Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam Israel atas keputusannya untuk menyatakan Sekretaris Jenderal organisasi tersebut, Antonio Guterres, sebagai persona non grata dan melarangnya masuk ke wilayah pendudukan Israel.

Mengutip Bloomberg pada Jumat (4/10/2024), Dewan Keamanan PBB dalam pernyataan bersamanya mengatakan setiap tindakan untuk mendelegitimasi pekerjaan Guterres sebagai hal yang kontraproduktif.

"Setiap keputusan untuk tidak berhubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB atau PBB adalah kontraproduktif, terutama dalam konteks meningkatnya ketegangan di Timur Tengah," kata dewan beranggotakan 15 orang itu dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan Kamis (3/10/2024) waktu setempat.

Para negara anggota dewan keamanan juga mendesak negara-negara untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang melemahkan upayanya.

Adapun, Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz memasukkan nama Antonio Guterres ke dalam daftar hitam pada Rabu (2/10/2024) atas kecamannya atas serangan rudal Iran pada awal pekan ini, yang menurut para pejabat Israel tidak cukup efektif. Berdasarkan penetapan tersebut, Guterres juga dilarang memasuki Gaza dan Tepi Barat.

Keputusan pada hari Rabu tersebut menandai babak terbaru dari serangkaian perselisihan antara Israel dan PBB. Para pejabat Israel berpendapat bahwa ribuan pekerja PBB memiliki hubungan dengan Hamas, organisasi militan yang menyerang Israel, dan Jihad Islam Palestina. PBB mengatakan Israel tidak menyertakan bukti atas tuduhan itu.

Adapun, Israel juga telah berhenti mengeluarkan visa kepada pejabat PBB yang mencoba mengunjungi Gaza.

Meskipun negara-negara termasuk Perancis dan Inggris dengan cepat memberikan pembelaan terhadap Guterres, pernyataan Dewan Keamanan PBB tersebut adalah pertama kalinya AS—sekutu utama Israel—menyatakan dukungannya kepada pimpinan PBB tersebut.

Sementara itu, mengutip Reuters, Guterres pada Selasa (1/10/2024) lalu mengeluarkan pernyataan singkat setelah serangan rudal tersebut. Dia mengutuk meluasnya konflik Timur Tengah, dengan eskalasi demi eskalasi.

Pernyataan tersebut direspons oleh Katz yang mengatakan kegagalan Guterres untuk menyerukan Iran menjadikannya persona non grata di Israel.

"Siapa pun yang tidak bisa secara tegas mengutuk serangan keji Iran terhadap Israel, seperti yang dilakukan hampir semua negara di dunia, tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel," kata Katz.

"Israel akan terus membela warganya dan menjunjung tinggi martabat nasionalnya, dengan atau tanpa Antonio Guterres," lanjut Katz

Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan, langkah-langkah seperti yang dilakukan Israel tidak produktif untuk meningkatkan posisinya di dunia.

"PBB melakukan pekerjaan yang sangat penting di Gaza. Ia melakukan pekerjaan yang sangat penting di kawasan ini. Dan PBB, ketika melakukan yang terbaik, dapat memainkan peran penting bagi keamanan dan stabilitas," tambah Miller.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - DEN HAAG . Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) resmi mengeluarkan opini kepada Majelis Umum PBB mengenai dampak hukum dari pendudukan Israel atas tanah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur.

Mahkamah Internasional (ICJ) dalam pernyataan tertulis hari ini Jumat (19/7) mengeluarkan opini nasihat mengenai dampak hukum dari kebijakan dan praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Opini ini diberikan sebagai tanggapan atas permintaan Majelis Umum PBB, yang diajukan pada 30 Desember 2022 melalui Resolusi A/RES/77/247.

Dalam resolusi tersebut, Majelis Umum meminta ICJ untuk memberikan opini penasehat mengenai dua pertanyaan utama:

Pertama; Apa konsekuensi hukum dari pelanggaran berkelanjutan oleh Israel terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, dari pendudukan yang berkepanjangan, pemukiman, dan aneksasi wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk upaya untuk mengubah komposisi demografis, karakter, dan status Kota Suci Yerusalem, serta adopsi undang-undang dan tindakan diskriminatif terkait?

PRESS RELEASE: the #ICJ delivered its Advisory Opinion in respect of the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem https://t.co/CVnr5gqKDRpic.twitter.com/8Q9EVWHVX7 — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 19, 2024

Kedua; Bagaimana kebijakan dan praktik Israel mempengaruhi status hukum pendudukan, dan apa konsekuensi hukum yang timbul bagi semua negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dari status tersebut?

Dalam opini dan nasihatnya kepada Majelis Umum PBB, Mahkamah Internasional menyimpulkan bahwa:

• Kehadiran terus-menerus Israel di Wilayah Pendudukan Palestina adalah ilegal.
• Israel wajib mengakhiri kehadiran ilegalnya di Wilayah Pendudukan Palestina secepat mungkin.
• Israel harus segera menghentikan semua aktivitas pemukiman baru dan mengevakuasi semua pemukim dari Wilayah Pendudukan Palestina.
• Israel harus melakukan reparasi atas kerusakan yang disebabkan kepada semua orang, baik individu maupun badan hukum, di Wilayah Pendudukan Palestina.
• Semua negara wajib tidak mengakui keabsahan situasi yang timbul dari kehadiran ilegal Israel di Wilayah Pendudukan Palestina dan tidak memberikan bantuan untuk mempertahankan situasi tersebut.
• Organisasi internasional, termasuk PBB, juga wajib tidak mengakui keabsahan situasi yang timbul dari kehadiran ilegal Israel di Wilayah Pendudukan Palestina.
• PBB, terutama Majelis Umum yang meminta opini ini, serta Dewan Keamanan PBB, harus mempertimbangkan tindakan lebih lanjut yang diperlukan untuk mengakhiri kehadiran ilegal Israel di Wilayah Pendudukan Palestina secepat mungkin.

BREAKING NEWS! Mahkamah Internasional Perintahkan Israel Stop Serangan di Rafah

Pertimbangan Mahkamah

Mahkamah memutuskan bahwa pihaknya memiliki yurisdiksi untuk memberikan opini yang diminta Majelis Umum PBB ini dan tidak ada alasan kuat untuk menolak memberikan opini tersebut.

Mahkamah juga meninjau konteks umum kasus ini dan menjawab dua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Umum.

Dalam analisisnya, Mahkamah menyatakan bahwa kebijakan dan praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk pemukiman dan aneksasi, melanggar hukum internasional.

Mahkamah juga menegaskan bahwa perlakuan diskriminatif Israel terhadap rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan dengan kriteria yang masuk akal atau tujuan publik yang sah, dan oleh karena itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar.

Opini penasihat Mahkamah ini menekankan pentingnya menghormati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mengakhiri kebijakan dan praktik ilegal yang telah berlangsung lama oleh Israel di wilayah tersebut.

KOMPAS.com - Laporan baru Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut populasi dunia akan mencapai puncak pada pertengahan 2080an dan juga mengalami penurunan.

Berdasarkan laporan berjudul World Population Prospects 2024, populasi dunia saat ini berjumlah 8,2 miliar jiwa.

Jumlah tersebut akan meningkat hingga mencapai jumlah maksimum dalam 60 tahun ke depan yaitu 10,3 miliar orang kemudian turun menjadi 10,2 miliar pada akhir abad ini.

Lantas kenapa penyusutan populasi dunia ini terjadi?

Seperti dikutip dari Science Alert, Senin (15/7/2024) penurunan populasi yang tidak terduga ini berasal dari beberapa faktor termasuk rendahnya tingkat kesuburan di beberapa negara terbesar di dunia, khususnya Tiongkok.

Sementara melansir IFL Science, penurunan angka kelahiran sangat menonjol di beberapa negara terbesar di dunia. Dulunya dikenal dengan populasinya yang membludak, populasi Tiongkok baru-baru ini mengalami penurunan untuk pertama kalinya sejak tahun 1960an.

Tren ini juga terlihat di banyak belahan dunia lainnya, termasuk Jepang, Thailand, Italia, Spanyol, Portugal, dan Korea Selatan.

“Lanskap demografis telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di beberapa negara, angka kelahiran kini bahkan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, dan kita juga melihat penurunan yang sedikit lebih cepat di beberapa wilayah dengan kesuburan tinggi,” kata Li Junhua, Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial.

Di sisi lain angka penurunan yang terjadi lebih awal dari perkiraan ini menjadi harapan ketika dunia sedang berjuang melawan pemanasan global.

Di mana makin sedikit manusia yang mengonsumsi maka makin sedikit tekanan terhadap lingkungan.

“Namun, pertumbuhan populasi yang lebih lambat tidak akan menghilangkan kebutuhan untuk mengurangi dampak rata-rata yang disebabkan oleh aktivitas setiap orang,” tulis laporan tersebut.

Penelitian yang sama sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2020, studi itu memperkirakan populasi global menyebut akan tumbuh dalam beberapa dekade mendatang dan mencapai puncaknya pada tahun tahun 2064 dengan jumlah sekitar 9,7 miliar orang sebelum turun menjadi 8,8 miliar pada tahun 2100.

Jika memang penyusutan populasi ini benar-benar terjadi, penurunan tersebut akan menjadi berkurangnya populasi manusia global yang pertama kali sejak wabah Black Death pada abad ke-14 yang membawa perubahan besar pada cara manusia menjalani hidup dan mengatur dunia.