Bisnis.com, JAKARTA- Pelaku usaha pertekstilan menagih langkah heroik pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil dan pertekstilan (TPT) dari ancaman penutupan pabrik hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Teranyar, Kementerian Perindustrian mencatat terdapat 6 perusahaan gulung tikar dan 11.000 pekerja tekstil kena PHK. Kemenperin menyebut kondisi tersebut terjadi lantaran relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

Kebijakan tata kelola importasi tersebut mempermudah barang jadi dari luar negeri memasuki pasar domestik. Hal ini dinilai merugikan industri nasional karena negara lain melakukan restriksi perdagangan, sementara Indonesia membuka akses masuk barang impor.

Belum lagi impor produk tekstil ilegal yang tak terbendung dan membanjiri pasar dalan negeri. Daya saing produk lokal semakin tersudutkan. Alih-alih langkah tegas, pemerintah melalui antar kementerian malah terlihat saling tunjuk kesalahan.

Hal ini pun membuat kalangan produsen tekstil dalam negeri keheranan. Pelaku usaha meminta beberapa kementerian untuk menghentikan perseteruan terkait polemik kebijakan importasi.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan pemerintah semestinya fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab PHK dan penutupan pabrik.

"Semakin lama kita berdebat soal aturan, kondisi industri tekstil kita semakin memburuk, karena permasalahan utamanya kan impor ilegal yang saat ini masih terus berlangsung," ungkap Redma, Rabu (10/7/2024).

Terkait impor ilegal, Redma untuk kesekian kalinya meminta pemerintah untuk memperbaiki kinerja buruk Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang justru menghiraukan modus impor borongan, pelarian HS, hingga under inovoicing yang terjadi secara bebas.

Alhasil, barang impor murah banyak membanjiri pasar domestik. Untuk itu, Redma menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani menutupi kinerja buruk Bea Cukai yang berada dalam kewenangannya. Dia melihat, Sri Mulyani hanya berputar-putar mencari alasan industri tekstil terpuruk.

Di sisi lain, pihaknya melihat itikad baik dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengendalikan impor tekstil dan pakaian jadi melalui sejumlah kebijakan. Meskipun, keduanya juga seringkali terlibat lempar tunjuk kesalahan.

TUNJUK BEA CUKAI

Redma mengapresiasi dan berharap agar Permendag 8/2024 dapat dikembalikan ke aturan sebelumnya seperti Permendag 36/2023 dan menerapkan Permenperin 5/2024 terkait Pertimbangan Teknis (Pertek).

"Kami sangat paham bahwa sejak dikeluarkannya kedua aturan ini, para importir dan oknum rekanannya di Bea Cukai tidak senang dan membuat berbagai dinamika hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan aturan relaksasi impor melalui Permendag 8/2024 karena tersudut," ujarnya.

Namun, Redma melihat oknum Bea Cukai bersama para mafia impor melakukan perlawanan atas perintah Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2023 lalu terkait perlindungan industri dalam negeri.

Lebih lanjut, dia mendukung langkah Kemendag yang akan membentuk Satgas impor ilegal bersama Kadin Indonesia untuk memberantas peredaran barang impor ilegal di pasar domestik.

"Kemendag mempunyai alat dan payung hukum terkait perlindungan konsumen untuk memberantas bahkan menyita barang beredar dipasar yang tidak sesuai ketentuan label berbahasa Indonesia, aturan K3L hingga SNI wajib," ungkap Redma.

Senada, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman menyatakan bahwa pemberantasan barang impor ilegal yang berdear di pasar adalah bagian dari apa yang dituntut oleh kalangan pengusaha IKM.

Pihaknya setuju langkah pemberantasan impor ilegal. Namun, dia mengingatkan bahwa permasalahan utamanya adalah masuknya barang impor ilegal dipelabuhanyang menjadi tanggung jawab Bea Cukai.

"Jadi tolong Bu Sri Mulyani jangan diam saja seolah merestui praktik impor ilegal yang dilakukan oleh banyak oknum Bea Cukai,” ujar Nandi.

IKM tekstil meminta Menteri Keuangan bertanggung jawab atas apa yang menimpa pengusaha konveksi, sebagai korban penutupan pabrik dan PHK karyawan yang disebabkan oknum pejabat dan petugas Bea Cukai.

"Mereka yang memfasilitasi importir pedagang dan perusahaan logistik nakal untuk terus menjalankan praktik importasi ilegal," pungkasnya

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan strategi pemerintah untuk memperbaiki daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang amburadul diterpa tsunami barang impor.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan selain pengamanan pasar melalui kebijakan tarif barrier dan non-tarif barrier, industri TPT juga perlu memperbaiki daya saing melalui pembaruan teknologi.

"Kita harus meningkatkan kemampuan teknologi, Kemenperin punya program Making Indonesia 4.0. Jika industri TPT itu menerapkan teknologi tersebut, proses produksinya lebih efisien daya saing produknya jadi meningkat," kata Febri dalam bincang-bincang Factory Hub, dikutip Kamis (4/7/2024).

Untuk diketahui, tahun ini Kemenperin memberikan program restrukturisasi mesin industri TPT dengan anggaran sebesar Rp252 miliar. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kualitas produk industri.

Di sisi lain, Febri juga mendorong perbaikan tata kelola lembaga pembiayaan industri untuk fokus pada perannya memberikan dukungan finansial bagi industri manufaktur, khususnya berorientasi ekspor untuk mendanai penyediaan bahan baku impor, restrukturisasi mesin, biaya logistik, pengiriman ekspor, dan lainnya.

"Kita sering menghadapi juga masalah pembiayaan, nah kita banyak industri manufaktur kita, terutama industri TPT ini kesulitan mendapatkan pembiayaan, memang sudah ada lembaga pembiayaan kita, seperti yang diamanatkan dalam UU Perindustrian," tuturnya.

Di samping itu, pihaknya juga memfasilitasi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri TPT melalui satuan kerja di bawah binaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), yakni Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta yang fokus menyelenggarakan Diklat 3in1 untuk memenuhi kebutuhan industri TPT.

"Kita perlu upgrade pekerja di industri TPT, tiap tahun sudah meluluskan banyak SDM untuk bekerja di industri tekstil dan turunannya, Kemenperin punya lembaga pendidikan seperti STT tekstil Bandung, Solo," jelasnya.

Dari sisi kebijakan, Febri menuturkan, Kemenperin tengah mendukung penyesuaian kembali aturan Permendag 8/2024 terkait relaksasi impor untuk dikembalikan kepada Permendag 36/2023 tentang larangan dan pembatasan (lartas) impor.

Kebijakan Permendag 26/2023 beserta turunan aturan yang dibuat melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) terkait dengan Pertimbangan Teknis (Pertek) merupakan upaya untuk menguatkan rantai pasok industri dalam negeri.

"Kita ingin juga rantai pasok di industri TPT ini kuat. Jadi dari mulai hulu, kapas benang, atau dari industri petrokimia, benang, serat, industri pakaian, konveksinya itu semua kalau bisa ada dalam negeri, sehingga nilai tambahnya ada di dalam negeri," pungkasnya.

Dia menilai industri TPT perlu diselamatkan segera dari keterpurukan kinerja. Pasalnya, pada triwulan I tahun 2024, industri TPT mampu menyumbang sebesar 5,84% terhadap PDB sektor manufaktur serta memberikan andil terhadap ekspor nasional sebesar US$11,6 miliar dengan surplus mencapai US$3,2 miliar.

Terlebih, industri TPT juga sebagai sektor padat karya dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 3,98 juta tenaga atau memberikan kontribusi sebesar 19,47% terhadap total tenaga kerja di sektor manufaktur pada tahun 2023.