredit ini memperkuat posisi Bank DKI dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daerah, serta menegaskan komitmen perusahaan untuk berkontribusi pada pengembangan sektor UMKM.

“Bank DKI berfokus pada penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan, mendukung ketahanan ekonomi nasional melalui sektor UMKM,” kata Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Agus menuturkan, Bank DKI juga optimis dapat mencapai pertumbuhan yang positif hingga akhir 2024 dengan melakukan berbagai konsolidasi internal, termasuk perbaikan sistem dan bisnis proses.

Hal ini diimbangi dengan penekanan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

Secara keseluruhan, total kredit dan pembiayaan Bank DKI tumbuh 9,55 persen dari Rp 49,96 triliun pada September 2023 menjadi Rp 54,73 triliun pada September 2024.

Sementara itu, rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) Gross tetap terjaga di level 2,21 persen.

Adapun penyaluran kredit segmen komersial mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 10,29 persen (yoy), meningkat dari Rp 23,45 triliun menjadi Rp 25,86 triliun.

Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Romy Wijayanto menyampaikan, kondisi perbankan di tengah persaingan suku bunga yang ketat tetap terkelola dengan baik.

Bank DKI fokus menjaga likuiditas yang memadai, dengan rasio Loan to Deposit (LDR) sebesar 86,19 persen, AL/NCD sebesar 103,24 persen, AL/DPK sebesar 18,14 persen, dan NSFR sebesar 104,17 persen.

Selain itu, Bank DKI terus melakukan upaya untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui optimalisasi dana murah dan repricing dana mahal. Hingga September 2024, DPK mencapai Rp 63,50 triliun, relatif stabil dibandingkan tahun lalu.

Dengan berbagai pencapaian ini, hingga akhir kuartal III 2024, total aset Bank DKI meningkat sebesar 3,19 persen menjadi Rp80,74 triliun dibandingkan Rp78,24 triliun pada September 2023. Konsistensi ekspansi bisnis yang berkelanjutan turut mendorong peningkatan laba bersih sebesar Rp513,23 miliar.

"Bank DKI berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah melalui inovasi produk serta pelayanan yang optimal, memastikan setiap langkah menuju masa depan yang berkelanjutan," ungkap Romy.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA.PTBankNeoCommerceTbk(BBYB) atau BNC akhirnya terlepas dari derita rugi dengan mencatatkan perolehan laba bersih sebesar Rp 4,06 miliar pada akhir Kuartal III-2024.

Sebagai perbandingan, di periode yang sama pada tahun lalu Bank Neo menderita rugi sebesar Rp 566,05 miliar.

Direktur Utama Bank Neo Commerce Eri Budiono menjelaskan, torehan laba bersih ini merupakan hasil dari berbagai upaya strategis BNC dalam meningkatkanefisiensioperasionalbisnisselama sembilan bulan pertama tahun ini, dengan menerapkan pengelolaan layanan operasional perbankan melaluioptimalisasi layanan transaksi perbankan digital serta penerapan digitalisasi pada proses bisnis sehingga berhasil menurunkan beban operasional, tercermin dari Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menjadisebesar99,88%dikuartalIII-2024,turundari116,91%dikuartalIII-2023.

Dari sisi fungsi intermediasi, total penyalurankredit BNCtercatatsebesarRp 9,26triliun sampai September 2024, terkoreksisebesar 15,54%yoy dari posisi September 2023 yang sebesar Rp10,97 triliun.

Penurunan ini disebabkan oleh penerapanprinsip kehati-hatiandalam menyalurkan kredit, guna menjaga kualitas kredit. Hal ini terlihat dari rasio NPLNett yang tercatat 0,99% dan NPL Grosssebesar3,72% per September 2024.

“Meskipun terjadi koreksi, kami berhasil meningkatkan penyaluran kredit kepada nasabahkorporasidanjugapenyalurankreditsecaralangsungkepadanasabahmelaluiprodukpinjamanmilik BNC yang tersedia di aplikasi neobank, yaitu Neo Pinjam,” ungkap Eri dalam keterangan resmi yang diterima Kontan, Kamis (31/10).

Dalam rinciannya, penyaluran kredit BNC ke segmen korporasi tercatat sebesar Rp 2,31 triliun pada posisi September 2024, naik sebesar 88,01% yoy dariRp 1,23triliunpadaSeptember2023.

Sementara itu produk Neo Pinjam juga naik sebesar 152,32%dariJanuarihinggaSeptember2024,darikisaranRp86miliardiJanuarimenjadikisaranRp217miliar di September 2024.

“Momentuminimerupakanhalyangbaik,karenaseiring dengan semakin lengkapnya layanan dan produk perbankan yang kami miliki dan semakinaktifnyanasabahmenggunakanlayananyangtersedia,kamitetapberhasilmenjalankanoperasionalperbankanyangsemakinefisiendanlebihbaiklagi,” kata Eri.

BNCjugamencatatkanpertumbuhanCapitalAdequacy Ratio(CAR) yang cukup signifikan, meningkat 7,83%year to datemenjadi 34,18% padaposisi September 2024 dari sebelumnya 26,35% di posisi September 2023.

Meningkatnya CARmenunjukkan semakin baiknya kemampuan Bank untuk menanggung risiko dari kredit yangdiberikan dan menunjang kemampuan Bank untuk dapat terus meningkatkan pertumbuhankredit.

Dari sisi pendanaan, BNC mencatat perolehan dana pihak ketiga (DPK) sebesarRp14,14 triliun, terjadi koreksi sebesar 7,59% yoy, dari Rp15,30triliunpadaperiodeyangsamatahunsebelumnya.

Bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI membukukan laba bersih Rp 45,36 triliun pada kuartal III-2024 secara konsolidasi. Capaian itu tumbuh 2,6% dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

"Sampai September 2024 BRI Group berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp 45,36 triliun atau tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp 44,21 triliun tahun lalu itu," kata Direktur Utama BRI Sunarso dalam konferensi pers virtual, Rabu (30/10/2024).

Kenaikan laba itu ditopang oleh pendapatan bunga bersih yang naik 4,5% menjadi Rp 105,75 triliun. Adapun, pendapatan non bunga naik 10,3% menjadi Rp 17,15 triliun.

Pada fungsi intermediasi, penyaluran kredit BRI tercatat sebesar Rp 1.353,36 triliun, tumbuh 14,23% yoy pada periode September 2024. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM tercatat sebesar Rp 1.105,70 triliun, dengan komersial kredit UMKM sebesar 81,70%.

Kualitas kredit pun terjaga pada sembilan bulan pertama tahun ini, dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) gross sebesar 3,04% dan NPL net sebesar 0,84%. BRI juga mencatatkan NPL coverage sebesar 215,44%.

Pada penghimpunan dana, BRI berhasil mencatatkan total dana pihak ketiga sebesar Rp 1.362,42 triliun pada kuartal III-2024, tumbuh 5,59% yoy. Adapun komposisi dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) sebesar 64,17%.

Dengan begitu, rasio pinjaman terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) BRI sebesar 89,18% per enam bulan pertama tahun ini. Aset BRI pun tercatat melonjak 5,93% yoy menjadi Rp 1.961,92 triliun pada kuartal III-2024.

"BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja yang positif utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja yang membentuk ketangguhan, sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari global maupun domestik," pungkasnya.