IDXChannel- Pada 2024 Data Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Sumut menargetkan mampu meremajakan 9.500 hektare kebun petani pada tahun 2024. Tercatat hingga November, sudah terealisasi sekitar 3.000 hektare.

"Peran sawit di Sumatera Utara (Sumut) sangat besar. Dampaknya pun sangat luas, mulai dari produktivitasnya, tenaga kerja, dan lainnya," kata Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dalam rilis Sabtu (9/11/2024).

Perkebunan merupakan salah satu faktor penting yang diharapkan memberikan kekuatan besar dalam kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) dan produksi, Fatoni berharap adanya koordinasi bilateral antara pelaku industri dengan pemerintah untuk membahas sektor sawit, tentunya dengan menerapkan satu data. Kemudian terkait bantuan yang diberikan oleh pelaku usaha ke masyarakat melalui CSR.

“Bisa nanti kita bahas bersama terkait sawit ini, antara program pemerintah dan perusahaan sawit. Mendata perusahaan yang sudah menyalurkan CSR-nya, apakah dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, pendidikan dalam bentuk beasiswa, dan lainnya,” tuturnya.

Terkait isu peremajaan sawit, diketahui bahwa PSR merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit.

Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) membantu memperbaharui perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan benih kelapa sawit yang lebih bekelanjutan dan berkualitas. Melalui program tersebut, pemerintah memberi bantuan dana kepada para petani/pekebun untuk melakukan replanting tanaman sawit yang sudah tidak produktif.

Melalui kesempatan ini, Ketua GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan ada sejumlah isu yang perlu dibahas soal sawit, mulai dari regulasi, produksi, keamanan dan lainnya. Saat ini, PSR tengan menjadi isu serius. Pada tahun pertama peluncuran PSR, setiap petani mendapat dana hibah Badan Pengelola Dana Keuangan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp25 juta per hektare yang digunakan untuk melakukan peremajaan tanaman rakyat.

Program PSR mendapat sambutan antusias dari para petani sawit dikarenakan membantu mereka dalam hal pembiayaan peremajaan kebun yang telah afkir.

"Harmonisasi regulasi perlu menjadi perhatian utama untuk mengatasi tantangan percepatan PSR seperti masalah legalitas lahan dan hambatan birokrasi, persoalan kepastian hukum dalam legalitas lahan, kawasan hutan, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Fokus utama dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, dengan menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit,” ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Langkah itu bertujuan sebagai upaya mendorong peningkatan kualitas pelaku UMKM di Tanah Air.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan PMN sebagai entitas usaha yang fokus pada pemberdayaan masyarakat paling bawah menjadi contoh baik bagi pemerintah dalam upaya menumbuhkembangkan kualitas hidup UMKM.

Untuk itu, agar memasifkan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dari akar rumput, Kementerian UMKM siap menjalin kerja sama yang erat dengan PNM. Hal itu diungkapkan olehnya saat Silaturahmi dengan Insan dan Nasabah PNM di Jakarta, hari ini.

"Saya pastikan keberadaan Kementerian UMKM ini adalah untuk bersama-sama menyukseskan keorganisasiaan PNM ke depan," kata Maman dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Lebih lanjut, Maman mengapresiasi langkah-langkah PNM dalam pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menggaet nasabah hingga 15 juta. Menurutnya, kontribusi PNM terhadap perekonomian rakyat sangat dirasakan manfaatnya dan sudah sepatutnya untuk terus ditingkatkan.

"Ini membuktikan, PNM Mekar ini harus kita jaga, karena ini bukan hanya aset biasa tapi aset bangsa yang paling penting dan bersentuhan langsung sama masyarakat paling bawah," jelasnya.

Maman menegaskan kesiapan untuk menyukseskan program besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat ekonomi rakyat dengan berbagai kebijakan yang proaktif.

Menurutnya, UMKM menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang sudah terbukti mampu menahan krisis seperti saat pandemi COVID-19 sehingga ekonomi Indonesia tidak terlalu terpuruk.

"Ada satu narasi besar yang selalu di angkat Presiden Prabowo, yakni ekonomi kerakyatan. Presiden ingin setiap kebijakan harus melihat aspek kepentingan rakyat. Jadi langkah kebijakan politik pemerintah, beliau ingin ada afirmasi action yang konkret untuk pelaku UMKM," jelas Maman.

Untuk itu ke depan, Kementerian UMKM siap menjalin kemitraan yang lebih erat dengan PNM dalam mewujudkan misi besar pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Bersama PNM, Maman yakin akselerasi peningkatan kelas UMKM dapat terwujud dengan lebih mudah.

Sebagai upaya untuk memudahkan dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, akan dilakukan klasterisasi sesuai dengan bidang usahanya. Untuk itu Kementerian UMKM akan membuat satu supper apps yang diharapkan mampu mengonsolidasi seluruh platform di sektor UMKM.

"Sekarang ini saya yakin ada satu klaster dari 15 juta (nasabah) ini. Nanti kita coba integrasikan dengan SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Kita lakukan diagnosis lalu kita treatment masalah dan kendala dari UMKM itu apa dan di mana," kata Maman.

Maman berharap ada masukan dari PNM atau dari stakeholder lainnya dalam rangka memperbaiki ekosistem UMKM di Indonesia. Dia berharap dengan sinergi dan komunikasi yang baik dengan berbagai pihak upaya pengembangan UMKM sebagai kekuatan ekonomi Indonesia bisa dilakukan bersama-sama.

"Insyaallah temen-teman nanti kita ada dialog, kalau ada saran-saran silakan (disampaikan). Bagi saya kita semua ini sama, kita setara," ungkap Maman.

Ditempat yang sama, Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan siap mendukung pendataan pada berbagai jenis usaha yang akan dilakukan oleh Kementerian UMKM.

"Kami saat ini telah memiliki data aktif 15,2 juta usaha ultra mikro dan jika diakumulasi jumlah nasabah yang telah kami layani sebanyak 21,2 juta nasabah. Kami berharap data ini akan semakin melengkapi kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Kementerian UMKM" kata Arief Mulyadi.

Dia menambahkan kedatangan Menteri UMKM ke PNM semakin menguatkan semangat Insan PNM dalam memberdayakan UMKM melalui pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan.

"Perlu digaris bawahi bahwa PNM dalam memberikan modal selalu beriringan dengan program pendampingan yang kami sebut sebagai program pengembangan kapasitas usaha," tutup Arief Mulyadi.

PNM Terima Penghargaan Sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Perempuan Prasejahtera

PNM Terima Penghargaan Sebagai Lembaga Pemberdaya Ekonomi Perempuan Prasejahtera

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah melakukan berbagai persiapan fasilitas untuk mengantisipasi lonjakan menjelang hari libur panjang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, termasuk lintasan Merak-Bakauheni. Persiapan ini meliputi kenyamanan, keamanan, dan kelancaran perjalanan bagi pengguna jasa penyeberangan.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin mengatakan pihaknya secara rutin meningkatkan kesiapan fasilitas guna menghadapi lonjakan arus penumpang pada periode Nataru. Pihaknya berkomitmen menghadirkan pelayanan prima dengan mempersiapkan fasilitas penyeberangan yang optimal di setiap pelabuhan yang dikelola, termasuk kesiapan fasilitas terminal dan dermaga.

"Kami terus memastikan kesiapan infrastruktur pelabuhan, termasuk terminal, aksesibilitas, dan area parkir, sehingga pengguna jasa dapat menikmati layanan yang lebih nyaman dan tertata. Hal ini sejalan dengan komitmen ASDP dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat," ujar Shelvy dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Selain kesiapan fasilitas di pelabuhan, pihaknya juga memastikan seluruh sarana penunjang, seperti sistem tiket elektronik Ferizy. Dia bilang Ferizy sudah siap untuk mendukung kelancaran arus penumpang dan kendaraan. Dengan sistem ini, masyarakat dapat melakukan pembelian tiket secara online hingga 60 hari sebelum keberangkatan dan diimbau untuk melakukan pembelian minimal sehari sebelum hari keberangkatan (H-1) untuk mencegah antrean di pelabuhan.

Terkait dengan kesiapan armada di lintasan Merak-Bakauheni, Shelvy menekankan bahwa penyediaan 51 kapal yang akan melayani perjalanan lintasan tersebut merupakan kewenangan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) selaku regulator.

Dia menjelaskan ASDP dan BPTD telah berkoordinasi untuk memastikan sinergi yang baik antara pengelolaan armada kapal dan fasilitas pelabuhan, sehingga dapat meminimalisasi potensi kepadatan dan meningkatkan kenyamanan penumpang.

Kolaborasi dengan BPTD juga memungkinkan pengaturan operasional armada yang lebih fleksibel, terutama saat terjadi lonjakan penumpang yang signifikan pada hari-hari puncak, yang diperkirakan akan terjadi pada 20-21 dan 24 Desember 2024 untuk arus mudik, serta pada 29-30 Desember 2024 dan 1 Januari 2025 untuk arus balik.

"BPTD bertanggung jawab penuh dalam mengatur penjadwalan dan operasional armada di lintasan Merak-Bakauheni, termasuk jumlah kapal yang akan beroperasi sesuai dengan kebutuhan. Sebagai operator, ASDP fokus memastikan kesiapan fasilitas serta memberikan pelayanan terbaik di terminal pelabuhan," jelas Shelvy.

Sementara itu, Plt Direktur Utama ASDP Djunia Satriawan mengatakan selain dari aplikasi Ferizy, pemesanan tiket juga bisa melalui website.

"Pemesanan sudah bisa dilakukan 60 hari sebelum keberangkatan. Pengguna jasa diharapkan telah memiliki tiket jauh hari sebelum jadwal keberangkatan," kata Djunia.

Dia menjelaskan pihaknya telah memperluas sales point dan metode pembayaran agar memudahkan pengguna jasa dalam pembelian tiket bisa dilakukan melalui virtual account berbagai bank, gerai minimarket, e-wallet, dan yang terbaru sudah dapat dipesan melalui OTA tiket.com.

Adapun persiapan lain yang telah dilakukan, yakni melakukan integrasi pelabuhan Merak dengan pelabuhan Indah Kiat yang terletak persis di sebelah dermaga 7 reguler. Dengan integrasi tersebut, Djunia menyebut daya tampung kendaraan bertambah sekitar 500 kendaraan kecil.

"ASDP juga telah memastikan kesiapan AOCC (ASDP Operation Control Center) yang merupakan ruang monitor koordinasi khusus didedikasikan bagi stakeholder agar dapat mempercepat pengambilan keputusan dengan cepat dan akurat. Kemudian, selama periode nataru mendatang ASDP akan lakukan uji coba self-check in guna mempersingkat waktu masuk ke kapal," terang Djuna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan, pihaknya masih terus mengkaji penurunan harga tiket pesawat bersama dengan pemangku kepentingan lain (stakeholder), terutama bersama dengan Satgas penurunan harga tiket pesawat.

"Kita harus mengkaji dulu, untuk jaminan kita harus lihat dulu seluruh aspek, seluruh permasalahan yang ada yang menyebabkan harga tiket menjadi lebih mahal. Soal jaminan, tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih murah," ujar Dudy usai menghadiri Rapat Kerja dengan DPR RI Komisi V di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meski demikian, Dudy menegaskan, pemerintah akan terus berupaya melakukan segala cara agar keinginan masyarakat mendapatkan tiket yang lebih murah bisa dipenuhi.

"Kami masih harus kaji lagi karena ini banyak stakeholder dan di sisi lain kami juga tidak ingin memberikan harapan yang berlebihan kepada masyarakat. Kami harus secara komprehensif melihat apakah memang penurunan itu bisa ditanggungkan dan berapa besarannya, kami harus melihat lagi," tegas Menhub Dudy.

Sebelumnya, di era kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan persyaratan agar harga tiket pesawat bisa turun.

Hal itu dikatakan Budi merespons Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang menargetkan penurunan harga tiket pesawat domestik sebesar 10 persen pada Oktober 2024.

Budi mengatakan, pihaknya telah mengajukan empat usulan terkait penurunan harga tiket pesawat itu saat mengadakan rapat dengan salah satunya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Syarat pertama adalah terkait pembebasan pajak suku cadang pesawat.

Kedua, soal pengadaan avtur agar tidak dimonopoli.

Ketiga, soal penyesuaian pajak pertambahan nilai atau PPn.

Menhub mengusulkan agar PPn tidak dikenakan lagi pada harga tiket pesawat.

“Terakhir, soal me-review cost-cost lain. Jadi kalau kita bicara yang lebih pasti itu, (syarat) nomor 1 dan 2, ya mungkin bisa (turun) 10 persen. Tapi kami masih menunggu lagi final dari kedua hal itu,” kata Budi.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan menuai kritik berbagai pihak. Aturan tersebut dikhawatirkan mempengaruhi keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

Beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok. Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim) mengkritik pemerintah yang dinilai kerap membuat aturan tanpa adanya kajian dan riset.

"Kita ini sering membuat regulasi tanpa adanya kajian atau riset. Jadi apa ya, sekonyong-konyong saja buat peraturan. Misalkan seperti ini, saya berikan contoh PP 28/2024 terkait dengan jarak," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Ia lalu menyoroti pembuatan aturan yang ditudingnya berjalan masing-masing antara Kementerian/Lembaga. Bahkan menurutnya pengusaha pun tidak dilibatkan dalam perumusan regulasi.

"Ini betul-betul harus dengan kajian, riset yang juga bersama-sama dengan semua stakeholder. Ini kementerian kesehatan kan kementerian kesehatan saja, kementerian-kementerian lainnya tidak terlibat, apalagi pengusaha tidak terlibatkan," tuturnya.

"Kalau dari pelaku usaha memang kita tidak ada komunikasi dengan baik. Kita tidak pernah dilibatkan dalam rencana-rencana pembuatan suatu regulasi. Kita sepakat dengan, terkait dengan pentingnya kesehatan. Tapi kalau mau mengizinkan regulasi, ya kita bahas bareng," sambung dia.

Adik menilai poin penting dalam suatu regulasi adalah pengawasan. Menurutnya jika pengawasan pemerintah berjalan baik maka hasilnya tetap efektif.

"Saya yakin kalau pengawasannya efektif, jejer dengan dengan sekolahan tidak masalah. Kalau pengawasannya efektif. Jadi jangan jaraknya digeser. 100 meter pengawasannya efektif, saya kira aturan ini juga bisa efektif. Teman-teman ritel, tidak apa-apa diawasi," tutupnya.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menjelaskan program 'Seat Selection' yang mengenakan biaya tambahan bagi penumpang yang memilih kursi dalam penerbangan domestik. Kebijakan itu berlaku mulai 26 Oktober 2024.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan program tersebut merupakan bagian dari inisiatif baru yang dilaksanakan perusahaan, dengan memperkenalkan ragam fleksibilitas bernilai tambah guna memenuhi preferensi masyarakat akan pilihan kursi/seat penerbangan sedini mungkin.

"Program Seat Selection rencananya mulai diimplementasikan pada 26 Oktober 2024 mendatang dan saat ini terus kami komunikasikan secara intensif bersama stakeholder guna memastikan aspek pemenuhan ketentuan regulasi operasional dan safety dapat terpenuhi secara optimal dan komprehensif," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Melalui program tersebut, para pengguna jasa khususnya pemegang tiket Eco Promo dan Eco Affordable berkesempatan memilih kursi favorit baik dengan legroom lebih luas di area first row dan kursi di baris pintu darurat (emergency exit row).

Selain itu, pemegang tiket Eco Promo juga dapat memilih preferensi kursinya di Regular Seat dengan biaya tambahan mulai dari Rp 85 ribu untuk pemesanan Regular Seat dan mulai dari Rp 199 ribu untuk pemesanan Extra Legroom Seat.

"Kami memahami momen menikmati waktu perjalanan Anda bersama keluarga, orang terdekat serta beragam rangkaian perjalanan Anda dengan menggunakan layanan penerbangan Garuda Indonesia menjadi sebuah momen yang selalu dinantikan. Oleh karenanya, dengan preferensi yang semakin beragam dalam merencanakan pengalaman penerbangan, kami terus menghadirkan berbagai nilai tambah layanan penerbangan bagi Anda dalam merencanakan perjalanan bersama Garuda Indonesia," ucapnya.

Nilai tambah tersebut, kata Irfan, dihadirkan melalui fleksibilitas pilihan kursi penerbangan favorit penumpang yang dapat dipilih jauh-jauh hari sebelum proses check-in dilakukan.

Meski begitu, kesempatan untuk melakukan pemilihan kursi penerbangan tanpa dikenakan biaya disebut masih tetap dapat diakses ketika waktu proses check-in berlangsung. Dalam hal ini 48 jam sebelum jadwal keberangkatan penerbangan.

Bagi para pengguna jasa kelas ekonomi yang tergabung ke dalam keanggotaan GarudaMiles Platinum, SkyTeam Elite Plus, maupun pemegang tiket kelas Eco Comfort, dapat memilih kursi pilihan tanpa tambahan biaya apapun.

"Garuda Indonesia memastikan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan pada program fleksibilitas pemilihan kursi, khususnya pada aspek ketentuan pengguna jasa yang dapat duduk pada seat/area seat yang dipilih telah mengacu kepada standardisasi dan regulasi safety operasional penerbangan yang berlaku," tutup Irfan.

Ketentuan Pilih Kursi Garuda:

1. Kursi dengan Extra Legroom seperti seat row 21 dan emergency seats akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik secara online maupun offline.

2. Regular seat akan dikenakan biaya tambahan saat pemesanan tiket baik secara online maupun offline.

3. Anda dapat memilih kursi favorit baik kursi dengan Extra Legroom maupun Regular Seat sesuai preferensi dengan tambahan biaya yang tertera saat pembelian.

4. Khusus untuk pembelian seat row 21, hanya berlaku untuk sisi kiri dan kanan pada pesawat dengan tipe B777 dan A330.

5. Khusus untuk pembelian emergency seat, hanya berlaku untuk sisi tengah pada pesawat dengan tipe B777 dan A330.

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) Meeting on the Safety of Navigation in the Straits of Malacca and Singapore, di Hotel Merusaka Nusa Dua, Bali dari 23 sampai dengan 24 Oktober 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 3 negara pantai, Indonesia, Malaysia dan Singapura, serta organisasi lainnya.

Pimpinan delegasi Indonesia yakni Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Captain Budi Mantoro menekankan pentingnya Selat Malaka dan Selat Singapura bagi pelayaran internasional sehingga pada tahun 1975, Indonesia, Malaysia dan Singapura membentuk forum TTEG.

Forum ini sebagai salah satu wujud komitmen ketiga negara pantai tersebut dalam menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, serta untuk memfasilitasi pergerakan lalu lintas kapal di kedua Selat tersebut.

Sejak terbentuknya TTEG, menurut Budi, ketiga negara telah bekerja sama menghasilkan berbagai inisiatif, seperti aturan bagi pergerakan kapal di kedua Selat, Sistem Rute kapal yang tergabung dengan Skema Pemisahan Lalu Lintas/Traffic Separation Scheme (TSS), dan juga Sistem pelaporan kapal wajib/mandatory ship reporting system (STRAITREP).

"Inisiatif-inisiatif kunci tersebut sekarang ini telah diimplementasikan lebih lanjut di Selat Malaka dan Selat Singapura serta mendapatkan pengakuan dari komunitas pelayaran global," kata Budi, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10/2024).

Budi mengatakan, pada pertemuan ini Indonesia turut serta secara aktif membahas dan memberi masukan terkait keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya, masukan tentang hasil studi untuk revitalisasi Data Center Marine Electronic Highway (MEH) yang telah diselesaikan pada tahun 2023.

"Adapun pekerjaan revitalisasi akan dimulai pada kuartal 1 tahun 2025. Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa terdapat tantangan terkait dengan peralatan yang sudah ketinggalan zaman mengingat MEH Data Centre didirikan pada tahun 2012," ujar Budi.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan laporan penyelenggaraan Pertemuan Aids to Navigation Fund Committee ke 29 dan 30 hingga laporan penyelenggaraan pertemuan Co-operation Forum ke-15. Selepas pertemuan, acara dilanjutkan The 15th Meeting of the Project Coordination Committee Meeting (PCC) under the Co-operative Mechanism on the Straits of Malacca and Singapore.

Pada pertemuan ini, Indonesia melaporkan Straits Project 5 tentang kegiatan penggantian dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sedangkan Malaysia melaporkan Straits Project 11 tentang Pengembangan Pedoman untuk Tempat Pengungsian bagi Kapal yang Membutuhkan Bantuan di Selat Malaka dan Singapura.

Selain itu, Singapura juga memberikan laporan tentang Straits Project 14, yakni Pengembangan Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Virtual di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Budi mengatakan, proyek-proyek ini menunjukkan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara tiga negara Pantai dan stakeholder terkait dalam menjaga keselamatan navigasi pelayaran dan melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.

"Pada kesempatan ini, saya tekankan kembali komitmen dan tekad Indonesia dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk dalam mengembangkan proyek-proyek yang telah diinisiasi dalam forum ini," kata dia.

Pembangunan jembatan layang atau Flyover Ciroyom di Bandung akhirnya rampung. Selaras dengan hal tersebut, Flyover Ciroyom akan resmi dibuka dan dioperasikan mulai hari ini, Rabu (23/10/2024).

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (BTP) Bandung Ditjen Perkeretaapan Kementerian Perhubungan Endang Setiawan mengatakan, jalan tersebut akan dibuka mulai pukul 08.00 WIB.

"Fly Over Ciroyom ini akan mulai dioperasikan pada tanggal 23 Oktober 2024 ini pada pukul 08.00 WIB, sehingga bagi masyarakat yang akan melintasi JPL 157 mohon dapat menyesuaikan," ujar Endang dalam keterangan tertulis.

Endang menjelaskan, sebelum pengoperasian jembatan ini telah dilakukan serangkaian pengujian, salah satunya Sertifikasi Laik Fungsi Jalan oleh PUPR, serta pemenuhan rambu pada flyover.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan PT KAI Daop 2 Bandung dalam rangka penutupan perlintasan sebidang JPL 157 sehingga nantinya masyarakat hanya akan dapat mengakses flyover saja," katanya.

Pembangunan flyover ini juga merupakan bentuk dukungan DJKA terhadap kereta cepat yakni Kereta Api Feeder yang beroperasi antara Padalarang-Bandung. Dengan kehadiran fylover ini, akan semakin banyaknya frekuensi kereta api yang melintas.

Selain itu, pengoperasian flyover ini akan membuat para pengguna jalan tidak perlu melintasi perlintasan sebidang. Dengan demikian, harapannya juga akan mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan.

"Kami berharap dengan adanya flyover ini maka tingkat kecelakaan pada perlintasan sebidang dapat ditekan serta meningkatkan awareness masyarakat bahwa keselamatan diri merupakan hal yang utama," ujar Endang.

Penutupan perlintasan sebidang ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

Endang berterimakasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan dan atensinya terhadap penanganan perlintasan ini, serta para stakeholder, diantaranya Pemerintah Kota Bandung, PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung, juga perangkat daerah yang terlibat dalam proses pembangunan flyover.

"Memastikan Flyover Ciroyom agar tetap sesuai dengan fungsinya merupakan tugas kita bersama-sama, maka dari itu kami berharap kerjasama dari semua pengguna flyover terutama untuk tidak melakukan aksi vandalisme dan berkendara sesuai dengan peraturan berlalu lintas yang berlaku," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom pembangunan Flyover Ciroyom ini telah berlangsung sejak pertengahan 2023 lalu. Proyek ini pun mulai memasuki tahap pengerjaan akhir pada bulan Februari 2024.

PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina siap membanguninfrastrukturenergi baik pembangunan maupun pengoperasian infrastruktur penyaluran energi gas, LNG, Crude, BBM dan energi baru terbarukan. Hal ini ditunjang oleh kompetensi dan portofolio yang memiliki banyak keunggulan.

Direktur Infrastruktur dan TeknologiPGNHarry Budi Sidharta mengatakan, PGN Group mempunyai portofolio yang baik dalam membangun infrastruktur energi, sehingga telah siap untuk mengerjakan proyek energi lainnya yang berada di berbagai wilayah Indonesia.

Termasuk didalamnya, terbuka untuk menjalin partnership yang strategis dalam rangka akselerasi penyediaan energi bagi Masyarakat dalam mendukung terwujudnya Ketahanan Energi di Indonesia.

"Portofolio dalam pembangunan proyek energi oleh Subholding Gas Group senantiasa mengedepankan standar keselamatan yang tinggi. Efektivitas pengerjaan proyek juga diutamakan agar dapat menciptakan hasil kerja yang optimal, sehingga dapat mencapai target waktu dan biaya, baik itu untuk ketahanan energi maupun efisiensi penyaluran energi di berbagai daerah," kata Harry dalam keterangan resmi, Selasa (21/10/2024).

Anak Perusahaan PGN berperan besar dalam portofolio ini, yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT PGN Solutions (Pgasol). Kompetensi yang dimiliki mendukung Sub Holding Gas dalam memberikan layanan yang end to end dalam penyaluran energi yang mengedepankan keamanan dan keselamatan kerja. Layanan yang diberikan meliputi Penyediaan dan Pengoperasian Infrastruktur dan penyediaan layanan Engineering, Procurement & Conctruction (EPC).

Sebagai informasi, EPC merupakan tahapan kontruksi suatu proyek yang meliputi tahap perencanaan sistem, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan konstruksi.

Pertagas telah membangun dan mengoperasikan Pipa Minyak mentah sepanjang lebih dari 605 KM. Diantaranya adalah Pipa Minyak Tempino - Plaju yang berada di Operation Central Sumatera Area dan Pipa Minyak Rokan yang berada di Operation Rokan Area. Selain itu, Pertagas juga dipercaya menjadi operator pipa gas Cirebon - Semarang Tahap 1 (Cisem 1) yang dibangun oleh Kementerian ESDM.

Sedangkan proyek infrastruktur berjalan ke depannya adalah pembangunan pipa penyaluran BBM Cikampek- Plumpang sepanjang 96 KM dan direncanakan akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun kerjasama dengan Pertamina Patra Niaga untuk menyalurkan 4,6 juta KL per tahun.

Komitmen Pertagas adalah mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki dalam bidang operasional dan pemeliharaan pipa serta fasilitas pendukungnya, serta sumber daya manusia (SDM) yang tersertifikasi. Sampai akhir September 2024, Pertagas mencatatkan jam kerja selamat mencapai 105.142.028 jam.

Selain Pertagas, melalui PGN Solution, anak perusahaan PGN yang berfokus pada penyediaan layanan EPC, Subholding Gas telah menyelesaikan Proyek EPC Pipa Minyak Rokan, Pipa Gas Senipah Balikpapan, Sumatera Operation Construction Service Work Unit Rate (WUR) Earthwork Package Paket 1 dan 4 yang berlokasi di Rokan. Selain itu, PGN Solution juga memiliki portofolio pembangunan infrastruktur perpipaan di luar bidang migas yaitu proyek Pipa Air Minum SPAM Umbulan.

Dalam merealisasikan proyek-proyek tersebut, PGN Solution menghadapi berbagai macam tantangan seperti sulitnya akses menuju area pembangunan, pemenuhan perizinan, dan lain sebagainya.

Saat ini, Pgasol dalam proses pengerjaan proyek pipanisasi penyaluran BBM Pengapon- Boyolali bekerjasama dengan PT Pertamina Patra Niaga yang telah dimulai sejak Juni 2023. Kontruksi pipa telah mencapai 57,33 km dari rencana sepanjang 69 Km sampai dengan TW I 2025.

PGN Solution juga mengerjakan berbagai pembangunan dan pemeliharaan objek vital energi nasional berskala besar. Beberapa diantaranya yakni pengerjaan Proyek EPC Terminal LNG di Teluk Lamong Jawa Timur dan Revitalisasi Tangki LNG yang berlokasi di Arun. Sampai dengan saat ini, PGN Solution telah meraih 100.388.415 jam kerja aman.

Sedangkan di sektor energi baru dan tebarukan PGN memiliki beberapa prospek project penyaluran gas biomethane di wilayah Sumatera

"Sebagai Subholding Gas, kami juga menekankan tentang pentingnya keterbukaan dan transparansi segala proses pembangunan dan pengoperasian infrastruktur penyaluran energi yang sedang berjalan. Kami akan selalu mendukung segala sesuatu yang dibutuhkan dalam menjalin kolaboarsi yang lebih luas dalam penyediaan layanan infrastruktur penyaluran energi yang aman, selamat, serta memberikan nilai tambah pada seluruh stakeholder," tutup Harry.

Produk impor yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terindikasi masuk ke dalam Negeri. Hal ini diungkap oleh Andi Rizaldi, Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Jadi di tempat kami di Badan Standardisasi ada pusat, namanya Pusat Pengawasan Standar Industri, beberapa kali menemukan terutama produk impor yang katanya masuk secara legal tapi tidak ber-SNI padahal itu sudah dilakukan secara wajib nah itu mengindikasikan antara legal dan tidak legal," katanya dalam sosialisasi Pemberlakuan Standarisasi Industri Secara Wajib tahun 2024 di JW Marriott Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2024).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian negara dari hilangnya pengenaan bea masuk terhadap barang impor. Terlebih, barang-barang tersebut juga tidak melalui proses pengurusan SNI.

"Bisa jadi kalau dia menggunakan kode HS yang sebenarnya, negara mendapatkan bea masuk 10%. Tapi karena ada pengalihan HS dia tidak menjadi harus wajib ngurus SNI, plus dia hanya membayar misalnya bea masuk 5% atau bahkan 0%, itu mengindikasikan ada kerugian negara," bebernya.

Oleh karena itu dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022 ada ketentuan yang mewajibkan produsen luar negeri memiliki perwakilan resmi di Indonesia. Jadi barang-barang yang diimpor harus masuk dulu ke gudang perwakilan resmi sehingga lebih mudah dimonitor.

Pada kesempatan itu, ia menyebut Indonesia menjadi negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sedikit menggunakan standar nasional terhadap produk. Tercatat hanya ada 130 SNI yang diwajibkan. Dari 5.000 produk manufaktur yang punya SNI, hanya 4-3% yang wajib SNI.

"Jadi dari 5.000 itu mungkin hanya sekitar, kalau 500 kan 10%, ini hanya 4-3%, yaitu hanya 130 SNI yang diwajibkan. Sementara negara tetangga lain, Vietnam, Thailand, Malaysia, apalagi China, itu jumlah SNI yang sudah diwajibkan, bukan SNI kalo di sana, standar yang sudah diwajibkan itu lebih banyak lagi," bebernya.

Adapun Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita telah meluncurkan 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib. Ke-16 Permenperin ini mengatur proses penilaian kesesuaian, yang mencakup audit dan pengujian yang sesuai dan benar.

Untuk mendukung implementasi 16 peraturan tersebut, Kemenperin telah menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), terdiri dari 20 Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan 28 Laboratorium Penguji yang siap melakukan sertifikasi dan pengujian produk.

Andi pada kesempatan sebelumnya menyampaikan, 16 Permenperin baru itu untuk mengatur berbagai produk industri, antara lain produk kawat baja pratekan, kalsium karbida, katup, kompor, selang kompor gas LPG, ubin keramik, sprayer gendong, sepatu pengaman, sodium tripolifosfat, aluminium sulfat, seng oksida, dan semen.

"Hingga saat ini telah diharmonisasi sebanyak 44 rancangan Permenperin, dengan rincian 16 Permenperin telah diterbitkan dan 28 rancangan Permenperin dalam proses penerbitan. Sementara, 24 rancangan Permenperin lainnya masih dalam proses pembahasan dengan stakeholder, yang mana seluruhnya mengacu kepada pengaturan di dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 45 tahun 2022," paparnya

Simak Video Mendag Beri Penghargaan ke 610 Pasar Tertib Ukur & Ber-SNI

[Gambas:Video 20detik]

Sebanyak ratusan ahli atau pakar di bidang infrastruktur berkumpul dalam konferensi Internasional Tunnel 2024. Konferensi ini dihadiri lebih dari 400 peserta dari berbagai negara.

Chairman of Tunnel 2024, Paulus Pramono Rahardjo, mengatakan lebih dari 400 orang hadir dalam acara ini. Berbagai stakeholder baik dari dalam negeri maupun mancanegara hadir dalam konferensi.

"Mungkin satu informasi penting bahwa industri tunnel menjadi salah satu bidang yang prospektif di Indonesia sehingga banyak peserta yang datang dalam Konferensi Internasional Tunnel 2024," ujar Paulus dalam keterangan resmi, Senin (7/10/2024).

Paulus menyampaikan bahwa teknik terowongan diperlukan dalam berbagai aspek infrastruktur sipil termasuk sektor pertambangan. Teknologi tunnel, kata dia, juga terus berkembang dan terus didiskusikan dalam berbagai forum seperti simposium dan konferensi.

Paulus mengatakan, konstruksi yang ramah terhadap lingkungan membahas tentang pengendalian pergerakan tanah, langkah-langkah mitigasi dan manajemen risiko.

Pengendalian atau mitigasi tersebut harus berkelanjutan. Selain itu, kinerja penggalian dan terowongan yang dalam, langkah-langkah mitigasi dan manajemen risiko sering kali bergantung pada lokasi dan bervariasi dari satu negara ke negara lain.

"Tujuan dari konferensi ini untuk sharing knowledge dan pengalaman dari analisis, desain, konstruksi, dan pemeliharaan geo-engineering dan aspek lain terowongan di antara para engineers dan akademisi khususnya di negara-negara Asia," katanya.

Konferensi yang juga berkolaborasi dengan Universiti Teknologi Malaysia ini dihadiri para pembicara kunci dan para ahli/pakar di bidangnya, akademisi, para engineers, penyedia jasa baik supplier material, konsultan perencanaan, maupun kontraktor yang selama ini telah berpengalaman dalam konstruksi terowongan, dan para peserta lainnya dari berbagai negara. Pembukaan acara ini berjalan meriah dengan diselingi berbagai tarian tradisional.

Co-Chairman of Tunnel 2024 Ramli Nazir mengatakan, Tunnel 2024 memperkuat semangat kolaborasi dan mengombinasikan pengetahuan institusi. "Dengan kerja sama ini, kami berharap konferensi ini mampu mengatasi isu penting, menemukan wilayah yang belum terpetakan, dan mengembangkan solusi signifikan yang akan memperbaiki baik masyarakat lokal maupun internasional," katanya.

Dalam sambutannya, President of ITA-AITES Arnold Dix meyakini bahwa konferensi Tunnel 2024 ini akan menjadi penanda awal era baru kolaborasi ketika para ahli dari seluruh dunia bersama-sama memanfaatkan potensi ruang bawah tanah, tidak hanya memajukan sektor teknik, tetapi untuk kebaikan seluruh komunitas di planet bumi ini.

"Potensi untuk terowongan di Indonesia seluas imajinasi kolektif kita bersama. Hari ini kita fokus pada optimalisasi aktivitas perekonomian antara kota seperti Jakarta dan Bandung. Akan tetapi, mungkin pada waktunya pulau-pulau di Indonesia akan terkoneksi melalui terowongan," jelasnya.

Dalam konferensi ini juga disepakati untuk membentuk Asosiasi Terowongan dan Ruang Bawah Tanah Indonesia. Peserta menyepakati Weni Maulina sebagai Ketua Asosiasi Terowongan dan Ruang Bawah Tanah Indonesia.