JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan agar pemberian relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam bentuk PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) terhadap sektor properti dan otomotif akan diperpanjang.

Namun sampai saat ini kebijakan tersebut masih digodok antara kementerian terkait. Untuk teknis mengenai pembahasan masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Dua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang, diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan,” ucap Airlangga dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas di Hotel Four Seasons pada Minggu (3/11/2024).

Airlangga mengatakan, pemberian insentif tersebut tidak terlepas dari langkah pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Bagi masyarakat kelas menengah dua hal yang menjadi kebutuhan utama adalah rumah dan kendaraan. Dengan adanya pemberian insentif pada sektor-sektor tersebut diharapkan akan mendorong daya beli yang akan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tentu pertimbangannya kita lihat daya beli masyarakat yang masih relatif rendah. Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP,” terang Airlangga.

Sebelumnya PPN DTP sektor properti diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp 2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp 5 miliar. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 21 November 2023.

Berdasarkan Pasal 7 PMK ini, PPN DTP yang diberikan terbagi atas dua periode. Untuk penyerahan rumah periode 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 100% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk penyerahan periode 1 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, PPN ditanggung pemerintah sebesar 50% dari DPP.

Punya Daya Dorong

Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan kebijakan tersebut dapat menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Apalagi sektor konstruksi juga memberikan daya dorong pada kuartal II-2024 lalu.

Pada kuartal II-2024, lapangan usaha sektor konstruksi tumbuh 7,29% dan memberikan kontribusi 9,63% ke pertumbuhan ekonomi kuartal II-2024. Konstruksi tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta.

“Kalau kita lihat dari sektornya, konstruksi tumbuhnya cukup tinggi juga. Kami harapkan bisa terus sustain untuk pertumbuhan ekonomi, total (sampai semester I-2024) sudah sekitar 5,1% ini sesuai dengan ekspektasi dan nanti harapannya tetap bisa dipertahankan,” terang Febrio.

Dia mengatakan outlook pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun 2024 di kisaran 5,1% sampai 5,2%. Menurut dia Indonesia punya peluang untuk mencapai target tersebut, mengingat kondisi stabilitas perekonomian juga memadai untuk mencapai target itu.

“Dibandingkan dengan situasi yang sedang kita hadapi dan juga banyak negara yang mengalami kesulitan pertumbuhan kita di 5,1% sampai 5,2% itu prestasi yang luar biasa. Kalau kita bisa pertahankan dengan baik ini tentu akan menjadi modal bagi kita,” ujar Febrio.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Bank Indonesia (BI) terus berupaya mendorong daya beli masyarakat lewat berbagai kebijakan insentif.

Salah satunya, kini BI kembali memperpanjang insentif Uang Muka untuk Kredit Kendaraan Bermotor Bank paling rendah sebesar 0% yang sejatinya akan berakhir pada akhir 2024.

“Berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025,” ujar Gubernur BI Perry Warjiyo, Rabu (17/10).

Perlu diakui, kredit kendaraan bermotor sedang dalam tren positif jika dibandingkan dengan kredit konsumsi lainnya. Itu tercermin dari pertumbuhan kredit kendaraan per Agustus 2024 yang tumbuh 8,3% YoY, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang naik 8,1% YoY.

Sebagai perbandingan, kredit pemilikan rumah yang juga memiliki kontribusi besar terhadap kredit konsumsi justru mengalami perlambatan di periode yang sama. Per Agustus 2024, kredit pemilikan rumah hanya tumbuh 11,4% YoY, dari bulan sebelumnya mampu tumbuh 14,3% YoY.

Menanggapi kebijakan terbaru tersebut, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan bilang insentif tersebut akan sangat berdampak pada penjualan kredit kendaraan yang ada di CIMB Niaga. Mengingat, kredit di segmen tersebut saat ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan kredit mereka.

“Saat ini kredit kendaraan bermotor masih tumbuh stabil sekitar 24% YoY atau senilai Rp 13 triliun di September 20224,” ujarnya.

Terlebih, ia melihat insentif ini juga membantu sembari menunggu penurunan bunga kredit yang belum bisa turun. Ia mengungkapkan bahwa masih butuh waktu jika masyarakat menunggu bunga kredit turun karena biaya dana pun juga belum terlihat penurunan.

“Tapi untuk segmen menengah ke atas kami lihat tidak terpengaruh nunggu bunga turun,” tambah Lani.

Sementara itu, Consumer Funding & Wealth Business Head, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Ivan Jaya bilang ini dapat menjadi salah satu strategi dari pemerintah untuk meningkatkan angka penjualan kendaraan bermotor. Hanya saja, ia mengingatkan bahwa minat masyarakat tidak hanya bergantung pada uang muka yang rendah.

Ia menjelaskan hal-hal lain seperti suku bunga yang kompetitif, kemudahan memperoleh pembiayaan, dan lain-lain, juga akan berpengaruh. Oleh karenanya, Ivan bilang pihaknya tetap akan terus memantau tren pasar dan preferensi nasabah untuk memberikan penawaran yang menarik dan kompetitif bagi masyarakat.

Tonton:Penyaluran Kredit Tanpa Agunan Meningkat, Tanda Daya Beli Masyarakat Masih Terjaga

Hingga September 2024, ia pun mencatat total volume disbursement Kredit Pemilikan Mobil (KPM) Prima, yaitu produk pembiayaan kendaraan bermotor kolaborasi antara Danamon dengan Adira Finance sebagai anak perusahaan Danamon, telah mencapai lebih dari Rp1 triliun atau naik lebih dari 80% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, hingga Oktober 2024, kata Ivan, bunga KPM Prima mulai 2,49% per tahun adalah bunga flat dan fixed selama masa pembiayaan, dengan skema konvensional maupun syariah.

“Secara umum, Danamon optimis bahwa tren pembiayaan otomotif di Indonesia hingga akhir tahun ini masih akan terus meningkat,” ujarnya.

Harga mobil listrik Wuling BinguoEV di Thailand bisa lebih murah. Bahkan, Wuling BinguoEV di sana dijual dengan harga mulai dari Rp 180 jutaan.

EV Primus Co., Ltd, sebagai distributor tunggal kendaraan listrik Wuling di Thailand resmi meluncurkan mobil listrik Wuling BinguoEV. Di Thailand, Wuling BinguoEV dijual dengan harga lebih murah dibanding di Indonesia.

Di Thailand, Wuling BinguoEV ditawarkan dengan dua model, yaitu BinguoEV AC seharga 419.000 baht (Rp 186,9 jutaan) dan BinguoEV DC seharga 449.000 baht atau setara Rp 200 jutaan (kurs 1 baht=Rp 446,25). Harga itu merupakan harga pengenalan di Thailand. Harga peluncuran Wuling Bingo EV kali ini hanya untuk 1.000 pelanggan pertama yang memesan.

Harganya jauh lebih murah dibanding Wuling BinguoEV di Indonesia. Di sini, Wuling BinguoEV dijual Rp 317-372 juta. Itu pun sudah termasuk insentif PPN dari pemerintah. Aslinya, BinguoEV tanpa insentif dijual Rp 348-408 juta.

Menurut Public Relations Wuling Motors Brian Gomgom, harga BinguoEV di Thailand bisa lebih murah karena perbedaan struktur harga dan insentif dari pemerintahnya.

"Karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi seperti perbedaan struktur harga dan kebijakan insentif kendaraan listrik yang berlaku di Thailand serta nominal tersebut merupakan harga khusus untuk 1.000 konsumen pertama. Tentunya itu berdampak dengan perbedaan harga," ujar Gomgom dalam keterangan tertulis kepada detikOto, Rabu (10/7/2024).

Insentif Mobil Listrik di Thailand

Dikutip PDLegal, Thailand untuk tahun 2024 ini menerapkan insentif kendaraan listrk (EV) 3.5. Kebijakan EV 3.5 yang dikeluarkan pemerintah Thailand ini mendukung kendaraan listrik dengan subsidi, pengurangan pajak impor atas impor tertentu dan pengurangan pajak cukai baterai.

Dukungan pendanaan pemerintah Thailand bervariasi, tergantung pada jenis kendaraan dan ukuran unit baterai, mencakup mobil listrik penumpang, pikap, serta kendaraan roda 2 dan 3.

Penerapan ini telah berhasil menurunkan harga keseluruhan mobil listrik di Thailand. Berkat kebijakan ini, Thailand dapat meningkatkan pertumbuhan pasar kendaraan listrik dan semakin meningkatkan inisiatif Thailand untuk menjadi pusat produksi BEV regional.

Untuk kendaraan listrik penumpang, ada beberapa skema insentif di Thailand mulai 2024 sampai 2027. Pertama, untuk mobil dengan harga kurang dari 2 juta baht (Rp 890 jutaan), pajak impor untuk dua tahun pertama dipangkas hingga 40 persen. Sedangkan pajak cukai dipotong dari 8 persen menjadi 2 persen. Pemerintah Thailand juga memberikan subsidi sebesar 25.000-100.000 baht (Rp 11 juta sampai Rp 44 jutaan) untuk mobil listrik di bawah 2 juta baht.

Lebih detailnya, subsidi yang diberikan pemerintah Thailand untuk mobil listrik penumpang yaitu:

• Tahun 2024: subsidi senilai 50.000 baht untuk kendaraan dengan baterai 10 kWh sampai 50 kWh dan subsidi senilai 100.000 baht untuk mobil kendaraan listrik dengan baterai lebih dari 50 kWh
• Tahun 2025: subsidi senilai 35.000 baht untuk kendaraan dengan baterai 10 kWh sampai 50 kWh dan subsidi senilai 175.000 baht untuk mobil kendaraan listrik dengan baterai lebih dari 50 kWh
• Tahun 2026: subsidi senilai 25.000 baht untuk kendaraan dengan baterai 10 kWh sampai 50 kWh dan subsidi senilai 50.000 baht untuk mobil kendaraan listrik dengan baterai lebih dari 50 kWh (hanya yang dirakit lokal).

Tes Langsung Wuling BinguoEV: Lincah dan Nyaman untuk Jalan-jalan

Tes Langsung Wuling BinguoEV: Lincah dan Nyaman untuk Jalan-jalan

Wuling di Thailand resmi meluncurkan mobil listrik BinguoEV. Ini menjadi mobil listrik kedua Wuling di Thailand setelah tahun lalu meluncurkan Wuling Air ev.

Harga mobil listrik Wuling di Thailand jauh lebih murah dibanding di Indonesia. Wuling BinguoEV di Thailand bahkan dijual mulai dari Rp 186,9 jutaan. Padahal di Indonesia harganya tembus Rp 300 jutaan.

Wuling di Thailand meluncurkan dua versi BinguoEV yaitu BinguoEV AC seharga 419.000 baht (Rp 186,9 jutaan) dan BinguoEV DC seharga 449.000 baht atau setara Rp 200 jutaan. Kedua model itu merupakan varian Long Range 333 km. Harga tersebut adalah harga perkenalan untuk 1.000 pemesan pertama.

Dengan biaya tambahan 30.000 baht (Rp 13 jutaan), konsumen berhak upgrade ke The Icon dan dapat opsi gratis tambahan senilai 100.000 baht (Rp 44 jutaan) seperti Apple Carplay/Android Auto nirkabel, kamera perekam data berkendara DVR 1080p Full HD, Paket Garansi Seumur Hidup (Passive Lifetime Guarantee), dan Wallbox Home Charging 7 kW.

"Dalam persaingan harga yang ketat saat ini, meski krisis, namun juga merupakan peluang tersendiri. Saat ini, mobil listrik dengan kisaran harga 500.000 baht (Rp 200 jutaan) banyak diminati konsumen. Namun saya menghormati persaingan harga ini, namun saya pasti tidak akan ikut perang harga karena konsumenlah yang akan menentukan nilai dan kepuasan desain Wuling. Namun satu hal yang bisa saya katakan adalah harga yang kami tawarkan hari ini adalah harga terbaik yang kami tawarkan kepada konsumen sejak hari pertama," kata Pitiya Thanadumrongsak, Chief Executive Officer EV Primus Co., Ltd. sebagai distributor tunggal kendaraan listrik Wuling di Thailand seperti dikutip dari siaran persnya.

Di Indonesia, Wuling menawarkan BinguoEV dengan tiga pilihan yaitu BinguoEV 333 Km Long Range AC seharga Rp 317 juta, BinguoEV 333 Km Long Range AC/DC seharga Rp 326 juta dan BinguoEV 410 Km Premium Range AC/DC seharga Rp 372 juta.

Tentu harga itu lebih mahal dibanding BinguoEV di Thailand. Padahal, harga Wuling BinguoEV di atas sudah mendapat insentif PPN dari pemerintah. PPN yang sebelumnya dikenakan 11 persen dipangkas menjadi hanya 1 persen untuk mobil listrik yang diproduksi di Indonesia dengan komponen lokal minimal 40 persen.

Perbedaan harga mobil listrik di Thailand ini juga dibuktikan dengan Wuling Air ev. Tahun lalu saat peluncuran pertamanya, Wuling Air ev di Thailand dijual dengan harga setara Rp 168 jutaan sampai Rp 207 jutaan. Sedangkan di Indonesia ketika itu Wuling Air ev sudah menyentuh Rp 270 jutaan.

Kala itu, Wuling Motors Indonesia menganggap, selisih harga mobil listrik Wuling di Thailand dan di Indonesia terjadi karena adanya kebijakan insentif yang berbeda dari pemerintah Thailand. Mereka menilai, ada perbedaan struktur harga dan kebijakan insentif kendaraan listrik yang berlaku di Thailand dan Indonesia.

Tes Langsung Wuling BinguoEV: Lincah dan Nyaman untuk Jalan-jalan

Tes Langsung Wuling BinguoEV: Lincah dan Nyaman untuk Jalan-jalan