Tegasnya adalah, kalau memang rencana itu nanti dituangkan dalam bentuk peraturan, dalam hal ini peraturan OJK, maka BRI akan mengikuti dan mematuhinya. Tapi seandainya tidak ada aturannya yang mengatur itu, maka BRI akan tetap fokus kepada bagaimana

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso menyampaikan, BRI siap mengikuti instruksi dan keputusan apapun terkait kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan, baik itu jika diperpanjang ataupun jika tidak diperpanjang.

“Tegasnya adalah, kalau memang rencana itu nanti dituangkan dalam bentuk peraturan, dalam hal ini peraturan OJK, maka BRI akan mengikuti dan mematuhinya. Tapi seandainya tidak ada aturannya yang mengatur itu, maka BRI akan tetap fokus kepada bagaimana mengatasi kredit bermasalah,” kata Sunarso dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis.

Apabila pemerintah tidak memutuskan adanya perpanjangan kebijakan stimulus kredit tersebut, maka BRI tetap fokus untuk terus memperkuat pencadangan sebagai antisipasi pemburukan kualitas kredit, terutama di segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Jika kebijakan stimulus tidak diperpanjang, BRI juga tetap akan melakukan restrukturisasi secara komersial terhadap UMKM yang menghadapi kredit bermasalah. Sunarso mengamini bahwa penyaluran kredit yang berkualitas, terutama di segmen mikro, masih memiliki banyak tantangan di pasar.

“Pada akhirnya memang kita harus menyelesaikan problem loan itu, dengan ketentuan-ketentuan mengikuti kaidah risk management. Yang paling utama, kalau kita menghapus (write off) kredit, harus cukup cadangannya. Maka yang paling penting adalah menyiapkan cadangannya,” kata Sunarso.

Jauh sebelum kebijakan stimulus restrukturisasi kredit berakhir pada akhir Maret lalu, Sunarso menegaskan bahwa BRI sebenarnya sudah menyiapkan segala macam bantalan terutama mengalokasikan biaya untuk pencadangan.

“Itu (pencadangan) sudah kita lakukan dengan baik. Bahwa sekarang, itu sudah jalan,” ujar dia.

KKebijakan stimulus restrukturisasi kredit untuk dampak COVID-19 diberlakukan sejak Maret 2020 dan telah berakhir pada 31 Maret 2024.

Pada beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar stimulus restrukturisasi kredit COVID-19 yang jatuh tempo Maret 2024 bisa dimundurkan hingga 2025. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta pada 24 Juni yang lalu.

Pada 11 Juli lalu, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah masih mengkaji opsi perpanjangan kebijakan stimulus tersebut yang hanya untuk kredit usaha rakyat (KUR). Dia menilai, kelompok kelas menengah ke bawah lebih membutuhkan perpanjangan restrukturisasi kredit tersebut.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga masih mendalami arahan dari Presiden Jokowi terkait opsi perpanjangan restrukturisasi kredit.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK telah mempertimbangkan berbagai aspek saat memutuskan pengakhiran kebijakan tersebut, seperti dampak, kecukupan modal, pencadangan atau cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), likuiditas, dan kapasitas untuk pertumbuhan kredit. Di samping itu, OJK melihat pertumbuhan kredit pada tahun ini membaik bila dibandingkan kinerja tahun lalu.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) sebagai salah satu bank yang fokus pada pembiayaan UMKM telah menjalankan strategi untuk mengatasi lonjakan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) karena berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19.

Direktur Utama BRI, Sunarso mengatakan, jauh sebelum kebijakan restrukturisasi kredit berakhir, BRI sudah menyiapkan diri seandainya kebijakan tersebut tidak diperpanjang.

"Jauh sebelum itu, BRI sudah sangat menyiapkan diri seandainya nanti itu tidak diperpanjang. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kita menyiapkan segala macam bantalan yang kita sebut cadangan, terutama mengalokasikan biaya untuk pencadangan, itu sudah kita lakukan dengan baik," kata Sunarso dalam press conference kinerja keuangan Kuartal II-2024 di Jakarta, Kamis (25/7).

Strategi yang ditempuh oleh BRI dengan melakukan pencadangan dan restrukturisasi kredit-kredit yang bermasalah.

Hingga periode semester I-2024, BRI mencatat NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) menjadi 3,21 persen secara tahunan. Segmen kecil dan mikro menjadi yang paling tinggi kenaikannya masing-masing 76 bps dan 72 bps menjadi 5,05 persen dan 2,95 persen.

Sementara itu, BRI terbantu dengan membaiknya kualitas kredit untuk segmen korporasi. Sebab, ada perbaikan NPL korporasi yang cukup signifikan dari 4,83 persen menjadi sekitar 3,07 persen.

"Bahwa sekarang itu sudah jalan, dan ternyata memang kenyataannya di pasar, di lapangan terkait dengan mikro, sebenarnya masih banyak tantangan terutama masih tingginya NPL. Dan kemudian sekarang ada rencana bahwa pemerintah akan memperpanjang masa relaksasi itu," kata Sunarso.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19 hingga 2025. Alasannya, untuk mengurangi beban perbankan mencadangkan kerugian akibat kredit usaha rakyat (KUR).

"Tapi seandainya tidak diperpanjang pun, BRI lebih prepare menyiapkan cadangannya apabila terjadi pemburukan kualitas kredit, terutama di segmen UMKM. Saya kira itu yang paling penting," tutur Sunarso.

Jika memang rencana ini dituangkan dalam bentuk peraturan, maka BRI akan mematuhi. Tetapi seandainya tidak ada aturan, maka perseroan akan fokus bagaimana mengatasi kredit bermasalah itu melalui dua cara, yakni pencadangan dan restrukturisasi kredit secara komersial.

Hingga kuartal II- 2024, BRI menyalurkan kredit Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun tahun. Rasio loan at risk (LAR) turun dari 14,94 persen menjadi 12 persen yang menunjukkan kualitas kredit yang disalurkan terjaga dengan baik.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar program restrukturisasi kredit Covid-19 dilanjutkan atau diperpanjang hingga 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, OJK resmi mengakhiri program relaksasi tersebut untuk industri perbankan pada 31 Maret 2024, sedangkan bagi industri pembiayaan berakhir pada 17 April 2024.

"Pada saat OJK menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap kredit yang berpengaruh oleh pandemi covid-19, maka juga dihitung seberapa besar luka lebam dari pandemi itu pada kondisi perbankan dan perekonomian secara menyeluruh," kata dia dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, Jakarta, Senin (8/7).

Mahendra melaporkan data nilai restrukturisasi kredit covid-19 per Mei 2024 yang mengalami penurunan setelah dua bulan pengakhiran program tersebut.

"Dua bulan setelah pengakhiran tadi, nilai restrukturisasi tercatat Rp192,52 triliun, terus menurun dibanding saat pengakhirannya di Maret dan April 2024. Dengan pembagian, jumlah restrukturisasi yang sifatnya ada sebesar Rp72,7 triliun, dan secara menyeluruh untuk covid-19 sebesar Rp119,8 triliun," paparnya.

Menurut Mahendra, nilai restrukturisasi tersebut jauh lebih kecil dibanding saat puncak kebutuhan restrukturisasi pada 2020 yang sebesar Rp820 triliun.

Selain itu, sambungnya, jumlah debitur juga terus menurun di kisaran 702 ribu debitur dibanding puncaknya hampir mendekati 7 juta debitur. Jadi, hampir 10 kali lipat penurunannya.

"Perbankan telah membentuk CKPN yang telah memadai, coverage rasionya mencapai 33,84 persen. Ini menunjukkan secara umum perbankan menerapkan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian yang baik," ujar Mahendra.

Dia menegaskan, kinerja industri perbankan secara umum baik, didukung tingkat permodalan yang tinggi.

"Dan kami menilainya bisa mempertahankan daya tahan yang baik terhadap risiko ke depan, dan target-target untuk 2024 yang telah ditetapkan, seperti DPK dan penyaluran kredit sampai saat ini perbankan optimistis bisa mencapainya," kata Mahendra.

(FAY)