Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebut masih menghadapi sejumlah kendala untuk naik kelas, termasuk bagi pelaku UMKM pemula. Salah satunya, yakni kurangnya memahami literasi keuangan.

CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan kelemahan para pelaku UMKM, terutama yang pemula, yakni kurang memahami literasi keuangan. Menurutnya, pelaku UMKM pemula, termasuk dirinya dulu memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi-teknologi digital, terutama software keuangan. Padahal menjalankan bisnis tidak hanya persoalan omzet dan seberapa banyak produk terjual. Namun, juga perlunya fungsi kontrol.

"Nah pentingnya memiliki financial literacy, pentingnya kita memiliki pemahaman keuangan tujuannya adalah untuk meminimalisir tugas seorang pengusaha. Saat berjualan bukan cuma penjualan atau omzet tapi bagaimana kita melakukan fungsi kontrol terhadap bisnis yang kita," kata Hendy dalam acara Talkshow Financechk 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan software keuangan yang digunakan dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia. Untuk itu, dia mendorong pentingnya penggunaan software keuangan dalam lima tahun pertama menjalankan bisnis.

"Karena sejatinya dalam menjalankan bisnis itu tidak cukup hanya mengejar sales atau penjualan saja. Namun harus diimbangi dengan pencatatan dan administrasi backend yang baik. Ini juga nanti akan kita gunakan dalam bisnis untuk naik kelas, untuk scale up," imbuh dia.

Lebih lanjut, laporan keuangan yang rapih dan baik dapat menarik investor yang ingin menanamkan uangnya. Dengan melihat laporan keuangan yang baik, Hendy menyebut bisa menjadi bukti bisnisnya berjalan dengan baik.

"Di saat kita sudah mulai mengundang investor, di saat kita mau mengundang venture capital, yang pertama kali dilihat bukan hanya konsep bisnisnya, melainkan laporan keuangan. Nah kerapian dari laporan keuangan Inilah yang menjadi bukti dasar bahwa kalau laporannya rapi, kalau bisnisnya rapi, maka ini akan sebagai satu simbol bisnisnya itu sudah berjalan dengan baik," terangnya.

Lihat juga Video: Komisi VI DPR RI Raih Penghargaan sebagai Pendukung UMKM dan Mitra BUMN

[Gambas:Video 20detik]

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng' menyoroti adanya pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Pelaku menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat namun dengan bunga yang tinggi.

Menurut Rieke, pinjol ilegal tersebut menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya telah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ia lalu meminta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak kecolongan dan mengingatkan jangan ada oknum yang berasal dari orang dalam (ordal) Kementerian.

"Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah-olah legalitas koperasinya di-approve oleh Kemenkop. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal di Kementerian Koperasi," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mendorong Kemenkop berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan ASN di Kemenkop terlibat pinjol ilegal.

"Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok Koperasi ini apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang juga penting pinjol itu servernya 22% di Indonesia, sisanya di luar negeri," tutur Rieke.

Rieke juga menyampaikan perkataan Budi Arie yang menyebut pinjol ilegal dan judi online seperti kakak-beradik. Pasalnya keduanya bisa menimbulkan kriminalitas sehingga tidak bisa didiamkan.

Ia lalu menyoroti sosok Budi Arie yang sedang menjadi sorotan imbas terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi judi online. Oleh karena itu, sebut Rieke, penting untuk dilakukan skrining segera di Kemenkop.

"Kita tidak usah basa-basi karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judi online.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut ada fenomena rentenir berkedok koperasi. Praktik rentenir tersebut pada akhirnya merusak nama baik koperasi.

"Mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut Deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir, tapi rentenir berkedok koperasi. Jadi rentenir inilah yang merusak nama baik koperasi," ujar dia.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000 di 2025. Adapun alokasi yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi tahun depan sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program teknis sebesar Rp 1.758.886.375.000 yang terdiri untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Digitalisasi dan Inovasi, Dirjen Ekosistem dan Pengembangan Usaha, Dirjen Pengembangan Talenta dan Daya Saing, Dirjen Mitigasi Risiko dan Pengawasan, LPDB Koperasi Dekopin.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp 440.500.000.000 untuk program Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri untuk Biro Perencanaan dan Bahan Kebijakan Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Biro Hukum dan Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara khusus Biro Umum dan Keuangan memerlukan tambahan anggaran Rp 261.700.000.000 yang di antaranya untuk layanan dukungan operasional, gaji, tunjangan dan lainnya, layanan pengadaan barang dan jasa, protokoler, revitalisasi ruang kerja pegawai, pemeliharaan gedung, hingga revitalisasi Grand Smesco Hills.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan program 100 hari kerja usai dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya ada tiga program yang akan dicapai.

"Dalam 100 hari ke depan Kementerian Koperasi menargetkan 3 program untuk dicapai," kata BudiArie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Target pertama dalam 100 hari kerja yakni memastikan konsistensi produk minyak untuk rakyat. Produk tersebut kemudian akan didistribusikan ke wilayah sekitar produksi dan sisanya dipasarkan melalui marketplace.

"Salah satu produk koperasi binaan Kementerian Koperasi adalah minyak untuk rakyat. Dalam 100 hari ke depan, Kementerian Koperasi akan fokus menjaga kontinuitas produksi untuk kemudian didistribusikan ke wilayah sekitar lokasi produksi. Surplus dari produksi tersebut akan dipasarkan melalui marketplace," beber Budi Arie.

Target kedua yakni melakukan uji coba atau piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). "Kementerian Koperasi akan melakukan piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat sebagai supplier penyedia bahan pangan untuk mendukung program MBG," imbuhnya.

Target ketiga yakni menyelesaikan tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) berupa hapus buku dan hapus tagih. Berdasarkan catatannya, terdapat Rp 5,70 triliun tunggakan KUT di perbankan.

"Berdasarkan pemetaan Kementerian Koperasi dan pihak perbankan, terdapat jumlah tunggakan KUT sebesar Rp 5,699 triliun. Dalam 100 hari kerja kami akan melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan Kejaksaan Agung untuk menentukan solusi kebijakan guna memfasilitasi penyelesaian tunggakan KUT," jelas Budi Arie.

Simak juga video: Budi Arie Tak Ingin Makan Bergizi Gratis Ada Barang Impor

[Gambas:Video 20detik]

Proyek Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta dipastikan batal. Proyek ini menelan biaya Rp 14 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya harus memastikan seluruh proyek itu efisien. Dia kemudian memastikan, Terminal 4 diputuskan batal.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Kondisi ini seperti yang dilakukan pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dengan pengembangan serupa, kapasitas Bandara Bali bisa meningkat.

"Itu sama juga yang di Bali, kemarin kan kita coba ada renovasi kemarin nih Pak Dony (Wamen BUMN) waktu itu masih di InJourney. Alhamdulillah sudah jadi sekarang, itu kapasitasnya bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 23-25 sudah maksimal," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong efisiensi. Pihaknya juga tak ingin hanya sekadar memikirkan proyek di mana nantinya muncul kasus-kasus korupsi.

"Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi, itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini," katanya.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Erick Thohir mengungkap adanya usulan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta. Pembangunan terminal 4 ini akan menelan biaya Rp 14 triliun. Erick mengatakan, setelah dilakukan kajian, pembangunan terminal ini dinilai tidak perlu.

"Airport yang di Jakarta itu kemarin sempat ada usulan sebelumnya, ada pembangunan terminal 4 yang memakan biaya hampir Rp 14 triliun," kata Erick Thohir dalam rapat.

"Tetapi setelah kita review di kepemimpinan kami, semua ada di sini, ternyata tidak diperlukan terminal 4," katanya.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram dengan kebijakan Apple, perusahaan pembuat iPhone, yang mensyaratkan adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Mufti menilai ketentuan ini keterlaluan.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11/2024). Mufti menyebut sudah layak iPhone diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak," ujar Mufti dalam rapat.

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kita ini kemarin mikir Masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun" ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak. Ini pelecehan kepada negara kita Pak," imbuhnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan setoran dividen perusahaan pelat merah tahun ini Rp 90 triliun. Erick optimistis target tersebut bisa tercapai karena saat ini sudah mencapai 95-96%.

"Kita mempunyai target dividen Rp 90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan kita sedang kerja keras untuk mencapai target ini, tapi kalau kita lihat insyaallah Pak Sesmen, angka kita sudah di 95-96% jadi insyaallah target Rp 90 triliun ini akan tercapai," katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, pihaknya sedang menyusun peta jalan. Dalam peta jalan itu, ia menargetkan dividen BUMN mulai 2026 tembus Rp 100 triliun.

"Dan kita sedang menyusun roadmap ke depan 2026, 2027, 2028, 2029 bisa nggak tembus daripada target dividen BUMN mencapai Rp 100 triliun dan tentu pendapatan negara dari PNBP dan pajak terus meningkat," katanya.

Ia meyakini target tersebut bisa tercapai mengingat pemerintah terus mendorong hilirisasi.

"Terbesar hilirisasi sudah banyak di dalam negeri," ungkap Erick.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya resmi membubarkan BUMN PT PANN (Persero). Keputusan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional.

Dalam pasal 3 juga dijelaskan, penyelesaian pembubaran PT PANN termasuk likuidasinya dilaksanakan paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PP tersebut, atau tepatnya 17 Oktober 2024.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," bunyi pasal 3, dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

50 Tahun Beroperasi

Dikutip dari lama resminya, PT PANN didirikan pada 1974 atau sudah 50 tahun beroperasi. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1974, BUMN ini didirikan sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional. Ada empat kegiatan yang dilakukan perusahaan jika mengacu beleid tersebut.

Pertama, melaksanakan program pemerintah, khususnya pengadaan armada niaga, alat apung, dan alat penunjang lainnya.Kedua, melakukan pengadaan kapal melalui pemesanan kapal baru dan pembelian kapal niaga serta alat-alat perlengkapan kapal untuk selanjutnya dijual, disewabelikan, ataupun disewakan kepada perusahaan pelayaran nasional ataupun pemilik kapal yang membutuhkannya.

Laluketiga, pengadaan keperluan dok dan galangan kapal guna pembinaan dan pengembangan armada niaga nasional. Terakhir yang ke-empat, mendirikan/menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan lain.

PT PANN Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom

Mulai Bermasalah

Pada 2019, PT PANN mengajukan restrukturisasi atas Utang SLA dan telah mendapat Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-537/MK.05/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).

Selanjutnya, Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai dari Konversi Utang SLA kepada PT PANN (Persero) tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 serta penghapusan Utang Non Pokok SLA telah tertuang dalam Laporan Singkat Komisi VI DPR RI. Nah, perseroan akhirnya berhasil masuk daftar penerima PMN di 2020.

Tak lama, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perusahaan ini menjalankan usaha tidak sesuaicorebisnis. Erick mengatakan, BUMN ini punya masalah sejak 1994. Bahkan, Erick sempat mengatakan PT PANN adalah salah satu BUMN yang melenceng daricorealias inti bisnisnya.

Saat itu, Erick menyatakan BUMN seperti PT PANN harus diperbaiki. Skemanya pun macam-macam. Bisa merger, paling buruk ditutup. Kini, pilihan paling buruk harus diambil pemerintah dan sudah direstui oleh Jokowi.

PT PANN Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom

Pegawai Sisa 7 Orang

Pada 2022 PT PANN sempat mendapat sorotan publik lalu lantaran tinggal menyisakan 7 pegawai namun masuk daftar penerima PMN Rp 3,8 triliun. Dalam catatan detikcom, 7 pegawai yang ada di PT PANN termasuk Direktur Utama PT PANN Herry Soegiarso Soewandy, 12 pegawai outsourcing, dan 3 orang pegawai kontrak.

Rencana pembubaran PT PANN sendiri telah terdengar sejak lama. Perusahaan pelat merah itu sudah lama tak operasi. Erick sempat buka suara mengenai kendala untuk membubarkan BUMN-BUMN tersebut. Dia mengatakan, untuk membubarkan BUMN itu butuh persetujuan yang panjang.

"Kan proses pembubaran itu kan perlu persetujuan panjang, karena itu kita berharap dengan sekarang adanya rencana Undang-undang BUMN yang sedang digodok di DPR, dan inisiasi DPR loh, bukan kami. Kalau DPR-nya saja melakukan dorongan untuk perubahan yang sangat signifikan di BUMN masa kita nggak melakukan secara kebersamaan, dan saya lihat memang beberapa peran BUMN perlu ditingkatkan," di Telkomsel Smart Office, Jakarta, Kamis (30/9/2021) silam.

Erick sendiri juga telah mengantongi restu pembubaran PT PANN sejak 2022 silam. Erick mendapat restu dari Jokowi melalui Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan BUMN PT Pengembangan Armada Niaga Nasional atau PT PANN (Persero). Perusahaan pelat merah ini pernah disoroti lantaran menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) namun pegawainya tinggal 7 orang.

Keputusan ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 Tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional. Pembubaran PT PANN mulai berlaku per 17 Oktober 2024.

Dalam pasal 2, disebutkan pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT PANN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN, peraturan di bidang Perseroan Terbatas, peraturan perundang- undangan di bidang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Lebih lanjut, dalam pasal 3 juga dijelaskan, penyelesaian pembubaran PT PANN termasuk likuidasinya dilaksanakan paling lambat 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya PP tersebut, atau tepatnya 17 Oktober 2024.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," bunyi pasal 3, dikutip dari aturan tersebut, Sabtu (19/10/2024).

PT PANN sebelumnya sempat mendapat sorotan publik pada 2022 lalu lantaran tinggal menyisakan 7 pegawai namun masuk daftar penerima PMN Rp 3,8 triliun. Dalam catatan detikcom, 7 pegawai yang ada di PT PANN termasuk Direktur Utama PT PANN Herry Soegiarso Soewandy, 12 pegawai outsourcing, dan 3 orang pegawai kontrak.

Dikutip dari lama resminya, PT PANN didirikan pada 1974 atau sudah 50 tahun beroperasi. Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1974, BUMN ini didirikan sebagai wahana untuk menyelenggarakan program investasi kapal niaga nasional. Ada empat kegiatan yang dilakukan perusahaan jika mengacu beleid tersebut.

Pertama, melaksanakan program pemerintah, khususnya pengadaan armada niaga, alat apung, dan alat penunjang lainnya. Kedua, melakukan pengadaan kapal melalui pemesanan kapal baru dan pembelian kapal niaga serta alat-alat perlengkapan kapal untuk selanjutnya dijual, disewabelikan, ataupun disewakan kepada perusahaan pelayaran nasional ataupun pemilik kapal yang membutuhkannya.

Lalu ketiga, pengadaan keperluan dok dan galangan kapal guna pembinaan dan pengembangan armada niaga nasional. Terakhir yang ke-empat, mendirikan/menjalankan usaha lainnya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha tersebut di atas baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan badan-badan lain.

Pada 2019, PT PANN mengajukan restrukturisasi atas Utang SLA dan telah mendapat Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-537/MK.05/2019 Tanggal 16 Juli 2019 Perihal Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero).

PT PANN Foto: Sylke Febrina Laucereno/detikcom

Selanjutnya, Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Non Tunai dari Konversi Utang SLA kepada PT PANN (Persero) tertuang dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 serta penghapusan Utang Non Pokok SLA telah tertuang dalam Laporan Singkat Komisi VI DPR RI. Nah, perseroan akhirnya berhasil masuk daftar penerima PMN di 2020.

Tak lama, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut perusahaan ini menjalankan usaha tidak sesuai core bisnis dan hanya memiliki 7 pegawai. Erick mengatakan, BUMN ini punya masalah sejak 1994. Bahkan, Erick sempat mengatakan PT PANN adalah salah satu BUMN yang melenceng dari core alias inti bisnisnya.

Saat itu, Erick menyatakan BUMN seperti PT PANN harus diperbaiki. Skemanya pun macam-macam. Bisa merger, paling buruk ditutup. Kini, pilihan paling buruk harus diambil pemerintah dan sudah direstui oleh Jokowi.

Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) Pusat menuntut pembayaran kewajiban uang pensiun untuk 2.300 mantan pekerja sebesar Rp 371 miliar. Tuntutan ini mendapat respons positif dari Komisi VI DPR RI dan akan diteruskan ke Kementerian BUMN.

Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) Pusat De Yong Adrian mengatakan, Komisi VI DPR RI akan mendiskusikan persoalan ini dengan Kementerian BUMN dan Holding Asuransi Indonesia Financial Group (IFG).

"Mereka akan mendiskusikan dengan para pihak dalam hal ini adalah dengan Kementerian BUMN maupun dengan Jiwasraya dan IFG, IFG Group ya maksudnya," kata De Yong, ditemui usai audiensi bersama Komisi VI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Permintaan pembayaran Rp 371 miliar ini menyusul rencana pembubaran dan likuidasi Jiwasraya pada akhir tahun 2024 ini. De Yong mengatakan, pihaknya belum mendapatkan gambaran pasti atas kelanjutan pembayaran uang pensiun bulanannya jika sampai DPPK Jiwasraya juga ikut dibubarkan.

Menurutnya, saat ini Jiwasraya dalam keadaan defisit pendanaan atau insolven. Defisit pendanaan DPPK Jiwasraya berdasarkan Laporan Aktuaris untuk Valuasi Aktuaria per 31 Desember 2023 mencapai Rp 371 miliar.

Apabíla sampai dengan akhir tahun 2024 Jiwasraya selaku pendiri DPPK Jiwasraya atau pemberi kerja tidak memberikan iuran tambahan untuk memenuhi defisit pendanaan, sudah dapat dipastikan defisit pendanaan 2024 bisa terjadi perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2023.

Apabila defisit pendanaan DPPK Jiwasraya tidak dibayar Jiwasraya sampai akhir tahun 2024, maka kemampuan likuiditas DPPK Jiwasraya untuk membayar uang pensiun bulanan kepada para pensiunan diperkirakan hanya sampai dengan bulan Mei 2025, dengan demikian pada bulan Juni 2025 para pensiunan tidak lagi mendapatkan uang pensiun. Karena itulah, ia meminta agar kewajiban itu dilunasi sekaligus.

De Yong berharap, hasil diskusi tersebut nantinya akan menghasilkan solusi terbaik. Ia juga menekankan kembali bahwa hal yang dituntutnya beserta para pekerja lainnya hanyalah meminta hak agar manfaat pensiun yang sebelumnya telah dibayarkan para pekerja saat masih aktif bisa diterima.

"Jadi intinya kami sebenarnya hanya menuntut haknya kita agar manfaat bulanan yang diterima oleh para pensiun itu kan bisa dibayarkan," ujar dia.

"Yang kedua, kalau seandainya pemberi kerjanya misalnya akan dilikuidasi, yang akan tentunya dana pensiunnya juga terlikuidasi, sebelum dilikuidasi penuhilah dulu kewajibannya. Sehingga para pensiunan itu dia bisa terjamin manfaatnya, atau kalau dia dibayarkan sekaligus sesuai dengan haknya mereka," sambungnya.

Ia menambahkan, para pensiunan pekerja ini memiliki penghasilan yang tidak besar. Kalau diperhitungkan, rata-ratanya mencapai Rp 1,3 juta per bulan per orang. Bahkan, ada yang pensiunannya hanya sebesar Rp 350 ribu.

"Memang yang paling banyak itu di bawah 500 ribu sih, karena kan gaji pensiun zaman dulu kan nggak besar," kata dia.

JAKARTA, investor.id – Laba perusahaan BUMN dalam tiga tahun melambung sebesar Rp 314 triliun dari Rp 13 triliun pada 2020, menjadi Rp 327 triliun pada 2023 dengan CAGR 191% selama empat tahun.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir kinerja positif Kementerian BUMN dalam melampaui target pemberian dividen kepada negara tidak lepas dari andil besar para wakil rakyat terutama Komisi VI yang telah memberikan pandangan, opini, sokongan, bahkan kritik membangun dalam empat tahun terakhir.

Anggota DPR Idris Laena Apresiasi Keberhasilan Transformasi BUMN

“Dukungan DPR RI dalam menguatkan peran nyata perusahaan BUMN sebagai benteng ekonomi nasional di masa mendatang menjadi garansi kemajuan ekonomi Indonesia Emas di 2045,” ungkap Erick dalam keterangan resminya dikutip, Senin (5/8/2024).

Selain laba perusahaan BUMN yang tumbuh signifikan, pendapatan BUMN juga melonjak dari Rp 1.930 triliun pada 2020 menjadi Rp 2.933 triliun pada 2023. Termasuk aset Kementerian BUMN dari Rp 8.312 triliun pada 2020, melejit menjadi Rp 10.402 triliun pada 2023.

Erick dalam Forum Group Discussion (FGD) antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN serta perusahaan BUMN yang berlangsung di Sanur, Bali, Sabtu (3/8/2024), melaporkan Kementerian BUMN sudah menuntaskan sebanyak 81 atau 91% proyek strategis nasional (PSN) dari 88 PSN.

“Dalam kesempatan rapat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder. Mulai dari anggota DPR, para menteri terkait, pihak swasta, partner luar negeri dan UMKM yang sudah menjadi bagian ekosistem BUMN sehingga amanah yang diberikan kepada kami mampu dijalankan dengan baik," ujar Erick.

Ke depan, menuju peta jalan Kementerian BUMN satu dekade berikutnya, 2024-2034, dirinya mengapresiasi dukungan Komisi VI sebagai mitra yang selalu berkolaborasi, sehingga BUMN semakin kuat menjadi benteng ekonomi nasional menghadapi tantangan global agar cita-cita Indonesia Emas di 2045 bisa tercapai.

Sejak diamanahkan memimpin Kementerian BUMN di akhir 2019, Erick menilai, DPR telah menjadi mitra yang efektif dan konstruktif sehingga program transformasi yang menjadi agenda besar BUMN berjalan baik.

"Artinya, Kementerian BUMN dan DPR sudah sejalan dalam memastikan langkah-langkah penyehatan dan transformasi ekonomi ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan apresiasi kami jika lakukan kelebihan," tutup Erick.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Rapat kerja (raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada 16 perusahaan BUMN dengan total Rp 44,24 triliun. Dari total tersebut, Rp 5,65 triliun di antaranya resmi akan mengalir kepada tiga emiten BUMN karya.

Ketiganya yaitu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 2 triliun, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Rp 2,09 triliun, dan PT PP Tbk (PTPP) sebesar Rp 1,56 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji menyampaikan, Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran (TA) 2025 dan monitoring atas PMN 2020-2024.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN TA 2025 dari Kementerian BUMN,” ucap Sarmuji dalam raker di DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Merespons hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir juga menjelaskan, persetujuan Komisi VI atas PMN yang diusulkan Kementerian BUMN sebesar Rp 44,24 triliun ini karena Komisi VI melihat BUMN mendapat banyak penugasan.

Atas dasar pertimbangan itu, Kementerian BUMN mendorong agar RUU BUMN yang disetujui Komisi VI DPR RI dan DPR harus memperoleh persetujuan penuh, sehingga hal-hal yang menjadi catatan bisa lebih transparan dan terbuka.

“Kami berharap, ini bisa terlaksana. Saya ucapkan terima kasih kepada Komisi VI atas dukungan PMN dan RUU BUMN,” ucap Erick.

Dirinya juga menekankan bahwa PMN yang disetujui Komisi VI untuk perusahaan-perusahaan BUMN pada TA 2025 merupakan kali pertama PMN yang tidak bersumber dari utang negara. Melainkan, berasal dari dividen BUMN yang jumlahnya lebih besar daripada PMN.

“Total dividen hampir Rp 280 triliun. Sedangkan PMN Rp 212 triliun. Jadi, ada selisih Rp 68 triliun. Artinya, ini positif yang menjadi kepastian ke depan untuk penyehatan dan transformasi dan komitmen bagaimana BUMN terus menjadi benteng ekonomi nasional,” tuturnya.

Berikut ini daftar lengkap 16 BUMN yang akan menerima PMN TA 2025.

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan TTS Fase 2 dan 3.

2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.

5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.

6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru.

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.

9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun  dalam rangka pengembangan usaha.

11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP.

13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.

15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News