Kegiatan importasi memungkinkan masyarakat memperoleh bahan baku, barang, dan produk yang jumlahnya terbatas atau tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Meski berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, kegiatan importasi tetap harus diawasi secara ketat, agar masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional tetap terlindungi.

Salah satu bentuknya ialah pengawasan atas masuknya barang yang dilarang dan dibatasi oleh regulasi (lartas), yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Impor Ekspor Barang Lartas.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengatakan ada lima hal penting yang perlu diketahui tentang importasi barang lartas:

1. Tujuan Penetapan Aturan Barang Lartas

Poin pertama yaitu pemberlakuan ketentuan barang lartas bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Encep menyebut beberapa pertimbangan yang mendasari penetapan barang lartas ialah untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, baik dalam bidang sosial, budaya, maupun moral masyarakat, serta untuk melindungi hak kekayaan intelektual.

"Pemberlakuan lartas juga ditujukan untuk melindungi kehidupan manusia dan kesehatan, mencegah kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem, serta berdasarkan perjanjian internasional," ujar Encep, dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Hal ini juga termasuk untuk mencegah segala bentuk perdagangan internasional terhadap fauna atau flora yang masuk dalam daftar Appendix CITES, yaitu daftar spesies yang perdagangannya perlu diawasi dan negara-negara anggota yang telah setuju untuk membatasi perdagangan dan menghentikan eksploitasi terhadap spesies yang terancam punah.

2. Contoh Barang Lartas

Menurut Encep, kategori barang kena lartas didasari pada aturan yang dikeluarkan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah.

Misal, demi keamanan Polri melarang importasi senjata api tanpa izin Polri; impor obat dan makanan yang harus menyertakan izin impor dari BPOM; impor alat kesehatan yang harus menyertakan izin impor dari Kemenkes; dan lainnya.

3. Peran Bea Cukai dalam Pengawasan Barang Lartas

Dalam mekanisme aturan larangan dan pembatasan, peran Bea Cukai dapat dianalogikan sebagai penjaga gerbang di sebuah perumahan yang menjalankan aturan titipan dari pengurus perumahan untuk melarang atau membatasi keluar dan masuknya barang tertentu agar keamanan warga perumahan terjamin.

"Atas dasar aturan yang dititipkan oleh kementerian/lembaga terkait, Bea Cukai bertugas memeriksa setiap barang yang keluar masuk dan bila perlu mencegahnya. Namun selama ketentuannya dapat dipenuhi, seperti izin impor atau surat keterangan impor dari kementerian/lembaga terkait, importasi dapat dilanjutkan," kata Encep.

4. Penyelesaian Barang Lartas

Untuk barang lartas yang tidak memenuhi persyaratan untuk diimpor, menurut UU 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Pasal 53 Ayat (3) jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir dapat dibatalkan ekspornya, diekspor kembali, atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat Bea dan Cukai.

5. Informasi Perizinan Lartas

Menurut Encep sebelum mengimpor suatu barang, calon importir diimbau untuk dapat mengecek status lartas dan syarat perizinan impor (atau ekspornya) melalui lamaninsw.go.id/intr, lalu cari jenis barang atau HS Code-nya. Terakhir, cek regulasi impor atau ekspor barang tersebut.

Untuk bantuan teknis, masyarakat juga dapat menghubungi contact center Bravo Bea Cukai di 1500225 ataulaman ini.

Simak Video: Baru Jadi Menteri ESDM, Bahlil Sentil Impor Minyak-Gas Bengkak

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah belum berencana untuk mengubah aturan terkait tata kelola impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024. Belakangan, aturan tersebut dinilai menjadi biang kerok runtuhnya industri nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pihak nya masih belum memastikan terkait penyesuaian aturan yang merelaksasi impor sejumlah komoditas, termasuk pakaian jadi hingga elektronik.

"Belum ada rencana itu. Kebijakan pemerintah bisa kita evaluasi," kata Airlangga di acara Rakernas Kebijakan Satu Peta, Kamis (11/7/2024).

Kendati demikian, pemerintah disebut masih membuka peluang untuk melakukan perbaikan, tetapi perlu ada evaluasi kebijakan lebih lanjut.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang disebutkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya terkait potensi penyesuaian kebijakan.

Agus menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kemenperin dan Kementerian Perdagangan untuk membahas kembali beleid itu.

Menurut Agus, industri manufaktur menghadapi berbagai tantangan, baik dampak dari kondisi domestik maupun global. Perubahan regulasi yang berkali-kali, seperti terbitnya Permendag 8/2024 membuat bingung para pelaku industri dalam negeri.

Banyak asosiasi dan pelaku industri yang telah menyampaikan secara resmi kepada Menperin bahwa isi Permendag 8/2024 dianggap dapat mematikan industri dalam negeri.

"Karena melalui pemberlakuan aturan itu, industri dalam negeri akan sangat kesulitan menghadapi gempuran barang-barang impor, yang harganya sangat murah. Ini tentunya membawa dampak banyak perusahaan yang tutup dan melakukan PHK," imbuhnya.

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas untuk mencari solusi di tengah jeritan industri dalam negeri.

“Alhamdulillah, dalam ratas tersebut, upaya yang kami perjuangkan telah disetujui oleh Bapak Presiden. Misalnya, penetapan BMDTP dan BMAD, tentunya untuk melindungi industri dalam negeri," ujarnya.

Agus menambahkan, pada ratas tersebut, dirinya juga telah mengusulkan kepada Presiden agar dapat memberlakukan kembali Permendag 36/2023.

"Bapak Presiden mengatakan untuk segera dikaji. Karena menurut pandangan kami, Permendag 36/2023 itu merupakan yang paling ideal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mendorong perbaikan aturan relaksasi impor dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024 yang disebut berpotensi mematikan industri dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan usulan perbaikan atau pengkajian ulang Permendag 8/2024 telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo. Namun, apabila sulit, pihaknya juga memberikan usulan lain untuk membuat beleid baru.

"Saya usulkan kepada Pak Presiden agar Permendag 8/2024 tidak perlu direvisi maka disusun Permendag baru yang khusus mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan dan dia harus merupakan padat karya," ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Dalam hal ini, dia menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan yang diatur dalam Permendag 8/2024 dapat dipisah melalui peraturan baru. Hal ini yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut oleh Kemenperin dan Kementerian Perdagangan.

Menurut Agus, cara pengaturannya beleid tersebut dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri termasuk terkait penggunaan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kemenperin yang mengatur neraca komoditas serta kemampuan industri untuk berproduksi.

"Jadi di spin off dari Permendag 8 diatur dalam Permendag baru. Jadi Permendag 8 nya tidak perlu kita revisi, tetap jalan tetap hidup tetap aktif, nah spin off ini kalau alih hukumnya bisa disebut sebagai leks spesialis," ujarnya.

Di samping itu, Agus menerangkan bahwa perubahan Permendag terkait tata kelola importasi membuat pelaku industri kebingungan dan menyulitkan pelaku usaha untuk menghadapi gempuran barang impor dengan barga yang sangat murah.

Dampak yang terjadi dari Permendag 8/2024 terkait relaksasi impor itupun sudah semakin terasa dari banyaknya penutupan pabrik hingga PHK massal.

"Dalam ratas kami memperjuangkan dan disetujui Presiden untuk menetapkan BMTP dan BMAD dalam rangka melindungi industri dalam negeri," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan tidak akan lagi merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024.

Adapun, Permendag No. 8/2024 merupakan perubahan ketiga dari Permendag No. 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Zulhas membeberkan kronologi dirinya menolak untuk merevisi beleid impor tersebut. Menurutnya, usulan revisi Permendag No. 8/2024 datang dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden.

"Usulan dari menteri perindustrian agar pertek masuk lagi dan permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek," ujar Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).