VIENTIANE, investor.id - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyuarakan pentingnya pemenuhan hak bangsa Palestina dalam pidatonya pada 14th ASEAN–United Nations Summit yang digelar di National Convention Centre (NCC), Kaysone Phomvihane Avenue, Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos, Jumat (11/10/2024),

Ma'ruf Amin mengatakan bahwa hak-hak bangsa Palestina tidak dapat terpenuhi selama tujuh dekade ini. Semakin hari, kondisinya pun semakin buruk. 

Wapres menegaskan eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi tantangan serius terhadap multilateralisme dan penegakan hukum internasional.

“Apa yang terjadi di Gaza, Tepi Barat, Ukraina, dan Lebanon merupakan contoh tantangan terhadap multilateralisme dan penerapan hukum internasional secara konsisten,” ungkap Wapres Ma'ruf Amin dikutip Beritasatu dari keterangan resminya, Jumat (11/10/2024).

Maka dari itu, Wapres menyambut baik Resolusi Majelis Umum PBB ES 10/24. Ia berharap untuk penerapannya terus dipantau.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan solusi dua negara harus tetap dikedepankan dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Wapres juga mendorong penguatan kemitraan antara ASEAN dan PBB. 

"Kemitraan ASEAN-PBB harus digunakan untuk mendukung upaya mempertebal saling percaya dan solidaritas global, sebagaimana disebutkan dalam Pakta untuk Masa Depan," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyampaikan apresiasi atas penunjukkan Menteri Luar Negeri RI sebagai utusan khusus Sekjen PBB.

“Saya mengapresiasi kepercayaan Sekjen PBB kepada Menlu Retno Marsudi sebagai Utusan Khusus Urusan Air,” pungkas Wapres Ma'ruf Amin.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

New York: Seruan gencatan senjata di Timur Tengah menutup Debat Umum sesi ke-79 Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin kemarin. Presiden Majelis Umum PBB Philemon Yang menyerukan Israel, kelompok pejuang Palestina Hamas, dan Hizbullah asal Lebanon untuk segera menyepakati gencatan senjata.

Dalam pernyataan penutupnya, Yang mengatakan dunia telah menyaksikan eskalasi kekerasan yang sangat dramatis antara Israel dan Hizbullah di Lebanon dalam beberapa hari terakhir, seraya memperingatkan bahwa eskalasi berisiko menyebabkan perang di seluruh wilayah Timur Tengah.

"Saat kita berbicara, perdamaian di Timur Tengah tergantung pada dana yang terbatas! Ada ketegangan dan ketidakpastian yang meluas di wilayah tersebut," sebut Yang.
"Dunia tidak boleh membiarkan perang habis-habisan terjadi di wilayah yang tidak stabil ini," tegasnya, mengutip dari Xinhua, Selasa, 1 Oktober 2024.

Yang meminta semua pihak yang memiliki pengaruh untuk menuntut gencatan senjata dan dialog segera, dan mendesak semua negara yang memasok senjata ke Timteng untuk menghentikan tindakan tersebut dan "memberi kesempatan bagi perdamaian."

Menekankan bahwa negosiasi dan solusi diplomatik harus didahulukan daripada kekerasan brutal, Yang mengatakan Piagam PBB menginstruksikan agar negara-negara anggota menyelesaikan perselisihan secara damai, agar tidak membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Kejahatan Perang Israel

Selama hari terakhir Sidang Majelis Umum PBB, banyak pembicara mengecam tindakan militer Israel di Gaza dan Lebanon, dan menyerukan penghentian permusuhan segera.

Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Suriah Bassam al-Sabbagh mengutuk agresi Israel terhadap rakyat Palestina, menekankan "perlunya meminta pertanggungjawaban Israel atas kejahatan perang yang dilakukannya."

Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, Menlu Nikaragua, memperingatkan bahwa dunia tidak sedang dalam perjalanan menuju perdamaian.

"Kami mengecam dan mengutuk genosida yang telah dilakukan, sedang dilakukan, dan terus dilakukan oleh pemerintah Israel dan sekutu 'Dunia Pertama'-nya" terhadap rakyat Palestina dan rakyat Lebanon,” sebut Whitaker.

Sebanyak 193 pemimpin menyampaikan pidato selama Debat Umum yang dimulai pada 24 September, termasuk 71 kepala negara, 42 kepala pemerintahan, 6 wakil presiden dan putra mahkota, dan 8 wakil perdana menteri.

Baca juga: Pasukan Darat Israel Beroperasi di Lebanon, Targetkan Infrastruktur Hizbullah


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Ankara: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendesak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan sesuai dengan resolusi yang disahkan di tahun 1950. Rekomendasi itu dapat disampaikan jika Dewan Keamanan PBB terbukti gagal menghentikan serangan Israel di Jalur Gaza dan Lebanon.

Salah satu anggota NATO, Turki telah mengecam serangan Israel yang menghancurkan di Gaza terhadap kelompok Palestina Hamas, dan mengutuk serangan terbarunya di Lebanon yang menargetkan Hizbullah.

Mengutip dari India Today, Selasa, 1 Oktober 2024, Turki telah menghentikan semua perdagangan dengan Israel dan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan kasus genosida terhadap Israel di Pengadilan Dunia, yang ditolak Israel.
"Majelis Umum PBB harus segera menerapkan kewenangan untuk merekomendasikan penggunaan kekuatan, seperti yang dilakukannya dengan resolusi Bersatu untuk Perdamaian di tahun 1950, jika Dewan Keamanan tidak dapat menunjukkan kemauan yang diperlukan," kata Erdogan setelah pertemuan kabinet di Ankara.

Resolusi tersebut menyatakan bahwa Majelis Umum PBB dapat turun tangan jika ada ketidaksepakatan di antara lima negara pemegang hak veto tetap di Dewan Keamanan - Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat - yang menyebabkan mereka gagal menjaga perdamaian internasional.

Dewan Keamanan adalah satu-satunya badan PBB yang biasanya dapat membuat keputusan mengikat secara hukum, seperti mengizinkan penggunaan kekuatan dan menjatuhkan sanksi.

Erdogan juga mengatakan bahwa ia sedih melihat negara-negara Muslim gagal mengambil sikap yang lebih aktif terhadap Israel, mendesak mereka untuk mengambil tindakan ekonomi, diplomatik, dan politik terhadap Israel untuk menekannya agar menerima gencatan senjata.

"Demi perdamaian semua orang di kawasan kami, dari Muslim hingga Yahudi hingga Kristen, kami menyerukan kepada masyarakat internasional dan dunia Muslim untuk bergerak," tutur Erdogan, seraya menambahkan bahwa serangan Israel juga akan menargetkan negara-negara Muslim jika tidak segera dihentikan.

Baca juga: Pasukan Darat Israel Beroperasi di Lebanon, Targetkan Infrastruktur Hizbullah


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengucapkan salam perpisahan dalam Sidang Umum Ke-79 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, Sabtu (28/9/2024).

Dia menyebut, dalam sidang Ke-79 itu adalah kesempatan terakhirnya berpidato sebagai Menteri Luar NEgeri Indonesia.

"Ini adalah kesempatan terakhir saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia untuk mewakili negara saya berbicara di hadapan Majelis Umum PBB. Satu dekade penuh tantangan, tetapi di saat yang sama, satu dekade penuh kontribusi Indonesia dalam mengatasi berbagai masalah global. Salah satunya adalah Palestina," ujar Retno.

Dalam sidang itu, Retno juga menegaskan Indonesia tidak bisa bersantai melihat ketidakadilan yang terjadi terhadap rakyat Palestina.

Indonesia, kata Retno, selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk memperjuangkan hak yang merdeka.

"Saat saya berbicara sekarang, lebih dari 41.000 orang di Gaza telah terbunuh, situasi di Tepi Barat, Lebanon, semakin memburuk," tuturnya.

Sebab itu, Retno menyinggung mayoritas anggota PBB yang mendukung solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

Menurut Retno, pengakuan negara Palestina adalah hal yang paling baik dan membuat kedua negara antar Israel dan Palestina setara di panggung dunia.

"Oleh karena itu, saya mendesak negara-negara yang belum mengakui negara Palestina untuk melakukannya sekarang, jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak," ucap Retno.

Dia mengatakan, pengakuan terhadap Palestina adalah investasi masa depan untuk perdamaian dunia dan keadilan yang lebih manusiawi.

Sebab itu, Indonesia mendesak agar anggota tetap Dewan Keamanan PBB bertindak konkret menghentikan invasi Israel dan pelanggaran hukum internasional yang terus dilanggar negara zionis tersebut.

"Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman. Tidak bertindak berarti terlibat," tandasnya.

New York: Indonesia secara konsisten terus mendukung aksi solidaritas global untuk Palestina, termasuk dalam rangkaian kegiatan di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Sepanjang pekan ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa dukungan terhadap Palestina mewarnai diskusi di markas besar PBB.

“Indonesia sangat aktif karena Indonesia, antara lain, masuk di dalam Contact Group OKI yang terdiri dari Menlu Arab Saudi, Turki, Mesir, Jordan, Palestina, Indonesia, Bahrain, dan Qatar,” kata Menlu Retno dalam pembaruan pers dari New York, Sabtu, 28 September 2024.

Ia mengatakan, selama sepekan isu yang selalu muncul di dalam pertemuan Palestina antara lain, menghentikan kekejaman Israel, gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, perlindungan pekerja kemanusiaan, juga mewujudkan Solusi Dua Negara (Two-State-Solution), serta pengakuan negara Palestina.
“Jadi sekali lagi, dorongan untuk pengakuan terhadap Palestina betul-betul kita dorong selama satu minggu ini. Tidak saja teman-teman atau negara-negara OKI, tapi kita juga meminta negara like-minded countries, seperti negara Uni Eropa untuk mengakui Palestina,” seru Menlu Retno.

“Dan upaya ini terus kita perkuat, karena kita melihat bahwa selama berlangsungnya SMU PBB, kenapa kita terus mendorong lebih keras isu Palestina, karena di saat yang sama, kita juga melihat bahwa tensi dan konflik meluas di kawasan, dan Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon,” lanjut dia.

Hentikan Israel!

Menlu Retno mengatakan, saat ini Lebanon telah dijadikan Gaza baru bagi Israel.

“Dan kita tidak boleh menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang normal. Kita harus cegah, kita harus stop, dan sekali lagi sekarang banyak sekali delegasi dan termasuk saya yang menyampaikan, bola berada di Dewan Keamanan PBB (DK PBB), terutama para pemegang veto, bagaimana kekejaman ini dapat segera dihentikan,” tegasnya.

Dalam pidatonya di SMU PBB, Menlu Retno mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan konkret dan segera menghentikan Israel yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dalam perangnya di wilayah Palestina.

“Mandat Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, bukan memelihara dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi, mendukung pelaku kekejaman,” ucap Menlu Retno dalam pidato yang ditayangkan di webtv.un.

“Tidak mengambil tindakan dapat diartikan sebagai keterlibatan,” pungkasnya.

Baca juga: Singgung Bandung Spirit, Menlu RI: Jangan Kubur Piagam PBB di Bawah Standar Ganda


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara tentang kepemimpinan global dan sekali lagi menyinggung Semangat Bandung atau Bandung Spirit dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 28 September 2024.

Menlu Retno menegaskan bahwa Bandung Spirit -- merujuk pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1995 -- membawa semangat kesetaraan, kerja sama, dan solidaritas.

“Itu adalah semangat yang kita butuhkan, jika kita ingin memiliki kepemimpinan global di mana nilai-nilai moral menjadi kompas urusan kita,” tutur Menlu Retno, dalam pidato yang disiarkan di Webtv.un.
“Jangan mengubur prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional di bawah reruntuhan standar ganda, defisit kepercayaan dan zero-sum game,” tegasnya.

Menurut Menlu Retno, kepemimpinan global tidak akan pernah bisa dicapai melalui dominasi kekuatan dan rasa takut.

Kepemimpinan global disebut Menlu Retno harus dibawa ke dalam konteks membimbing tindakan kolektif dengan mendengarkan, memberdayakan kolaborasi, dan menanamkan harapan. “Inilah yang saya katakan kepemimpinan tanpa hegemoni,” ujarnya.

Untuk mencapai visi kepemimpinan global seperti itu, Menlu Retno memaparkan tiga prioritas kunci.

Pertama, memajukan perdamaian melalui kepemimpinan inklusif. Sistem multilateral harus direformasi. Dewan Keamanan PBB harus menjadi ruang inklusif untuk perdamaian, tempat berbagai suara dapat didengar dan keputusan tepat waktu dapat diambil demi kebaikan bersama.

Kedua, lanjut Menlu Retno, memastikan masa depan yang tangguh untuk kesejahteraan bersama. “Indonesia percaya pada masa depan di mana semua bangsa berkembang, tidak peduli seberapa besar atau kecil,” tegasnya.

“Ketiga, membangun jembatan untuk mendorong kolaborasi global,” lanjut Menlu Retno.

Baca juga: Menlu Retno: Mandat DK PBB Jaga Perdamaian, Bukan Dukung Pelaku Kekejaman


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan akan selalu menjadi inti dari politik luar negeri Indonesia. Ini yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Atas dasar itu pula, Menlu Retno mengatakan Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2029-2030.

Menurut Menlu, Indonesia memahami bahwa kepemimpinan global bukanlah sesuatu yang diwariskan atau jatuh dari langit. Kepemimpinan global harus diraih melalui usaha bersama.
“Yakinlah bahwa komitmen Indonesia terhadap perdamaian bersama, kesejahteraan bersama, dan keamanan bersama akan terus berlanjut di pemerintahan Indonesia berikutnya,” ujar Menlu Retno, dikutip dari YouTube United Nations, Sabtu 28 September 2024.

“Dengan semangat inilah saya dengan bangga mengumumkan pencalonan Indonesia untuk kursi tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2029-2030,” imbuh Menlu Retno.

“Pencalonan ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan global,” tegas Menlu.

Sindir Netanyahu

Pada pembukaan pidato, Menlu Retno sebelumnya menyindir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin perang terus berlanjut di Timur Tengah baik itu di Palestina dan Lebanon.

“Kita harus menghentikannya. Kita harus menekan Israel untuk kembali ke solusi politik untuk solusi dua negara,” tegas Menlu Retno.

Mayoritas anggota PBB sangat mendukung solusi dua negara dan menurut Menlu saat inilah yang tepat untuk mewujudkannya.

Mengakui Negara Palestina adalah hal paling sedikit yang dapat dilakukan saat ini, untuk memberi Palestina kedudukan yang setara di panggung dunia dan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka.

Selain itu, Indonesia juga mendesak Anggota Tetap Dewan Keamanan untuk bertindak nyata, untuk segera menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan dan untuk mengakhiri impunitas Israel.

Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman.

“Tidak bertindak berarti terlibat,” pungkas Menlu Retno.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Kursi delegasi Israel terlihat kosong saat Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 28 September 2024.

Dalam video siaran langsung di UN TV, terlihat kursi Israel kosong tanpa ada satu delegasi pun. Padahal, seharusnya wajib ada paling tidak satu delegasi hadir dalam setiap rapat terbuka di PBB.

Satu hari sebelumnya, delegasi Indonesia dan sejumlah negara lain memilih meninggalkan ruangan (walk out) saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berpidato.
“Indonesia tidak bisa duduk diam dan bersantai melihat ketidakadilan yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina. Indonesia selalu dan akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk mendapatkan hak mereka untuk memiliki negara Palestina yang merdeka,” tegas Menlu Retno begitu membuka pidatonya pada Sabtu, 28 September 2024 di New York.

Menlu Retno mengungkapkan lebih dari 41 ribu orang di Jalur Gaza telah terbunuh, situasi di Tepi Barat Lebanon memburuk.

Ia menyindir Dewan Keamanan PBB yang lama dalam menghentikan perang di Gaza. Menurutnya, apa yang dilakukan Dewan Keamanan PBB sudah terlambat karena perang meletus dan menewaskan ribuan orang.

Menyindir Netanyahu

Menlu Retno juga menyindir Netanyahu. “PM Netanyahu kemarin menyebutkan dan saya kutip: Bahwa “Israel mencari perdamaian…” Bahwa “Israel mendambakan perdamaian…” Benarkah? Bagaimana kita bisa mempercayai pernyataan itu?” tanyanya.

Ia menuturkan, saat Netanyahu bicara, Israel melakukan serangan udara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Beirut.

“PM Netanyahu ingin perang terus berlanjut. Kita harus menghentikannya,” ucapnya.

Menlu Retno menegaskan, dunia harus menekan Israel untuk kembali ke solusi politik untuk solusi dua negara. Hal ini mendapat tepuk tangan dari para delegasi yang ada di ruangan.

Pasalnya, mayoritas anggota PBB sangat mendukung solusi dua negara.

“Inilah saat yang tepat untuk mewujudkannya. Mengakui Negara Palestina adalah hal yang paling tidak dapat kita lakukan saat ini, untuk memberi Palestina kedudukan yang sama di panggung dunia dan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka,” tegas Retno.

“Oleh karena itu, saya mendesak negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk melakukannya sekarang,” serunya.

Menuru Menlu Retno, pengakuan Palestina saat ini adalah investasi yang akan menghasilkan dunia yang lebih damai, adil dan manusiawi di masa mendatang.

Baca juga: Menlu Retno Sindir Netanyahu Ingin Perang Terus Berlanjut


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Kritik keras dilayangkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada para Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang dinilai kurang berbuat banyak dalam menghentikan kekejaman Israel di wilayah Palestina.

Menlu Retno mendesak DK PBB untuk segera mengambil tindakan konkret dan menghentikan Israel yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional.

Desakan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam sesi General Debate di Sidang Majelis Umum ke-79 PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 28 September 2024.
“Mandat Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, bukan memelihara dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi, mendukung pelaku kekejaman,” ucap Menlu Retno dalam pidato yang ditayangkan di webtv.un.

“Tidak mengambil tindakan dapat diartikan sebagai keterlibatan,” sambungnya.

Solusi Dua Negara

Menlu Retno juga mengatakan bahwa mayoritas anggota PBB sangat mendukung Solusi Dua Negara untuk mengakhiri perang berkepanjangan antara Israel dan Palestina.

Mengakui kedaulatan Palestina disebut Menlu Retno sebagai hal yang harus dilakukan saat ini, “untuk memberi Palestina kedudukan yang sama di panggung dunia dan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka.”

“Oleh karena itu, saya mendesak negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk melakukannya sekarang,” tegas Menlu Retno, mengulangi seruannya yang disampaikan di beberapa kesempatan.

“Jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak,” lanjutnya.

“Pengakuan Palestina saat ini adalah investasi yang akan menghasilkan dunia yang lebih damai, adil dan manusiawi di masa mendatang,” pungkas Menlu Retno.

Baca juga: OKI Didorong Tingkatkan Jumlah Negara yang Mengakui Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB). Dalam pembukaannya Menlu Retno langsung sindir Perdana Menteri IsraelBenjamin Netanyahu yang tidak menginginkan perdamaian dari Timur Tengah.

“Ini adalah kesempatan terakhir saya sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia untuk mewakili negara saya berbicara di hadapan Majelis Umum PBB,” ujar Menlu Retno, dikutip dari YouTube United Nations, Sabtu 28 September 2024.

“Satu dekade penuh tantangan, tetapi di saat yang sama, satu dekade penuh kontribusi Indonesia dalam menangani berbagai isu global. Salah satunya adalah Palestina,” kata Menlu Retno.
Dengan tegas Menlu Retno mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa, duduk diam dan bersantai melihat ketidakadilan yang terus dilakukan terhadap rakyat Palestina. Indonesia selalu dan akan selalu berdiri bersama rakyat Palestina untuk meraih hak mereka untuk memiliki negara Palestina yang merdeka.

“Saat saya berbicara sekarang, lebih dari 41 ribu orang di Gaza telah terbunuh, situasi di Tepi Barat, Lebanon, semakin memburuk. Apakah itu tidak cukup?,” tanya Menlu Retno.

“Apakah Dewan Keamanan hanya akan mengambil tindakan untuk menghentikan kekejaman Israel?” imbuhnya.

“Ketika semua warga Palestina mengungsi atau ketika seratus ribu warga Palestina terbunuh. Atau ketika konflik bersenjata regional meletus?

“Itu sudah terlambat!” tegas Menlu.

“PM Netanyahu kemarin menyebutkan dan saya kutip: ‘Bahwa Israel mencari perdamaian…Benarkah?…Bagaimana kita bisa percaya pernyataan itu?,” sindir Menlu.

Menlu menambahkan, saat Netanyahu pidato di SUPBB, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Beirut.

Bagi Menlu, PM Netanyahu ingin perang terus berlanjut. “Kita harus menghentikannya…Saya ulangi, kita harus menghentikannya. Kita harus menekan Israel untuk kembali ke solusi politik untuk solusi dua negara,” tegas Menlu Retno.

Isu Palestina saat ini memang menjadi perhatian luas. Mayoritas anggota PBB sangat mendukung solusi dua negara. Bagi Indonesia, inilah saat yang tepat untuk mewujudkannya.

Mengakui Negara Palestina adalah hal yang paling tidak dapat dilakukan komunitas internasional sekarang, untuk memberi Palestina kedudukan yang sama di panggung dunia dan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka.

Oleh karena itu, Indonesia mendesak negara-negara yang belum mengakui Negara Palestina untuk melakukannya sekarang.

“Jika setiap dari kita melakukannya, pasti akan memberikan dampak. Pengakuan Palestina hari ini adalah investasi yang akan menghasilkan dunia yang lebih damai, adil, dan manusiawi di masa mendatang,” kata Menlu Retno.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggelar pertemuan bilateral dengan menlu baru Suriah Bassam Al-Sabbagh di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York, Amerika Serikat pada Jumat kemarin.

Dalam pertemuan di markas besar PBB itu, Menlu Retno mengucapkan selamat atas penunjukan Sabbagh sebagai menlu Suriah dan membahas sejumlah isu strategis dalam mempererat hubungan Indonesia-Suriah.

Dikutip dari keterangan pers Kemenlu RI yang diterima Medcom.id, Sabtu, 28 September 2024, Menlu Retno juga menyoroti pentingnya meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Suriah.
Meski Suriah telah menghadapi berbagai tantangan berat, termasuk sanksi yang diterapkan negara-negara Barat, Indonesia tetap berkomitmen mendukung upaya pemulihan ekonomi Suriah.

"Kami melihat potensi besar dalam sektor pekerjaan umum dan konstruksi, di mana perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia dapat berkontribusi," ucap Menlu Retno.

Selain itu, kedua menlu juga membahas upaya bersama untuk promosi Islam moderat dan peningkatan kontak antar masyarakat melalui program beasiswa serta pelatihan seni bela diri.

Menlu Retno juga mengapresiasi kerja sama pemerintah Suriah dalam proses repatriasi Foreign Terrorist Fighters (FTF) Indonesia, serta menekankan pentingnya perlindungan bagi warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Suriah.

Sebagai salah satu bukti dari komitmen mempererat kerja sama, kedua Menlu telah menandatangani perjanjian bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik serta dinas antara Indonesia dan Suriah.

Selain isu bilateral, kedua menlu juga saling bertukar pandang mengenai isu Palestina. Keduanya sepakat untuk terus memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman kemanusiaan di Palestina, seraya menekankan pentingnya hukum internasional untuk ditegakkan secara konsisten.

Baca juga: House of Indonesia Kenalkan Kuliner dan Produk Indonesia di Suriah


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas, pada debat Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 28 September 2024, tampak melunak membahas mengenai isu Papua Barat. Delegasi Indonesia yang berada di lokasi pun memberikan tanggapannya.

PM Tabimasmas pada pernyataannya menyoroti campur tangan asing di negara-negara Pasifik, seperti di Kaledonia Baru yang dilanda kerusuhan.

“Baru-baru ini, Penduduk Asli Kaledonia Baru tidak puas dengan cara pelaksanaan referendum ketiga untuk kemerdekaan politik dari Prancis,” ujar PM Tabimasmas, dikutip dari UN Web TV.
Akibatnya, terjadi kerusuhan yang mengakibatkan beberapa orang tewas dan terhentinya kegiatan ekonomi. Sangat penting untuk mengakui hak-hak Penduduk Asli atas tanah, lautan, dan budaya mereka.

“Saya mendorong Penduduk Asli Kaledonia Baru untuk bekerja sama dengan Prancis guna menangani masa depan politik mereka,” imbuh Tabimasmas.

Sementara itu, Kaledonia Baru harus tetap berada dalam daftar dekolonisasi.

“Senada dengan itu, kami menyerukan agar hak Masyarakat Adat di Papua Barat atas tanah adat dan budaya mereka dihormati, dan saya senang bahwa mereka bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan mereka dan memperoleh otonomi yang lebih besar bagi Papua Barat agar dapat berpartisipasi lebih besar dalam pengambilan keputusan,” sebut PM Tabimasmas.

Delegasi Indonesia yang diwakili pejabat Koordinator Politik Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York (PTRI New York), Mariska D. Dhanutiro menggunakan hak jawab untuk menanggapi pernyataan dari PM Vanuatu.

“Kami menghargai penegasan kembali penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia,” tegas Mariska.

Hak ini harus dijunjung tinggi untuk membina hubungan yang bersahabat dan konstruktif sesuai dengan prinsip-prinsip inti Piagam PBB.

Mariska menambahkan, Indonesia telah memperhatikan pernyataan yang disampaikan mengenai pembangunan di provinsi-provinsi Papua di Indonesia. Sebagai negara demokrasi yang dinamis dan kuat, Indonesia terus mendengarkan keinginan dan aspirasi rakyatnya yang menginginkan perdamaian, kesejahteraan, dan pembangunan.

Ada beberapa poin-poin penekanan yang disampaikan oleh Mariska dalam kesempatan tersebut. Poin-poin itu antara lain:

Pertama, tentang seruan untuk otonomi yang lebih besar. Sejak tahun 2001, undang-undang otonomi khusus memberikan kewenangan kepada orang Papua untuk secara langsung memilih wakil dan pemimpin mereka sendiri melalui proses yang demokratis.

Undang-undang ini memberikan dasar yang kuat dan jaminan bahwa hanya orang Papua yang dapat dipilih sebagai pemimpin di provinsi-provinsi Papua, pengaturan khusus yang hanya berlaku di provinsi Papua. Selain itu, pembentukan Majelis Rakyat Papua dan badan perwakilan lainnya yang diperuntukkan bagi orang Papua memastikan representasi politik dan budaya yang sejalan dengan adat dan identitas mereka.

Indonesia tetap berkomitmen untuk lebih meningkatkan partisipasi yang bermakna dari orang Papua dalam pengambilan keputusan.

Pada peringatan 20 tahun undang-undang otonomi khusus tahun 2021, jumlah kursi di parlemen daerah meningkat dari 25 pada tahun 2001 menjadi 60 kursi. Demikian pula, keanggotaan Majelis Rakyat Papua meningkat dari 93 menjadi 225 kursi pada tahun 2021.

“Peningkatan ini akan lebih menjamin partisipasi langsung dan aktif mereka dalam pemerintahan dan pembangunan, tidak hanya untuk Papua, tetapi untuk Indonesia secara keseluruhan,” kata Mariska.

Kedua, tentang seruan untuk kemajuan dalam pembangunan. Pemerintah Indonesia telah teguh dalam komitmennya untuk memastikan bahwa orang Papua mendapatkan manfaat dari kemajuan yang sama yang terlihat di seluruh nusantara. Semua provinsi di Papua termasuk dalam delapan provinsi teratas dengan alokasi anggaran tertinggi di Indonesia.

Sumber daya ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan proyek kesejahteraan sosial yang luas, termasuk jalan raya, bandara, pelabuhan laut, sekolah, dan rumah sakit. Pada saat yang sama, pembangunan manusia telah menjadi prioritas utama.

Mariska juga menjelaskan, selama dekade terakhir, indeks pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat telah meningkat dari 54,45 menjadi 61,39, dan indeks pembangunan manusia Papua Barat dari 59,60 menjadi 65, beralih dari status rendah ke sedang menurut standar UNDP.

Angka kemiskinan juga mengalami penurunan yang nyata dan harapan hidup meningkat secara signifikan.

“Akhirnya, saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia yang teguh terhadap pembangunan jangka panjang dan kemakmuran rakyatnya, termasuk rakyat di semua provinsi di Papua, dan memastikan bahwa aspirasi mereka untuk perdamaian dan kemajuan terwujud,” pungkas Mariska.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)