IDXChannel - Proyek penambahan lajur ke-3 di KM 87-KM 110 Tol Cipali di Kabupaten Subang yang tengah dikerjakan dan ditargetkan rampung pada Desember 2024.

Saat memasuki area proyek, pengguna jalan diimbau untuk mengurangi kecepatan kendaraan serta menjaga fokus dan jarak aman antar kendaraan. Pengguna jalan juga diimbau untuk tertib dan tenang ketika melalui area proyek.

"Dalam proses penambahan lajur ke-3, kami terus berupaya memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi pengguna jalan," kata Direktur Operasional PT Lintas Marga Sedaya (Astra Tol Cipali), Rinaldi, dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Mengutip keterangan resmi Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaa Umum, Rabu (6/11/2024), proyek peningkatan kualitas jalan dan penambahan kapasitas yang berlangsung sejak Juli 2024 ini merupakan kelanjutan dari penambahan lajur ke-3 di KM 72-KM 87, serta di depan Rest Area KM 101 KM 102 dan KM 130 yang telah dirampungkan pada 2023.

Pada minggu ke-19 pekerjaan, penambahan lajur ke-3 di ruas Tol Cipali telah melampaui target realisasi minggu ke-19 dengan capaian realisasi 52 persen di zona KM 87 hingga KM 98, dan 46 persen di zona KM 98 hingga KM 110.

Penambahan lajur dilakukan di bagian median, dengan masing-masing jalur yang sebelumnya memiliki 2 lajur dan 1 bahu jalan akan bertambah menjadi 3 lajur dan 1 bahu jalan, baik ke arah Cirebon maupun Jakarta.

Untuk mendukung pemerataan kualitas jalan yang berada di KM 87 - KM 110, Astra Tol Cipali turut melakukan peremajaan jalan di lajur ke-1 dan lajur ke-2 di kilometer tersebut. Variasi penutupan bahu jalan, lajur ke-1, dan lajur ke-2 dilakukan agar proses peremajaan dapat lebih cepat dimanfaatkan oleh pengguna jalan.

Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 7 bulan pengerjaan. Sebelumnya, pada 2023, Astra Tol Cipali telah menyelesaikan penambahan lajur ke-3 di KM 72 +109 hingga KM 85 +850 serta di depan Rest Area KM 86, KM 102 - KM 102, dan KM 130.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Petani karet di Desa Pagar Dewa, Sumatera Selatan, kini bisa meningkatkan hasil produksinya. Caranya ialah dengan melakukan peremajaan kebun karet yang sudah tidak produksi, dengan didukung oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk - Stasiun Kompresor Gas Pagardewa.

Dalam mendorong produksi petani karet di sana, PGN menghadirkan Sistem Tanam Terpadu Pagar Dewa (Sister Dewa). Sister Dewa ini hadir bersama program Inovasi Sosial Pesona Tani Dewa atau Pertanian Sustainable, Optimal, dan Adaptif Petani Pagar Dewa.

Sister Dewa bertujuan untuk mendukung petani karet dalam melakukan peremajaan kebun karet yang sudah tidak produktif, sekaligus membantu mereka mengatasi berbagai tantangan yang kerap dihadapi, seperti sulitnya mendapatkan bibit unggul, akses terhadap pupuk yang terjangkau, rendahnya pendapatan petani karet, dan ancaman kebakaran hutan dan lahan.

"Melalui Sister Dewa, petani karet di Desa Pagar Dewa dapat lebih percaya diri untuk melakukan peremajaan tanaman tanpa khawatir akan kesulitan ekonomi yang mengiringi proses tersebut," kata Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Desa Pagar Dewa yang sebagian besar penduduknya adalah petani karet menghadapi masalah besar dalam proses peremajaan karet. Proses itu memakan waktu hingga 6-7 tahun sebelum pohon dapat kembali menghasilkan getah. Selama periode tersebut, petani yang bergantung pada pendapatan dari karet seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak jarang, para petani terpaksa mencari pinjaman dengan skema pembayaran yang tidak menguntungkan atau bahkan terikat dengan tengkulak saat peremajaan ini dilaksanakan.

Melalui "Sister Dewa", PGN berusaha mengubah pola lama ini dengan memperkenalkan metode peremajaan terpadu. Dengan dukungan Koperasi Padetra Artomulyo, petani karet kini mendapatkan akses pada sejumlah fasilitas pendukung, seperti "Dewa Pupuk" yang menyediakan pupuk cair untuk mempercepat pertumbuhan karet, "Dewa Kompos" yang memperbaiki struktur tanah, dan "Dewa Bibit" yang menyediakan bibit unggul berkualitas.

Koperasi juga memberikan alternatif sumber pendapatan bagi para petani selama masa replanting. Melalui program "Akal Aren", petani dapat mengakses modal kerja yang pembayarannya dapat ditangguhkan hingga pasca panen, sehingga kebutuhan finansial selama masa peremajaan dapat terpenuhi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada hasil panen karet.

Sister Dewa ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan para petani karet dalam jangka panjang, tetapi juga berupaya membangun kemandirian ekonomi bagi mereka. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak dan optimalisasi sumber daya lokal, petani karet di Pagar Dewa diharapkan dapat lepas dari jeratan skema pendapatan tunggal dan membuka peluang untuk kesejahteraan yang lebih baik.

Ade Nandang selaku Ketua Koperasi Padetra Arto Mulyo yang juga merupakan salah satu petani karet Desa Pagar Dewa menuturkan bahwa manfaat dari Sister Dewa sangat ia rasakan, terutama ketika hendak melakukan peremajaan. Ia menjadi lebih berani dan tidak khawatir lagi ketika hendak melakukan peremajaan karet.

"Selama ini kami selalu bergantung ke hasil karet, tapi kalau pohon-pohon sudah tua dan tidak produktif, penghasilan pun ikut turun. Berkat Sister Dewa, kami diberi akses ke bibit unggul dan pupuk yang terjangkau. Selain itu, kami juga diberikan peluang pendapatan tambahan dengan bisa pinjaman yang dibayar pasca panen, jadi tidak perlu khawatir lagi selama masa peremajaan karet," ungkap Ade.

"Program Sister Dewa adalah bentuk nyata kepedulian kami terhadap kesejahteraan petani karet dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah Pagar Dewa. Mudah-mudahan Sister Dewa yang kami hadirkan dapat mendukung petani karet untuk melakukan replanting, sehingga keberlanjutan perkebunan karet di wilayah operasional kami dapat terjaga," pungkas Fajriyah.

(fdl/fdl)

Jadi hambatannya itu di banyak kementerian, bukan di BPDPKS

Belitung Timur (ANTARA) - ⁠Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Joko Supriyono mengatakan, regulasi yang belum mendukung menjadi tantangan dalam percepatan program peremajaan (replanting) sawit rakyat atau PSR.

Menurut Joko, kinerja PSR yang melambat selama beberapa tahun terakhir bukan semata-mata pekerjaan rumah bagi BPDPKS. Dia mengatakan, tantangan regulasi justru menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus dapat diatasi oleh antar-kementerian.

“Ini (regulasi PSR) urusannya banyak kementerian. Jadi hambatannya itu di banyak kementerian, bukan di BPDPKS. Jadi ini upaya yang terus dilakukan untuk memperbaiki regulasi prosedur untuk bagaimana PSR ini bisa meningkat,” kata Joko di Belitung Timur, Rabu.

Joko mengamini, kinerja PSR dalam beberapa tahun terakhir melambat. Menurut data BPDPKS, realisasi program PSR dari awal tahun hingga Juli 2024 baru mencapai 18.484 hektar dengan dana yang tersalur Rp544 miliar yang tersebar di 22 provinsi. Untuk tahun ini, luasan PSR yang ditargetkan yaitu 120 ribu hektar.

Sebelumnya alokasi dana untuk PSR dianggarkan sebesar Rp30 juta per hektar. Menurut BPDPKS, alokasi dana akan meningkat menjadi Rp60 juta per hektar mulai 1 September 2024. Meski alokasi dana per hektar meningkat, Joko mengingatkan bahwa kinerja PSR tidak menjamin dapat naik siginifikan apabila regulasinya belum mendukung.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana sekaligus Plt. Direktur Kemitraan BPDPKS Kabul Wijayanto mengatakan, produktivitas minyak kelapa sawit Indonesia (crude palm oil/CPO) mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), produktivitas CPO nasional tercatat sebesar 3,26 metrik ton per hektar per tahun pada 2019, kemudian menurun menjadi sebesar 2,87 metrik ton per hektar per tahun pada 2023. Sedangkan produktivitas CPO dari perkebunan sawit rakyat lebih rendah lagi, yakni 2,58 metrik ton per hektar per tahun pada 2023.

Oleh sebab itu, Kabul mengatakan bahwa BPDPKS terus berupaya untuk meningkatkan produktivitas melalui pelaksanaan program PSR. Sejak tahun 2016 hingga Juli 2024, realisasi PSR baru mencapai 345 ribu hektar. Adapun pemerintah menargetkan PSR dapat mencapai 180 ribu hektar per tahunnya.

“Program peremajaan dan program sarana dan prasarana merupakan bagian yang dikontribusikan BPDPKS untuk meningkatkan produktivitas, yang menjadi isu tantangan utama saat ini. Apabila capaian-capaian program ini tidak dilakukan dengan baik dengan capaian target yang ada, tentu akan berimbas kepada produktivitas yang diharapkan,” kata Kabul.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - PTPN IV Regional I tercatat telah merealisasikan 744,93 Ha lahan peremajaan sawit rakyat sampai dengan Juli 2024. Hal ini disampaikan Region Head PTPN IV Regional I Medan, Ahmad Gusmar Harahap dalam rangkaian rapat kerja Board Of Regional Management dengan Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Irwan Perangin-angin.

Diterangkan target yang dibebankan kepada Regional I adalah + 500 Ha untuk lahan Peremajaan Sawit Rakyat sudah terlampaui di Periode Juli 2024 seluas 744,93 Ha. Hal ini menurut Gusmar sebagai bukti sinergitas dan kolaborasi secara internal PTPN IV Head Office Jakarta dan Regional I Medan.

Sekaligus juga bentuk sinergitas dan kolaborasi eksternal dari PTPN IV dengan para pemangku kepentingan yang ada, khususnya dalam pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi PSR Pola Kemitraan Kerjasama antara PTPN IV dengan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2024 di Le Polonia Hotel & Convention Medan, yang dihadiri sebanyak lebih dari 100 Petani PIR dari Provinsi Sumatera Utara dan 50 Petani PIR dari Provinsi Aceh.

"Total realisasi Peremajaan Sawit Rakyat yang telah mendapat Rekomtek Dirjenbun dan pencairan dana seluas 744,93 Ha dengan rincian seluas + 496,68 Ha sedang melakukan pengolahan lahan," ungkap Region Head Regional I, Ahmad Gusmar Harahap.

Rinciannya masing-masing untuk 4 (empat) Koperasi yaitu Koperasi Konsumen KUD Aek Raso, Koperasi Meranti Sawit Makmur, Koperasi Produsen Ika Sapatani, Koperasi Produsen Nahoda Agro Mandiri. Sedangkan untuk yang sudah realisasi penanaman adalah seluas + 248, 35 Ha masing-masing untuk GAPOKTAN Aek Raso Maju Bersama, Poktan Pasir Tuntung Jaya dan Koperasi Produsen Bilah Agro Mandiri.

"Ditargetkan bulan November 2024 akan selesai dilakukan penanaman keseluruhan Lembaga Pekebun yang telah Rekomtek seluas 744,93 Ha," tambah Gusmar Harahap.

Christian Orchard Perangin-Angin selaku Kepala Bagian Sekretariat & Hukum PTPN IV Regional I menerangkan, dengan keberhasilan peningkatan perekomonian Masyarakat dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat di PTPN IV Regional I seluas 744,93 Ha ini menunjukkan bahwa Perusahaan konsisten untuk menjaga tata kelola sawit dan konsisten bersinergi dengan Masyarakat.

Sehingga kehadiran PTPN IV Regional I ini memiliki arti dan manfaat yang besar bagi Masyarakat yang ada di sekitar Perusahaan, sekaligus juga membuktikan bahwa PTPN IV Regional I konsisten dan terus berupaya untuk mendorong perkembangan aspek sosial khususnya untuk Komoditas Perkebunan.

Ke depannya PTPN IV Regional I akan tetap konsisten untuk membangun Peremajaan Sawit Rakyat untuk Kelompok Petani, Koperasi dan Gabungan Kelompok Tani, namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance (GCG).

"Tujuan dari pelaksanaan peningkatan perekonomian masyarakat dalam bentuk Program Peremajaan Sawit Rakyat dapat terlaksana dan memberi manfaat bagi Masyarakat, namun tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Christian mengakhiri wawancara.

Damri secara resmi disetujui sebagai penerima PMN sebesar Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana PMN diproyeksikan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP dan pengadaan bus listrik

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Umum (Perum) Damri menyatakan komitmenya untuk melakukan peremajaan bus di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) hingga pengadaan bus listrik dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disetujui Komisi VI DPR RI senilai Rp1 triliun.

"Damri secara resmi disetujui sebagai penerima PMN sebesar Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana PMN diproyeksikan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP dan pengadaan bus listrik," kata Corporate Secretary Damri Chrystian RM Pohan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Pohan menjelaskan PMN sebesar Rp1 triliun akan alokasikan membeli alat produksi untuk dioperasikan di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta.

Di merinci, peremajaan bus angkutan perintis akan menggunakan dana PMN sebesar Rp490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," ujar Pohan.

Pohan melanjutkan bahwa dana PMN tersebut juga diperuntukkan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan net zero emission.

"Dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN turut memperkuat upaya Damri dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar," tutur Pohan.

Menurutnya, alokasi itu merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi Damri sebagai BUMN transportasi jalan tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," ucap Pohan.

Tahapan penggunaan dana PMN ini, lanjut Pohan, dijalankan melalui tahapan proses yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan terhadap aspek compliance yang berlaku.

"Damri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan penuh terhadap kami dalam upaya menciptakan value creation pasca penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri," kata Pohan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024