Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menanggapi rencana pemerintah untuk memindahkan pintu masuk barang impor ke wilayah timur.

Nailul menilai, rencana ini bagus untuk menghadirkan biaya distribusi yang lebih tinggi bagi produk impor, terutama tujuh komoditas yang diawasi secara ketat.

"Barang impor jadi yang masuk ke Indonesia pasti akan lebih mahal harganya begitu sampai di konsumen," jelas Huda pada Kontan.co.id, Rabu (31/7).

Dengan begitu, pedagang juga akan membatasi penjualan barang impor karena ongkos distribusi yang lebih tinggi. Sementara, konsumen bisa memilih barang subtitusi dari produk lokal karena harganya sudah sangat bersaing.

Walau begitu, Huda mencatat ada beberapa hal yang perlu disiapkan terkait wacana ini.

Pertama, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di kawasan timur dalam menerima barang impor yang jumlahnya sangat besar.

"Infrastruktur pelabuhan dan SDM harus disiapkan jangan sampai banyak barang yang tadinya kenakan bea masuk jadi bebas karena ada oknum, agar kebijakan ini tidak kontradiktif," jelasnya.

Kedua, adanya kemungkinan bahan baku dan penolong terut terimbas kebijakan ini yang juga berdampak pada biaya logistik yang lebih mahal.

"Ini tidak sejalan dengan yang ditargetkan oleh pemerintah untuk menurunkan biaya logistik. Jadi harus benar-benar selektif barang impor yang kenakan kebijakan ini," ungkapnya.

Sebelumnya, rencana pemindahan pintu masuk impor ini diutarakan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan didukung oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Mendag Zulhas menekankan pemindahan pintu masuk ini untuk menekan impor ilegal tujuh komoditas yang jadi pengawasan satgas pengendalian impor ilegal.

Adapun tujuh komoditas yang dimaksud yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika dan pakaian jadi lainya.

Mendag Zulhas menekankan pemindahan pintu masuk ini untuk menekan impor ilegal tujuh komoditas yang jadi pengawasan satgas pengendalian impor ilegal.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa, ada di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujarnya, Jum'at (19/7).

Sementara Menperin Agus menilai rencana memindahkan pintu masuknya impor akan menghasilkan efek berganda yang slaah satunya bisa meningkatkan dan menumbuhkan industri pelayaran nasional.

“Kami berdua melihat nilai positifnya kita membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru nanti akan berkembang di mulai dari pelabuhan dan ke kota yang lebih maju. Salah satu bentuk efeknya dengan menetapkan policy itu kita menumbuhkan industri pelayaran nasional,” jelas Menperin Agus.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa, ada di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujarnya di Kantornya, Jum'at (19/7).

Sementara Menperin Agus menilai rencana memindahkan pintu masuknya impor akan menghasilkan efek berganda yang slaah satunya bisa meningkatkan dan menumbuhkan industri pelayaran nasional.

“Kami berdua melihat nilai positifnya kita membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru nanti akan berkembang di mulai dari pelabuhan dan ke kota yang lebih maju. Salah satu bentuk efeknya dengan menetapkan policy itu kita menumbuhkan industri pelayaran nasional,” jelas Menperin Agus.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membentu satgas pemberantasan impor ilegal.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai pembentukan satgas yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum tentu efektif memberantas maraknya barang impor ilegal masuk ke Indonesia.

Amin menegaskan pembentukan satgas tidak akan menekan impor ilegal bila hanya menindak importir di skala kecil. Padahal praktik ini juga melibatkan banyak oknum pejabat hingga oknum aparat negara yang bertugas sebagai tameng.

"Satgas harus berani menindak impor-impor ilegal besar, bukan hanya yang kecil-kecil saja tapi juga yang kelas kakap. Berani memproses hukum jika ada oknum pejabat yang terlibat atau oknum yang menjadi backing," jelas Amin pada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Jika memang satgas ini dibentuk, menurut dia, perlu program kerja yang berkelanjutan. Selain itu, kerjasama antar pemerintah juga penting termasuk menggandeng organsasi internasional dalam mencegah dari sisi hulunya.

"Perjanjian kerjasama dagang dengan banyak negara juga harus dioptimalkan untuk pencegahan impor ilegal," kata Amin.

Lebih dari itu, Amin menilai pembentukan satgas ini sebetulnya menunjukan upaya pemerintah dalam impor ilegal selama ini tidak berjalan maksimal. Padahal, tanpa satgas, pemerintah memilki sumber daya maupun kekuasaan besar untuk mengatasi polemik ini.

Apalagi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga memiliki struktur organisasi, sistem dan mekanisme pengawasan aktivitas perdagangan di seluruh negeri, luar negeri dan perdagangan lintas batas seperti e-commerce.

Kemendag, juga bisa melakukan audit bekerja sama dengan instansi terkait mulai dari Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, hingga Polri untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dari pelaku usaha.

"Mengapa itu tidak dioptimalkan? Bukankah ini menunjukkan sistem tidak berjalan di pemerintahan kita, sehingga diperlukan satgas untuk menangani masalah ini?," kata Amin.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pembetukan satgas penanganan impor ilegal akan melibatkan banyak unsur termasuk dari pelaku usaha.

Zulhas sapaanya, menyebut impor ilegal ini menjadi isu serius. Pasalnya ia menemukan adanya perbedaan data impor dalam negeri dengan data ekspor dari negara asal. Artinya, memang ada indikasi terjadinya impor yang tidak tercatat atau tidak resmi.

"Data impor milik kita dengan data milik luar (negara asal) ternyata jomplang. Misalnya di BPS tercatat impor kita US$ 100 juta dolar, tapi bunyi data di luar ekspor mereka (ke Indonesia) tercatat US$ 300 juta dolar," jelas Zulhas.

Oleh karena itu, pemerintah sudah sepakat akan membuat satgas. "Kadin sama Kemendag nanti tentu ada siapa lagi, akan dirumuskan," lanjutnya.