Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengupayakan agar tidak terjadi over capacity atau kapasitas berlebih di pelabuhan-pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang impor ke Indonesia. Opsi yang dipertimbangkan yakni dengan memindahkan pintu masuk ke pelabuhan lain.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, pihaknya bersama dengan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rapat, telah menyepakati untuk memindahkan pintu masuk barang impor agar tidak terjadi penumpukan barang di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan Tanjung Perak, Surabaya.

“Kalau itu [penumpukan barang impor di pelabuhan] memang susah pengendalianya karena sudah over capacity,” kata Zulhas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (4/9/2024).

Oleh karena itu, pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah pelabuhan alternatif yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk barang impor. Misalnya, ke Semarang Jawa Tengah, Belawan Sumatra Utara, Batam Kepri, Bitung Sulawesi Utara, Makassar Sulawesi Selatan, dan Sorong Papua.

Kendati begitu, Politisi PAN ini tidak menjabarkan lebih lanjut kapan rencana tersebut akan dilaksanakan. Pasalnya, rencana tersebut perlu dibahas dan disahkan bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (ratas).

Adapun, rencana perancangan ulang pintu masuk barang impor sebelumnya telah dibahas oleh Zulhas dan Agus saat melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Juli 2024.

Kedua kementerian mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur. Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Agus kala itu mengusulkan pintu masuk tujuh komoditas impor ini dipindah ke luar Pulau Jawa tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.

“Ketika [barang impor] masuk ke Indonesia, pintu masuknya, entry point-nya adalah dari daerah di luar Jawa dan kalau bisa ya di Sorong atau Bitung,” kata Agus kepada awak media di Kantor Kemenperin, dikutip Sabtu (20/7/2024).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menanggapi rencana pemerintah untuk memindahkan pintu masuk barang impor ke wilayah timur.

Nailul menilai, rencana ini bagus untuk menghadirkan biaya distribusi yang lebih tinggi bagi produk impor, terutama tujuh komoditas yang diawasi secara ketat.

"Barang impor jadi yang masuk ke Indonesia pasti akan lebih mahal harganya begitu sampai di konsumen," jelas Huda pada Kontan.co.id, Rabu (31/7).

Dengan begitu, pedagang juga akan membatasi penjualan barang impor karena ongkos distribusi yang lebih tinggi. Sementara, konsumen bisa memilih barang subtitusi dari produk lokal karena harganya sudah sangat bersaing.

Walau begitu, Huda mencatat ada beberapa hal yang perlu disiapkan terkait wacana ini.

Pertama, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di kawasan timur dalam menerima barang impor yang jumlahnya sangat besar.

"Infrastruktur pelabuhan dan SDM harus disiapkan jangan sampai banyak barang yang tadinya kenakan bea masuk jadi bebas karena ada oknum, agar kebijakan ini tidak kontradiktif," jelasnya.

Kedua, adanya kemungkinan bahan baku dan penolong terut terimbas kebijakan ini yang juga berdampak pada biaya logistik yang lebih mahal.

"Ini tidak sejalan dengan yang ditargetkan oleh pemerintah untuk menurunkan biaya logistik. Jadi harus benar-benar selektif barang impor yang kenakan kebijakan ini," ungkapnya.

Sebelumnya, rencana pemindahan pintu masuk impor ini diutarakan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan didukung oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Mendag Zulhas menekankan pemindahan pintu masuk ini untuk menekan impor ilegal tujuh komoditas yang jadi pengawasan satgas pengendalian impor ilegal.

Adapun tujuh komoditas yang dimaksud yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika dan pakaian jadi lainya.

Mendag Zulhas menekankan pemindahan pintu masuk ini untuk menekan impor ilegal tujuh komoditas yang jadi pengawasan satgas pengendalian impor ilegal.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa, ada di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujarnya, Jum'at (19/7).

Sementara Menperin Agus menilai rencana memindahkan pintu masuknya impor akan menghasilkan efek berganda yang slaah satunya bisa meningkatkan dan menumbuhkan industri pelayaran nasional.

“Kami berdua melihat nilai positifnya kita membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru nanti akan berkembang di mulai dari pelabuhan dan ke kota yang lebih maju. Salah satu bentuk efeknya dengan menetapkan policy itu kita menumbuhkan industri pelayaran nasional,” jelas Menperin Agus.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa, ada di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujarnya di Kantornya, Jum'at (19/7).

Sementara Menperin Agus menilai rencana memindahkan pintu masuknya impor akan menghasilkan efek berganda yang slaah satunya bisa meningkatkan dan menumbuhkan industri pelayaran nasional.

“Kami berdua melihat nilai positifnya kita membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru nanti akan berkembang di mulai dari pelabuhan dan ke kota yang lebih maju. Salah satu bentuk efeknya dengan menetapkan policy itu kita menumbuhkan industri pelayaran nasional,” jelas Menperin Agus.