JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan agar pemberian relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) terhadap sektor properti dan otomotif akan diperpanjang.

Namun sampai saat ini kebijakan tersebut masih digodok antara kementerian terkait. Untuk teknis mengenai pembahasan masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Dua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang, diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan,” ucap Airlangga dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas di Hotel Four Seasons pada Minggu (3/11/2024).

Airlangga mengatakan, pemberian insentif tersebut tidak terlepas dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bagi masyarakat kelas menengah dua hal yang menjadi kebutuhan utama adalah rumah dan kendaraan. Dengan adanya pemberian insentif pada sektor-sektor tersebut diharapkan akan mendorong daya beli yang akan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tentu pertimbangannya kita lihat daya beli masyarakat yang masih relatif rendah. Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP,” terang Airlangga.

Sebelumnya PPN DTP sektor properti diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp 2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp 5 miliar. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2023.

Berdasarkan Pasal 7 PMK ini, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Punya Daya Dorong

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kebijakan tersebut dapat menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sektor konstruksi juga memberikan daya dorong pada kuartal II-2024 lalu.

Pada kuartal II-2024, lapangan usaha sektor konstruksi tumbuh 7,29% dan memberikan kontribusi 9,63% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Konstruksi tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta.

“Kalau kita lihat dari sektornya, konstruksi tumbuhnya cukup tinggi juga. Kami harapkan bisa terus sustain untuk pertumbuhan ekonomi, total (sampai semester I-2024) sudah sekitar 5,1% ini sesuai dengan ekspektasi dan nanti harapannya tetap bisa dipertahankan,” terang Febrio.

Dia mengatakan outlook pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2024 di kisaran 5,1% sampai 5,2%. Menurut dia Indonesia punya peluang untuk mencapai target tersebut, mengingat kondisi stabilitas perekonomian juga memadai untuk mencapai target itu.

“Dibandingkan dengan situasi yang sedang kita hadapi dan juga banyak negara yang mengalami kesulitan pertumbuhan kita di 5,1% sampai 5,2% itu prestasi yang luar biasa. Kalau kita bisa pertahankan dengan baik ini tentu akan menjadi modal bagi kita,” ujar Febrio.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News