PT Pertamina (Persero) memberikan pelayanan customer care untuk para konsumennya, melalui Pertamina Call Center 135 yang mudah dihubungi.

Single number 135 merupakan nomor yang menjadi saluran komunikasi perusahaan, informasi, layanan dan produk. Sebagaimana yang dituturkan oleh Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Agus Suprijanto.

"Kehadiran 135 sebagai single number call center sesuai dengan trend saat ini, dimana masyarakat membutuhkan nomor kontak yang mudah diingat (easy to remember), mudah diakses (easy to call), serta akan menjadi saran one stop information mengenai perusahaan." ujarnya, dikutip dari laman Pertamina.

Cara Menghubungi Call Center Pertamina

Dilansir laman resminya, PCC 135 adalah layanan yang fokus untuk memberikan informasi seputar produk-produk Pertamina, seperti bahan bakar minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), dan Pelumas.

Bagi pelanggan yang ingin melakukan pengaduan atau komplain bisa juga melalui Call Center Pertamina 15 Call. Berikut merupakan daftar lengkap kontak layanan (contact center) Pertamina:

• Nomor WA Pertamina: +62 8111350135 (layanan PCC 135).
• Telepon: 135
• Email: pcc135@pertamina.com
• Video call di aplikasi My Pertamina
• Facebook: Pertamina Call Center 135
• X: @pertamina135
• Instagram: @pertamina.135

Call center Pertamina memberikan layanan 24 jam setiap hari. Menu yang tersedia pada layanan telepon 135 melayani antara lain:

• Layanan pesan antar
• Keluhan pelanggan
• Shared service center
• Seputar informasi Pertamina.

Apakah Call Center Pertamina bebas pulsa? Berdasarkan informasi dari laman resminya, Pertamina Call Center 135 merupakan layanan berbayar. Terkait biaya menghubungi Call Center 135, bisa dikonfirmasi kepada operator penyedia layanan.

Dengan demikian, bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan, mendapatkan informasi, membutuhkan layanan, mencari promo, dan memberi masukan atau saran, hanya perlu mengingat 135. Hati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan PT Pertamina (Persero) ya detikers.

Video: BBM Pertamina Nonsubsidi Turun Harga, Ini Daftarnya!

Video: BBM Pertamina Nonsubsidi Turun Harga, Ini Daftarnya!

Dalam dunia bisnis, terdapat istilah customer, consumer, dan client. Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ketiganya memiliki arti pelanggan, konsumen, dan klien.

Beberapa orang menganggap jika customer, consumer, dan client adalah penyebutan yang sama untuk kata 'pelanggan'. Padahal ketiganya memiliki arti yang berbeda, lho.

Khusus kata customer dan consumer memang memiliki sedikit kesamaan. Tapi jangan terkecoh karena kedua kata tersebut memiliki arti tersendiri.

Lantas, apa bedanya costumer, consumer, dan client? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Perbedaan Customer, Consumer, dan Client

Perlu diketahui, terdapat perbedaan makna antara customer, consumer, dan client. Maka dari itu detikers jangan sampai salah menggunakan katanya.

Mengutip laman Market Business News, berikut perbedaannya:

1. Customer

Kata customer jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya pelanggan. Menurut KBBI daring, pelanggan adalah orang yang membeli atau menggunakan barang secara tetap.

Customer berasal dari kata 'custom' yang berarti 'membuat sesuatu menjadi kebiasaan'. Maka dari itu, customer atau pelanggan adalah orang yang terbiasa membeli suatu produk.

Kamu tentu pernah mendengar istilah loyal customer atau pelanggan setia. Nah, mereka adalah salah satu jenis pelanggan yang selalu membeli produk tersebut secara berulang, entah karena puas dengan produknya atau menawarkan harga murah.

Sebagai contoh, David merupakan pelanggan setia sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan. David bisa berkunjung ke kedai kopi tersebut hingga lima kali dalam seminggu dan selalu memesan minuman yang sama, yakni es kopi susu.

2. Consumer

Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, consumer artinya konsumen. Menurut KBBI daring, konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya) atau diartikan juga sebagai pemakai jasa.

Jadi, konsumen adalah istilah bagi orang yang mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk atau jasa secara langsung. Bisa dibilang, consumer merupakan pengguna akhir dalam rantai distribusi barang dan jasa.

Kata consumer sendiri berasal dari 'consume' yang berarti 'menggunakan'. Oleh sebab itu, seorang konsumen disebut juga sebagai pengguna barang dan jasa.

Perlu diingat, seorang konsumen belum tentu merupakan pelanggan. Namun, seorang pelanggan bisa menjadi konsumen.

Sebagai contoh, Andin selalu membeli susu bayi merek A di toko Pak Budi. Dalam hal ini, Andin merupakan pelanggan (customer) tetap di toko Pak Budi dan selalu membeli susu bayi merek A untuk sang buah hati.

Namun, Andin bukanlah seorang konsumen (consumer) karena dia tidak mengkonsumsi susu bayi. Nah, yang menjadi konsumennya adalah anaknya Andin karena selalu meminum susu tersebut.

3. Client

Dalam bahasa Indonesia, kata client ditulis menjadi klien. Menurut KBBI daring, klien adalah orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan secara tetap.

Berbeda dengan customer dan consumer, penyebutan client lebih tertuju untuk seseorang yang menjalin hubungan jangka panjang dan profesional dengan sebuah penyedia jasa, misalnya pengacara atau konsultan.

Misalnya, Ahmad menghubungi Iman yang merupakan seorang pengacara karena dirinya terjerat kasus pencucian uang. Dalam hal ini, Iman memiliki klien bernama Ahmad dan ia bertugas sebagai pengacara untuk membantu Ahmad di persidangan.

Nantinya, Ahmad dan Iman saling berinteraksi secara langsung. Iman akan mengarahkan Ahmad dalam menjawab pertanyaan dari hakim, memberikan masukan, hingga sejumlah saran yang dibutuhkan.

Itu dia perbedaan antara customer, consumer, dan client. Semoga dapat membantu detikers!

Pemerintah Targetkan Keberdayaan Konsumen RI Naik Jadi 60% Tahun Ini

Pemerintah Targetkan Keberdayaan Konsumen RI Naik Jadi 60% Tahun Ini

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan PT Shopee International Indonesia (Shopee) telah melaksanakan pakta integritas dan perubahan perilaku terhadap pilihan jasa kirim yang diperintahkan dalam surat 04/KPPU-I/2024. Penetapan tersebut dibacakan langsung dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi Aru Armando, Kamis (7/11).

"Menetapkan Terlapor I dan Terlapor II telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024; Pemeriksaan Perkara Nomor 04/KPPU-1/2024 dihentikan," ujar Majelis Komisi, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Dalam penjelasannya, Majelis menyebut, Shopee Indonesia dan Nusantara Ekspres Kilat selaku terlapor 1 dan terlapor 2 telah melaksanakan syarat dan kewajiban dalam pakta integritas.

"Dengan begitu, permintaan KPPU untuk perubahan antarmuka pada platform telah dipenuhi. Hal ini bertujuan agar konsumen mendapat pengalaman lebih baik dalam memilih penyedia jasa logistik. (Terlapor 1 dan Terlapor 2) bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat dan dokumen, bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku," ujar Majelis.

Selama periode pengawasan, KPPU secara aktif memantau dan mengevaluasi implementasi perbaikan yang dilakukan oleh Shopee. Dalam perubahan antarmuka jasa kirim di aplikasi Shopee, pengguna kini bisa semakin mudah memilih jasa kirim berdasarkan preferensi mereka masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai bagian salah satu upaya Shopee untuk memastikan bahwa tidak ada tindakan yang memihak salah satu atau lebih penyedia jasa kirim tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Handhika Jahja mengatakan Shopee berterima kasih atas masukan dan dukungan yang diberikan oleh KPPU selama proses ini berlangsung dan bisa selesai dilakukan hari ini.

"Kami terus berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pengguna, sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia," ungkapnya.

Selain itu, dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, Shopee berharap dapat terus membangun dan memperkuat kepercayaan komunitas, tidak hanya melalui kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dengan menghadirkan layanan inovasi yang berfokus pada kenyamanan dan kepuasan pengguna dan penjual di Shopee.

Kepatuhan Shopee untuk melakukan perubahan antarmuka Shopee ini juga mendapat respon dari para pengguna yang merasakan langsung manfaatnya. Misalnya, pemilik akun X dengan username (@vinjaedoie) yang membagikan pengalamannya di media sosial mengenai penyesuaian antarmuka pemilihan jasa kirim di aplikasi Shopee.

Sementara itu, dukungan serupa juga diungkapkan oleh pengguna lain dengan username @kimsn0white yang menulis, "aku kmn aja sih baru tau kalo shopee bisa ubah jasa kirim biar ongkirnya jd 0 rupiah".

Simak juga video: Komitmen Shopee Bersama KPPU Tingkatkan Layanan di Platform

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan POJK Nomor 14 Tahun 2024 ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perempuan yang akrab disapa Kiki ini berharap dapat memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat.

"Sehingga ekosistem keuangan semakin aman dan terpercaya, termasuk melindungi segenap pelaku usaha sektor keuangan yang legal atau berizin untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang demi kemajuan Indonesia," kata Kiki dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, POJK pembentukan satgas ini juga ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Sampai dengan POJK ini diundangkan, Kiki menyebut jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin berjumlah 16 anggota, terdiri dari dua otoritas, 10 kementerian, dan empat lembaga. Dia pun mengapresiasi berbagai masukan dalam penyusunan POJK, khususnya dari otoritas, kementerian, dan lembaga yang menjadi anggota Satgas PASTI.

"Sinergi dan kolaborasi yang apik dan berkesinambungan inilah yang memungkinkan POJK ini diundangkan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam UU P2SK," jelas Kiki.

Adapun substansi pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024, antara lain:

a. Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
c. Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain;
e. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
f. Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan.
Pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 menitikberatkan pada landasan hukum untuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang pelaksanaannya memperhatikan kewenangan masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan anggotanya. Mari mengatakan, tugasnya di DEN utamanya akan memberikan masukan dan rekomendasi mengenai isu-isu strategis dan program prioritas dari Prabowo.

Mari mengatakan, secara garis beras untuk jangka pendek, tugasnya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional karena saat ini banyak ketidakpastian yang juga akan berpengaruh terhadap ekonomi.

"Kita menghadapi banyak ketidakpastian eksternal, maupun kita harus mempertahankan pertumbuhan di dalam negeri. Itu yang jangka pendek," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Sementara untuk jangka menengah, pihaknya bertugas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor juga akan menjadi perhatian terutama pada program prioritas Prabowo.

"Seperti manufaktur, pertanian, sesuai dengan program prioritas Presiden, mengenai swasembada pangan, swasembada energi dan juga bagaimana mengefektifkan anggaran yang merupakan prioritas bapak Presiden," jelasnya.

Mari mengatakan, masa jabatan dari DEN ini selama Prabowo menjabat yakni 2024-2029. Pihaknya telah menyiapkan beberapa hal untuk dilaporkan Prabowo.

"Siang ini kita harapkan bisa melaporkan ke bapak Presiden dan mendapatkan arahan dari bapak presiden sekiranya dari tugas kita," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mempunyai target swasembada pangan. Dalam mendukung target tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar dialog kebijakan iklim dan perdagangan yang melibatkan lembaga-lembaga internasional dan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan forum tersebut akan membahas terkait masukan hingga kendala-kendala yang dihadapi ke depannya terkait perdagangan dan iklim. Hal ini, menurut Budi, dapat membantu pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan.

"Kita minta masukan kementerian/lembaga depan kan kita harus apa namanya Karena Indonesia kan sudah mencanangkan tahun 2028 itu swasembada pangan. Jadi diskusi-diskusi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa kira-kira ke depan yang harus kita lakukan, kendala-kendalanya apa," kata Budi dalam acara Action on Climate and Trade, di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menilai forum ini dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai ketahanan pangan ke depan. Forum ini melibatkan lembaga internasional dan nasional, seperti World Bank, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, hingga Bappenas.

"Jadi kita diskusi saja bareng-bareng dengan beberapa lembaga internasional dan nasional yang kebetulan sekarang lagi di Jakarta. Jadi kita dukung pemerintah, Presiden, Pak Prabowo Supaya ketahanan pangan atau swasembada pangan ini terwujud," imbuh dia.

Dia menjelaskan tentunya hal itu juga berkaitan dengan perjanjian perdagangan-perdagangan internasional yang ada. Sebab, dia menilai masing-masing negara membutuhkan satu sama lain untuk kecukupan bahan pangan, termasuk Indonesia. Untuk itu, dia menilai perlunya kemudahan distribusi barang sehingga stok pangan tetap keberlanjutan.

"Jadi kita harus bicara kan dari awal jangan sampai nanti ketika kebutuhan pangan masing-masing negara meningkat, tetapi distribusinya tetap menjadi susah," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Bisnis penerbangan di Indonesia diproyeksi melambat kinerja di semester II-2024 ini. Hal ini dikarenakan berbagai faktor seperti besarnya biaya operasional yang diperlukan para maskapai hingga iklim bisnis yang kurang bagus.

"Ibarat baru sembuh menjalani perawatan di rumah sakit, kini maskapai penerbangan Indonesia dihadapkan dengan kondisi yang cukup menantang, di mana tingkat profitabilitas bergerak cukup melambat," kata Pengamat Penerbangan Gatot Rahardjo dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Sebagai contoh, ia memaparkan pada paruh pertama 2024 maskapai AirAsia Indonesia mencatatkan tingkat kerugian sebesar Rp 1,29 triliun atau meningkat hampir 7 kali lipat (643,92%) dibandingkan priode yang sama tahun lalu sebesar Rp 174,21 miliar.

Sedangkan Garuda Indonesia masih cukup beruntung yang masih mencatatkan pertumbuhan kinerja sebesar 32,88% secara tahunan dari US$ 76,50 juta per Juni 2023.

Padahal menurutnya pada semester 1 2024 ini merupakan masa peak season atau musim ramai penerbangan. Banyak hari libur, di antaranya lebaran (Idul Fitri dan Idul Adha) yang bisa mencapai satu bulan dan libur anak sekolah.

Ada juga musim pemilu yang meningkatkan pergerakan orang antar kota dan antar pulau, yang sebagian di antaranya bergerak menggunakan jasa maskapai penerbangan.

Sedangkan di semester 2, peak season hanya terbatas pada Natal dan tahun baru. Sehingga kalau pada periode ini banyak maskapai sudah mencatatkan pelemahan kinerja, maka tak ayal pada sisa 2024 ini industri penerbangan RI akan semakin sepi.

"Ya sektor bisnis saat ini kondisinya sangat tidak baik-baik saja, dan jika dibiarkan kondisi bukan tidak mungkin dampaknya akan memburuk. Garuda maskapai full service, Sriwijaya medium service, dan Indonesia AirAsia no service (no frills atau low cost/ LCC). Jika mereka semua rugi, bisa dipastikan bahwa semua maskapai penerbangan berjadwal nasional juga mengalami hal yang sama," terang Gatot.

Dia menjelaskan dari laporan rugi laba akan terlihat bahwa kerugian ini karena jumlah biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan. Biaya terbesar pertama tentu saja dari harga bahan bakar avtur yang digunakan yang bisa mencapai 30% dari total biaya bagi maskapai full service atau bahkan mencapai 50% bagi maskapai LCC," papar Gatot.

Terbesar kedua adalah biaya maintenance sebesar 16%, termasuk untuk pengadaan sparepart, di mana untuk impor sparepart ini masih dibutuhkan waktu lama dan sebagian besar masih dikenakan bea masuk yang besar," jelasnya lagi.

Lebih lanjut ia menyebut biaya terbesar ketiga adalah sewa pesawat sebesar 14%. Jika ditotal tiga biaya itu, bagi maskapai full service sudah mencapai 60%, sedangkan maskapai LCC bisa mencapai 80%. Tentu saja kenaikan biaya itu akan mempengaruhi kenaikan total biaya maskapai.

"Sedihnya lagi, biaya-biaya tersebut juga dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar AS. Semakin tinggi harga dollar, semakin besar juga biaya yang ditanggung karena pemasukan maskapai adalah rupiah," paparnya.

Selain biaya, Gatot berpendapat hal lain yang juga menyebabkan kerugian maskapai adalah iklim bisnis yang kurang bagus. Di mana saat biaya operasional para maskapai terus meningkat, tarif penerbangan batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019 tidak juga dinaikkan.

"Alhasil, pendapatan maskapai pun terbatas, tidak bisa menutup biaya sehingga dapat dipastikan rugi. Selain itu juga terjadi persaingan yang tidak sehat karena ada satu group maskapai yang mempunyai pangsa pasar sangat besar sehingga dapat mendikte pasar," pungkasnya.

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan fokus kerjanya di awal masa jabatan. Paling pertama adalah dirinya ingin belanja masalah terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

Dirinya ingin mendengarkan paparan sekaligus masukan dari jajaran kementerian yang ada di bawah koordinasinya. Hal ini menurutnya harus dilakukan karena instansinya memang baru dibentuk.

"Saya rasa ini waktu terbaik untuk belanja masalah di minggu pertama saya akan keliling ke kementerian tadi karena secara langsung bisa mendengarkan paparan sekaligus masukan jajaran yang sudah lebih dulu establish karena kalau Kemenko ini benar-benar baru jadi saya harus menata dari awal supaya ajeg terlebih dahulu," beber AHY ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Tetapi juga saya tidak menunggu selesai baru kita bekerja, kita harus turun ke lapangan saya rasa itu yang paling baik untuk kita lakukan sekarang," ujarnya lagi.

Selanjutnya, AHY mengatakan dirinya akan memetakan dengan rinci proyek-proyek infrastruktur yang sifatnya strategis nasional, mana proyek yang harus dikawal ketat dalam waktu dekat. Secara bersamaan AHY juga bakal menetapkan roadmap visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam proyek strategis.

Politikus Partai Demokrat itu juga mengatakan dirinya mau menjaring masukan-masukan dari para mantan-mantan menteri. Salah satunya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang di era sebelumnya mengkoordinasikan urusan infrastruktur di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

"Mulai hari ini saya juga akan menemui sejumlah tokoh mantan menteri, menteri senior, karena kan sebelumnya tidak ada yang jadi Menko Infrastruktur. Siang ini saya akan ketemu Pak Luhut, beliau jadi Menko Marves cukup banyak mengendalikan proyek strategis nasional," beber AHY.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buka-bukaan soal nasib pungutan potong gaji Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini baru akan berjalan di tahun 2027 mendatang.

Namun, sejauh ini kebijakan Tapera banyak memancing pro kontra di tengah masyarakat. Banyak penolakan yang terjadi pada program tersebut.

Maruarar sendiri belum mau menyatakan tegas apakah dirinya akan melanjutkan program tersebut atau tidak. Dia mengaku akan mempelajari kebijakan ini terlebih dahulu dan juga tak lupa untuk mendengarkan masukan dari semua pihak soal kebijakan ini.

"Belum sampai ke situ, tapi saya sudah sampaikan apa konsep kami seperti itu. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicara lebih lanjut. Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak," ungkap Maruarar usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dia juga mengaku akan mendengarkan masukan dari akademisi, para pengamat, para pelaku bisnis, dan juga calon konsumen soal kebijakan ini.

"Kita juga perlu mendengar secara sistematis sehingga apa yang kita lakukan itu comprehensive. Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategis yang sangat penting," ujar Maruarar.

Iuran Tapera yang nantinya akan memotong gaji sebesar 3% akan diterapkan setelah ada peraturan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Paling lambat kebijakan ini akan berjalan di 2027.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) untuk peta jalan pengawasan kemitraan ke Pemerintah sebagai salah satu fokus pemerintahan ke depan di bidang perekonomian. Diusulkan kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dalam rancangan kebijakan pembangunan Indonesia untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Usulan keberadaan Inpres tersebut diserahkan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa dalam bentuk Policy Paper Peta Jalan Kebijakan Pengawasan Kemitraan Indonesia 2024-2029 kepada Pemerintah secara simbolis kepada Penasihat KPPU yang juga Ketua Dewan Penasihat TKN Presiden Terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah, didampingi Penasihat KPPU lainnya, Fuad Bawazier dan Sahala Benny Pasaribu. Turut hadir menyaksikan penyerahan tersebut, Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean.

Fanshurullah berpendapat kemitraan merupakan akselerator investasi antar pelaku usaha di berbagai skala, termasuk antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar. Dengan kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% dari total PDB pada tahun 2018, penyerapan 97% tenaga kerja dan 58,8% investasi, Fanshurullah melihat potensi kemitraan terhadap perekonomian Indonesia cukup besar, namun kontribusinya masih relatif rendah.

UMKM cenderung berjalan sendiri-sendiri serta praktik kemitraan dengan industri hanya menguntungkan usaha besar, sementara alih teknologi berjalan lambat. Ketua KPPU menyampaikan beberapa masukan strategis kepada Presiden Terpilih terkait hal tersebut.

"Dalam jangka pendek diperlukan Instruksi Presiden agar pelaku usaha besar dan menengah melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan mikro yang diawasi oleh KPPU. Juga perlu dibentuk Lembaga koordinasi kemitraan nasional sesuai pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008," ujar Fanshurullah, dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Aturan ini sudah berusia 16 tahun, namun belum dijalankan. Padahal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas. Sementara untuk jangka menengah, perlu dibuat undang-undang khusus kemitraan, dan jangka panjang diperlukan peta jalan emas kemitraan sesuai RPJPN 2024-2045," sambungnya.

Ekonom Indonesia Prof Dr Didin S Damanhuri, yang membantu KPPU dalam penyusunan policy paper peta jalan tersebut menjelaskan perlu melakukan identifikasi faktor-faktor strategis pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha yang efektif di Indonesia.

Serta perlu dilakukan penyusunan gap analysis terhadap regulasi dan kebijakan yang teridentifikasi untuk memperoleh gambaran atas hambatan dan peluang pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha. Berbagai analisis ini akan dituangkan dalam konsep naskah kebijakan sebagai bahan awal arahan strategis pengawasan kemitraan usaha di Indonesia untuk 5 tahun yang akan diformalkan dalam bentuk Instruksi Presiden.

Penasihat KPPU Fuad Bawazier menyambut baik perlunya Instruksi Presiden tersebut sebagai langkah tercepat yang dapat ditempuh. Sementara proses menuju Instruksi Presiden, Penasihat KPPU Burhanudin Abdullah mengarahkan KPPU agar memfokuskan pengawasan kemitraannya kepada 5.500 perusahaan besar yang memiliki cengkraman atau potensi untuk melakukan konsentrasi usaha.

Di samping itu, Penasihat KPPU Benny Pasaribu menambahkan solusi agar KPPU melakukan sosialisasi kepada lebih kurang 65 ribu perusahaan besar dan menengah untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 20/2008 dan turunannya agar kemitraan itu benar-benar dijalankan, karena bermitra adalah suatu keharusan bagi perusahaan agar lebih efisien.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean menjelaskan tantangan bagi KPPU adalah bagaimana KPPU dapat melakukan pengawasan secara masif ke semua sektor yang jumlah UMKM-nya mencapai 64,1 juta.

"Melalui pengawasan yang masif, kesenjangan akan berkurang, dan pemerataan ekonomi akan tercapai. Karena semua pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama dengan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan," jelas Gopprera.

Dengan keterbatasan wewenang dan anggaran KPPU, hal tersebut tentu belum dapat dicapai. Untuk itu, kata Gopprera, KPPU membutuhkan dukungan berbagai pihak dan salah satunya dengan penyelarasan konsep kemitraan dengan rumusan Asta Cita Presiden 2024-2029.

Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara nampaknya tidak akan terealisasi. Rencana sebelumnya, bakal ada Badan Penerimaan Negara sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda.

Pria yang juga merupakan Ekonom Senior Indef dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Sri Mulyani juga sebelumnya sudah pernah bicara soal wacana ini ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Saat itu, dia dipanggil Prabowo karena mendapatkan tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia cuma menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) yang lalu.

Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira ikut bicara soal wacana ini. Menurutnya rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal. Namun, kemungkinan akan disesuaikan oleh Prabowo dengan tim ekonomi di kabinet berikutnya.

"Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara Presiden dan tim ekonomi kabinet," ungkap Anggawira ketika dihubungi detikcom.

Anggawira menekankan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusulkan oleh Prabowo adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.

Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menolak ide tersebut, Anggawira menilai tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini.

"Pemerintahan baru memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonomi ke depan, termasuk potensi reformasi institusi," ungkap Anggawira.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani dan pihak terkait lainnya," tutupnya.

Saksikan Live DetikSore:

Bayar pajak STNK bisa online. Nantinya STNK fisik akan dikirim ke rumah tapi tak ada hologram. Sahkan digunakan di jalan?

Pembayaran pajak tahunan kendaraan tak lagi ribet. Kalau dulu kamu harus ke Samsat untuk membayar pajak tahunan STNK, maka kini bisa dilakukan hanya bermodalkan aplikasi di smartphone.

Bila pembayaran sudah beres, Samsat akan mengirimkan STNK fisik ke rumah. Namun STNK yang dikirim ke rumah itu tak disertai hologram sebagaimana STNK yang diperpanjang di Samsat.

Kendati demikian, kamu tak perlu khawatir. STNK tersebut tetap sah digunakan. Mengutip laman Instagram Samsat Digital, stiker hologram kini diganti menjadi QR Code. QR Code tersebut terdapat pada fitur E-Pengesahan di aplikasi Signal.

"QR Code tersebut nantinya bisa kamu print kemudian ditempelkan pada kolom pengesahan STNK kamu sebagai tanda sah bahwa kamu telah melakukan perpanjangan STNK tahunan," demikian bunyi pernyataan di laman Instagram tersebut.

Cara Pengesahan STNK Online

Untuk melakukan pengesahan STNK setelah pembayaran pajak selesai dilakukan, berikut tahapan yang dilakukan pada aplikasi Signal.

1. Pilih NRKB yang akan dilakukan pengesahan klik lanjut
2. Informasi SKK pembayaran PKB dan SWDKLLJ akan muncul dengan jumlah yang harus dibayarkan
3. Slide tombol kirim dokumen TBPKP
4. Masukan alamat pengiriman (sesuai dengan kolom yang ada)
5. Rekap biaya akan muncul pada layar telepon kamu, klik lanjut
6. Kemudian muncul notifikasi pilih cara pembayaran, klik pada tombol pilih cara pembayaran
7. Kode bayar, jumlah yang dibayarkan dan cara pembayaran akan muncul
8. Klik Lanjut maka cara pembayaran akan tampil sesuai dengan bank yang dipilih
9. Selesai

Perlu diketahui, perpanjangan STNK online ini hanya dilakukan untuk perpanjangan STNK tahunan ataupun pengesahan STNK. Sementara itu, untuk perpanjang STNK 5 tahunan, pemilik kendaraan masih harus datang ke kantor Samsat.

Dalam laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN), lama waktu proses perpanjangan pengesahan STNK 5 Tahunan sekitar 15 menit. Sementara, untuk pemeriksaan cek fisik kendaraan juga 15 menit. Dengan demikian, proses perpanjangan STNK 5 tahunan itu kurang lebih akan memakan waktu sekitar 30 menit.

Video Viral Ambulans Tak Bisa Isi BBM Sampai Turunkan Keranda Mayat

Video Viral Ambulans Tak Bisa Isi BBM Sampai Turunkan Keranda Mayat