Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mengklaim akan memperluas aksesibilitas dan keterjangkauan kereta api melalui subsidi Public Service Obligation (PSO).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohamad Risal Wasal mengatakan pihaknya berupaya memperluas layanan kereta api hingga ke berbagai kota seperti Surabaya dan Bandung, serta merencanakan penerapan Autonomous Rapid Transit (ART) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia menjelaskan bahwa inovasi dan pembaruan terus dilakukan dalam layanan perkeretaapian dengan teknologi terbaru. Teknologi kereta api di Indonesia, menurutnya, telah berkembang pesat, dengan pengoperasian kereta otomatis dari GoA 1 hingga GoA 4 serta adanya kereta cepat Jakarta-Bandung yang mampu melaju hingga 350 km/jam.

“Selain itu, jaringan transportasi perkotaan juga terus diperluas, termasuk pembangunan jalur di area aglomerasi seperti Surabaya dan Bandung,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Sebagai regulator perkeretaapian, Risal mengklaim akan berkomitmen untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan kereta api.

Hal ini dilakukan melalui sertifikasi kelaikan, audit keselamatan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di sektor tersebut.

“DJKA menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas dan keamanan transportasi kereta api serta menjadikan moda ini sebagai pilihan utama bagi masyarakat Indonesia yang praktis, nyaman, aman, dan ramah lingkungan,” katanya.

Risal menjelaskan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, DJKA telah menambah dan memperbarui jalur kereta api serta mengembangkan fasilitas di stasiun untuk menjamin kenyamanan pengguna kereta termasuk di wilayah Jabodetabek, yang kini didukung oleh kereta perkotaan seperti KRL Jabodetabek, LRT Jabodebek, LRT Jakarta serta MRT Jakarta yang saat ini juga tengah dalam proses pembangunan Fase 2 dengan pekerjaan Fase 2A dari Thamrin hingga Kota serta Fase 2B menuju Ancol.

“Kami bekerja keras memastikan bahwa seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah, mendapatkan akses yang memadai terhadap transportasi yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (BTP Bandung), telah memulai pengoperasian Underpass Batutulis.

Kepala BTP Bandung Endang Setiawan mengatakan salah satu tujuan dari pengoperasian ini adalah untuk mengurangi perlintasan sebidang di wilayah Jawa Barat.

“DJKA melalui BTP Bandung terus berkomitmen untuk melakukan penanganan perlintasan sebidang pada wilayah kerja kami salah satunya dengan membangun underpass di Batutulis ini,” ujar Endang dalam keterangan resmi, Kamis (24/10/2024).

Endang menjelaskan bahwa sebelum underpass berfungsi penuh, akan dilakukan pengaturan satu jalur bergantian setiap 5 menit di lokasi pembongkaran JPL10 Batutulis, mulai 22 Oktober 2024 pukul 23.00 WIB hingga 23 Oktober 2024 pukul 03.00 WIB.

Setelah itu, dua jalur akan beroperasi normal. Pada 24 Oktober 2024, akan ada pekerjaan pengaspalan yang dimulai pukul 23.00 sampai selesai.

Dia juga menambahkan bahwa uji coba pengoperasian telah dilakukan bersama Pemerintah Kota Bogor, Dinas PUPR, dan Dinas Perhubungan Kota Bogor, serta uji laik fungsi underpass akan dilakukan bersamaan dengan pengoperasian underpass Batutulis.

Endang mengimbau masyarakat yang melintasi Jalan Raya Batutulis dan Jalan Saleh Danasasmita untuk berhati-hati saat melewati underpass Batutulis guna mengurangi risiko kecelakaan.

Pembangunan underpass sepanjang 320 meter ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jalan raya dan sekitar Stasiun Batutulis.

Selain underpass, DJKA melalui BTP Bandung juga melakukan penataan Stasiun Batutulis, termasuk pengaturan emplasemen, pengembangan stasiun, dan penambahan fasilitas penumpang. Endang berharap penataan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan penumpang kereta api.

”Dengan dilakukannya penataan Stasiun Batutulis, kami berharap kualitas pelayanan penumpang kereta api dapat meningkat,” imbuhnya.

Pembangunan jembatan layang atau Flyover Ciroyom di Bandung akhirnya rampung. Selaras dengan hal tersebut, Flyover Ciroyom akan resmi dibuka dan dioperasikan mulai hari ini, Rabu (23/10/2024).

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (BTP) Bandung Ditjen Perkeretaapan Kementerian Perhubungan Endang Setiawan mengatakan, jalan tersebut akan dibuka mulai pukul 08.00 WIB.

"Fly Over Ciroyom ini akan mulai dioperasikan pada tanggal 23 Oktober 2024 ini pada pukul 08.00 WIB, sehingga bagi masyarakat yang akan melintasi JPL 157 mohon dapat menyesuaikan," ujar Endang dalam keterangan tertulis.

Endang menjelaskan, sebelum pengoperasian jembatan ini telah dilakukan serangkaian pengujian, salah satunya Sertifikasi Laik Fungsi Jalan oleh PUPR, serta pemenuhan rambu pada flyover.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan PT KAI Daop 2 Bandung dalam rangka penutupan perlintasan sebidang JPL 157 sehingga nantinya masyarakat hanya akan dapat mengakses flyover saja," katanya.

Pembangunan flyover ini juga merupakan bentuk dukungan DJKA terhadap kereta cepat yakni Kereta Api Feeder yang beroperasi antara Padalarang-Bandung. Dengan kehadiran fylover ini, akan semakin banyaknya frekuensi kereta api yang melintas.

Selain itu, pengoperasian flyover ini akan membuat para pengguna jalan tidak perlu melintasi perlintasan sebidang. Dengan demikian, harapannya juga akan mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan.

"Kami berharap dengan adanya flyover ini maka tingkat kecelakaan pada perlintasan sebidang dapat ditekan serta meningkatkan awareness masyarakat bahwa keselamatan diri merupakan hal yang utama," ujar Endang.

Penutupan perlintasan sebidang ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

Endang berterimakasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan dan atensinya terhadap penanganan perlintasan ini, serta para stakeholder, diantaranya Pemerintah Kota Bandung, PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung, juga perangkat daerah yang terlibat dalam proses pembangunan flyover.

"Memastikan Flyover Ciroyom agar tetap sesuai dengan fungsinya merupakan tugas kita bersama-sama, maka dari itu kami berharap kerjasama dari semua pengguna flyover terutama untuk tidak melakukan aksi vandalisme dan berkendara sesuai dengan peraturan berlalu lintas yang berlaku," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom pembangunan Flyover Ciroyom ini telah berlangsung sejak pertengahan 2023 lalu. Proyek ini pun mulai memasuki tahap pengerjaan akhir pada bulan Februari 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) resmi menunda sidang tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa periode 2017–2023.

Tiga terdakwa yang dituntut yaitu eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah I pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Utara (Sumut), Akhmad Afif Setiawan; mantan PPK Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalur Kereta Api Besitang-Langsa, Halim Hartono; dan mantan Kasi Prasarana pada Balai Teknik Perkeretaapian Sumut Rieki Meidi Yuwana.

Awalnya, Hakim Maryono meminta tiga terdakwa itu maju untuk ke persidangan untuk mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Namun, saat sidang dimulai, JPU melayangkan permohonan agar sidang tuntutan kasus Besitang-Langsa ini ditunda satu pekan. Sebab, JPU mengaku belum siap.

"Mohon izin yang mulia, tuntutan kami belum siap yang mulia. Mohon waktu satu minggu lagi yang mulia," ujar JPU di persidangan, Kamis (17/10/2024).

Atas permintaan itu, Hakim Maryono kemudian memutuskan untuk menunda sidang tuntutan ini hingga (24/10/2024).

"[Memutuskan] untuk menunda perkara ini yang akan dibuka persidangan lagi pada tanggal 24 Oktober Pak ya, 24 Oktober, Jaksa menghadirkan terdakwa di persidangan. Dengan demikian sidang ditutup," tutur Hakim.

Sebelumnya, ketiga terdakwa itu diduga melakukan kongkalikong atas proyek pembangunan KA Besitang-Langsa. Ketiganya juga telah didakwa merugikan negara yang mencapai Rp1,15 triliun.

"Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp1.157.087.853.322 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur KA Besitang–Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan," dalam dakwaan JPU.

KOMPAS.com - Kepala Balai Keperawatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Prayudi mengatakan, nilai aset Depo Kereta Rel Listrik (KRL) berhasil meningkatkan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga tiga kali lipat.

Kenaikan tersebut, kata dia, diketahui setelah ada penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

"Kenaikan PNBP itu merupakan hasil kolaborasi antara Balai Perawatan Perkeretaapian dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Kolaborasi mencakup pemanfaatan tanah dan bangunan Depo KRL Depok, serta penggunaan peralatan dan mesin yang ada di dalamnya," katanya lewat siaran pers, Jumat (13/9/2024).

Ia menjelaskan, pihaknya berupaya melakukan pemutakhiran data nilai aset Depo KRL Depok sesuai ketentuan perundangan yang diberlakukan KPKNL, sehingga kenaikan nilai aset bisa terjadi.

"Selain itu juga memang adanya tambahan objek yang masuk kerja sama dengan KCI pada 2024," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Perkeretaapian Hengki Angkasawan yang mewakili DJKA menyatakan, dana PNBP digunakan untuk mempersiapkan teknologi KRL yang akan datang.

Di samping itu juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas stabling unit KRL, termasuk potensi penambahan enam jalur stabling baru dan 12 trainset dengan delapan SF, serta memanfaatkan 400 meter lahan Depo Depok yang masih belum digunakan," tuturnya.

Dia melanjutkan, jalur eksisting yang semula ada 16, ditambah menjadi 20. Kemudian, hasil PNBP digunakan untuk mengembangkan sistem otomatisasi pencucian KRL, sekaligus upgrading fasilitas bangunan.

"Hasil PNBP juga digunakan untuk operasional smart building agar lebih efisien serta perbaikan-perbaikan infrastruktur lainnya," ungkap Hengki.

Ia menuturkan, kerja sama tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara melalui KCI sebagai operator kereta perkotaan. Fokusnya, meningkatkan pemeliharaan sarana perkeretaapian, agar aman, nyaman, dan tetap layak beroperasi.

"Hal itu bertujuan untuk menciptakan keselamatan penumpang, yang juga menjadi prioritas utama dalam layanan transportasi KRL di kawasan Jabodetabek. Kerja sama menjadi ajang pengembangan berkelanjutan antara operator dan regulator perkeretaapian," tuturnya.

Depo KRL Depok

Depo KRL Depok dilengkapi dengan minimal 14 jalur stabling KRL yang terhubung ke 11 jalur inspeksi di dalam gedung workshop perawatan KRL.

Jalur-jalur ini memiliki panjang mencapai 1,3 km, membentang dari ujung gedung workshop hingga ke jalur penghubung dengan Spoor Raya di Stasiun Depok. Semua jalur tersebut terhubung dengan sistem listrik aliran atas (LAA).

Di samping itu, Depo Depok juga dilengkapi dengan dua jalur rel yang terhubung ke area pencucian sarana, empat jalur yang terhubung ke gedung perawatan bulanan, dua jalur ke gedung perawatan overhaul, satu jalur ke fasilitas bengkel bubut roda kereta, dan dua jalur tambahan digunakan untuk stabling.

Dengan berbagai fasilitas yang tersedia, Depo KRL Depok mampu merawat 2 trainset atau 24 unit KRL setiap hari. Dalam sebulan, rata-rata perawatan yang dilakukan mencapai 33 trainset, dengan kapasitas 342 kereta per bulan.

Fasilitas ini dirancang untuk mendukung perawatan sarana KRL guna meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam operasional layanan KRL.

KOMPAS.com - Kepala Balai Keperawatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Prayudi mengatakan, nilai aset Depo Kereta Rel Listrik (KRL) berhasil meningkatkan nilai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga tiga kali lipat.

Kenaikan tersebut, kata dia, diketahui setelah ada penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

"Kenaikan PNBP itu merupakan hasil kolaborasi antara Balai Perawatan Perkeretaapian dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Kolaborasi mencakup pemanfaatan tanah dan bangunan Depo KRL Depok, serta penggunaan peralatan dan mesin yang ada di dalamnya," katanya lewat siaran pers, Jumat (13/9/2024).

Ia menjelaskan, pihaknya berupaya melakukan pemutakhiran data nilai aset Depo KRL Depok sesuai ketentuan perundangan yang diberlakukan KPKNL, sehingga kenaikan nilai aset bisa terjadi.

"Selain itu juga memang adanya tambahan objek yang masuk kerja sama dengan KCI pada 2024," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Prasarana Perkeretaapian Hengki Angkasawan yang mewakili DJKA menyatakan, dana PNBP digunakan untuk mempersiapkan teknologi KRL yang akan datang.

Di samping itu juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas stabling unit KRL, termasuk potensi penambahan enam jalur stabling baru dan 12 trainset dengan delapan SF, serta memanfaatkan 400 meter lahan Depo Depok yang masih belum digunakan," tuturnya.

Dia melanjutkan, jalur eksisting yang semula ada 16, ditambah menjadi 20. Kemudian, hasil PNBP digunakan untuk mengembangkan sistem otomatisasi pencucian KRL, sekaligus upgrading fasilitas bangunan.

"Hasil PNBP juga digunakan untuk operasional smart building agar lebih efisien serta perbaikan-perbaikan infrastruktur lainnya," ungkap Hengki.

Ia menuturkan, kerja sama tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan aset negara melalui KCI sebagai operator kereta perkotaan. Fokusnya, meningkatkan pemeliharaan sarana perkeretaapian, agar aman, nyaman, dan tetap layak beroperasi.

"Hal itu bertujuan untuk menciptakan keselamatan penumpang, yang juga menjadi prioritas utama dalam layanan transportasi KRL di kawasan Jabodetabek. Kerja sama menjadi ajang pengembangan berkelanjutan antara operator dan regulator perkeretaapian," tuturnya.

Depo KRL Depok

Depo KRL Depok dilengkapi dengan minimal 14 jalur stabling KRL yang terhubung ke 11 jalur inspeksi di dalam gedung workshop perawatan KRL.

Jalur-jalur ini memiliki panjang mencapai 1,3 km, membentang dari ujung gedung workshop hingga ke jalur penghubung dengan Spoor Raya di Stasiun Depok. Semua jalur tersebut terhubung dengan sistem listrik aliran atas (LAA).

Di samping itu, Depo Depok juga dilengkapi dengan dua jalur rel yang terhubung ke area pencucian sarana, empat jalur yang terhubung ke gedung perawatan bulanan, dua jalur ke gedung perawatan overhaul, satu jalur ke fasilitas bengkel bubut roda kereta, dan dua jalur tambahan digunakan untuk stabling.

Dengan berbagai fasilitas yang tersedia, Depo KRL Depok mampu merawat 2 trainset atau 24 unit KRL setiap hari. Dalam sebulan, rata-rata perawatan yang dilakukan mencapai 33 trainset, dengan kapasitas 342 kereta per bulan.

Fasilitas ini dirancang untuk mendukung perawatan sarana KRL guna meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam operasional layanan KRL.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang direktur di PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap jalur kereta pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Dua orang direktur Waskita Karya dimaksud yakni Direktur Pengembangan Bisnis Feri Heridanto dan Direktur Human Capital Management (HCM) Mursyid.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa keduanya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik, Jumat (30/8/2024).

"[Saksi] didalami terkait dengan pengaturan lelang dan pemberian fee kepada tersangka," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (1/9/2024).

Adapun keduanya diperiksa sebagai saksi salah satunya untuk tersangka Dion Renato Sugiarto (DRS), yang dalam hal ini sudah berstatus terpidana. Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) itu sebelumnya merupakan pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK April 2023 lalu, hingga kini dijatuhi vonis di pengadilan.

Pengembangan juga dilakukan dengan mengusut dugaan suap yang terjadi pada proyek pembangunan jalur kereta di daerah lainnya. Terkait dengan pemeriksaan saksi Feri dan Mursyid, kasusnya terkait dengan pembangunan jalur kereta di wilayah Medan, Sumatra Utara.

Bisnis telah meminta tanggapan Waskita Karya terkait dengan pemeriksaan dua direkturnya melalui pesan singkat. Namun, belum ada respons yang diberikan oleh pihak perseroan sampai dengan berita ini dinaikkan.

Selain proyek di Medan, KPK telah mengembangkan perkara suap jalur kereta itu ke beberapa daerah. Ada beberapa tersangka baru yang juga telah ditetapkan, termasuk tersangka korporasi.

Pada perkara sebelumnya, KPK menduga ada empat proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh DJKA Kemenhub yang diduga menjadi "bancakan" pihak swasta dan pihak di lingkungan kementerian itu.

Proyek-proyek tersebut yakni proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso; proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan; empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat; serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa–Sumatra.

Beberapa terdakwa dalam kasus tersebut yang sudah dijatuhi putusan pengadilan yaitu mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi, Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto, Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023 Yoseph Ibrahim serta VP PT KA Manajemen Properti Parjono.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa tarif kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek tidak akan berubah dalam waktu dekat.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatajan bahwa skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan sehingga belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek.

Meskipun demikian, Risal menyampaikan bahwa rencana tersebut merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (29/8/2024).

DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Satu orang politisi PDI Perjuangan (PDIP) kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan perkara suap jalur kereta di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungam (DJKA Kemenhub), Senin (26/8/2024).

Satu orang politisi dari PDIP yang dipanggil Komisi AntiRasuah, yakni Riyan Dediano.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, dia merupakan politisi PDIP yang berasal dari Madiun, Jawa Timur.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, Riyan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi atas pengembangan perkara kasus suap jalur kereta, untuk salah satunya tersangka Dion Renato Sugiarto (DRS).

Khususnya yang terjadi di lingkungan DJKA wilayah Surabaya.

Adapun, Dion merupakan pengusaha yang sebelumnya sudah diadili di persidangan terkait dengan kasus yang sama.

Dion merupakan Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), perusahaan yang turut mendapatkan paket pekerjaan rel kereta di kasus tersebut.

"Pemeriksaan saksi dugaan TPK di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA Wilayah Surabaya, untuk Tersangka DRS, dkk," ujar Tessa melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (26/8/2024).

Tessa lalu mengonfirmasi bahwa Riyan hadir pada panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dia diperiksa ihwal pengaturan lelang.

"Saksi hadir. Didalami terkait dengan pengaturan lelang," kata Tessa.

Untuk diketahui, sederet politisi PDIP sebelumnya telah dipanggil oleh penyidik KPK pada perkara jalur kereta itu.

Misalnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Wakil Sekjen PDIP Yoseph Aryo Adhie Dharmo.

Keduanya telah diperiksa oleh KPK beberapa waktu lalu. Keduanya juga mengaku diperiksa penyidik soal pertemuan dengan salah satu tersangka di kasus DJKA itu.

Pertemuan itu diduga berkaitan dengan urusan tim pemenangan Joko Widodo–Maruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Hasto, saat itu menjabat sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf, sedangkan Yoseph menjadi kepala sekretariat.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, KPKmendalami keterangan Hasto pertemuannya dengan salah satu pihak yang terjerat di kasus suap jalur kereta, yakni mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi.Hasto (HK) dihadirkan sebagai saksi pada Selasa (20/8/2024) lantaran diduga pernah bertemu Harno.

Pertemuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

KPK menduga pertemuan itu berkaitan dengan penugasan kepada Harno seputar proyek perkeretaapian, melalui Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YA).

Yoseph, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf, juga telah diperiksa sebagai saksi mengenai hal tersebut.

"Klarifikasi pertemuan saudara HK dengan saudara Harno dan penugasan terkait kereta api ke saudara Harno melalui saudara YA. Saudara YA ini yang sudah pernah kita mintai keterangan dan telah hadir di KPK beberapa waktu yang lalu," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).

Tessa lalu mengungkap bahwa penyidik mengetahui dugaan pertemuan itu dari bukti yang diperoleh, berupa elektronik, percakapan media(chat),maupun keterangan saksi dan pihak lain.

Adapun Hasto mengaku diberikan 21 pertanyaan oleh penyidik KPK saat diperiksa, Selasa (20/8/2024).

Politisi PDIP itu mengaku tidak ingat apabila pernah bertemu langsung dengan Harno.

Namun, dia mengakui bahwa Yoseph membagikan nomornya ke Harno agar bisa diatur pertemuan antara keduanya.

Hasto juga menyebut tidak mengenal Harno maupun pihak-pihak lainnya dalam kasus tersebut, salah satunya terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto maupun tersangka Reza Maulana Maghribi.

Sementara itu, berbeda dengan pernyataan KPK, Hasto membantah bahwa adanya perintah yang disampaikan ke Harno berkaitan dengan proyek-proyek tertentu.

Dia juga menegaskan tidak ada aliran dana yang diketahuinya maupun yang ditanyakan penyidik saat pemeriksaan.

"Dan juga tidak ada dengan urusan dana yang disampaikan ke partai," kata mantan anggota DPR itu.

Sebagai informasi, penyidikan yang dilakukan KPK saat ini merupakan pengembangan dari perkara OTT itu.

Beberapa pihak yang terjaring di kasus ini, termasuk Harno Trimadi dan Dion Renato, kini sudah dijatuhi hukuan pidana di pengadilan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto soal pertemuannya dengan salah satu pihak yang terjerat di kasus suap jalur kereta, yakni mantan Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Harno Trimadi.

Hasto (HK) dihadirkan sebagai saksi pada Selasa (20/8/2024) lantaran diduga pernah bertemu Harno. Pertemuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.

KPK menduga pertemuan itu berkaitan dengan penugasan kepada Harno seputar proyek perkeretaapian, melalui Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YA). Yoseph, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Sekretariat TKN Jokowi-Maruf, juga telah diperiksa sebagai saksi mengenai hal tersebut.

"Klarifikasi pertemuan saudara HK dengan saudara Harno dan penugasan terkait kereta api ke saudara Harno melalui saudara YA. Saudara YA ini yang sudah pernah kita mintai keterangan dan telah hadir di KPK beberapa waktu yang lalu," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (20/8/2024).

Tessa lalu mengungkap bahwa penyidik mengetahui dugaan pertemuan itu dari bukti yang diperoleh, berupa elektronik, percakapan media (chat), maupun keterangan saksi dan pihak lain.

Adapun Hasto mengaku diberikan 21 pertanyaan oleh penyidik KPK saat diperiksa, Selasa (20/8/2024). Politisi PDIP itu mengaku tidak ingat apabila pernah bertemu langsung dengan Harno. Namun, dia mengakui bahwa Yoseph membagikan nomornya ke Harno agar bisa diatur pertemuan antara keduanya.

Hasto juga menyebut tidak mengenal Harno maupun pihak-pihak lainnya dalam kasus tersebut, salah satunya terdakwa Direktur PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto maupun tersangka Reza Maulana Maghribi.

Sementara itu, berbeda dengan pernyataan KPK, Hasto membantah bahwa adanya perintah yang disampaikan ke Harno berkaitan dengan proyek-proyek tertentu. Dia juga menegaskan tidak ada aliran dana yang diketahuinya maupun yang ditanyakan penyidik saat pemeriksaan.

"Dan juga tidak ada dengan urusan dana yang disampaikan ke partai," kata mantan anggota DPR itu.

Untuk diketahui, Hasto dan Yoseph awalnya dipanggil oleh KPK untuk kasus tersebut pada Juli 2024. Kasus suap proyek jalur kereta di lingkungan DJKA Kemenhub itu mulanya berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK 2023 lalu.

Penyidikan yang dilakukan KPK saat ini merupakan pengembangan dari perkara OTT itu. Beberapa pihak yang terjaring di kasus ini, termasuk Harno Trimadi dan Dion Renato, kini sudah dijatuhi hukuan pidana di pengadilan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pemanggilannya di perkara suap jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Hasto awalnya mengaku tidak tahu alasan pemanggilannya di kasus DJKA. Namun, ternyata KPK sebelumnya telah memeriksa Wakil Sekjen PDIP terlebih dahulu, Yoseph Adhie Dharmo. Pemanggilan Yoseph disebut berkaitan dengan perannya sebagai Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Joko Widodo-Maruf Amin di 2019.

Sebagai kepala sekretariat, Yoseph bertanggung jawab untuk mengurus Rumah Aspirasi. Operasionalnya bersumber dari gotong royong. Konon, terang Hasto, salah satu donor atau pemberi bantuan ke Rumah Aspirasi itu kini terseret di kasus DJKA.

"Ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian ternyata ada indikasi, ada dugaan bahwa yang membantu itu di kemudian hari itu menjadi tersangka," ungkap Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Setelah itu, Hasto mengakui bahwa tersangka kasus DJKA dimaksud menyimpan nomor pribadinya. Nomor itu dikirimkan oleh Yoseph. Namun, dia tidak membeberkan siapa tersangka kasus DJKA dimaksud yang memberikan bantuan ke Rumah Aspirasi Jokowi-Maruf.

"Nah sehingga dari hal tersebut, saya dimintai keterangan dan saya akan siap datang. Itu keterangan saya sendiri karena bertemu dengan begitu banyak orang. Sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin, saya tidak ingat satu persatu. Karena saat itu spiritnya adalah untuk memenangkan," ucapnya.

Politisi asal Yogyakarta itu juga menegaskan tidak kenal dengan tersangka kasus DJKA itu. Dia pun membantah kapasitas pemanggilannya di kasus ini berkaitan dengan pekerjaannya sebagai konsultan kereta api.

Hasto, yang merupakan lulusan teknik, mengaku bekerja sebagai konsultan project management dan tidak memiliki hubungan dengan perkeretaapian.

"Saya tidak ada kaitannya dengan konsultan kereta api. Di situ konsultan saya tentang proses engineering, tentang project management," ucapnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Hasto awalnya dipanggil pada Juli 2024 terkait dengan kasus tersebut. Usai menemui penyidik hari ini, kedua pihak menyepakati penjadwalan ulang pemeriksaan di kasus itu pada 20 Agustus mendatang.

Pihak KPK pada Juli 2024 memastikan bahwa pemanggila Hasto memang bukan berkaitan dengan jabatannya di PDIP, melainkan sebagai konsultan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan alasan pemanggilannya di perkara suap jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Hasto awalnya mengaku tidak tahu alasan pemanggilannya di kasus DJKA. Namun, ternyata KPK sebelumnya telah memeriksa Wakil Sekjen PDIP terlebih dahulu, Yoseph Adhie Dharmo. Pemanggilan Yoseph disebut berkaitan dengan perannya sebagai Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Joko Widodo-Maruf Amin di 2019.

Sebagai kepala sekretariat, Yoseph bertanggung jawab untuk mengurus Rumah Aspirasi. Operasionalnya bersumber dari gotong royong. Konon, terang Hasto, salah satu donor atau pemberi bantuan ke Rumah Aspirasi itu kini terseret di kasus DJKA.

"Ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian ternyata ada indikasi, ada dugaan bahwa yang membantu itu di kemudian hari itu menjadi tersangka," ungkap Hasto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Setelah itu, Hasto mengakui bahwa tersangka kasus DJKA dimaksud menyimpan nomor pribadinya. Nomor itu dikirimkan oleh Yoseph. Namun, dia tidak membeberkan siapa tersangka kasus DJKA dimaksud yang memberikan bantuan ke Rumah Aspirasi Jokowi-Maruf.

"Nah sehingga dari hal tersebut, saya dimintai keterangan dan saya akan siap datang. Itu keterangan saya sendiri karena bertemu dengan begitu banyak orang. Sebagai sekretaris tim pemenangan Jokowi-Maruf Amin, saya tidak ingat satu persatu. Karena saat itu spiritnya adalah untuk memenangkan," ucapnya.

Politisi asal Yogyakarta itu juga menegaskan tidak kenal dengan tersangka kasus DJKA itu. Dia pun membantah kapasitas pemanggilannya di kasus ini berkaitan dengan pekerjaannya sebagai konsultan kereta api.

Hasto, yang merupakan lulusan teknik, mengaku bekerja sebagai konsultan project management dan tidak memiliki hubungan dengan perkeretaapian.

"Saya tidak ada kaitannya dengan konsultan kereta api. Di situ konsultan saya tentang proses engineering, tentang project management," ucapnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Hasto awalnya dipanggil pada Juli 2024 terkait dengan kasus tersebut. Usai menemui penyidik hari ini, kedua pihak menyepakati penjadwalan ulang pemeriksaan di kasus itu pada 20 Agustus mendatang.

Pihak KPK pada Juli 2024 memastikan bahwa pemanggila Hasto memang bukan berkaitan dengan jabatannya di PDIP, melainkan sebagai konsultan.