Bisnis.com, JAKARTA - Serangan siber yang menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya dinilai menjadi tanda bahwa pertahanan siber Indonesia masih rapuh, khususnya dalam menghadapi malware yang terus berkembang.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Keamanan Siber Indonesia (Hipkasi) Desi Albert Mamahit mengatakan serangan terhadap Pusat Data Nasional telah mengungkap kelemahan serius dalam sistem pertahanan siber Indonesia.

Dikethui pada Juni 2024, kelompok Brain Cipher meretas PDNS 2 Surabaya menggunakan varian ransomware Lockbit 3.0. Imbas dari serangan ini sejumlah ratusan layanan pemerintah lumpuh setelah pertahanan siber RI dibobol peretas.

“Kelemahan serius dalam sistem petahanan siber RI dapat mengancam stabilitas nasional,” kata Mamahit, dikutip Jumat (8/11/2024).

Sekadar informasi, ransomware adalah jenis malware yang jika terinstal dapat mengunci file yang terdapat di smartphone, gawai, laptop dan lain sebagainya. Saat serangan tersebut terjadi sekitar 282 layanan instansi pemerintah terdampak dengan perincian 239 instansi terdampak tidak memiliki backup sehingga pemulihan lama, dan sisanya 43 instansi pulih lebih cepat karena memiliki backup.

Mamahit mengatakan untuk mengantisipasi serangan tersebut kembali terulang pemerintah perlu meningkatkan kesadaran terhadap bahaya siber, mulai dari tingkat individu hingga nasional, adalah langkah pertama yang krusial.

“Pentingnya keamanan dalam penggunaan gadget dan internet, mulai dari smartphone hingga komputer. Di lingkungan kerja, seluruh staf hingga pimpinan juga harus memiliki pemahaman ini," ujar Mamahit.

Dia juga menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam memperkuat pertahanan siber nasional. Teknologi antivirus tradisional perlu dilengkapi dengan alat analisis malware canggih untuk mencapai deteksi ancaman yang optimal.

Integrasi antara berbagai perangkat lunak keamanan dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas Indonesia dalam menghadapi serangan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Wakil Ketua Komite Bilateral Hongaria dan Kroasia Kadin Indonesia Reza Maulana mengatakan pemerintah perlu memperhatikan sejumlah elemen siber, baik di level personal, organisasi atau bisnis, maupun di Tingkat negara.

Pemerintah juga dapat memperkuat kerja sama lintas negara melalui transfer pengetahuan dan memperkuat ekosistem keamanan siber Indonesia untuk menangkal serangan siber.

Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan guna mendukung delapan visi misi Presiden Prabowo Subianto yaitu Asta Cita, BSSN bakal meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi, telekomunikasi dari ancaman siber.

Salah satunya dengan menuntaskan naskah akademik serta draft dari RUU Keamanan dan Ketahanan siber dalam 100 hari pertama kerja pada periode Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam rangka mendukung visi tersebut, BSSN akan melaksanakan kegiatan penuntasan kajian akademik, naskah akademik dan draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber,” kata Hinsa dalam rapat kerja (Raker) dengan Komisi 1 DPR, Kamis (7/11/2024).

Hinsa menuturkan setelah naskah akademik dari draft RUU Keamanan dan Ketahanan siber tuntas, diharapkan draft RUU tersebut bisa masuk dalam Prolegnas prioritas

“Jika diterimanya usulan ini, kami sarankan kepada DPR untuk dapat dimasukkan (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) dalam program legislasi nasional prioritas,” ujarnya

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Buntut dari pemadaman teknologi secara global membuat Menteri Digital Malaysia meminta perusahaan teknologi global Microsoft dan CrowdStrike memberikan kompensasi. Minggu lalu, sejumlah perusahaan menderita kerugian selama pemadaman teknologi global.

Pembaruan pada salah pada perangkat lunak keamanan CrowdStrike membuat komputer yang didukung sistem operasi Microsoft Windows mogok pada Jumat (19/7), mengganggu layanan internet di seluruh dunia dan mempengaruhi berbagai industri.

"Lima lembaga pemerintah dan sembilan perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan, perbankan dan layanan kesehatan di Malaysia termasuk yag terkena dampak," kata Menteri Digital Malaysia Gobind Singh Deo, kemarin, seperti dikutip Reuters.

Gobind mengaku telah bertemu dengan perwakilan Microsoft dan CrowdStrike untuk meminta laporan lengkap soal insiden tersebut. Malaysia juga meminta perusahaan mengambil langkah-langkah untuk menghindari pemadaman berulang.

"Jika ada kerusakan atau kerugian, di mana ada pihak yang mengajukan klaim, saya telah meminta mereka mempertimbangkan klaim tersebut dan melihat sejauh mana mereka dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut," kata Gobind.

Dia menambahkan, pemerintah akan membantu jika memungkinkan. Malaysia mengaku belum mengetahui nilai kerugian yang timbul.

Tony Fernandes, Chief Executive maskapai budget AirAsia, mengatakan, maskapai penerbangan yang terkena dampak pemadaman TI berhak mendapatkan kompensasi atas kerugian. "Prinsipnya kalau kami berbuat salah, kami harus ganti rugi. Kami dan maskapai lain serta bisnis lain rugi banyak," kata dia.

Tony mengaku, saat ini pihaknya tengah menunggu itikad baik dari Microsoft dan CrowdStrike. Tidak hanya Malaysia, United Air, Delta Air dan maskapai dunia harus membatalkan sejumlah penerbangan karena pemadaman siber akhir pekan lalu.

Jakarta: Polri merekrut 45 calon perwira dari jalur sarjana atau SIPPS untuk memerangi kejahatan siber. Sebanyak 45 calon perwira ini terdiri atas 38 laki-laki dan 7 perempuan.

"Mereka direkrut dengan jalur SIPSS (Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana)," kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo, Jumat, 12 Juli 2024.

Dedi menjelaskan 45 calon perwira ini memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Mereka juga memiliki kemampuan di bidang Teknik Komputer, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Teknologi Informasi, Desain Komunikasi Visual, Agen/Teknologi/Siber/Ekonomi Intelejen, Rekayasa Kriptografi, Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi dan Keamanan Siber.
"Mereka akan menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian, Semarang. Jadi 45 calon perwira ini kami rekrut secara reguler dan proaktif," jelasnya.

Dedi menuturkan penguatan personel yang memiliki kemampuan di bidang teknologi dan informasi ini sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar Korps Bhayangkara mampu menghadapi tantangan ke depan, di mana kejahatan atau gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) tak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di dunia virtual.

"SSDM Polri, sesuai tugas dan fungsinya, dan tentunya sesuai arahan Bapak Kapolri, merekrut personel untuk memperkuat kemampuan memerangi kejahatan siber," tuturnya.

Seperti diketahui, dalam Rilis Akhir Tahun 2023, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kejahatan siber yang menonjol selama 2023. Kasus-kasus itu mulai dari pencurian kripto hingga penipuan bermodus APK-Link.

(ADN)