JAKARTA - Amerika Serikat atau AS disebut telah mengobarkan perang hibrida melawan Rusia, tetapi Menteri Luar Negeri Rusia , Sergey Lavrov menerangkan, sanksi agresif lebih banyak merugikan negara-negara termiskin di dunia. Hingga pada akhirnya sanksi Barat bakal jadi bumerang bagi Washington.

Menurutnya dolar AS yang selama beberapa dekade diporomosikan sebagai milik bersama seluruh umat manusia, kini diubah menjadi senjata penindasan dan sanksi terhadap pesaingnya, kondisi geopolitik dan buat mereka yang tidak sejalan.

"Dengan melakukan hal itu, mereka pada dasarnya telah mempersiapkan "hukuman mati" untuk dolar sebagai mata uang cadangan global dan sarana transaksi internasional," kata Lavrov.

Dalam simposium Inventing the Future di Moskow pada hari Senin kemarin, Lavrov dalam sambutannya menegaskan, bahwa Amerika Serikat dan sekutunya menghidupkan kembali semangat Perang Dingin dengan menyatakan perlunya menghilangkan "ancaman" yang dirasakan terhadap dominasi mereka dari Rusia, China, dan negara-negara lain yang mengejar kebijakan nasional independen.

Dengan berjuang mempertahankan "posisi istimewanya", Washington menurut Lavrov justru, "menebang cabang tempat ia berada" dan "menghancurkan sistem globalisasi yang telah mereka bina dan promosikan ke dunia,"

Sementara itu menurut Presiden Rusia, Vladimir Putin pada KTT BRICS bulan lalu, Washington sudah membuat "kesalahan besar" dengan menjadikan dolar sebagai senjata. Selain itu Putin juga menegaskan, bahwa Moskow tidak mencoba merusak mata uang AS, tetapi hanya "dipaksa mencari alternatif" dalam perdagangan dengan mitranya.

"Amerika Serikat sendiri yang telah menarik dolar dari peredaran, karena ada lebih banyak negara mulai takut, bahwa mereka kemungkinan bisa menjadi yang berikutnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa kena sanksi," kata Lavrov pada hari Senin, mengingat kembali kata-kata Putin.

Menurutnya penerapan pembatasan sepihak telah merugikan negara-negara termiskin di dunia. "Merampas sumber daya energi, pangan, pupuk, dan teknologi dasar yang terjangkau, belum lagi pencapaian dan perkembangan ilmiah ," kata Lavrov.

Ia juga menyoroti bahwa negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menjadi yang paling menderita. "Ibukota Barat tiba-tiba melupakan prinsip-prinsip seperti persaingan yang adil, properti yang tidak dapat diganggu gugat, praduga tidak bersalah, dan banyak lainnya," sambungnya.

Selama sepuluh tahun terakhir, Rusia menghadapi lebih dari 21.000 sanksi di berbagai sektor, mulai dari ekonomi dan perdagangan hingga budaya dan olahraga, menurut Lavrov.

Diketahui lembaga keuangan Rusia sebagian besar terputus dari sistem keuangan Barat pada tahun 2022 sebagai tanggapan atas operasi militer Rusia di Ukraina. Akibatnya, Moskow mempercepat perdagangan dengan mitra internasional menggunakan mata uang nasional mereka (dedolarisasi), sebuah tren yang semakin didukung oleh anggota BRICS, yang telah beralih dari penggunaan dolar dan euro dalam penyelesaian perdagangan.

JAKARTA - Kekayaan bersih gabungan dari orang-orang terkaya Rusia melonjak lebih dari USD26 miliar sejak awal tahun ini, menurut Indeks Miliarder Bloomberg. Sebanyak 25 miliarder Rusia dengan kekayaan bersih gabungan mencapai sebesar USD355,33 miliar masuk dalam peringkat 500 orang terkaya di dunia per 1 November.

Vladimir Potanin, pemilik perusahaan tambang raksasa Norilsk Nickel, tetap menjadi orang terkaya di Rusia, menduduki peringkat ke-55 di dunia. Raja nikel ini diperkirakan telah meningkatkan kekayaannya sebesar USD1,2 miliar pada periode Januari-November, menjadi USD32,2 miliar atau setara Rp570 triliun.

Lonjakan kekayaan terbesar dibukukan oleh Vladimir Lisin, ketua NLMK, produsen baja terbesar di Rusia. Pengusaha ini menambahkan USD4,81 miliar pada kekayaannya tahun ini dan sekarang bernilai sekitar USD28,8 miliar. Pada awal tahun, Bloomberg menempatkan Lisin sebagai orang Rusia terkaya keempat.

Vagit Alekperov, mantan bos perusahaan energi raksasa Rusia Lukoil, yang masih memiliki sebagian besar saham perusahaan, berada di posisi ketiga. Kekayaannya mencapai USD27,4 miliar pada 1 November, naik USD2,78 miliar sejak awal 2024.

Menurut peringkat tersebut, ketua raksasa baja Severstal, Aleksey Mordashov, menambahkan USD4,75 miliar pada kekayaannya, meningkatkannya menjadi USD25,6 miliar. Leonid Mikhelson, salah satu pemilik Novatek, produsen gas alam terbesar kedua di Rusia, berada di posisi kelima. Namun, kekayaannya menyusut USD1,98 miliar menjadi USD25,5 miliar.

Sementara itu, miliarder Alisher Usmanov mengalami penurunan kekayaan terbesar di antara orang-orang terkaya Rusia, turun USD6,46 miliar per November menjadi USD14,6 miliar. Usmanov memiliki 49% saham USM, sebuah grup investasi yang mengendalikan produsen bijih besi terbesar di Rusia, Metalloinvest, dan juga operator seluler MegaFon.

Daftar Bloomberg juga mencakup, antara lain, pendiri dan pemilik Telegram, Pavel Durov, dan wanita terkaya di Rusia, Tatyana Kim, pendiri dan kepala eksekutif peritel online terbesar di Rusia, Wildberry. Yang juga masuk dalam Indeks Miliarder adalah pendiri perusahaan Eurochem dan SUEK, Andrey Melnichenko, Mikhail Prokhorov (grup Onexim), Gennady Timchenko (salah satu pemilik Novatek dan Sibur), dan Mikhail Fridman (Alfa Group).

JAKARTA - BRICS menggelar karpet merah untuk menyambut negara-negara NATO untuk bergabung dengan aliansi ini. Perkembangan ini dapat menyebabkan perubahan paradigma di sektor keuangan global jika negara-negara Barat bergabung dengan blok ini.

Tarik-menarik antara negara-negara berkembang dan negara-negara Barat yang maju telah berjalan dengan kecepatan penuh setelah blok tersebut memulai agenda dedollarisasi.

Gedung Putih menjatuhkan sanksi kepada Rusia sejak 2022 karena menginvasi Ukraina. Namun, Rusia melewati sanksi tersebut dengan menjual minyak mentah dengan harga diskon kepada anggota BRICS.

Bahkan Arab Saudi membeli minyak Rusia dari anggota BRICS dengan harga yang lebih murah dan menyalurkannya ke seluruh Eropa, yang sebagian besar adalah anggota NATO.

Juru Bicara Rusia Dmitry Peskov menyindir Barat yang tidak mengizinkan negara-negara anggotanya untuk bergabung dengan aliansi lain.

"Anda bersama kami atau melawan kami. Kondisi seperti itu tidak ada di BRICS dan setiap negara bebas mengajukan permohonan keanggotaan, termasuk anggota NATO,? ujarnya dikutip dari Watcher Guru, Senin (4/11/2024).

Peskov menegaskan bahwa BRICS tidak akan menempatkan hambatan seperti yang dilakukan oleh Barat dan NATO dalam hal keanggotaan.

"Kebijakan ?bergabung dengan kami atau melawan kami' tidak berlaku di BRICS,? tandasnya.

"Ini adalah kondisi yang mereka sukai di NATO, di Uni Eropa, apakah Anda bersama Uni Eropa atau dengan Rusia, apakah Anda di BRICS atau NATO. Namun di BRICS, tidak ada yang mengatakan hal-hal seperti itu, dan ini membuat organisasi ini semakin menarik," katanya.

Dengan pernyataan tersebut, juru bicara tersebut mengisyaratkan bahwa anggota NATO bebas untuk mengajukan permohonan keanggotaan BRICS jika mereka menginginkannya.

Seperti halnya AS yang menjadi tulang punggung NATO, Peskov mengatakan bahwa BRICS tidak memiliki hal seperti itu. Ia menyatakan bahwa semua negara diperlakukan sama dan semua aspirasi negara diperhatikan.

"Tidak ada negara yang mengklaim sebagai tulang punggung organisasi," tegas Peskov.

Jakarta -

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap lima perusahaan di Singapura. Langkah ini dilakukan karena kelima perusahaan mendukung Rusia dalam perang Ukraina.

Kelima perusahaan juga telah ditambahkan ke daftar warga negara yang ditunjuk khusus oleh Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS. Pada Rabu lalu, AS telah mengambil tindakan terhadap hampir 400 entitas dan individu di seluruh dunia karena membantu Rusia.

"Departemen tersebut berupaya mengganggu jaringan dan saluran yang digunakan Rusia dalam memperoleh teknologi dan peralatan dari entitas di negara ketiga untuk mendukung upaya perangnya," kata Departemen Luar Negeri AS dikutip dari CNA, Sabtu (2/11/2024).

Langkah penunjukan entitas yang mendukung Rusia ini menargetkan produsen, eksportir, dan importir barang-barang penting bagi pangkalan industri militer Rusia. AS telah menjatuhkan sanksi terhadap kelima perusahaan Singapura itu pada Rabu lalu, di antaranya Powerman International yang merancang dan memproduksi peralatan listrik. Departemen Luar Negeri AS mengidentifikasinya pernah beroperasi di sektor teknologi ekonomi Federasi Rusia.

Perusahaan yang berkantor pusat di Prudential Tower di Cecil Street itu telah mengirimkan US$ 4,5 juta barang-barang yang masuk dalam daftar prioritas tinggi, termasuk motherboard dan sistem pasokan daya tak terputus dari Uni Eropa ke perusahaan-perusahaan yang berbasis di Rusia antara Maret 2023 hingga Februari tahun ini.

Sebanyak empat perusahaan lokal lainnya juga diidentifikasi sebagai bagian dari jaringan perusahaan pelayaran yang membantu Novatek, produsen LNG terbesar Rusia mendapatkan kapal untuk operasinya. Novatek pemegang saham pengendali dalam Proyek Arctic LNG 2

"Proyek Arctic LNG 2 mengandalkan teknologi perusahaan jasa asing dan dukungan logistik maritim," kata Departemen Luar Negeri AS.

Simak Video 'Penampakan Sisa-sisa Rudal Rusia di Atap Rumah Warga Odessa Ukraina':

[Gambas:Video 20detik]

Untuk menghindari sanksi AS, perusahaan-perusahaan Rusia telah membeli tanker LNG bekas, sebagian besar melalui front company di yurisdiksi negara ketiga. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan tanker yang tersedia untuk proyek tersebut.

Perusahaan-perusahaan yang berbasis di Singapura, LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping, dan LNG Gamma Shipping, semuanya dimiliki mayoritas oleh New Transhipment FZE, anak perusahaan Novatek yang berbasis di Uni Emirat Arab.

Menurut Departemen Luar Negeri, dari keempatnya, LNG Alpha Shipping diarahkan oleh warga negara Rusia. Di samping itu, keempat perusahaan itu terdaftar di alamat yang sama di Fortune Centre di Middle Road.

Keempat perusahaan adalah pemilik terdaftar dari kapal pengangkut LNG North Air, North Mountain, North Way, dan North Sky. Kapal-kapal ini sebelumnya telah diidentifikasi sebagai bagian dari 'armada gelap' Rusia.

Dilaporkan pula bahwa tidak ada satupun dari keempat perusahaan tersebut yang memiliki informasi kontak yang tersedia untuk umum. Kementerian Perdagangan dan Industri, serta Powerman International sudah dihubungi untuk memberikan komentar.

Sebelumnya, pada Maret 2022, Singapura memberlakukan tindakan keuangan yang berkaitan dengan bank Rusia, entitas, dan aktivitas di Rusia, serta aktivitas penggalangan dana yang menguntungkan pemerintah Rusia.

Pemerintah Singapura juga memberlakukan kontrol ekspor pada barang-barang yang dapat langsung digunakan sebagai senjata untuk melukai atau menaklukkan Ukraina, serta barang-barang yang dapat berkontribusi pada operasi siber ofensif.

Simak Video 'Penampakan Sisa-sisa Rudal Rusia di Atap Rumah Warga Odessa Ukraina':

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia membuka opsi impor minyak hingga gandum dari negara-negara BRICS . Hal itu diungkapkan Airlangga saat merespons soal keuntungan sebagai mitra dan secara resmi telah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS sebagai blok kerja sama ekonomi yang diperkuat China dan Rusia.

Airlangga awalnya mengungkapkan, saat ini Indonesia tengah memfinalisasi perundingan Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA atau IEAEU-FTA). Ia pun berharap finalisasi penyusunan perundingan tersebut dapat rampung pada kuartal I-2025 mendatang.

"Kalau itu berarti market terbuka. Jadi bukan hanya itu (minyak) tetapi juga untuk gandum dan untuk yang lain," ujar Airlangga ketika ditemui di kantornya, Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana sebelumnya mengungkapkan bahwa Indonesia bisa mendapatkan sejumlah manfaat jika bergabung dalam forum BRICS. "Menurut saya bagus juga Indonesia bergabung dengan BRICS agar Indonesia tidak didominasi oleh negara-negara OECD," ujarnya.

Hikmahanto berpendapat, pemerintah Indonesia mungkin melihat OECD sudah tidak sekuat di masa lalu. Oleh karena itu, Indonesia dinilai perlu masuk ke BRICS yang memiliki kekuatan pasar sangat luar biasa dan mampu menjadi penyeimbang OECD.

"Belum lagi Indonesia menjadi importir besar BBM yang disuling. Nah, AS kan tidak membolehkan Indonesia untuk membeli minyak dari Rusia karena serangan Rusia ke Ukraina. Padahal Rusia karena di embargo oleh negara-negara OECD maka mereka tidak punya pembeli dan bersedia untuk menjual dengan murah," kata dia.

"Kalau kita di BRICS kendala seperti ini akan tidak ada. Belum lagi dunia saat ini kan punya ketergantungan pada dolar AS. Sementara BRICS akan memperkenalkan mata uang di luar dolar AS," jelasanya.

MOSKOW - Energi Rusia terus mengalir ke negara Uni Eropa (UE) di tengah sanksi Barat , bahkan hingga mencapai rekor. Salah satunya Hongaria yang mencetak rekor volume untuk impor gas Rusia pada tahun 2024 melalui pipa TurkStream.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto setelah menggelar pertemuan dengan mitranya dari Rusia, Sergey Lavrov di sela-sela Konferensi Internasional Minsk II tentang Keamanan Eurasia. Kedua menteri membahas soal kerja sama energi antara Moskow dan Budapest.

Szijjarto mengatakan, bahwa 6,2 miliar meter kubik gas alam telah dipasok tahun ini dari Rusia ke Hongaria melalui pipa TurkStream dan cabang-cabangnya lewat Bulgaria dan Serbia. "Ini adalah volume gas terbesar hingga saat ini" secara tahunan, kata menteri.

Sebagai informasi, pipa gas TurkStream membentang dari Rusia ke Turki melalui Laut Hitam dan kemudian berlanjut ke perbatasan dengan anggota Uni Eropa Yunani.

Rusia sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan, Szijjarto mengatakan "keamanan dan daya saing pasokan energi Hongaria dijamin berkat kerja sama dengan Rusia."

Budapest adalah salah satu dari beberapa anggota Uni Eropa yang terus mengandalkan pengiriman gas Rusia, meskipun pasokan ke blok tersebut menurun tajam karena sanksi Barat terhadap Moskow dan sabotase pipa Nord Stream pada tahun 2022.

Jalur transit melalui Ukraina dan cabang Eropa TurkStream menjadi satu-satunya dua saluran yang tersisa untuk gas Rusia agar bisa mengalir mencapai Eropa tengah dan selatan. Sementara itu Kiev mengatakan, kontrak transit saat ini dengan raksasa energi Rusia Gazprom tidak akan diperpanjang ketika perjanjian berakhir pada akhir tahun.

Pada awal tahun ini, Szijjarto mengatakan Hongaria tidak lagi membutuhkan infrastruktur Ukraina untuk pasokan gas alam Rusia berkat pipa TurkStream. Budapest dapat meminta Gazprom Rusia untuk meningkatkan pengiriman melalui rute tersebut, kata Szijjarto.

Hongaria sejauh ini terus menerima lebih dari setengah gas yang dikonsumsinya dari Rusia di bawah kontrak 15 tahun yang ditandatangani dengan Gazprom pada tahun 2021.

Di sisi lain Budapest sempat berulang kali mengecam Brussels atas rencana untuk meninggalkan gas Rusia pada tahun 2028 sebagai bagian dari transisi hijau blok tersebut. Hongaria juga memperingatkan bahwa pihaknya dapat memblokir sanksi Uni Eropa terhadap Moskow jika membahayakan keamanan energinya.

Szijjarto menggambarkan rencana, Uni Eropa itu sebagai tindakan yang "benar-benar tidak rasional" dan bermotivasi politik.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) melaporkan stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga baik di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan melemahnya aktivitas perekonomian secara global.

Risiko geopolitik global yang meningkat dinilai menjadi tantangan terhadap prospek ekonomi ke depan.

"Instabiltias yang terjadi di timur tengah menyebabkan harga komoditas seperti emas meningkat tajam," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers RDKB OJK, Jumat (1/11/2024).

Krisis geopolitik, ujarnya, menyebabkan premi risiko meningkat, ditambah peningkatan imbal hasil surat utang yield secara global.

"Sehingga mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang atau emerging market, termasuk Indonesia," ungkapnya.

Mahendra menyoroti kinerja ekonomi secara umum di dalam negeri masih terjaga stabil. Inflasi inti dinilai masih terjaga, dengan neraca perdagangna tetap surplus hingga Juli 2024.

"Namun perlu dicermati purchasing managers index (PMI) yang masih berada di zona kontraksi, serta pemulihan daya beli yang berlangsung relatif lambat," jelasnya.

MOSKOW - Media-media Rusia yang mewakili 17 penyiar berita menuntut Google dengan nilai gila-gilaan, yakni USD20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 (USD20 desiliun).

Mengutip laporan RBK, tuntutan terhadap raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) itu diajukan karena platformnya Google, YouTube, memblokir konten 17 penyiar berita tersebut secara tidak sah.

Masih menurut laporan tersebut, pemblokiran itu menyebabkan Google berutang pada 17 penyiar berita tersebut hingga USD20,6 desiliun per 28 Oktober.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan tuntutan mengejutkan sebesar USD20 desimiliar terhadap Google adalah ?simbolis? dan dimaksudkan untuk mendorong perusahaan Amerika tersebut memperbaiki masalah yang dialaminya dengan 17 penyiar berita Rusia.

Menurut Peskov, jumlah yang sangat besar itu seharusnya membuat Google memperhatikan masalah tersebut dan memperbaikinya.

"Ini adalah jumlah yang dirumuskan secara khusus, saya bahkan tidak bisa mengucapkan angka ini, tetapi angka ini agak penuh dengan simbolisme," katanya, pada Kamis, yang dilansir Russia Today, Jumat (1/11/2024).

"Google tidak boleh membatasi tindakan penyiar kami begitu saja," lanjut Peskov.

Pada bulan Oktober 2022, Pengadilan Arbitrase Moskow memerintahkan Google untuk memulihkan akses YouTube milik saluran-saluran berita Rusia yang diblokir, dengan menjatuhkan denda gabungan sebesar 100.000 rubel per hari (USD1.028).

Menurut putusan pengadilan, denda tersebut berlipat ganda setiap minggu. Tanpa adanya batasan yang dikenakan pada denda, kini denda tersebut telah mencapai angka USD20,6 desiliun dan akan bertambah lebih jauh lagi.

Perselisihan antara raksasa teknologi dan para penyiar Rusia bermula pada tahun 2020, ketika perusahaan Amerika tersebut menutup saluran YouTube milik Tsargrad TV dan kantor berita RIA, dengan alasan sanksi AS terhadap pemiliknya.

Keadaan semakin buruk bagi media Rusia setelah konflik antara Moskow dan Kyiv meningkat pada Februari 2022, dengan puluhan saluran berita lain diblokir di platform tersebut, termasuk RT dan Sputnik.

Sejumlah penyiar kemudian menggugat raksasa teknologi tersebut, memenangkan kasus tersebut di Pengadilan Arbitrase Moskow.

MOSKOW - Upaya memperketat sanksi barat terhadap minyak Rusia disebut dapat merusak ekonomi global . Dalam laporan yang dirilis surat kabar Prancis Le Monde menunjukkan, bahwa pengetatan sanksi terhadap salah satu negara penghasil minyak utama dapat membuat harga pupuk melonjak.

Lalu pada akhirnya akan menyebabkan harga pangan global yang lebih tinggi. Lonjakan harga pangan global tentunya bakal berdampak terhadap banyak negara, khususnya negara-negara miskin.

"Kenaikan harga minyak secara tidak proporsional akan mempengaruhi negara-negara termiskin, berpotensi mendorong mereka ke dalam krisis kemanusiaan," kata ekonom AS, Catherine Wolfram.

Skenario tersebut dapat mendiskreditkan Barat di mata Global South dan mendorong mereka untuk memperkuat hubungan dengan Rusia.

Sementara itu CEO ClearView Energy Partners yang berbasis di AS, Kevin Book mengatakan, kepada Le Monde bahwa sanksi Barat hanya bisa bekerja penuh ketika mayoritas perusahaan asuransi transportasi minyak berlokasi di Barat. "Namun ini tidak terjadi hari ini," tegasnya.

Pemerintah Barat telah memukul Rusia dengan rentetan sanksi atas konflik Ukraina. Di antara beragam sanksi Barat, mereka menerapkan pembatasan harga minyak Rusia bersamaan dengan embargo minyak Moskow via laut dalam upaya untuk menekan perekonomian.

Pada saat yang sama, Barat ingin menjaga minyak mentah Rusia tetap mengalir ke pasar global agar tidak memicu kenaikan harga. Langkah-langkah tersebut diberlakukan pada Desember 2022, dan diikuti pada Februari 2023 oleh pembatasan serupa pada ekspor produk minyak bumi Rusia.

Ada larangan perusahaan Barat menyediakan asuransi dan layanan lain untuk pengiriman minyak mentah Rusia, kecuali kargo dibeli pada atau di bawah harga USD60 per barel, di bawah harga pasar saat ini.

Sebagai respons dari sanksi itu, Moskow melarang perusahaan Rusia mematuhi pembatasan harga dan mengalihkan sebagian besar ekspor energinya ke Asia, terutama India dan China.

Dibandingkan memilih kebijakan dengan efek jangka panjang, seperti larangan ekspor suku cadang yang menghambat pemeliharaan peralatan militer, yang terjadi sebaliknya justru menyasar minyak," tulis Le Monde. Ia menunjukkan, bahwa Moskow telah berhasil menghindari pembatasan sementara harga minyak mentah Ural andalan negara itu sebagian besar tetap di atas batas harga Barat.

Perhitungan Reuters berdasarkan data pedagang menunjukkan, bahwa harga minyak mentah Ural di Oktober diperdagangkan di atas USD65 per barel pada pelabuhan Baltik Rusia dan Laut Hitam. Pada bulan Juli, minyak mentah Rusia diperdagangkan sekitar USD80 per barel.

Menurut laporan baru-baru ini oleh lembaga independen think tank seperti Institute for Energy and Finance Foundation (FIEF), pendapatan energi Rusia dapat mencapai level rekor tahun ini, didukung oleh harga minyak ekspor yang tinggi.

Pendapatan dari ekspor minyak melonjak 63% pada Januari-Juli 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023, dengan total 6,4 triliun rubel (USD66 miliar), kata surat kabar itu.

JAKARTA - Agenda dedolarisasi dengan menolak dolar AS untuk perdagangan terus menguat di sejumlah negara. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa 85% perdagangan dalam Persemakmuran Negara-negara Merdeka ( CIS ) berhasil diselesaikan dalam mata uang lokal.

Perkembangan ini memberikan kemandirian finansial yang lebih tinggi bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing Barat. CIS terdiri dari 12 negara di antaranya, Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan.

Satu-satunya anggota BRICS di blok CIS adalah Rusia dan negara ini mendorong dedolarisasi ke negara-negara tetangganya. Anggota BRICS membuat lebih banyak negara berkembang membayar dengan mata uang lokal untuk perdagangan dan mengesampingkan dolar AS.

Putin mengungkapkan bahwa negara-negara CIS mengedepankan mata uang lokal. Penyelesaian perdagangan dalam mata uang lokal di antara para anggota telah melampaui 85%.

"Penggunaan mata uang lokal semakin meluas dalam pembayaran timbal balik. Pangsa mereka dalam operasi komersil di antara para peserta CIS telah di atas 85%," katanya dilansir dari Watcher Guru, Selasa (29/10/2024). Setelah BRICS, CIS sekarang membuat mata uang nasional berkembang karena ingin mengakhiri ketergantungan pada dolar AS.

Putin menegaskan bahwa tren dedolarisasi akan terus berlanjut dengan BRICS dan CIS akan memajukan agenda ini.

"Proses penghapusan impor bergerak dengan cepat dan dengan demikian kedaulatan teknologi negara kita sedang diperkuat," katanya.

Dedolarisasi merupakan sebuah kekhawatiran bagi perekonomian AS karena dolar berpotensi menghadapi defisit yang sangat besar. Hal ini dapat menyebabkan hiperinflasi di dalam negeri yang menyebabkan hilangnya pekerjaan dan membuat harga-harga kebutuhan sehari-hari meroket.

AS perlu mengimpor dolar ke negara lain untuk menjaga ekonominya agar tidak merosot. BRICS memutuskan hubungan dengan dolar AS melalui dedolarisasi dan juga mendorong negara-negara lain untuk mengikutinya.

MOSKOW - Tingkat pengangguran di Rusia tetap pada rekor terendah 2,4% untuk bulan ketiga secara berturut-turut di bulan Agustus 2024. Hal ini disampaikan oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin pada awal pekan kemarin dalam pertemuan yang membahas tentang masalah ekonomi Rusia .

Kepala negara secara khusus memberikan catatan, bahwa pengangguran di kalangan pemuda (mereka yang berusia di bawah 25 tahun) terus menurun dengan cepat. "Sekarang kurang dari 9%, setelah menurun lebih dari 1 poin persentase selama setahun," kata Putin, yang juga menambahkan pada tahun lalu telah mencapai 11,6%.

Badan statistik negara Rosstat mengatakan, pada bulan ini bahwa tingkat pengangguran di Rusia pada bulan Agustus tetap pada level terendah sepanjang masa untuk bulan ketiga berturut-turut. Minimum historis 2,4% tercapai pada Juni 2024.

Menurut Rosstat, 1,8 juta orang berusia 15 tahun ke atas diklasifikasikan sebagai pengangguran pada Agustus.

Berbicara tentang ekonomi Rusia secara keseluruhan, presiden mengatakan bahwa terus tumbuh. Pertumbuhan industri Rusia selama delapan bulan pertama tahun ini adalah 4,5%, katanya; sektor manufaktur bertambah 8,1%, sementara teknik mesin tumbuh hampir 20%.

Pada saat yang sama, Putin mencatat beberapa ketidakseimbangan dalam ekonomi karena "sanksi eksternal dan keterbatasan struktural kami sendiri, termasuk kekurangan personel dan teknologi, logistik." Faktor-faktor ini tercermin, antara lain, dalam dinamika harga konsumen, katanya.

Pemerintah diinstruksikan untuk mengembangkan ekonomi dari sisi penawaran, untuk membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, meluncurkan proyek investasi baru, dan menciptakan lapangan kerja modern di semua industri.

Mengutip perkiraan pada akhir tahun, PDB Rusia akan tumbuh sebesar 3,9% atau lebih tinggi dari rata-rata global. IMF memperkirakan pertumbuhan PDB global akan mencapai 3,2% tahun ini, ungkap presiden Rusia menunjukkan.

JAKARTA - Sebuah foto Presiden Rusia Vladimir Putin memegang uang kertas BRICS yang berwarna-warni selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) baru-baru ini di Kazan menarik perhatian dunia, sehingga menciptakan spekulasi yang meluas mengenai mata uang BRICS yang baru. Mata uang simbolis BRICS itu menampilkan bendera anggota resmi dan negara mitra BRICS.

Namun, kemudian diklarifikasi bahwa uang kertas tersebut bukanlah uang kertas resmi melainkan sebuah simbolis yang diberikan oleh para penggemarnya kepada pemimpin Rusia tersebut. Gambar Putin memegang uang kertas BRICS membuat banyak orang percaya bahwa BRICS telah secara resmi meluncurkan mata uang bersama. Namun, para pejabat dengan cepat menepis anggapan ini.

"Mata uang yang dipegang Presiden Putin adalah tiruan dari uang kertas BRICS di KTT Kazan yang diberikan oleh para penggemarnya dan bukan uang kertas BRICS yang diadopsi secara resmi," kata para pejabat yang dikonfirmasi Financial Express, dikutip Senin (28/10/2024).

Insiden ini menyoroti antisipasi global terhadap mata uang BRICS yang potensial, tetapi juga menggarisbawahi kenyataan bahwa perkembangan seperti itu belum terjadi. Gagasan untuk menciptakan mata uang BRICS yang terpadu telah didiskusikan di dalam blok ini selama beberapa waktu didorong oleh keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Namun, ada beberapa tantangan signifikan yang membuat langkah ini sulit dilakukan dalam waktu dekat.

Pertama, negara-negara pendiri BRICS Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan memiliki struktur ekonomi dan kebijakan moneter yang beragam. Menetapkan mata uang tunggal di berbagai negara dengan ekonomi yang beragam akan membutuhkan koordinasi dan kompromi yang ekstensif. Setiap negara memiliki kepentingan nasional, kebijakan fiskal, dan mekanisme kontrol inflasi sendiri, yang memperumit ide mata uang bersama.

Kedua, lanskap geopolitik telah menjadi semakin kompleks. Meningkatnya ketegangan dan ketidakpastian global telah membuat negara-negara BRICS lebih berhati-hati dalam meluncurkan mata uang bersama yang dapat mengganggu sistem keuangan yang ada.


FOTO/Sputnik

Meskipun para pemimpin di dalam blok ini sepakat tentang perlunya beralih dari ketergantungan pada mata uang Barat, mereka menyadari bahwa mata uang bersama mungkin bukan solusi yang paling cepat atau praktis.

Presiden Putin telah menyarankan agar blok ini fokus pada penguatan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan lintas batas daripada terburu-buru untuk menciptakan mata uang baru. "Mengembangkan instrumen-instrumen keuangan baru yang bekerja dalam kerangka kerja saat ini akan lebih praktis untuk saat ini," katanya dalam KTT tersebut.

Meskipun mata uang resmi BRICS mungkin tertunda, diskusi tentang menciptakan sistem keuangan digital telah mendapatkan daya tarik. Mata uang digital BRICS yang potensial dapat memungkinkan blok ini untuk memotong jaringan keuangan Barat, menawarkan cara baru untuk melakukan perdagangan tanpa bergantung pada dolar AS.

Beberapa proposal menyarankan untuk mendukung mata uang tersebut dengan emas, yang dapat memberikan stabilitas dan mengurangi risiko yang terkait dengan inflasi mata uang fiat. Namun, tidak ada jadwal resmi yang ditetapkan untuk pembuatan mata uang digital ini dan diskusi-diskusi yang ada masih bersifat spekulatif untuk saat ini.

Rancangan undang-undang yang memicu kegembiraan di KTT BRICS mencerminkan meningkatnya minat terhadap alternatif selain dolar AS, tetapi juga menyoroti rintangan signifikan yang masih ada sebelum mata uang BRICS yang terpadu dapat diluncurkan. Untuk saat ini, para pemimpin tampaknya mengambil pendekatan yang hati-hati dengan fokus pada penguatan sistem keuangan yang ada sambil mengeksplorasi alternatif digital untuk masa depan.