Bayar pajak STNK bisa online. Nantinya STNK fisik akan dikirim ke rumah tapi tak ada hologram. Sahkan digunakan di jalan?

Pembayaran pajak tahunan kendaraan tak lagi ribet. Kalau dulu kamu harus ke Samsat untuk membayar pajak tahunan STNK, maka kini bisa dilakukan hanya bermodalkan aplikasi di smartphone.

Bila pembayaran sudah beres, Samsat akan mengirimkan STNK fisik ke rumah. Namun STNK yang dikirim ke rumah itu tak disertai hologram sebagaimana STNK yang diperpanjang di Samsat.

Kendati demikian, kamu tak perlu khawatir. STNK tersebut tetap sah digunakan. Mengutip laman Instagram Samsat Digital, stiker hologram kini diganti menjadi QR Code. QR Code tersebut terdapat pada fitur E-Pengesahan di aplikasi Signal.

"QR Code tersebut nantinya bisa kamu print kemudian ditempelkan pada kolom pengesahan STNK kamu sebagai tanda sah bahwa kamu telah melakukan perpanjangan STNK tahunan," demikian bunyi pernyataan di laman Instagram tersebut.

Cara Pengesahan STNK Online

Untuk melakukan pengesahan STNK setelah pembayaran pajak selesai dilakukan, berikut tahapan yang dilakukan pada aplikasi Signal.

1. Pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan klik lanjut
2. Informasi SKK pembayaran PKB dan SWDKLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkan
3. Slide tombol kirim dokumen TBPKP
4. Masukan alamat pengiriman (sesuai dengan kolom yang ada)
5. Rekap biaya akan muncul pada layar telepon kamu, klik lanjut
6. Kemudian muncul notifikasi pilih cara pembayaran, klik pada tombol pilih cara pembayaran
7. Kode bayar, jumlah yang dibayarkan dan cara pembayaran akan muncul
8. Klik Lanjut maka cara pembayaran akan tampil sesuai dengan bank yang dipilih
9. Selesai

Perlu diketahui, perpanjangan STNK online ini hanya dilakukan untuk perpanjangan STNK tahunan ataupun pengesahan STNK. Sementara itu, untuk perpanjang STNK 5 tahunan, pemilik kendaraan masih harus datang ke kantor Samsat.

Dalam laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), lama waktu proses perpanjangan pengesahan STNK 5 Tahunan sekitar 15 menit. Sementara, untuk pemeriksaan cek fisik kendaraan juga 15 menit. Dengan demikian, proses perpanjangan STNK 5 tahunan itu kurang lebih akan memakan waktu sekitar 30 menit.

Video Viral Ambulans Tak Bisa Isi BBM Sampai Turunkan Keranda Mayat

Video Viral Ambulans Tak Bisa Isi BBM Sampai Turunkan Keranda Mayat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan mensyaratkan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan harus lolos uji emisi terlebih dulu. Dengan begitu, sambung dia, kendaraan yang tidak lolos uji emisi maka STNK-nya tidak bisa diperpanjang.

"Kami sedang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah untuk perpanjangan STNK ke depannya harus uji emisi," kata Kepala Dinas LH Asep Kuswanto di ruang rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Oleh karena itu, lanjutnya, DLH akan menyiapkan mobil uji emisi di beberapa lokasi sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat).

"Nanti di beberapa Samsat, akan kami siapkan mobil kami, mobil uji emisi untuk memantau kendaraan-kendaraan mana saja yang tidak lolos uji emisi," ujar Asep.

Asep mengatakan uji emisi kendaraan menjadi salah satu upaya mengurangi polusi udara di Jakarta.

Dinas LH DKI Jakarta telah melakukan uji emisi sebanyak lebih dari 100 kali sejak 2022 dan uji ini akan terus dilakukan ke depannya. Dinas LH DKI pada 2022 melakukan uji emisi sebanyak 24 kali, lalu pada 2023 sebanyak 44 kali, dan tahun ini 44 kali.

Kemudian, terkait uji emisi, Dinas LH sedang bekerja sama dengan polisi untuk menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi.

"Kami juga saat ini bekerja sama dengan kepolisian, yakni nanti untuk tilang uji emisi itu, tidak lagi merupakan tilang yang langsung tetapi menggunakan ETLE. Itu sedang kami koordinasikan dengan Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana," ujar Asep.

Upaya lain yang juga dilakukan khusus Dinas LH DKI yakni bekerja sama dengan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan guna menerapkan sanksi tarif parkir pajak tertinggi pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi di beberapa lahan parkir milik pemerintah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Dinas LH di wilayah sekitar yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk melakukan upaya strategis pengendalian pencemaran udara termasuk uji emisi bersama antar pemda se-Jabodetabek.

"Kendaraan yang masuk ke Jakarta tidak hanya dari warga Jakarta tetapi juga warga Bodetabek," ujar Asep.

Pernyataan Asep ini guna menanggapi pendapat anggota Komisi D DPRD DKI Shinta Yosefina yang menyebut kualitas udara Jakarta terus menerus berada pada kategori tak sehat.

"Mengapa Jakarta sampai hari ini masih konsisten menjadi juara dunia? Jakarta ini polusi udaranya peringkat kelima (di dunia). Dari data IQAir 2023 indeks kualitas udara Jakarta itu berada 140-200 dengan peringatan warna merah, yang memiliki arti tidak sehat," kata dia.