IDXChannel - Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KemenkopUKM) mendorong hilirisasi kakao, mengingat produksinya di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia.

Staf Khusus Menteri Pertanian, Muhammad Arsyad, mengungkapkan kontribusi subsektor perkebunan kakao terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), berhasil naik meski fluktuatif dalam 10 tahun belakangan.

"Perkembangan produksi Kakao ini sumbangsihnya mencapai 40,7 persen pada tahun 2020. Jadi kontribusi subsektor perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian itu paling tinggi datangnya dari Kakao," ujar Arsyad dalam Market Review IDX Channel, Rabu (31/7/2024).

Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) itu mengatakan kemajuan sektor komoditas kakao juga memberikan keuntungan terhadap nilai tukar petani (NTP) perkebunan.

"Kalau kita lihat sepanjang 2020, nilai NTP-nya cukup baik per bulan. Kalau kita pakai indikator sektor perkebunan, produksi komoditas Kakao memiliki kontribusi yang baik meski kita masih butuh speed up," kata Arsyad.

Sebelumnya, MenkopUKM Teten Masduki mengatakan produksi kakao dapat menjadi potensi sumber ekonomi baru di Indonesia terutama dalam pasar ekspor. Namun, ada permasalahan rantai pasok yang menjadi hambatan produk pertanian selama ini.

"Sebelumnya kan kita jual komoditi barang mentahnya. Sekarang kan hilirisasinya sudah berjalan, ini kan kita bisa menciptakan produk baru. Bagi pemerintah ini harus dilihat sebagai ekonomi baru, ini kita bisa punya potensi yang sangat besar," ujar Teten, belum lama ini.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id–Pemerintah segera mengubah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) guna memperluas cakupan kerja Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan tersebut. Dengan konversi itu, BPDP bertugas merevitalisasi perkebunan kakao, kelapa, dan karet, serta melanjutkan program-program pengembangan industri hulu-hilir sawit yang sudah dijalankan lebih dahulu.

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, langkah perubahan BPDPKS menjadi BPDP dilakukan untuk memperluas cakupan hasil kelolaan dana sawit ke kakao, kelapa, dan karet. Pemerintah akan menugasi BPDP untuk melakukan revitalisasi kakao, kelapa, dan juga karet, selain mendorong riset untuk pengembangan tiga komoditas tersebut.