Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sedang melakukan finalisasi atas aturan terkait kebijakan stimulus restrukturisasi kredit segmen kredit usaha rakyat (KUR).

Kepala Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan saat ini pihaknya merumuskan kebijakan baru untuk menjamin akses bagi pembiayaan UMKM dengan lebih baik dan mudah.

“Oh, jadi kita memang sedang memfinalisasi [aturan perpanjangan restrukturisasi KUR]. Tentu nanti dengan pemerintah bagaimana caranya kita memperbaiki alokasi yang lebih tepat,” ujarnya dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 'Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah', Senin (29/7/2024).

Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap efektivitas KUR, karena OJK berusaha memastikan bahwa kebijakan KUR tidak hanya sekedar penyaluran kredit, yang pada akhirnya menimbulkan masalah untuk bank dan peminjam.

Lebih lanjut, rumusan baru soal KUR juga akan memperhatikan masalah kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk menghindari masalah yang terjadi pada program-program kredit di masa lalu seperti Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).

Menurut Dian, program seperti KUR memang harus disesuaikan dengan kondisi pasar dengan menimbang penawaran (supply) dan permintaan (demand). Pasalnya, apabila diabaikan, bisa menimbulkan dampak buruk pada perekonomian secara menyeluruh.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan ada rencana perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit hanya diberlakukan untuk KUR.

Airlangga mengatakan terkait kebijakan lanjutan ini, pelaksanaannya akan mengacu pada pedoman dan aturan yang sebelumnya telah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya. Untuk pelaksanaannya, diserahkan masing-masing ke perbankan.

“Kan guidance-nya ada dan OJK regulasinya sebetulnya sudah sangat jelas untuk restrukturisasi kredit, kan dilakukan oleh perbankan masing-masing,” katanya, Jumat (19/7/2024).

Untuk diketahui, Airlangga usai rapat koordinasi terbatas terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), menyampaikan bahwa perpanjangan restrukturisasi kredit akan diberlakukan hanya untuk segmen KUR.

“Salah satu kebijakan yang akan ditawarkan adalah perpanjangan restrukturisasi kredit khusus segmen KUR,” katanya, dikutip melalui akun Instagram miliknya @airlanggahartarto_official, Jumat (19/7/2024).

Pada rapat tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa program dana KUR tahun 2024 akan terus dilanjutkan ke depan, mengingat kondisi perbankan yang dinilai masih resilien. “Perbankan dalam kondisi yang resilien untuk menjalankan program ini,” tuturnya.

Tegasnya adalah, kalau memang rencana itu nanti dituangkan dalam bentuk peraturan, dalam hal ini peraturan OJK, maka BRI akan mengikuti dan mematuhinya. Tapi seandainya tidak ada aturannya yang mengatur itu, maka BRI akan tetap fokus kepada bagaimana

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso menyampaikan, BRI siap mengikuti instruksi dan keputusan apapun terkait kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan, baik itu jika diperpanjang ataupun jika tidak diperpanjang.

“Tegasnya adalah, kalau memang rencana itu nanti dituangkan dalam bentuk peraturan, dalam hal ini peraturan OJK, maka BRI akan mengikuti dan mematuhinya. Tapi seandainya tidak ada aturannya yang mengatur itu, maka BRI akan tetap fokus kepada bagaimana mengatasi kredit bermasalah,” kata Sunarso dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis.

Apabila pemerintah tidak memutuskan adanya perpanjangan kebijakan stimulus kredit tersebut, maka BRI tetap fokus untuk terus memperkuat pencadangan sebagai antisipasi pemburukan kualitas kredit, terutama di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jika kebijakan stimulus tidak diperpanjang, BRI juga tetap akan melakukan restrukturisasi secara komersial terhadap UMKM yang menghadapi kredit bermasalah. Sunarso mengamini bahwa penyaluran kredit yang berkualitas, terutama di segmen mikro, masih memiliki banyak tantangan di pasar.

“Pada akhirnya memang kita harus menyelesaikan problem loan itu, dengan ketentuan-ketentuan mengikuti kaidah risk management. Yang paling utama, kalau kita menghapus (write off) kredit, harus cukup cadangannya. Maka yang paling penting adalah menyiapkan cadangannya,” kata Sunarso.

Jauh sebelum kebijakan stimulus restrukturisasi kredit berakhir pada akhir Maret lalu, Sunarso menegaskan bahwa BRI sebenarnya sudah menyiapkan segala macam bantalan terutama mengalokasikan biaya untuk pencadangan.

“Itu (pencadangan) sudah kita lakukan dengan baik. Bahwa sekarang, itu sudah jalan,” ujar dia.

KKebijakan stimulus restrukturisasi kredit untuk dampak COVID-19 diberlakukan sejak Maret 2020 dan telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Pada beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar stimulus restrukturisasi kredit COVID-19 yang jatuh tempo Maret 2024 bisa dimundurkan hingga 2025. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta pada 24 Juni yang lalu.

Pada 11 Juli lalu, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji opsi perpanjangan kebijakan stimulus tersebut yang hanya untuk kredit usaha rakyat (KUR). Dia menilai, kelompok kelas menengah ke bawah lebih membutuhkan perpanjangan restrukturisasi kredit tersebut.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga masih mendalami arahan dari Presiden Jokowi terkait opsi perpanjangan restrukturisasi kredit.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK telah mempertimbangkan berbagai aspek saat memutuskan pengakhiran kebijakan tersebut, seperti dampak, kecukupan modal, pencadangan atau cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), likuiditas, dan kapasitas untuk pertumbuhan kredit. Di samping itu, OJK melihat pertumbuhan kredit pada tahun ini membaik bila dibandingkan kinerja tahun lalu.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) mengomentari rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL), termasuk kredit macet UMKM yang membengkak serta munculnya wacana perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Mei 2024, rasio NPL UMKM mencapai level 4,27%, naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau April 2024 di level 4,26%.

NPL UMKM juga membengkak cukup tinggi sepanjang tahun berjalan atau dibandingkan Desember 2023 yang masih berada pada level 3,71%.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan BRI merupakan bank yang berfokus menyasar segmen UMKM. Porsi penyaluran kredit UMKM di BRI mencapai 81,96%.

Menurutnya, saat ini memang terjadi kenaikan NPL yang tidak hanya terjadi di segmen mikro, tetapi juga di segmen usaha kecil dan menengah. "Akan tetapi kondisi di BRI tetap di bawah NPL UMKM industri, yakni 3,05%. Artinya, NPL UMKM BRI masih lebih baik di bawah rata-rata NPL UMKM industri," tuturnya dalam paparan kinerja pada Kamis (25/7/2024).

Meski begitu, BRI tetap menyiapkan ancang-ancang menjaga kualitas kreditnya itu. "Bahwa NPL UMKM naik, iya. Apa strateginya? Kami tetap tumbuh di UMKM secara selektif, risk acceptance perkatat," kata Sunarso.

Kemudian, BRI tetap menjalankan program restrukturisasi kredit secara komersial seiring dengan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19. "Kalau tidak bisa direstrukturisasi, kami hapus buku, di situlah cadangan berbicara," katanya. Adapun, NPL coverage yang ada di BRI per Juni 2024 mencapai 211,6%.

Seiring dengan membengkaknya NPL UMKM, muncul wacana perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19. Untuk diketahui, kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 diberlakukan pemerintah mulai Maret 2020. Kemudian, kebijakan tersebut telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Sunarso mengatakan setelah berakhirnya restrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024, BRI sudah menyiapkan diri dengan pencadangan yang kuat. "Kemudian, ada rencana pemerintah memperpanjang relaksasi. BRI pada prinsipnya sepanjang sesuai ketentuan aturannya, kami tunduk. Kalau diakhiri kami ikuti, kalau diperpanjang selama jelas aturannya, kami ikuti," tuturnya.

Usulan Perpanjangan Restrukturisasi

Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah akan mengusulkan perpanjang kebijakan restrukturisasi kredit yang merupakan arahan dari presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Ada arahan bapak Presiden bahwa kredit restrukturisasi akibat daripada Covid-19 itu yang seharusnya jatuh tempo pada Maret 2024 ini diusulkan ke OJK, nanti melalui KSSK dan Gubernur BI untuk mundur sampai dengan 2025,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan pada bulan lalu (24/6/2024).

Airlangga menjelaskan tujuan dari perpanjangan stimulus tersebut untuk mengurangi beban perbankan dalam mencadangkan kerugian akibat kenaikan kredit bermasalah.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan sebenarnya dalam pengambilan putusan untuk pengakhiran dari rekstrukturisasi kredit Covid-19 pada Maret 2024, OJK sudah menghitung dari segi dampaknya. OJK juga mempertimbangkan kecukupan modal, pencadangan atau CKPN, likuiditas, dan kapasitas untuk pertumbuhan kredit lembaga jasa keuangan.

Meski begitu, OJK paham atas usulan dari pemerintah agar restrukturisasi kredit Covid-19 diperpanjang. "Ada perhatian khusus terhadap potensi dari pertumbuhan kredit di segmen tertentu," ujarnya setelah acara Talkshow Edukasi Keuangan Bundaku pada Selasa (25/6/2024).

OJK pun akan mendalami usulan dari pemerintah terkait perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19. "Jadi kami lakukan evaluasinya, baik terkait dengan yang setelah diselesaikan di Maret lalu, yang rekstrukturisasi kredit pandemi itu, maupun juga terhadap isu yang disampaikan [perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19]. Ada potensi, kemungkinan untuk keterbatasan pertumbuhan kredit di segmen tertentu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan stimulus restrukturisasi kredit, khususnya segmen kredit usaha rakyat (KUR).

Airlangga menegaskan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit KUR berlaku untuk akad kredit yang dilakukan pada 2022.

“Kan sudah [diputuskan], khusus untuk KUR, yang berbasis akad kredit 2022,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (24/7/2024).

Airlangga mengatakan implementasi dari restrukturisasi KUR menunggu aturan yang akan dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).“Sesuai regulasi yang ada di OJK, iya [tunggu diatur OJK],” jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Airlangga mengatakan bahwa perpanjangan restrukturisasi KUR sebagai injeksi bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

“Kami melihat memang denyutnya mengendur sedikit sehingga perlu kita injeksi dengan waktu seperti yang sebelumnya kita lakukan [saat Covid-19],” katanya.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso juga menyampaikan bahwa pengaturan restrukturisasi secara teknis akan diatur lebih lanjut oleh OJK.

“Restrukturisasi masih lanjut, nanti dievaluasi lagi. Teknisnya di Pak Mahendra [Ketua Dewan Komisioner OJK],” jelasnya.

Adapun, berdasarkan catatan OJK, nilai kredit restrukturisasi Covid-19 per Mei 2024 atau 2 bulan usai pencabutan relaksasi pada 31 Maret 2024 mencapai Rp192,52 triliun.