Bisnis.com,JAKARTA - Amerika Serikat mengambil sikap yang berlawanan terhadap usulan kebijakan pajak global bagi orang-orang superkaya yang diusulkan dalam pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20.

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen memandang penerapan pajak bagi orang kaya ini masih belum diperlukan. Pandangan ini juga membagi dua kubu yang berseberangan atas usulan pajak global tersebut.

"Kebijakan pajak sangat sulit untuk dikoordinasikan secara global dan kami tidak melihat adanya kebutuhan untuk menegosiasikan kesepakatan tersebut . Kami pikir semua negara harus memastikan bahwa sistem perpajakan mereka adil dan progresif," ujar Yellen dalam konferensi pers sebelum pertemuan, seperti dikutip Reuters, Jumat (26/7/2024).

Namun, Yellen tetap memuji ide perpajakan global tersebut dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan Brasil untuk menyebarkan gagasan seperti ini di G20.

Usulan pajak global terhadap orang-orang super kaya menjadi prioritas utama bagi Brasil, yang saat ini memegang kursi presidensi G20.Hingga saat ini, belum diketahui detail lebih lanjut soal perpajakan tersebut. Namun, diketahui bahwaBrasil sebelumnya mengusulkan untuk mengenakan pajak kepada orang-orang kaya raya di dunia sebesar 2% per tahun.

Pajak minimum 2% terhadap miliarder dikatakan akan menghasilkan pendapatan sebesar US$200-US$250 miliar per tahun.

Perkiraan tersebut disampaikan pada 25 Juni 2024, yang disiapkan oleh ekonom Prancis Gabriel Zucman, seorang profesor Ekonomi di Sekolah Ekonomi Paris dan Universitas California.

Menurut laporan tersebut,pendekatan perpajakan progresif pada awalnya akan memengaruhi sekitar 3.000 orang yang memiliki kekayaan lebih dari US$1 miliar, yang didistribusikan dalam bentuk aset, real estat, saham, kepemilikan perusahaan, dan lain-lain, yang belum membayar setidaknya 2% pajak penghasilan tahunan.

"Hanya individu dengan kekayaan bersih yang sangat tinggi dan pembayaran pajak yang sangat rendah yang akan terpengaruh," pungkas dokumen tersebut, seperti dikutip dari laman resmi G20 Brasil 2024.

Zucman berpendapat bahwa penelitian tersebut mengubah usulan Brasil soal pajak minimum bagi orang-orang super kaya menjadi “sesuatu yang layak secara teknis”.

Walau usulan terdengar utopis, ia berpendapat bahwa banyak negara dapat menerapkannya dan ada alasan untuk percaya bahwa usulan ini mampu tercapai seiring berjalannya waktu.

Adapun, Koordinator Umum Urusan Keuangan Internasional di Kementerian Keuangan Brasil, Felipe Antunes mengungkapkan bahwa beberapa negara telah menyatakan dukungan untuk pola perpajakan bagi orang-orang super kaya.

“Kekhawatiran utama G20 Brasil adalah memastikan orang-orang super kaya membayar pajak dalam jumlah yang wajar. Kami masih perlu melakukan diskusi paralel untuk melihat bagaimana menyampaikan usulan pajak ini ke negara-negara tersebut,” jelasnya, dikutip dari lama resmi tersebut.

Kini, Menteri Keuangan Brazil Fernando Haddad mengatakan kepada wartawan bahwa deklarasi akhir akan menyebutkan proposal untuk mengenakan pajak pada orang-orang super kaya. Namun, ia tidak merinci kata-katanya, atau apakah akan secara khusus mengutip usulan 2%.

Prancis, Spanyol, dan Afrika Selatan, yang akan menjadi ketua G20 pada 2025, juga telah menyatakan dukungannya.

rakhir, 1% orang terkaya telah mengumpulkan kekayaan baru senilai US$42 triliun, hampir 34 kali lebih banyak dari seluruh 50% terbawah populasi dunia.

Kekayaan rata-rata per orang dalam 1% teratas meningkat hampir US$400.000 dalam nilai riil selama dekade terakhir, dibandingkan dengan US$335 untuk individu 50% terbawah.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengungkapkan pemerintah akan menunggu keputusan para menteri keuangan di G20 terkait ketetapan tarif pajak 2% untuk orang super kaya atau miliarder.

Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, pemerintah juga akan memantau implikasi dari kebijakan tersebut di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Mengingat, Indonesia tengah dalam proses aksesi menjadi anggota organisasi tersebut.

“Saya belum dengar [implementasi] ini. Tapi kalau nanti ada implikasi terkait dengan pemenuhan standar apalagi dengan OECD, pasti akan langsung kita follow up karena di tim nasional OECD untuk yang fiscal policy itu koordinatornya juga Bu Menkeu [Sri Mulyani],” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susi juga mengaku belum ada arahan terkait hal ini dari pemimpin negara Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertemuan Ketiga Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) di bawah Presidensi G20 Brasil di kota Rio de Janeiro masih berlangsung hingga saat ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah bertolak menuju Brasil untuk pertemuan tersebut sejak Selasa (23/7/2024).

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono melihat bahwa forum FMCBG G20 memang sedang menjajaki rencana penerapan pajak minimum global terhadap 3.000 miliarder (orang super kaya) di dunia.

Tujuannya, untuk mengakhiri perlombaan menuju ke bawah atau race to the bottom karena global tax competition yang marak terjadi saat ini.

“Kondisi race to the bottom memungkinkan negara-negara berkembang berusaha menurunkan tarif PPh OP. Tujuan utamanya untuk menarik investasi asing para orang super kaya,” ujarnya, Rabu (24/7/2024).

Pada akhirnya, Prianto menjelaskan kompetisi pajak melalui race to the bottom berakibat penerimaan pajak di negara-negara yang menerapkan race to the bottom akan mengalami masalah keberlanjutan di masa mendatang.

Dari sisi wajib pajak, orang-orang super kaya atau HWI (High Wealth Individual) dapat membayar pajak lebih sedikit dari penduduk lainnya karena praktik penghindaran pajak atau tax avoidance. Hal demikian memunculkan ketidakadilan (unequal level playing field).

“Potensi penerimaan pajaknya [dari HWI] tidak signifikan karena fokusnya bukan untuk penerimaan sesuai prinsip revenue productivity. Akan tetapi, fokusnya lebih ke prinsip keadilan,” tuturnya.

Dengan kata lain, penerimaan yang bersumber dari sekitar 3.000 miliarder dunia tersebut tidak akan signifikan, namun adil untuk masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri keuangan dan kepala bank sentral dari Kelompok 20 (G20) atau Finance Minister and Central Bank Governer (FMCBG) akan menerbitkan dokumen konsensus mengenai tema-tema ekonomi utama pada akhir pertemuan di Rio de Janeiro pekan depan. Komunike sempat gagal tercapai, lalu terdapat perkembangan setelah adanya langkah memisahkan konsensus ekonomi dari isu-isu geopolitik.

Sebelumnya, perbedaan pendapat mengenai perang di Palestina dan Ukraina menggagalkan lahirnya komunike dalam pertemuan para menteri keuangan negara-negara G20 di Sao Paulo, Brasil, pada Februari lalu.