Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk subsidi dari penggunaan kartu tani ke KTP. Kemudahan ini mendapat pujian dari berbagai pihak yang menilai gebrakan Kementan di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memiliki kemajuan yang signifikan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan konkrit atas keberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani di seluruh Indonesia.

"Kita di legislatif akan mendorong upaya percepatan penyerapan pupuk di petani sehingga tidak ada lagi alasan pupuk langka. Namun yang pasti pupuk subsidi harus sampai di tangan petani secepat mungkin dan tepat sasaran," kata Azikin Solthan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Menurut Azikin, pupuk subsidi adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Oleh karena itu, kemudahan ini akan membantu proses verifikasi dan data petani jauh lebih mudah dan cepat.

"Ada banyak proses yang dipangkas jika menggunakan KTP dibanding dengan kartu tani. Penebusan pupuk subsidi akan lebih mudah dan petani akan terdata lebih cepat," jelasnya.

Sebagai contoh, Azikin mengungkapkan Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten terluar yang sulit menggunakan sinyal ketimbang Pulau Jawa yang sudah memiliki akses internet lebih cepat.

"Di dapil saya di Kabupaten Bantaeng masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau sinyal. Tentu akan sulit untuk mengakses Kartu Tani kalau daerah yang sulit sinyal. Belum lagi kalau petani lupa kode PIN kartu taninya. Saya kira, dengan KTP itu akan mudah," jelasnya.

Sebelumnya dalam kegiatan Pangan Merah Putih bersama Kementerian Desa, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan penebusan pupuk subsidi dengan KTP merupakan kemudahan yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok desa.

"Kartu tani tidak berlaku lagi, kami sudah umumkan KTP. Bapak ibu gunakan KTP, kalau ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini (Kementan), KTP cukup, ambil pupuk," tutup Amran.

Sebagai informasi, kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024. Pada beleid ini, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.

Simak juga Video: Belanja Pupuk Petrokimia Mudah & Aman di Petromart Official Store

[Gambas:Video 20detik]

Universitas Indonesia (UI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI berkolaborasi dalam mengembangkan ekosistem keuangan digital. Tujuannya untuk mewujudkan inovasi serta meningkatkan efisiensi di sektor pendidikan.

Kolaborasi ini menandai langkah signifikan dalam mendigitalisasi proses bisnis dan layanan di lingkungan kampus, yang sejalan dengan upaya globalisasi di dunia pendidikan.

Kerja sama antara UI dan BNI telah terjalin sejak 1988, dan selama lebih dari satu dekade terakhir, BNI telah memberikan solusi digital untuk berbagai kebutuhan finansial kampus, seperti pembayaran SPP, pajak, dan payroll.

Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah Student Payment Center (SPC) dan Virtual Account, yang memungkinkan pembayaran dan penerimaan uang SPP secara langsung terhubung Host to Host (H2H) antara UI dan BNI.

Wakil Rektor UI Bidang SDM dan Aset Prof Dedi Priadi menjelaskan dengan sistem ini, UI dapat langsung mengidentifikasi pembayaran mahasiswa. Hal ini juga dinilai memudahkan UI dan mahasiswanya dalam mengelola pembayaran dan penerimaan secara cepat dan efisien.

"Proses pengisian kartu rencana studi dapat langsung dilakukan setelah pembayaran, dan mahasiswa pun bisa membayar biaya pendidikannya langsung melalui aplikasi perbankan terbaru BNI yakni wondr by BNI," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/20240.

Sementara itu, Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menuturkan BNI juga mendukung UI melalui platform BNIdirect yang memungkinkan seluruh transaksi finansial, seperti pembayaran dan penerimaan, dapat dilakukan secara digital tanpa harus datang ke kantor cabang.

"Selain itu, BNI dan UI juga mencetuskan ide untuk menciptakan platform mobile bernama Campus Financial Ecosystem (CFEST), yang akan menjadi solusi terintegrasi bagi mahasiswa, alumni, dosen, dan karyawan UI," kata Okki.

CFEST diharapkan akan menjadi platform digital yang menggabungkan kebutuhan akademik, seperti jadwal kuliah, absensi, hingga informasi kalender akademik, dengan solusi perbankan, termasuk kartu identitas mahasiswa digital.

Dengan desain yang mudah digunakan dan aksesibilitas kapan saja dan di mana saja, aplikasi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya cashless society di lingkungan kampus dan meningkatkan nilai bisnis di UI.

"Kolaborasi ini menjadi contoh bagaimana sinergi antara institusi pendidikan dan sektor perbankan dapat menciptakan ekosistem digital yang inovatif dan efisien, serta mendorong transformasi digital yang lebih luas di dunia pendidikan," pungkas Okki.

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

Wondr by BNI Terima Penghargaan Strategi Komunikasi Aplikasi Perbankan Paling Kreatif dan Inovatif

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan ada investor Vietnam yang mau masuk berinvestasi ke proyek pengadaan susu dan sapi di Indonesia. Hal ini baru saja dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

Laporan itu diberikan Amran secara langsung di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat siang ini. Dia mengatakan pihaknya diminta untuk mempermudah perusahaan tersebut membuka proyek di Indonesia.

"Ada investor dari Vietnam untuk sapi perah kami mengawal agar bisa permudah mereka dan mau investasi di Indonesia," papar Amran usai pertemuan, Kamis (31/10/2024).

Dia belum mau membeberkan berapa besar investasi yang mau disuntikkan perusahaan Vietnam tersebut. Perusahaan yang akan berinvestasi di proyek pengadaan susu dan sapi sendiri adalah TH (True Happines) Group.

Saat ditanya berapa sapi yang bisa disiapkan TH Group, Amran mengatakan semua tergantung dengan lahan yang disiapkan di Indonesia. Beberapa opsi lahannya pun sudah dibahas, mulai dari Poso, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Kalau sapi itu di Poso 12 ribu hektare, kalau di Sulsel ada kurang lebih 20-30 ribu. Kalteng mungkin 50 ribu," beber Amran.

Dalam keterangan resmi Kementerian Pertanian, saat ini terdapat 140 perusahaan yang berkomitmen mendatangkan sapi dengan total komitmen mencapai sekitar 2 juta ekor. Bila dirinci, 1,3 juta sapi yang diimpor akan berupa sapi perah dan 700 ribu sisanya merupakan sapi potong.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Perkapalan dan Kepelautan (Simkapel) dengan Sistem Layanan Kepelabuhanan Secara Elektronik (Indonesia Portnet/Inaportnet). Integrasi kedua sistem layanan ini akan meningkatkan efisiensi layanan dan keamanan data kapal.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana menyampaikan integrasi kedua layanan ini merupakan bentuk dari optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). "Ini bagian dari upaya kita untuk menindaklanjuti kebutuhan akan layanan publik yang lebih cepat," ujarnya dalam siaran pers, ditulis Selasa (29/10/2024).

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Captain Antoni Arif Priadi mengatakan pengintegrasian Simkapel dan Inaportnet merupakan langkah strategis dalam mewujudkan SPBE, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

"Melalui pengintegrasian Simkapel dan Inaportnet ini akan menghasilkan peningkatan efisiensi, interoperabilitas, dan keamanan data, yang pada akhirnya akan memperlancar proses administrasi pelayanan kapal dan barang di pelabuhan," tutur Antoni.

Untuk mewujudkan pengimplementasian dan pelaksanaan bagi pakai data dan informasi antar layanan Simkapel dan Inaportnet dalam penyelenggaraan SPBE, dibutuhkan kebijakan untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi.

Untuk itu, bersamaan dengan peresmian ini, dilakukan pula penandatanganan Non-Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan) antara Direktorat Perkapalan dan Kepelautan sebagai pengampu Simkapel dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut sebagai pengampu Inaportnet.

"Perjanjian Kerahasiaan ini menjadi landasan strategis dan operasional dalam menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data yang dipertukarkan antara Simkapel dan Inaportnet," lanjut Antoni.

Sebagai informasi, Simkapel telah dikembangkan secara bertahap dan diluncurkan pada 2020. Sistem informasi perkapalan ini awalnya dibuat guna mendukung kebutuhan Indonesia untuk melaporkan data gross tonnage kapal kepada International Maritime Organization-Global Integrated Shipping Information System (IMO GISIS). Sementara Inaportnet dibangun pada 2016 untuk mengatasi masalah dwelling time dan meningkatkan Logistic Performance Index (LPI). Layanan Inaportnet telah terimplementasi di 264 pelabuhan.

Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Riset Dan Inovasi Nasional, Asosiasi dan stakeholder terkait.

JAKARTA, investor.id - Pemerintah berjanji akan memberikan kemudahan, menyederhanakan perizinan, dan mempertimbangkan pemberian insentif untuk menggenjot investasi pusat data (data center) di Tanah Air.

Hal tersebut dilakukan agar investasi data center melonjak, menopang transformasi digital, dan membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Sementara itu, potensi bisnis pusat data Indonesia sangat besar dan nilainya diproyeksikan mencapai US$ 47 miliar.