Sumber: CNN | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Pada hari Rabu, kekayaan sepuluh orang terkaya di dunia mencatat lonjakan signifikan, menurut Indeks Miliarder Bloomberg.

Peningkatan ini dipimpin oleh Elon Musk, orang terkaya di dunia, yang kekayaannya naik sebesar US$ 26,5 miliar menjadi US$ 290 miliar.

Jeff Bezos, pendiri Amazon, juga mengalami peningkatan kekayaan sebesar US$ 7,1 miliar.
Hal ini terjadi setelah ia membela keputusan Washington Post, medianya, yang tidak mendukung Wakil Presiden Kamala Harris.

Sementara itu, Larry Ellison, salah satu pendiri Oracle dan pendukung Donald Trump, mencatat kenaikan kekayaan sebesar $5,5 miliar.

Peningkatan kekayaan juga dialami oleh miliarder lainnya, seperti Bill Gates dan Steve Ballmer dari Microsoft, Larry Page dan Sergey Brin dari Google, serta Warren Buffett dari Berkshire Hathaway.

Secara total, 10 orang terkaya ini meraup US$ 64 miliar pada hari Rabu.

Bloomberg mencatat bahwa ini adalah "kenaikan harian terbesar" sejak indeks ini mulai dipantau pada tahun 2012.

Lonjakan ini terjadi bersamaan dengan ekspektasi bahwa kemenangan Trump dalam pemilihan umum akan membawa era deregulasi dan kebijakan pro-bisnis yang dipandang menguntungkan pasar saham.

Michael Block, kepala operasi di AgentSmyth, menyebut adanya persepsi tentang kebijakan yang ramah bisnis dan pajak sebagai faktor utama optimisme di pasar.

Saham perusahaan media sosial milik Trump, Trump Media & Technology Group, juga meroket hingga 35% setelah prediksi kemenangan Trump oleh beberapa media besar.

Sebagai pemegang saham mayoritas, nilai saham Trump di perusahaan tersebut meningkat menjadi $5,3 miliar dari US$ 3,9 miliar pada akhir Hari Pemilihan.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Postur gemoy pada kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah dipastikan membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan program-program prioritas, selain beban operasional dan belaja rutin di kementerian dan lembaga.

Artinya, dukungan APBN sangat dibutuhkan untuk memuluskan program kerja yang menjadi janji politik Prabowo, sebut saja makan gratis bergizi. Hanya saja, beban anggaran ini tentu menyesakkan APBN kita yang sebagian besar masih mengandalkan dari penerimaan pajak. Hanya saja, penerimaan pajak terbilang seret, rasio pajak terhadap PDB masih rendah yakni 10,3%.

Di tengah rencana kenaikan pajak PPN menjadi 12% di 2025 dan target mengerek rasio pajak 23% di tahun depan yang terbilang berat, wacana pengenaan pajak kekayaan terutama menyasar orang super tajir bisa digulirkan kembali. Wacana ini memang tidak mudah untuk diterapkan.

Fuad Rahmany, Dirjen Pajak periode 2011-2014 mengungkapkan, pajak kekayaan untuk orang superkaya bisa menjadi solusi mencari tambahan pendapatan negara di tengah menurunnya daya beli kelas menengah.

"Harta bersih orang-orang superkaya ini terus naik tinggi, sedangkan kelas menengah malah semakin menurun," katanya kepada KONTAN," Selasa (15/10).

Meski demikian, Fuad mengakui menggulirkan wacana pajak kekayaan tentu akan memantik pro dan kontra. Sebab itu, butuh kajian yang komprehensif.

Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia (UI) Prof. Haula Rosdian yang menegaskan, ketika pajak kekayaan ingin diberlakukan, maka harus dipastikan tidak ada dobble tax di PPH.

"Salah satu objek dari pajak penghasilan adalah tambahan kekayaan yang belum dikenakan pajak, lantas apa bedanya dengan pajak kekayaan," sebutnya.

Haula memaparkan, bagi yang punya kekayaan berupa tanah dan bangunan, itu terkena pajak bumi dan bangunan (PBB), sedangkan yang memiliki kendaraan juga dikenakan pajak kendaraan. Atas dasar itu, sebelum memberlakukan kebijakan pajak kekayaan ini harus melalui riset mendalam.

"Harus riset dulu, jangan sampai terjadi dobble tax," tandasnya.

Berdasarkan perkiraan yang disajikan oleh Universitas Greenwich, Perancis, menunjukkan, pajak progresif atas kekayaan bersih dapat menghasilkan pendapatan 3% dan 10,8% dari PDB.

Hitungan Lembaga Penelitian The Prakarsa, jika tax rate 2%, maka potensi penerimaan yang bisa dikumpulkan adalah Rp 86,6 triliun, di mana golongan 100 orang terkaya akan menyumbang Rp 55,7 triliun, dan sisanya akan menyumbang sebesar Rp 30,9 triliun. Asumsinya, dari sekitar 4.600 orang Indonesia memiliki kekayaan di atas US$ 10 juta atau Rp 144 miliar.

JAKARTA, investor.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto sudah menyetujui pembentukan family office. Family office dipercaya dapat meningkatkan jumlah investor yang menyimpan dana mereka di Indonesia.

“Saya optimis dengan presiden terpilih ini. Karena beliau bukan hanya kontinuitas, tetapi mengakselerasi apa yang ada ini. Dan itu kita penting. Karena kalau tidak momentum hilang,” ucap Luhut dalam Kompas 100 CEO Forum di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Jumat (11/10/2024).

Family office adalah perusahan swasta yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Umumnya keluarga yang memiliki aset yang dapat diinvestasikan setidaknya US$ 50– 100 juta, dengan tujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi.

Luhut mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pembentukan family office. Sayangnya ada pihak yang tidak menyetujui pembentukan family office sehingga proses pembentukan regulasi terkait jadi terhambat.

“Koordinasi antara kementerian dan lembaga itu, terkadang mempersulit diri kita sendiri. Saya mengusulkan membuat family office. Family office saya laporkan kepada presiden terpilih, beliau bilang setuju, tetapi berhenti di satu kementerian. Tahu-tahu Malaysia mengumumkan, kita kehilangan momentum,” kata Luhut.

Dia menyatakan sudah bertemu beberapa investor yang berminat untuk menaruh uang mereka di Indonesia. Investor-investor tersebut meminta pemerintah Indonesia untuk membentuk family office agar bisa menyimpan uang dalam jumlah besar.

“Saya ketemu beberapa tokoh-tokoh itu di Bali di mana orang kaya-kaya dunia itu. Mereka bilang, kita senang sekali di sini. Kalian bikinlah (family office) ini, ini, ini. Kita study ke mana? Ke Singapura dan Hong Kong,” tutur dia.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan melakukan kajian tentang insentif pajak terhadap family office dari negara-negara yang sudah melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun jenis-jenis pajak yang sebelumnya diberikan pemerintah adalah tax holiday dan tax allowance.

“Jadi nanti kita akan lihat kemajuan dari pembahasan family office itu sendiri. Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, seperti yang sudah ada di Undang Undang PPSK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), maupun dari sisi UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) di mana kita bisa memberikan sesuai dengan peraturan di bidang perpajakan,” kata Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, orang kaya Indonesia telah menyetorkan pajak penghasilan (PPh) ke kas negara mencapai Rp 18,5 triliun hingga Agustus 2024.

Setoran pajak tersebut berasal dari 11.268 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang membayar pajak dengan lapisan tertinggi sebesar 35%.

"Sampai dengan Agustus 2024, jumlah Wajib Pajak yang dikenakan tarif progresif 35% adalah sebanyak 11.268 Orang Pribadi dengan realisasi PPh mencapai Rp 18,5 triliun," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti kepada Kontan.co.id, belum lama ini.

Dwi menyebut, realisasi sebesar Rp 18,5 triliun tersebut berasal dari setoran PPh Pasal 21 masa Januari hingga Agustus 2024 dan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 yang disetorkan tahun 2024.

"Adapun total realisasi PPh Pasal 21, 25 dan 29 Orang Pribadi sampai dengan Agustus 2024 adalah Rp 187,58 triliun," katanya.

Jika mengacu pada Laporan APBN Kita, realisasi penerimaan PPh OP mencapai Rp 11,44 triliun atau tumbuh 12,60% year on year (YoY), didorong oleh kenaikan setoran atas pajak penghasilan tahunan dan angsuran yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Untuk diketahui, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menetapkan tarif PPh tertinggi dari yang sebelumnya 30% menjadi 35%. Tarif tersebut berlaku bagi mereka yang memiliki penghasilan tahunan di atas Rp 5 miliar. Pengenaan tarif PPh sebesar 35% tersebut diyakini akan meningkatkan penerimaan PPh secara signifikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Otoritas Pajak menyebut kenaikan tarif pajak kelompok kaya tersebut bukanlah sebuah jalan pintas untuk meraup pendapatan dari pajak, namun jalan panjang yang dirintis pemeritah untuk nenciptakan keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana akan mengoptimalkan penerimaan pajak dari orang super kaya atau crazy rich di Indonesia.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira mengatakan bahwa kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari orang kaya akan menjadi bagian dari strategi fiskal pemerintahan selanjutnya.

"Dalam konteks pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ada kemungkinan besar bahwa kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari orang kaya akan menjadi bagian dari strategi fiskal yang lebih luas," ujar Anggawira kepada Kontan.co.id, Senin (30/9).

Hanya saja, Anggawira tidak memastikan kapan kebijakan tersebut akan diterapkan, apakah akan diterapkan pada tahun pertama kepemimpinannya atau pun pada tahun-tahun berikutnya. Yang pastinya, pihaknya akan melakukan penyesuaian terlebih dahulu.

Kendati begitu, Anggawira menyebut, salah satu fokus yang mungkin diambil oleh Prabowo adalah memperkuat sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, termasuk membidik kelompok berpenghasilan tinggi yang selama ini potensi pajaknya belum tergali sepenuhnya.

Ia memandang, potensi pajak dari orang kaya di Indonesia memang menjadi salah satu isu penting dalam memperluas basis penerimaan negara.

"Di berbagai negara, pajak dari kelompok berpenghasilan tinggi atau pemilik aset besar seringkali menjadi sumber pendapatan yang signifikan," katanya.

Terkait regulasinya, ada beberapa opsi yang kemungkinan akan dipertimbangkan.

Pertama, penguatan pengawasan dan kepatuhan pajak. Dalam hal ini, pemerintah bisa memperketat pengawasan terhadap kepatuhan pajak orang kaya dengan memanfaatkan teknologi dan kerjasama antar lembaga untuk memastikan bahwa mereka melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan.

Kedua, penerapan pajak kekayaan atau wealth tax. Ia menyebut, ada kemungkinan juga untuk mempertimbangkan pajak kekayaan bagi individu dengan aset yang sangat besar, meskipun ini masih memerlukan kajian mendalam terkait dampak dan penerapannya.

Ketiga, reformasi pajak penghasilan (PPh). Dalam hal ini melakukan revisi tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi, atau pemberlakuan pajak tambahan (surtax) bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu.

"Semua ini tentu memerlukan proses regulasi yang matang dan perencanaan yang cermat agar kebijakan ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik," kata Anggawira.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, dalam laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024 yang diterbitkan Celios, potensi pajak kekayaan dari 50 orang super kaya di Indonesia mencapai Rp 81,6 triliun dalam setahun.

Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%. Tak ayal, jumlah kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja sepanjang tahun.

Gambaran ketimpangan di Indonesia sebenarnya tak mengabarkan gejala baru. Temuan global mencatatkan penghitungan 2.500 miliarder dengan akumulasi kekayaan sebesar Rp214 kuadriliun hanya berkontribusi sekitar Rp 726 triliun atau 0,35% dari kekayaannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pajak ‘orang kaya’ atau pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) memberi sumbangan terkecil untuk pendapatan negara dibandingkan penerimaan jenis-jenis pajak utama lainnya.

Dalam buku APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) September 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak sebesar Rp1.196,54 triliun sepanjang Januari—Agustus 2024 atau setara 60,16% dari target APBN.

Berdasarkan jenisnya, perinciannya yaitu PPN DN mengontribusikan Rp275,69 triliun (23,04%); PPh Badan sebesar Rp212,7 triliun (17.78%); PPN Impor sebesar Rp176,33 triliun (14,74%); PPh 21 sebesar Rp176,14 triliun (14,72%); PPh Final sebesar Rp87,99 triliun (7,35%).

Lalu PPh 26 sebesar Rp61,46 triliun (5,14%); PPh 22 Impor sebesar Rp50,99 triliun (4,26%); dan yang terendah adalah PPh OP sebesar Rp11,44 triliun (0,96%).

Padahal, PPh OP dikenal sebagai ‘pajak orang kaya’ karena bersifat progresif seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam pasal tersebut diatur tarif pajak diterapkan secara berbeda-beda berdasarkan penghasilan orang pribadi per tahunnya. Berikut perinciannya:

1. 1. Penghasilan sampai dengan Rp60 juta per tahun kena tarif pajak 5%
2. 2. Penghasilan Rp60 juta sampai Rp 250 juta per tahun kena tarif pajak 15%
3. 3. Penghasilan Rp250 juta sampai Rp500 juta per tahun kena tarif pajak 25%
4. 4. Penghasilan Rp500 juta sampai Rp5 miliar per tahun kena tarif pajak 30%
5. 5. Penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun kena tarif pajak 35%

Pajak Kekayaan

Di sisi lain, Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan harta 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan harta 50 juta warga lainnya.

Dalam studi terbarunya berjudul Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2024: Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin, Celios mengumpulkan data dari 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Hasilnya, ditemukan ketimpangan yang sangat besar antara ‘si kaya’ dengan ‘si miskin’.

Oleh sebab itu, Celios mengusulkan penerapan pajak kekayaan di Indonesia agar ketimpangan tidak semakin parah.

Studi Celios menunjukkan, penerapan pajak kekayaan sangat membantu pembiayaan program pembangunan. Misalnya, potensi pajak kekayaan 50 orang terkaya saja mencapai Rp81,6 triliun per tahunnya.

Dana tersebut diyakini bisa membiayai program-program pengentasan kemiskinan seperti memberi makan siang gratis kepada 15 juta masyarakat sepanjang tahun—dengan asumsi satu paket makan Rp15.000.

Lalu, pajak kekayaan 50 orang paling tajir itu bisa membangun 339 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah; membiayai lebih dari 558 juta paket bantuan beras untuk keluarga miskin—dengan asumsi 10 liter beras per paket.

Selanjutnya, pajak kekayaan 50 triliuner teratas juga bisa membangun lebih dari 4 juta rumah susun bagi masyarakat miskin; bisa mendistribusikan 1,5 hektar tanah kepada 8,7 juta usaha pertanian kecil.

Kemudian, pajak kekayaan hanya 2% atas kekayaan 50 orang terkaya bisa membiayai kuliah 18,5 juta mahasiswa per tahunnya; bangun 877 pusat pelayanan kesehatan jiwa dan psikologis; dan masih banyak lagi.

Director of Fiscal Justice Celios Media Wahyudi Askar pun tidak menampik bahwa perekonomian Indonesia telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Kendati demikian, sejalan dengan itu ketimpangan ekonomi juga semakin dalam.

"Pengukuran yang terlalu berfokus pada angka-angka makroekonomi sering kali melupakan makna hakiki dari pembangunan, yaitu memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat," jelas Media dalam laporan Celios, dikutip pada Kamis (26/9/2024).

Sementara itu, menurut laporan Dana Moneter Internasional (Internatonal Monetary Fund/IMF) berjudul How to Tax Wealth (2024), setidaknya tiga pendekatan lazim dalam penerapan pajak kekayaan yaitu berdasarkan nilai harta (pajak progresif), transfer kekayaan melalui warisan, dan tarif aset-aset seperti saham.

LONDON - Orang-orang super kaya di Inggris mengancam akan meninggalkan negara itu jika pemerintah menyetujui perubahan yang diusulkan pada rezim pajak non-domisili di negara tersebut. Monako, Italia, Swiss, Dubai, diperkirakan mungkin akan menjadi tujuan para miliuner tersebut.

Hampir dua pertiga (63%) investor kaya mengatakan mereka berencana untuk meninggalkan Inggris dalam waktu dua tahun atau "segera" jika pemerintah melanjutkan rencana untuk menghapus keringanan pajak era kolonial. Sementara, 67% mengatakan mereka tidak akan beremigrasi ke Inggris sejak awal, menurut sebuah studi baru dari Oxford Economics, yang menilai implikasi dari rencana tersebut.

Rezim non-domisili Inggris adalah aturan pajak berusia 200 tahun, yang mengizinkan orang yang tinggal di Inggris tetapi berdomisili di tempat lain untuk menghindari pembayaran pajak atas pendapatan dan keuntungan modal di luar negeri hingga 15 tahun. Pada tahun 2023, diperkirakan 74.000 orang menikmati status tersebut, naik dari 68.900 pada tahun sebelumnya.

Partai Buruh bulan lalu menetapkan rencana untuk menghapus status tersebut, memperluas janji yang ditetapkan dalam manifesto pemilihannya dan meningkatkan proposal sebelumnya oleh pemerintah Konservatif sebelumnya untuk menghapus rezim tersebut dari waktu ke waktu. Hal itu terjadi ketika Perdana Menteri Keir Starmer telah berjanji untuk meningkatkan keadilan dan menopang keuangan publik, dengan pengumuman lebih lanjut diharapkan dalam pernyataan anggaran musim gugur tanggal 30 Oktober.

Menteri Keuangan Rachel Reeves mengatakan bahwa membatalkan program tersebut dapat menghasilkan 2,6 miliar poundsterling atau sekitar USD3,45 miliar selama pemerintahan berikutnya. Namun, penelitian Oxford Economics, yang diproduksi awal bulan ini bekerja sama dengan kelompok lobi Foreign Investors for Britain, memperkirakan perubahan tersebut malah akan membebani pembayar pajak sebesar 1 miliar pound pada tahun 2029/30.

"Kami membunyikan bel peringatan bahwa ini adalah masa yang berbahaya," kata Macleod-Miller, CEO Foreign Investors for Britain, seperti dilansir CNBC, Jumat (20/9/2024). "Jika pemerintah tidak mendengarkan, mereka akan membahayakan pendapatan selama beberapa generasi."

Berdasarkan usulan tersebut, konsep "domisili" akan dihapuskan dan diganti dengan sistem berbasis penduduk, sementara jumlah tahun di mana uang yang diperoleh di luar negeri tidak dikenakan pajak di Inggris akan dipotong dari 15 menjadi empat tahun. Individu juga harus membayar pajak warisan setelah 10 tahun tinggal di Inggris dan akan tetap bertanggung jawab selama 10 tahun setelah meninggalkan negara tersebut.

Mereka juga tidak akan dicegah menghindari pajak warisan atas aset yang disimpan dalam perwalian. Namun, Macleod-Miller, seorang praktisi kekayaan pribadi yang meluncurkan kelompok lobi sebagai tanggapan atas usulan tersebut, mengatakan perubahan tersebut akan menghambat perolehan kekayaan dan sebaliknya menyerukan rezim pajak berjenjang.

Menurut penelitian Oxford Economics, yang mensurvei 72 non-dom dan 42 penasihat pajak yang mewakili 952 klien non-dom lainnya, hampir semuanya (98%) mengatakan mereka akan beremigrasi dari Inggris lebih cepat dari yang direncanakan sebelumnya jika reformasi tersebut dilaksanakan. Ke-72 non-dom yang disurvei dikatakan telah menginvestasikan masing-masing 118 juta pounsterling ke dalam ekonomi Inggris.

Mayoritas (83%) menyebutkan pajak warisan atas aset mereka di seluruh dunia sebagai motivasi utama mereka untuk meninggalkan Inggris, sementara 65% juga merujuk pada perubahan pajak penghasilan dan keuntungan modal.

Hal ini terjadi ketika negara-negara lain mengubah rezim pajak mereka untuk memberi insentif kepada investor kaya. Swiss, Monako, Italia, Yunani, Malta, Dubai, dan pulau Karibia Bahama termasuk di antara berbagai tujuan yang terbukti paling menarik bagi investor kaya, menurut para ahli industri dan agen yang diwawancarai CNBC.

"Investor kaya kini punya banyak pilihan dan banyak domisili yang memperebutkannya," kata Helena Moyas de Forton, direktur pelaksana dan kepala EMEA dan APAC di Christie's International Real Estate.

Moyas de Forton, yang timnya memberi nasihat kepada klien tentang relokasi internasional, mengatakan rencana Partai Buruh adalah yang terbaru dalam serangkaian perkembangan politik yang telah mengguncang reputasi Inggris sebagai tempat berlindung yang aman selama beberapa tahun terakhir. "Itu hanya pukulan lain," katanya. "Saya tidak yakin apakah mereka semua akan pergi, tetapi yang pasti mereka mempertanyakan dan meluangkan waktu untuk melihat apa yang berubah."

Menurut laporan Juni dari konsultan migrasi Henley & Partners, jumlah jutawan yang akan meninggalkan Inggris diperkirakan mencapai rekor tahun ini, yang mengutip pemilihan umum Juli sebagai tambahan pada periode perubahan politik pasca-Brexit. Diperkirakan Inggris akan mencatat kerugian bersih sebanyak 9.500 individu dengan kekayaan bersih tinggi pada tahun 2024, lebih dari dua kali lipat dari 4.200 tahun lalu.

"Ini jelas berbahaya. Pasar sangat mudah berubah saat ini. Mudah bagi orang untuk pindah rumah. Mudah bagi orang untuk memindahkan bisnis mereka," Marcus Meijer, CEO investor real estat Mark.

Di antara penawaran alternatif yang tersedia bagi orang-orang yang sangat kaya adalah pengecualian pajak warisan tanpa batas di Monaco, Malta, dan Gibraltar, dan tidak adanya pajak pendapatan, keuntungan modal, dan warisan di Dubai. Di Italia dan Yunani, rezim pajak tetap memungkinkan orang kaya untuk menghindari pembayaran pajak atas pekerjaan mereka.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menerbitkan laporan terbarunya berjudul 10 Lubang Fiskal Warisan Pemerintahan Joko Widodo. Dalam laporan tersebut, Celios melakukan penghitungan mengenai penerapan pajak untuk orang super kaya yang berpotensi meningkatkan pendapatan negara.

Peniliti Celios Achmad Hanif Imaduddin mendorong pemerintah pada kabinet selanjutnya untuk menerapkan stratagi kebijakan perpajakan yang lebih optimal. Salah satunya dengan menyasar pajak orang super kaya.

Hanif medefinisikan orang super kaya ini memiliki kekayaan lebih dari US $ 1 juta. Jika mengacu pada kurs JISDOR saat ini senilai Rp 15.421 per dolar AS, maka orang super kaya tersebut yang memiliki harta mencapai US$ 15,42 miliar

Celios melakukan penghitungan tersebut berdasarkan 50 orang terkaya di Indonesia yang diambil dari data Forbes. "Dari 50 orang terkaya di Indonesia dalam satu tahun, apabila kekayaannya ini dikenai pajak, kita bisa mendapat sekitar Rp 81,56 triliun," kata Hanif dalam diskusi Celios, Kamis (12/9).

Pendapatan pajak dari orang super kaya itu bisa untuk digunakan untuk anggaran belanja lingkungan hidup. Bahkan bisa berkali-kali lipat dari pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai Rp 8,38 triliun hingga Juli 2024.

“Jadi sebenarnya, pengenaan pajak pada orang super kaya ini bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat," ujar Hanif.

Jumlah Orang Kaya Terus Meningkat

Laporan Celios yang mengacu pada data Knight Frank Research 2021, menunjukkan bahwa orang dengan status super kaya di Indonesia diperkirakan mencapai 21.430 dan jumlahnya diprediksi meningkat hingga 110% atau 45.063 pada 2025.

Sementara hingga Maret 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan angka ketimpangan atau rasio gini di Indonesia mencapai 0,384. Rasio inidigunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk di suatu wilayah.

Bahkan dalam catatan Oxfam International, kombinasi harta empat orang terkaya di Indonesia diprediksi sama dengan kekayaan 100 juta orang miskin di Indonesia. Sehingga dengan adanya dampak pandemi dan pengurangan pajak terkini, strategi pengenaan pajak bagi orang super kaya perlu dipertimbangkan oleh pemerintah.

Pada saat terjadi peningkatan harga komoditas pascapandemi Covid-19, kekayaan penduduk teratas terus meningkat. Namun, jumlah kekayaan yang terakumulasi dari ekspor komoditas olahan primer tidak seluruhnya dikembalikan ke sektor riil di dalam negeri.

Dalam riset Limberg J pada 2019 juga membuktikan, peningkatan pajak bagi orang super kaya mampu menambah pendapatan negara melalui perpajakan. Hal itu sekaligus memberikan redistribusi anggaran yang lebih progresif dan inklusif.

“Selain penerapan pajak, kerja sama perpajakan internasional perlu terus didorong agar terjadi transparansi terhadap harta orang kaya yang disimpan di luar negeri,” ujar Hanif.

Berdasarkan data Forbes, terungkap siapa saja daftar orang super terkaya di Indonesia hingga 13 September 2024. Nilai kekayaan mereka bernilai ratusan hingga ribuan triliun.

Berikut 10 Besar Orang Terkaya di Indonesia:

1. Prajogo Pangestu memiliki kekayaan US$ 78,7 miliar setara Rp 1.213 triliun
2. Robert Budi Hartono memiliki kekayaan US$ 27,2 miliar setara Rp 419,28 triliun
3. Michael Hartono memiliki kekayaan US$ 26,1 miliar setara dengan Rp 402,3 triliun
4. Low Tuck Kwong memiliki kekayaan US$ 23,6 miliar setara dengan Rp 363,8 triliun
5. Sri Prakash Lohia memiliki kekayaan US$ 8,2 miliar setara dengan Rp 126,4 triliun
6. Agoes Projosasmito memiliki kekayaan US$ 7,4 miliar setara dengan Rp 114,07 triliun
7. Dato' Sri Tahir dan keluarga memilikinkekayaan US$ 5,5 miliar setara dengan Rp 84,7 triliun
8. Chairul Tanjung memiliki kekayaan US$ 5,3 miliar setara dengan Rp 81,7 triliun
9. Djoko Susanto memiliki kekayaan US$ 4,8 miliar setara dengan Rp 73,9 triliun
10. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono memiliki kekayaan US$ 4,2 miliar setara dengan Rp 64,7 triliun

ZURICH - Pajak orang super kaya yang diusulkan oleh salah satu partai politik utama Swiss dinilai 'sangat berbahaya' bagi negara. Peringatan ini disampaikan oleh seorang bankir top Swiss , yang mengaku usulan pajak orang super kaya itu telah memicu kekhawatiran di antara kliennya.

Inisiatif yang disampaikan oleh Young Socialists (JUSOs), lengan pemuda Sosial Demokrat (SP) sayap kiri Swiss, mengusulkan, pemungutan pajak 50% atas warisan dan hadiah di atas 50 juta franc Swiss (USD59,30 juta).

Proposal tersebut akan diajukan kepada pemilih Swiss dalam referendum, dimana kemungkinan akan berlangsung pada akhir 2026, setelah JUSO mengumpulkan cukup tanda tangan untuk memenuhi kriteria pemungutan suara publik.

JUSO ingin orang super kaya berbuat lebih banyak untuk mendanai tindakan mengantisipasi perubahan iklim. Sementara itu pemerintah Swiss menentang proposal pajak tersebut.

"Inisiatif ini, kami rasa sangat berbahaya untuk negara dengan konsekuensi yang dihasilkannya," kata Frederic Rochat, mitra pengelola bank swasta Lombard Odier, yang mengelola aset klien sekitar 320 miliar franc Swiss.

"Fakta sederhananya bahwa hal itu ada, sedang dibicarakan, dan akan dipilih, memberikan ketidakpastian besar selama sekitar dua tahun ke depan," ungkapnya kepada wartawan di Zurich, dimana Ia juga menyebut proposal itu "sangat tidak Swiss".

Referendum bakal dilakukan pada akhir 2026, kata presiden JUSO Mirjam Hostetmann kepada Reuters.

Di sisi lain Rochat mengatakan, usulan pajak orang super kaya itu membuat banyak orang bertanya-tanya apakah mereka harus mengambil "tindakan darurat", yang menurutnya bisa berarti "pindah dari Swiss".

"Sejak Juni tahun ini dan melalui setiap pertemuan klien yang kami lakukan dan terkadang klien asing, inisiatif JUSO adalah topik utama yang menarik untuk mereka bicarakan," tambahnya.

Kemakmuran ekonomi Swiss, menurut Rochat, tidak selalu terletak pada perusahaan-perusahaan besar yang terdaftar, akan tetapi dengan bisnis kecil dan menengah (KMU) yang mengekspor ke seluruh dunia.

"Inisiatif ini secara harfiah adalah bom nuklir di dalam struktur ... KMU dengan kualitas terbaik yang kami miliki di Swiss, dan risikonya adalah pemiliknya pergi."

JAKARTA - CEO JPMorgan Chase (JPM) Jamie Dimon mempunyai rencana untuk mengurangi utang nasional Amerika Serikat (AS) yang membengkak hingga USD35 triliun atau setara Rp546.282 triliun (Kurs Rp15.608 per USD). Akan tetapi solusi dari bankir top itu kemungkinan bakal membuat miliarder di Negeri Paman Sam -julukan AS- terusik.

Utang publik Amerika belakangan menjadi sorotan para ahli ekonomi yang memperingatkan bahwa pengeluaran Paman Sam tidak berkelanjutan dan ekonomi tidak tumbuh cukup cepat untuk mengimbangi tingkat pembayaran di masa depan.Harus diakui, pemerintah AS selama lima tahun terakhir harus memberikan stimulus fiskal yang besar untuk menghadapi pandemi dan efek setelahnya, tetapi faktanya ada tagihan yang harus dibayar.

Veteran Wall Street, Dimon setidaknya memiliki dua proposal untuk mengembalikan defisit menuju pada keseimbangan. Pertama yakni, pokus pada pertumbuhan ekonomi untuk mengembalikan rasio utang terhadap PDB serta menyeimbangkan kembali sistem pajak untuk masyarakat berpenghasilan menengah.

Dimon mengatakan, kepada PBS News dalam sebuah wawancara yang belum lama dirilis bahwa, Amerika bisa melakukan pemangkasan utang secara keseluruhan seiring dengan terus melakukan belanja militer.

"Saya akan menghabiskan uang untuk membuat (Amerika) menjadi negara yang lebih baik," kata Dimon.

"Jadi beberapa di antaranya adalah infrastruktur, kredit pajak penghasilan yang diperoleh (EITC), militer. Saya berharap memiliki sistem pajak internasional yang kompetitif... dan kemudian akan memaksimalkan pertumbuhan," bebernya.

Dalam beberapa poin, Dimon yang memimpin bank terbesar AS dari segi aset itu mencatat, ketegangan geopolitik sebagai risiko terbesar bagi ekonomi global. Dampaknya, ada peningkatan dalam pengeluaran untuk militer.

Ia juga mengatakan, perombakan akan memberikan "pendapatan yang sangat dibutuhkan bagi individu dan komunitas yang paling membutuhkannya."

"Saya akan melakukannya dengan mengenakan pajak lebih banyak kepada orang kaya," katanya kepada Pusat Kebijakan Bipartisan pada bulan Januari.

Diikuti dengan investasi ke dalam pertumbuhan, Dimon melanjutkan, akan mengurangi defisit. "Anda mungkin hanya akan menaikkan sedikit pajak. Seperti aturan Warren Buffett, saya akan melakukan itu," jelasnya.

Apa itu 'Buffett Rule' (Aturan Buffett)?

Aturan Buffett menyatakan, bahwa tidak ada rumah tangga yang berpenghasilan lebih dari USD1 juta per tahun harus membayar bagian lebih kecil daripada keluarga kelas menengah.

Hal itu diungkapkan setelah CEO Berkshire Hathaway berulang kali menunjukkan bahwa dia membayar persentase pajak penghasilan yang sama dengan sekretarisnya Debbie Bosanek. Secara tidak sengaja, hal itu mengungkap wajah ketidaksetaraan pajak di Amerika Serikat.

Masalah ini muncul dari fakta bahwa ketika Buffett yang memiliki kekayaan bersih USD138 miliar, berdasarkan data Indeks Miliarder Bloomberg, seharusnya membayar bagian pajak penghasilan federal yang lebih tinggi. Namun Bosanek membayar bagian yang lebih tinggi dari pendapatannya dalam pajak Jaminan Sosial daripada Buffett.

Pada tahun 2024, tarif pajak Jaminan Sosial untuk karyawan adalah 7.65% ?sama dengan tahun sebelumnya? dan wiraswasta membayar 15.3%.

Jaminan Sosial juga memiliki batas pajak maksimum USD168,000, yang berarti individu yang berpenghasilan jauh lebih banyak tidak membayar proporsi yang lebih tinggi daripada mereka yang berada di bawah ambang batas.

Studi juga menyoroti bahwa tarif pajak penghasilan tidak seadil yang terlihat pada pandangan pertama. Tahun lalu, Internal Revenue Service (IRS) merilis data tentang rata-rata pajak penghasilan federal yang dibayarkan.

Terungkap bahwa pajak orang Amerika yang sangat kaya sebenarnya jauh lebih rendah. Laporan September mengungkapkan, 400 keluarga terkaya di Amerika sebenarnya membayar 8,2% dari pendapatan mereka dalam pajak, sebagian besar karena celah dalam pajak capital gain.

Selain itu, sebuah studi tahun 2021, yang direvisi pada bulan Desember oleh Biro Riset Ekonomi Nasional, menemukan bahwa penghindaran pajak di antara orang Amerika berpenghasilan tertinggi tidak dianggap serius.

Kini dengan perubahan kebijakan pajak yang kemungkinan bakal mengusik orang kaya Amerika dengan penghasilan tertinggi, Dimon optimistis tentang dampak rencananya terhadap ekonomi. "Kami akan baik-baik saja," katanya kepada PBS.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pembayaran pajak orang super kaya dari pemilik grup usaha dari konglomerasi biasanya justru tidak besar.

Pasalnya, para grup usaha tersebut sudah dibuatkan skema tax planning sehingga pembayaran pajak di pemilik usaha minimal.

Hal ini berbeda dengan pemilik grup usaha kelas menengah. Di level ini, masih banyak yang tidak pakai tax planning.

"Terkadang mereka tidak pakai tax planning sehingga begitu diawasi benar-benar oleh kantor pajak, pajak yang belum dibayar lebih besar. Penggalian potensi pajaknya lebih besar," kata Raden kepada Kontan, Senin (29/7).

Raden bilang sudah menjadi barang umum apabila para pengusaha tersebut membuat tax planning. Termasuk yang akhir-akhir ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investas Luhut Bisar Panjaitan yaitu family office.

"Family office itu ada dua tujuan. Pertama, pajak sekecil-kecilnya. Kedua, kekayaan dapat diwariskan beberapa generasi," ucapnya.

Raden berpendapat untuk menarik pajak dari orang super kaya, lebih baik otoritas pajak mengeluarkan kebijakan soal pajak kekayaan.

"Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) akhir-akhir ini sedang mengkaji dan menyarankan penerapan pajak kekayaan," terangnya.

Dirinya juga mengamati bahwa kontribusi pajak orang super kaya di Indonesia saat ini masih rendah. Untuk itu, pemerintah seharusnya berani mengenakan pajak bagi para pejabat dan politisi.

"Ditjen Pajak selama ini tidak bertenaga jika melakukan pemeriksaan kepada mantan pejabat negara, apalagi yang masih menjabat. Padahal secara potensi, mereka memiliki potensi pajak sangat tinggi," ujar Raden.

Ia menyampaikan pada umumnya para pejabat hanya melaporkan penghasilan yang berasal dari APBN saja, berupa gaji dan tunjangan. Tidak pernah berani melaporkan uang yang diperoleh dari selain APBN.

"Padahal kita sudah maklum jika mereka banyak yang super kaya," jelasnya.

Selain itu, otoritas pajak juga seharusnya berani memajaki para tersangka korupsi. Tersangka selain harus mengembalikan uang kepada negara, juga harus membayar pajak sesuai penghasilan hasil korupsi.

Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, menurut perhitungan The PRAKARSA, potensi pajak kekayaan yang dikenakan pada orang kaya dan super kaya (HNWI) dengan kekayaan bersih di atas Rp 144 miliar dapat memberikan tambahan penerimaan negara berkisar antara Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun untuk sekali pengenaan.

Untuk diketahui, tax planning merupakan proses strategis dalam mengatur penghasilan dan pengeluaran guna meminimalkan beban pajak secara legal dan optimal.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsultan pajak dari Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman menilai pembayaran pajak orang super kaya dari pemilik grup usaha dari konglomerasi biasanya justru tidak besar. Pasalnya, para grup usaha tersebut sudah dibuatkan skema tax planning sehingga pembayaran pajak di pemilik usaha minimal.

Hal ini berbeda dengan pemilik grup usaha kelas menengah. Di level ini, masih banyak yang tidak pakai tax planning.

"Terkadang mereka tidak pakai tax planning sehingga begitu diawasi benar-benar oleh kantor pajak, pajak yang belum dibayar lebih besar. Penggalian potensi pajaknya lebih besar," kata Raden kepada Kontan, Senin (29/7).

Raden bilang sudah menjadi barang umum apabila para pengusaha tersebut membuat tax planning. Termasuk yang akhir-akhir ini disampaikan oleh Pak Luhut Bisar Panjaitan yaitu family office.

"Family office itu ada dua tujuan. Pertama, pajak sekecil-kecilnya. Kedua, kekayaan dapat diwariskan beberapa generasi," ucapnya.

Raden berpendapat untuk menarik pajak dari orang super kaya, lebih baik otoritas pajak mengeluarkan kebijakan soal pajak kekayaan.

"Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) akhir-akhir ini sedang mengkaji dan menyarankan penerapan pajak kekayaan," terangnya.

Dirinya juga mengamati bahwa kontribusi pajak orang super kaya di Indonesia saat ini masih rendah. Untuk itu, pemerintah seharusnya berani mengenakan pajak bagi para pejabat dan politisi.

"Ditjen Pajak selama ini tidak bertenaga jika melakukan pemeriksaan kepada mantan pejabat negara, apalagi yang masih menjabat. Padahal secara potensi, mereka memiliki potensi pajak sangat tinggi," ujar Raden.

Ia menyampaikan pada umumnya para pejabat hanya melaporkan penghasilan yang berasal dari APBN saja, berupa gaji dan tunjangan. Tidak pernah berani melaporkan uang yang diperoleh dari selain APBN.

"Padahal kita sudah maklum jika mereka banyak yang super kaya," jelasnya.

Selain itu, otoritas pajak juga seharusnya berani memajaki para tersangka korupsi. Tersangka selain harus mengembalikan uang kepada negara, juga harus membayar pajak sesuai penghasilan hasil korupsi.

Dalam pemberitaan Kontan sebelumnya, menurut perhitungan The PRAKARSA, potensi pajak kekayaan yang dikenakan pada orang kaya dan super kaya (HNWI) dengan kekayaan bersih di atas Rp 144 miliar dapat memberikan tambahan penerimaan negara berkisar antara Rp 54 triliun hingga Rp 155 triliun untuk sekali pengenaan.

Untuk diketahui, tax planning merupakan proses strategis dalam mengatur penghasilan dan pengeluaran guna meminimalkan beban pajak secara legal dan optimal.