Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyinggung rencana pemerintah mengalihkan kapal pengangkut barang-barang China ke pelabuhan di wilayah Timur Indonesia. Rencana tersebut demi menyeimbangkan harga barang asal China saat tiba di Indonesia.

Menurut Budi Arie, barang-barang tersebut bisa dikirim ke pelabuhan di Jayapura, Sorong, atau Bitung, sebelum sampai di Jakarta dan Surabaya. Hal ini disampaikan Budi Arie dalam acara Sarasehan Kadin Indonesia pimpinan Anindya Bakrie.

"Jadi kapal pengangkut barang China nggak boleh masuk Jakarta dan Surabaya. (Ke) Bitung, Sorong, habis itu dikirim ke sini kan harganya mahal juga kan, begitu," terang Budi Arie dalam acara sarasehan di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Konteks pembicaraan Budi Arie adalah saat membahas aplikasi Temu asal Negeri Tirai Bambu. Ia menegaskan pemerintah akan melarang aplikasi tersebut karena berpotensi merusak pasar dalam negeri.

"Temu ini aplikasi platform dari China di mana dia mendisrupsi bukan hanya sebagai e-commerce, dia dari pabrik langsung ke konsumen. Jadi bayangin dari pabrik langsung ke konsumen," terang Budi Arie.

Pola pengalihan pelabuhan memungkinkan Indonesia lolos dari potensi gugatan oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Pasalnya Indonesia tidak melarang ketentuan perdagangan melainkan hanya memindahkan pelabuhannya.

"Supaya nanti kita digugat WTO kan, oh nggak boleh. Kita kan punya negara begitu luas, kita tinggal atur. Nggak, kita nggak larang. Tapi parkirnya di di sono.

Menurutnya konsep serupa sudah diterapkan oleh Perancis beberapa tahun lalu. Hasilnya produk-produk di dalam negeri menjadi lebih kompetitif.

"Perancis pernah melakukan itu, semua barang-barang dari Amerika dan negara Eropa lainnya, 20 tahun, jangan langsung. Taruh di satu tempat apa saya lupa tuh nama kotanya. Ditaruh di situ, jadi dia bisa tahan supaya bisa lebih kompetitif di dalam negeri," tuturnya.

(ily/hns)

KOMPAS.com – Perusahaan teknologi dan penyedia layanan enterprise resource planning (ERP) asal Indonesia, Ukirama, meluncurkan Kalkulator Pajak Impor pada Jumat (20/9/2024). Peluncuran ini bertujuan untuk membantu pengusaha mengantisipasi pemindahan pelabuhan impor.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (19/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah menetapkan sejumlah pelabuhan yang akan digunakan sebagai pintu masuk impor barang jadi.

Pelabuhan tersebut berlokasi di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.

Zulhas mengatakan, lokasi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kajian terkait pemindahan pelabuhan impor barang jadi pun akan segera rampung.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa. Ada juga di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujar Zulhas.

Dampak terhadap biaya impor barang jadi

Direktur Ukirama Kevin Eka Putra menjelaskan, kebijakan pemindahan pelabuhan impor itu akan diberlakukan untuk tujuh komoditas, yaitu elektronik, tekstil, pakaian jadi, kosmetik, alas kaki, keramik, serta produk tekstil lain.

Langkah itu diharapkan dapat mengurangi arus barang di sejumlah pelabuhan yang sudah melebihi kapasitas serta mencegah arus barang ilegal.

Kevin mengatakan, pemindahan pelabuhan impor barang jadi berpotensi mengubah perhitungan landed cost atau biaya total impor bagi para pengusaha.

Untuk mengantisipasi hal itu, pengusaha dan importir bisa menggunakan kalkulator pajak impor di situs Ukirama. Untuk diketahui, Ukirama telah menyediakan solusi ERP sejak 2016. Sejak saat itu pula, Ukirama sudah membantu banyak perusahaan.

“Biaya kargo kemungkinan besar berubah. Pajak dan kalkulasi biaya impor keseluruhan pun akan berubah,” jelas Kevin dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (30/9/2024).

Namun, menurut Kevin, sebagian importir belum menyadari risiko kesalahan perhitungan, seperti biaya pajak barang impor dan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor tersebut.

Jika terjadi kesalahan penghitungan, pengusaha berisiko salah menetapkan harga jual, kekurangan dana tunai, kelebihan biaya pengiriman, serta salah hitung bea masuk.

Hal itu sejalan dengan hasil penelitian oleh Sumadi dan Nurkhamid pada 2022. Studi itu menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi impor, maka semakin besar risiko kesalahan pelaporan perpajakan impor. Maka dari itu, pengusaha cenderung mengurangi risiko kurang bayar pajak dengan menggunakan sistem.

Kevin melanjutkan, untuk menghemat waktu dan meningkatkan akurasi, kalkulator impor dari Ukirama dibekali fitur exchange rate otomatis yang diperbarui setiap saat.

KOMPAS.com – Perusahaan teknologi dan penyedia layanan enterprise resource planning (ERP) asal Indonesia, Ukirama, meluncurkan Kalkulator Pajak Impor pada Jumat (20/9/2024). Peluncuran ini bertujuan untuk membantu pengusaha mengantisipasi pemindahan pelabuhan impor.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (19/7/2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah menetapkan sejumlah pelabuhan yang akan digunakan sebagai pintu masuk impor barang jadi.

Pelabuhan tersebut berlokasi di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat Daya.

Zulhas mengatakan, lokasi tersebut telah disetujui oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kajian terkait pemindahan pelabuhan impor barang jadi pun akan segera rampung.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa. Ada juga di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujar Zulhas.

Dampak terhadap biaya impor barang jadi

Direktur Ukirama Kevin Eka Putra menjelaskan, kebijakan pemindahan pelabuhan impor itu akan diberlakukan untuk tujuh komoditas, yaitu elektronik, tekstil, pakaian jadi, kosmetik, alas kaki, keramik, serta produk tekstil lain.

Langkah itu diharapkan dapat mengurangi arus barang di sejumlah pelabuhan yang sudah melebihi kapasitas serta mencegah arus barang ilegal.

Kevin mengatakan, pemindahan pelabuhan impor barang jadi berpotensi mengubah perhitungan landed cost atau biaya total impor bagi para pengusaha.

Untuk mengantisipasi hal itu, pengusaha dan importir bisa menggunakan kalkulator pajak impor di situs Ukirama. Untuk diketahui, Ukirama telah menyediakan solusi ERP sejak 2016. Sejak saat itu pula, Ukirama sudah membantu banyak perusahaan.

“Biaya kargo kemungkinan besar berubah. Pajak dan kalkulasi biaya impor keseluruhan pun akan berubah,” jelas Kevin dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (30/9/2024).

Namun, menurut Kevin, sebagian importir belum menyadari risiko kesalahan perhitungan, seperti biaya pajak barang impor dan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang impor tersebut.

Jika terjadi kesalahan penghitungan, pengusaha berisiko salah menetapkan harga jual, kekurangan dana tunai, kelebihan biaya pengiriman, serta salah hitung bea masuk.

Hal itu sejalan dengan hasil penelitian oleh Sumadi dan Nurkhamid pada 2022. Studi itu menunjukkan bahwa semakin tinggi frekuensi impor, maka semakin besar risiko kesalahan pelaporan perpajakan impor. Maka dari itu, pengusaha cenderung mengurangi risiko kurang bayar pajak dengan menggunakan sistem.

Kevin melanjutkan, untuk menghemat waktu dan meningkatkan akurasi, kalkulator impor dari Ukirama dibekali fitur exchange rate otomatis yang diperbarui setiap saat.

Jakarta -

Pengusaha ritel memprotes rencana pemerintah yang akan memindahkan jalur masuk atau pelabuhan untuk tujuh barang impor ke Indonesia Timur.

Tujuh barang itu di antaranya, tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyatakan pemindahan lokasi impor ini justru berpotensi memperberat industri dan ritel nasional. Pihaknya menilai, kebijakan ini belum tentu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan impor ilegal.

"Infrastruktur di Indonesia Timur masih belum memadai jika dibandingkan dengan kawasan Indonesia Barat, terutama terkait. transportasi dan logistik. Selain itu, biaya operasional yang tinggi, termasuk transportasi dan distribusi, akan berdampak pada kenaikan harga barang di pasar," jelasnya, dalam keterangannya, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, kenaikan harga tersebut akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat mengancam pendapatan dan penutupan pada ritel.

"Jika harga barang terus meningkat akibat tingginya biaya logistik, daya beli masyarakat akan menurun, dan target belanja di dalam negeri melalui program BINA tidak akan tercapai," ujar Budihardjo.

Hippindo juga menekankan bahwa solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan Indonesia, serta meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal.

Selain itu, Hippindo mendorong adanya inisiatif pemerintah untuk memperbanyak produksi barang dalam negeri.

"Selain memindahkan impor, kami melihat perlunya memperbanyak pasokan dari pabrik di dalam negeri. Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," tambah Budihardjo.

Baca juga: Menperin Ungkap Manfaat Pelabuhan Masuk 7 Barang Impor Dipindah ke Luar Jawa

Menurut Hippindo, yang harus diutamakan adalah pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan, dengan fokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia.

"Kami mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri. Untuk itu, kami mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi tersebut, dan Hippindo siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota kami, selama memenuhi standar dan syarat yang berlaku," jelasnya.

Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana pemindahan impor ini dengan lebih cermat.

"Kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek infrastruktur, biaya logistik, dan dampaknya terhadap industri serta konsumen, sehingga tujuan utama meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dapat benar-benar tercapai," tutup Budihardjo.

(ada/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Ari Wibowo menilai pengusutan dugaan kasus biaya denda impor atau demurrage dapat bermanfaat untuk pembenahan tata kelola impor barang.

Menurut dia, kasus yang muncul karena banyaknya peti kemas yang tertahan di pelabuhan, termasuk kontainer beras impor, terjadi karena masih adanya celah pengadaan impor yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan wewenang.

"Karena memang ada kecenderungan impor dijadikan sebagai ladang mengeruk keuntungan secara ilegal karena nilai barangnya pasti besar, demikian juga dengan impor beras ini," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (23/8/2024).

Ari pun menyoroti pengadaan impor pangan seperti bawang, garam dan lainnya yang kerap dijadikan ladang untuk mencari keuntungan ilegal dengan beberapa individu sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Dengan demikian, ia menyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menuntaskan penyelidikan dugaan kasus biaya denda impor tersebut untuk mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat atas penegakkan hukum di Indonesia.

"KPK perlu serius dan menyampaikan perkembangannya secara berkala demi menjaga kepercayaan masyarakat bahwa laporannya tidak diabaikan. KPK sudah punya data awal dan tidak butuh waktu lama untuk melakukan penyelidikan," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan seluruh kasus korupsi yang masuk mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk laporan atas dugaan biaya denda impor atau demurrage yang sempat dilaporkan beberapa waktu lalu.

Meski demikian, menurut dia, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024) atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.

Dugaan kerugian demurrage senilai Rp 294,5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mencatat adanya sekitar 26.425 peti kemas yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Dari peti kemas tersebut, sebanyak 1.600 di antaranya diduga merupakan beras impor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi (PSKE) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Ari Wibowo menilai pengusutan dugaan kasus biaya denda impor atau demurrage dapat bermanfaat untuk pembenahan tata kelola impor barang.

Menurut dia, kasus yang muncul karena banyaknya peti kemas yang tertahan di pelabuhan, termasuk kontainer beras impor, terjadi karena masih adanya celah pengadaan impor yang dapat dimanfaatkan untuk penyalahgunaan wewenang.

"Karena memang ada kecenderungan impor dijadikan sebagai ladang mengeruk keuntungan secara ilegal karena nilai barangnya pasti besar, demikian juga dengan impor beras ini," katanya, dikutip dari Antara, Jumat (23/8/2024).

Ari pun menyoroti pengadaan impor pangan seperti bawang, garam dan lainnya yang kerap dijadikan ladang untuk mencari keuntungan ilegal dengan beberapa individu sudah ditetapkan menjadi tersangka.

Dengan demikian, ia menyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menuntaskan penyelidikan dugaan kasus biaya denda impor tersebut untuk mengembalikan kepercayaan kepada masyarakat atas penegakkan hukum di Indonesia.

"KPK perlu serius dan menyampaikan perkembangannya secara berkala demi menjaga kepercayaan masyarakat bahwa laporannya tidak diabaikan. KPK sudah punya data awal dan tidak butuh waktu lama untuk melakukan penyelidikan," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengatakan seluruh kasus korupsi yang masuk mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk laporan atas dugaan biaya denda impor atau demurrage yang sempat dilaporkan beberapa waktu lalu.

Meski demikian, menurut dia, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024) atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.

Dugaan kerugian demurrage senilai Rp 294,5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mencatat adanya sekitar 26.425 peti kemas yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Dari peti kemas tersebut, sebanyak 1.600 di antaranya diduga merupakan beras impor.

Jakarta - (mmu/mmu)

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mencatat 90% barang kiriman luar negeri berasal dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce . Untuk mengatur hal ini, pemerintah pun menerbitkan aturan tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman melalui PMK Nomor 96 Tahun 2023.

Berdasarkan aturan tersebut, barang kiriman merupakan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. Aturan ini pun membedakan barang kiriman menjadi dua jenis, yaitu barang hasil perdagangan dan selain hasil perdagangan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar menjelaskan, barang kiriman dapat diklasifikasikan sebagai hasil perdagangan jika barang tersebut adalah hasil transaksi perdagangan melalui PPMSE, penerima barang atau pengirim barang merupakan badan usaha, dan terdapat bukti transaksi berupa invoice atau dokumen sejenis lainnya.

"Jika barang kiriman memenuhi salah satu kriteria tersebut maka dapat diidentifikasi sebagai barang hasil perdagangan," tegas Encep dalam keterangan resminya, Jumat (9/8/2024).

Kemudian, tidak ada perbedaan terkait perlakuan pengenaan bea masuk dan pajak antara keduanya. Hal yang membedakan adalah konsekuensi sanksi denda jika terdapat kesalahan pemberitahuan nilai pabean (harga barang) atas barang hasil transaksi perdagangan.

Hal ini dikarenakan pemberitahuan data barang kiriman hasil perdagangan disampaikan secara mandiri (self-assessment), sehingga konsekuensi jika melakukan kesalahan adalah dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

"Apabila keberatan atas penetapan sanksi, importir dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal. Keberatan diajukan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," imbuh Encep.

Ia pun menjelaskan untuk menghindari sanksi administrasi, importir dapat mengantisipasinya dengan mengisi data dengan sebenar-benarnya. Selain itu, importir juga harus proaktif mengecek posisi barang kiriman ketika sudah sampai di Indonesia. Importir dapat mengonfirmasi kebenaran data nilai, uraian, dan jumlah barang kepada penyelenggara pos, sebelum penyelenggara pos mengirimkan consignment note (CN) ke Bea Cukai.

"Semoga ketentuan ini dapat dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga arus barang kiriman dapat berjalan baik dan terhindar dari sanksi administrasi yang timbul," pungkas Encep.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk memperketat arus masuk barang impor, khususnya untuk komoditas barang jadi atau barang konsumsi (consumer good).

Hal itu untuk menjaga produk-produk lokal dari serangan produk impor.

“Kita mendorong peraturan perdagangan untuk memperketat arus masuk barang, ya terutama consumer goods. Tapi ini harus ada yang ngeronda karena arus masuk itu bisa terjadi secara legal dan ilegal, makanya kita ini meronda kita minta terus berusaha bagaimana mem-protect produk lokal,” ujarnya pada saat membuka acara Indonesia Clothing Summit di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Apalagi saat ini, kata Teten, Indonesia sudah menerapkan sistem perdagangan bebas yang dikhawatirkan jika tidak diatur alur masuknya bisa membuat produk lokal Indonesia akan kalah saing.

Oleh karena itu, pihaknya telah memiliki berbagai langkah agar mendorong pelaku UMKM bisa berdaya saing. Di antaranya adalah dengan membangun rumah produksi bersama atau factory sharing yang peruntukkannya terbuka lebar bagi UMKM yang ingin mengakses teknologi produksi modern.

“Nanti ini akan kita terus adjust untuk menyesuaikan sesuai kebutuhan,” kata Teten.

Diberitakan sebelumnya, Bea Cukai menemukan adanya pelabuhan tikus yang diduga menjadi tempat masuknya barang-barang impor.

Khusus untuk di Kepulauan Riau saja, Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tiger B Batam melaporkan setidaknya ada 143 pelabuhan tikus atau pelabuhan tidak resmi.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, KPU BC Batam Evi Octavia mengatakan, secara total terdapat 155 pelabuhan di wilayah pengawasan Bea Cukai Batam.

Dengan kata lain, hanya terdapat 12 pelabuhan resmi yang beroperasi dalam kawasan tersebut.

"Pelabuhan tikus dengan jumlah 143 lokasi merupakan potensi besar keluar masuknya kapal, baik kapal pancung, kapal kayu maupun kapal HSC (high speed craft) yang dimungkinkan di dalamnya dimuat barang yang tidak memiliki dokumen kepabeanan," ujar dia dalam acara Press Tour Kementerian Keuangan, Rabu (26/6/2024).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan mengusulkan pintu masuk barang impor tujuh komoditas perhatian khusus dipindahkan ke wilayah timur.

Adapun tujuh komoditas yang dimaksud yakni tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika dan pakaian jadi lainya.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Fimanet Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta mendukung rencana pemerintah ini. Menurutnya pemindahan pintu masuk ke wilayah timur efektif untuk menekan impor termasuk yang ilegal.

"Kalau dijalankan dengan benar pasti efektif turunkan impor baik yang legal maupun ilegal," jelasnya pada Kontan.co.id, Rabu (31/7).

Pemindahan ini juga dapat mempermudah pengawasan Bea Cukai. Sehingga jika ada barang impor yang masuk ke pelabuhan selain di wilayah timur dapat langsung ditindak.

Selain itu, rencana ini baik untuk membuat harga impor bersaing dengan produk lokal yang selama ini terkena isu dumping.

"Yang impor legal itu kan isunya banyak yang dumping, jadi kalau dipindah ke wilayah timur, akan menambah ongkos mereka," kata Redma.

Sebelumnya, rencana pemindahan pelabuhan ke wilayah timur ini disampaikan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan didukung oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Mendag Zulhas menekankan pemindahan pintu masuk ini untuk menekan impor ilegal tujuh komoditas yang jadi pengawasan satgas pengendalian impor ilegal.

“Pelabuhan pintu masuk barang impor tidak hanya ada di Pulau Jawa, ada di Makassar, Bitung, hingga Sorong. Kami mengusulkan untuk dipindahkan ke bagian timur,” ujarnya di Kantornya, Jum'at (19/7).

Sementara Agus menilai rencana memindahkan pintu masuknya impor akan menghasilkan efek berganda yang slaah satunya bisa meningkatkan dan menumbuhkan industri pelayaran nasional.

“Kami berdua melihat nilai positifnya kita membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru nanti akan berkembang di mulai dari pelabuhan dan ke kota yang lebih maju. Salah satu bentuk efeknya dengan menetapkan policy itu kita menumbuhkan industri pelayaran nasional,” ujar Agus.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, satgas impor ilegal akan memusnahkan barang-barang impor ilegal di pasar.

Hal itu menyusul dibentuknya satgas impor ilegal terhadap 7 komoditas yang meliputi produk tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.

Menperin Agus menjelaskan kategori barang impor ilegal adalah barang impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau izin edar sesuai dengan persyaratan impor.

“Tentu kalau ketemu atau ada temuan ada indikasi ilegal, akan diambil dan dimusnahkan. Namun juga bisa disumbangkan, akan ada opsi yang akan dibicarakan dalam Tim Satgas ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Tak perlu panik

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengimbau kepada pedagang barang-barang impor di pasar untuk tidak panik dalam membuka usaha dagangnya.

Sebab menurut dia, jika barang yang dijual merupakan produk legal, tak perlu khawatir lantaran sudah sesuai prosedur hukum.

“Kalau benar (legal) kenapa panik? Dagang saja terus kalau benar,” kata Mendag Zulhas.

Mendag Zulhas juga mengatakan, pihaknya sudah menemukan beberapa titik lokasi pasar yang diindikasikan banyak menjual produk impor ilegal.

“Senin atau Selasa kita sudah bisa bergerak ke titik-titik yang sudah dikumpulkan kita akan bergerak,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Satgas yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan tersebut terdiri dari 11 Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota tim Satgas di antaranya adalah Kementerian Perindustrian, Kejagung, Polri, Kementerian Keuangan, dan Pemerintahan kota serta provinsi.

Tugas dari Satgas ini sendiri adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap masuknya barang impor ilegal, hingga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran impor.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Satgas Buru Barang Impor Ilegal, Pedagang Tak Perlu Panik"

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Impor barang dari Israel ke Indonesia masih terjadi dan mencatatkan angka sekitar 2,76 juta dolar AS atau Rp 44,62 miliar per Juni 2024. Pengamat ekonomi dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai angka impor dari Israel tidak signifikan, sehingga lebih baik disetop saja.

Selain karena angkanya yang tidak signifikan secara bisnis, pandangan itu tak ayal lantaran mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan hubungan dengan Israel. Mengingat aksi brutal negeri Zionis terhadap masyarakat Palestina, termasuk insiden kerusakan rumah sakit Indonesia di perbatasan Gaza yang terjadi beberapa waktu lalu.

“Menurut saya masyarakat kita sensitif terhadap Israel, jadi lebih baik persoalan-persoalan yang terkait dengan produk-produk impor dari sana disetop saja,” kata Trubus Rahardiansyah saat dihubungi Republika, Selasa (16/7/2024).

Trubus mengatakan, secara bisnis atau perdagangan, besaran impor barang dari Israel ke Indonesia memang tidak seberapa alias terlampau kecil. Indonesia bisa mencari barang substitusinya dengan memproduksi sendiri di dalam negeri, atau bekerjasama dengan negara lain.

“Kalau menurut saya sih substitusi saja, lebih baik dengan mengutamakan dalam negeri saja. Untuk di dalam negeri kita bikin produknya, bisa menyerap tenaga kerja dan juga untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri,” ujar dia.

Adapun mengenai bahan bakunya, jika Indonesia tidak memiliki, bisa mengimpor dari negara lain yang memiliki kapabilitas yang tidak kalah dengan barang dari Israel. Lalu, bahan baku itu diolah menjadi barang jadi dan digunakan sendiri di dalam negeri.

Sebelumnya diketahui, laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2024 mencatat masih ada aktivitas impor barang dari Israel ke Indonesia. Namun, angkanya mengalami penurunan 54 persen pada Juni 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.

“Impor asal Israel kecil sekali dibandingkan dengan total impor, turun sekitar 54 persen dibandingkan bulan lalu,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Senin (15/7/2024).

Tercatat, impor barang dari Israel mencapai 2,76 juta dolar AS, atau sekitar Rp44,62 miliar (kurs Rp16.170 per dolar AS) pada Juni 2024. Angka tersebut mengalami penurunan 53,7 persen secara bulanan dari angka 5,97 juta dolar AS pada Mei 2024. Namun, secara tahunan, nilai tersebut tercatat melonjak 82,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu di angka 1,51 juta dolar AS.