IDXChannel- Kilang Pertamina Plaju rutin menggelar Uji Emisi kendaraan perusahaan. Hal itu dilakukan sebagai komitmen perusahaan dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Adapun, dari sebanyak 167 kendaraan berbahan bakar jenis Solar (Diesel), semuanya dinyatakan lulus uji emisi (100 persen). Berikut 33 kendaraan berbahan bakar jenis Bensin (Gasoil) yang juga 100 persen lulus uji emisi. Sehingga, total 200 kendaraan yang diuji.

Uji emisi dilakukan sebagai bagian dari bentuk dukungan dari Pertamina dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca serta mencegah pemanasan global.

“Kita ingin mendukung target NZE, mengurangi emisi gas rumah kaca serta mencegah pemanasan global,” ujar Farida Aprilianingrum, Section Head Environment - HSSE Kilang Plaju dalam keterangan resminya, Kamis (29/8/2024).

Uji Emisi Kendaraan ini juga sejalan dengan Program Langit Biru, suatu program pengendalian pencemaran udara yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran udara dan mewujudkan perilaku sadar lingkungan yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melalui uji emisi kendaraan ini juga, Kilang Pertamina Plaju menegaskan bentuk kontribusi langsung dalam mengurangi dampak emisi gas buang terhadap kesehatan lingkungan tanpa mengesampingkan performa kendaraan.

Kilang Plaju mendukung penuh inisiatif ini dengan memastikan seluruh kendaraan operasional perusahaan mengikuti uji emisi yang diadakan. Selain itu, Kilang Plaju juga berperan aktif dalam sosialisasi program ini kepada para pengemudi dan masyarakat sekitar, guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan melalui pemeliharaan kendaraan yang sesuai standar emisi.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari program berkelanjutan Kilang Plaju dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor energi, Kilang Plaju memahami betul pentingnya peran serta dalam mengurangi dampak lingkungan dari operasional perusahaan, salah satunya melalui inisiatif pengelolaan emisi gas buang kendaraan.

Henny Kurniawati, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Palembang mengapresiasi kerjasama uji emisi dengan Kilang Pertamina Plaju. Dikatakannya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun.

“Untuk tahun ini, kami mencoba datang langsung untuk melakukan sosialisasi. Mungkin di Pertamina sudah biasa bapak ibu lakukan sebagai suatu upaya untuk menjaga lingkungan. Kami bersyukur karena Pertamina sudah melakukan kegiatan ini, dan kegiatan ini juga merupakan kegiatan rutin kami untuk menjaga pencemaran udara. Terima kasih atas kerjasama yang sudah terjalin," ujar Henny.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat terbangun kesadaran kolektif akan pentingnya merawat kendaraan secara berkala agar memenuhi standar emisi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Uji emisi ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menjaga udara Palembang tetap bersih, sekaligus sebagai bentuk komitmen Kilang Pertamina Plaju dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan. Mari kita jaga bersama kualitas udara yang kita hirup, demi masa depan yang lebih hijau dan sehat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina sebagai BUMN senantiasa terdepan dalam mendukung target pengurangan emisi karbon dan NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat.

“Operasional Pertamina di seluruh lini bisnis telah dijalankan dengan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan serta mengimplementasikan aspek ESG yang menjadi standar dunia,” ujar Fadjar.

Upaya Kilang Pertamina Plaju dalam menakar dan menurunkan kadar emisi dari kendaraan perusahaan, sejalan dengan Tujuan 9 dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yakni membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Lebih lanjut, langkah ini mendukung target untuk meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip ESG terutama pada aspek Environment.

(KunthiFahmar Sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI resmi menetapkan baku mutu emisi menjadi syarat atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Indonesia.

Regulasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat, yang diundangkan pada 6 Agustus 2024.

Secara khusus, hasil dari uji emisi atau baku mutu emisi kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 7 ayat empat, yaitu sebagai berikut;

Shela Octavia Mobil Sudinhub saat diuji emisi di halaman Kantor Walikota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024)

(4) Dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu emisi untuk kendaraan bermotor yang telah beroperasi lebih dari tiga tahun, koefisien sebagaimana dimaksud dapat dilakukan penyesuaian.

Artinya, hasil uji emisi baru akan dijadikan perhitungan PKB ketika kendaraan yang sudah berusia tiga tahun. Kalau mobil ataupun sepeda motor baru, masih menggunakan standar laporan pabrikan masing-masing.

Hanya saja belum ada rincian soal ketentuan penyesuaian dan cara hitung emisi dimaksud karena akan diatur lebih jauh melalui Peraturan Gubernur.

Sementara maksud koefisien yang tertera dalam beleid terkait ialah bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Instrumen ini jadi faktor perhitungan dasar PKB bersama dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Antara via ABC Australia Mulai 1 September nanti, Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai melakukan razia uji emisi kendaraan di 15 titik. Tapi sebelum tanggal tersebut belum akan ada penilangan.

Sementara, apabila koefisien lebih besar dari satu, tandanya kendaraan itu sudah melewati batas toleransi. Pada kondisi ini, maka pengenaan PKB-nya akan lebih tinggi sebagai risiko sudah menggunakan kendaraan yang mencemari lingkungan .

Sedangkan untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) atau battery electric vehicle (BEV) dan kendaraan listrik hasil konversi, masih tetap dibebaskan dari PKB.

Permendagri ini merupakan salah satu penguat Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi kemacetan jalanan Jakarta.

Di mana, pada Pasal 206 aturan tersebut mengatur:

(1) Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O4 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.

(2) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

(3) Pemenuhan ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan tarif pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, setelah berkoordinasi dengan Menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jakarta akan kembali menggalakkan uji emisi kendaraan di kawasan sebagai upaya mengurangi polusi udara dari sektor transportasi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto menyampaikan kendaraan yang tidak lulus uji emisi nantinya bakal ditilang melalui electronic traffic law enforcement (ETLE).

Tidak sampai di sana, uji emisi juga akan menjadi syarat untuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sebagaimana terrtuang pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020.

Antara via ABC Australia Mulai 1 September nanti, Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai melakukan razia uji emisi kendaraan di 15 titik. Tapi sebelum tanggal tersebut belum akan ada penilangan.

Dalam beleidnya, wajib uji emisi gas buang dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang dilaksanakan di Tempat Uji Emisi dan dilakukan oleh Teknisi Uji Emisi.

Adapun sasaran uji emisi ini meliputi mobil penumpang perseorangan dan sepeda motor. Kendaraan yang wajib uji emisi adalah mobil dan sepeda motor yang usia kendaraannya lebih dari tiga tahun.

Jika tidak lulus uji emisi, akan ada sanksinya. Pada Pasal 16 Pergub DKI Jakarta No. 66 Tahun 2020 tertulis, setiap pemilik Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan uji emisi dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan.

Mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman sanksinya adalah denda tilang sebesar Rp 250.000 untuk sepeda motor dan Rp 500.000 untuk kendaraan roda empat.

Kompas.com/Wasti Samaria Simangunsong Wawan, pengendara ojek online yang terkena tilang uji emisi di lokasi razia Jakarta Pusat, Jumat (1/9/2023).

"Kami sedang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah untuk perpanjangan STNK ke depannya harus uji emisi," kata Asep dilansir dalam keterangannya, Jumat (2/8/2024).

Selain tilang dan perpanjang STNK, ada juga disinsentif bagi pemilik kendaraan yang belum lulus uji emisi, yaitu dikenakan disinsentif berupa pembayaran parkir tertinggi.

Saat ini sudah ada 38 lokasi parkir yang menerapkan disinsentif tarif parkir. Bayar parkir jadi lebih mahal untuk kendaraan yang belum diuji emisi atau tidak lulus uji emisi.

“Nanti di beberapa Samsat, akan kami siapkan mobil kami, mobil uji emisi untuk memantau kendaraan-kendaraan mana saja yang tidak lolos uji emisi,” tutup Asep.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan tilang uji emisi untuk kendaraan bermotor direncanakan mulai berlaku pada tahun ini. Penindakannya akan melalui tilang elektronik alias electronic traffic law enforcement (ETLE).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto menyampaikan tilang ini sesuai dengan aturan setiap kendaraan yang berusia lebih dari tiga tahun harus memenuhi syarat emisi dan lulus pengujian.

Hasil uji emisi itu kemudian dipakai jadi dasar pengenaan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Satlantas Polresta Surakarta Ilustrasi tilang elektronik. Cara bayar tilang elektronik. Cara bayar tilang elektronik via BRImo.

“Kami juga saat ini bekerja sama dengan kepolisian, yakni nanti untuk tilang uji emisi itu, tidak lagi merupakan tilang yang langsung tetapi menggunakan ETLE. Itu sedang kami koordinasikan dengan Polda Metro Jaya," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

"Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana,” lanjut Asep.

Hanya saja pada kesempatan tersebut, pihak Polri belum menjelaskan secara rinci bagaimana ETLE bisa menangkap kendaraan yang emisinya tidak sesuai aturan.

Adapun bukti pembayaran PKB adalah dasar pengesahan STNK yang dilakukan setiap tahun saat perpanjangan. STNK yang tidak sah, berarti belum membayar PKB tidak lulus uji emisi, menjadi landasan penilangan bisa dilakukan kepolisian.

Sebelumnya, DLH DKI Jakarta juga berencana menerapkan hasil uji emisi menjadi syarat perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor di Jakarta.

Antara via ABC Australia Mulai 1 September nanti, Polda Metro Jaya dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mulai melakukan razia uji emisi kendaraan di 15 titik. Tapi sebelum tanggal tersebut belum akan ada penilangan.

"Kami sedang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah untuk perpanjangan STNK ke depannya harus uji emisi," kata Asep saat dihubungi.

Ia juga mengatakan uji emisi kendaraan menjadi salah satu upaya mengurangi polusi udara di Jakarta.

Adapun payung regulasi terkait hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi tersebut sudah berlaku sejak Februari 2023 namun belum diterapkan hingga kini.

“Nanti di beberapa Samsat, akan kami siapkan mobil kami, mobil uji emisi untuk memantau kendaraan-kendaraan mana saja yang tidak lolos uji emisi,” kata Asep.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta akan mensyaratkan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) kendaraan harus lolos uji emisi terlebih dulu. Dengan begitu, sambung dia, kendaraan yang tidak lolos uji emisi maka STNK-nya tidak bisa diperpanjang.

"Kami sedang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah untuk perpanjangan STNK ke depannya harus uji emisi," kata Kepala Dinas LH Asep Kuswanto di ruang rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Oleh karena itu, lanjutnya, DLH akan menyiapkan mobil uji emisi di beberapa lokasi sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat).

"Nanti di beberapa Samsat, akan kami siapkan mobil kami, mobil uji emisi untuk memantau kendaraan-kendaraan mana saja yang tidak lolos uji emisi," ujar Asep.

Asep mengatakan uji emisi kendaraan menjadi salah satu upaya mengurangi polusi udara di Jakarta.

Dinas LH DKI Jakarta telah melakukan uji emisi sebanyak lebih dari 100 kali sejak 2022 dan uji ini akan terus dilakukan ke depannya. Dinas LH DKI pada 2022 melakukan uji emisi sebanyak 24 kali, lalu pada 2023 sebanyak 44 kali, dan tahun ini 44 kali.

Kemudian, terkait uji emisi, Dinas LH sedang bekerja sama dengan polisi untuk menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi.

"Kami juga saat ini bekerja sama dengan kepolisian, yakni nanti untuk tilang uji emisi itu, tidak lagi merupakan tilang yang langsung tetapi menggunakan ETLE. Itu sedang kami koordinasikan dengan Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana," ujar Asep.

Upaya lain yang juga dilakukan khusus Dinas LH DKI yakni bekerja sama dengan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan guna menerapkan sanksi tarif parkir pajak tertinggi pada kendaraan yang tidak lolos uji emisi di beberapa lahan parkir milik pemerintah.

Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkoordinasi dengan Dinas LH di wilayah sekitar yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk melakukan upaya strategis pengendalian pencemaran udara termasuk uji emisi bersama antar pemda se-Jabodetabek.

"Kendaraan yang masuk ke Jakarta tidak hanya dari warga Jakarta tetapi juga warga Bodetabek," ujar Asep.

Pernyataan Asep ini guna menanggapi pendapat anggota Komisi D DPRD DKI Shinta Yosefina yang menyebut kualitas udara Jakarta terus menerus berada pada kategori tak sehat.

"Mengapa Jakarta sampai hari ini masih konsisten menjadi juara dunia? Jakarta ini polusi udaranya peringkat kelima (di dunia). Dari data IQAir 2023 indeks kualitas udara Jakarta itu berada 140-200 dengan peringatan warna merah, yang memiliki arti tidak sehat," kata dia.