Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) Pusat menuntut pembayaran kewajiban uang pensiun untuk 2.300 mantan pekerja sebesar Rp 371 miliar. Tuntutan ini mendapat respons positif dari Komisi VI DPR RI dan akan diteruskan ke Kementerian BUMN.

Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) Pusat De Yong Adrian mengatakan, Komisi VI DPR RI akan mendiskusikan persoalan ini dengan Kementerian BUMN dan Holding Asuransi Indonesia Financial Group (IFG).

"Mereka akan mendiskusikan dengan para pihak dalam hal ini adalah dengan Kementerian BUMN maupun dengan Jiwasraya dan IFG, IFG Group ya maksudnya," kata De Yong, ditemui usai audiensi bersama Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Permintaan pembayaran Rp 371 miliar ini menyusul rencana pembubaran dan likuidasi Jiwasraya pada akhir tahun 2024 ini. De Yong mengatakan, pihaknya belum mendapatkan gambaran pasti atas kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanannya jika sampai DPPK Jiwasraya juga ikut dibubarkan.

Menurutnya, saat ini Jiwasraya dalam keadaan defisit pendanaan atau insolven. Defisit pendanaan DPPK Jiwasraya berdasarkan Laporan Aktuaris untuk Valuasi Aktuaria per 31 Desember 2023 mencapai Rp 371 miliar.

Apabíla sampai dengan akhir tahun 2024 Jiwasraya selaku pendiri DPPK Jiwasraya atau pemberi kerja tidak memberikan iuran tambahan untuk memenuhi defisit pendanaan, sudah dapat dipastikan defisit pendanaan 2024 bisa terjadi perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2023.

Apabila defisit pendanaan DPPK Jiwasraya tidak dibayar Jiwasraya sampai akhir tahun 2024, maka kemampuan likuiditas DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiun bulanan kepada para pensiunan diperkirakan hanya sampai dengan bulan Mei 2025, dengan demikian pada bulan Juni 2025 para pensiunan tidak lagi mendapatkan uang pensiun. Karena itulah, ia meminta agar kewajiban itu dilunasi sekaligus.

De Yong berharap, hasil diskusi tersebut nantinya akan menghasilkan solusi terbaik. Ia juga menekankan kembali bahwa hal yang dituntutnya beserta para pekerja lainnya hanyalah meminta hak agar manfaat pensiun yang sebelumnya telah dibayarkan para pekerja saat masih aktif bisa diterima.

"Jadi intinya kami sebenarnya hanya menuntut haknya kita agar manfaat bulanan yang diterima oleh para pensiun itu kan bisa dibayarkan," ujar dia.

"Yang kedua, kalau seandainya pemberi kerjanya misalnya akan dilikuidasi, yang akan tentunya dana pensiunnya juga terlikuidasi, sebelum dilikuidasi penuhilah dulu kewajibannya. Sehingga para pensiunan itu dia bisa terjamin manfaatnya, atau kalau dia dibayarkan sekaligus sesuai dengan haknya mereka," sambungnya.

Ia menambahkan, para pensiunan pekerja ini memiliki penghasilan yang tidak besar. Kalau diperhitungkan, rata-ratanya mencapai Rp 1,3 juta per bulan per orang. Bahkan, ada yang pensiunannya hanya sebesar Rp 350 ribu.

"Memang yang paling banyak itu di bawah 500 ribu sih, karena kan gaji pensiun zaman dulu kan nggak besar," kata dia.