Bisnis.com, JAKARTA – Perundingan terkait gencatan senjata di Gaza yang telah berlangsung berbulan-bulan tak kunjung membuahkan hasil hingga saat ini

Mengutip Reuters pada Senin (26/8/2024), perundingan babak terbaru yang berlangsung di Kairo juga tak membuahkan kesepakatan gencatan senjata. Baik Hamas maupun Israel tidak menyetujui beberapa kompromi yang disampaikan oleh mediator, kata dua sumber keamanan Mesir.

Hal ini menimbulkan keraguan terhadap peluang keberhasilan upaya terbaru yang didukung AS. untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung 10 bulan.

Namun, seorang pejabat senior AS menggambarkan perundingan itu sebagai hal yang konstruktif. Dia mengatakan bahwa perundingan tersebut dilakukan dengan semangat semua pihak untuk mencapai “kesepakatan final dan dapat dilaksanakan.”

“Proses ini akan berlanjut dalam beberapa hari mendatang melalui kelompok kerja untuk mengatasi permasalahan dan rincian lebih lanjut,” kata pejabat tersebut, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya, seraya menambahkan bahwa tim tersebut akan tetap berada di Kairo.

Pembicaraan yang berlangsung selama berbulan-bulan gagal menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri kampanye militer Israel yang menghancurkan di Gaza atau membebaskan sisa sandera yang disandera oleh Hamas dalam serangan kelompok militan tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober yang memicu perang.

Dalam sebuah konferensi pers di Halifax, Kanada, Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan. mengatakan Washington masih terus bekerja di Kairo untuk mencapai gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan.

Poin-poin penting dalam pembicaraan dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir dan Qatar termasuk kehadiran Israel di Koridor Philadelphi, sebuah wilayah sempit sepanjang 14,5 km (9 mil) di sepanjang perbatasan selatan Gaza dengan Mesir. .

Para mediator mengajukan sejumlah alternatif selain kehadiran pasukan Israel di Koridor Philadelphi dan Koridor Netzarim yang melintasi tengah Jalur Gaza. Namun, tidak ada alternatif-alternatif yang diterima oleh kedua pihak, kata sumber Mesir dikutip dari Reuters.

Adapun, Israel juga menyatakan keberatannya terhadap beberapa tahanan Palestina yang diminta Hamas untuk dibebaskan. Israel juga menuntut mereka keluar dari Gaza jika mereka dibebaskan, tambah sumber tersebut.

Perundingan dan perdebatan antara tim dari Israel, Amerika Serikat dan Mesir terus terjadi sejak Kamis pekan lalu untuk mencari titik temu, kata pejabat senior AS. Hal tersebut dalam rangka persiapan ketika Qatar dan Mesir bertemu dengan perwakilan senior Hamas untuk membahas proposal gencatan senjata itu pada hari Sabtu.

Pada hari Minggu kemarin, pejabat senior Israel bergabung dalam pembicaraan untuk mengatasi masalah yang belum terselesaikan dengan dukungan mediator, kata pejabat senior AS tetapi tidak memberikan penilaian pasti apakah ada terobosan atau tidak.

Hamas mengatakan Israel telah menarik kembali komitmennya untuk menarik pasukan dari Koridor dan mengajukan persyaratan baru lainnya, termasuk penyaringan terhadap warga Palestina yang kehilangan tempat tinggal ketika mereka kembali ke wilayah utara yang lebih padat penduduknya ketika gencatan senjata dimulai.

“Kami tidak akan menerima diskusi mengenai pencabutan dari apa yang kami sepakati pada 2 Juli atau ketentuan baru,” kata pejabat Hamas Osama Hamdan kepada TV Al-Aqsa pada hari Minggu.

Pada Juli lalu, Hamas menerima proposal AS untuk memulai pembicaraan mengenai pembebasan sandera Israel, termasuk tentara dan pria, 16 hari setelah tahap pertama perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri perang Gaza, kata sumber senior Hamas kepada Reuters.

Delegasi Hamas meninggalkan Kairo pada hari Minggu setelah mengadakan pembicaraan dengan mediator, kata pejabat senior Izzat El-Reshiq. Pihaknya menambahkan, kelompok tersebut telah menegaskan kembali tuntutannya bahwa perjanjian apa pun harus menetapkan gencatan senjata permanen dan penarikan penuh Israel dari Gaza.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemimpin negara Amerika Serikat (AS), Mesir, dan Qatar memanggil Israel dan Hamas untuk melanjutkan perundingan terkait gencata senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan sandera.

Mengutip Reuters pada Jumat (9/8/2024), ketiga negara yang berusaha menengahi kesepakatan tersebut, mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa perundingan tersebut dapat dilakukan di Doha atau Kairo.

Pernyataan itu muncul sebagai bagian dari upaya ketiga pemimpin negara tersebut untuk memulai kembali perundingan. Hal tersebut diupayakan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan tersebut yang akan melibatkan Iran setelah pembunuhan anggota senior kelompok militan Hamas dan Hizbullah.

Dalam pernyataan bersama itu disebutkan, kerangka kerja perjanjian kini sudah didiskusikan dan tinggal menyelesaikan rincian implementasinya.

“Tidak ada lagi waktu yang bisa disia-siakan atau ada alasan bagi pihak mana pun untuk menunda lebih lanjut. Ini adalah waktunya untuk melepaskan para sandera, memulai gencatan senjata, dan melaksanakan perjanjian ini,” jelas mereka.

Para pemimpin juga menawarkan untuk menyajikan proposal final untuk menjembatani penyelesaian masalah-masalah antara kedua pihak yang tersisa.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan perunding Israel akan hadir. Tujuan perundingan ini adalah untuk menyelesaikan rincian dan melaksanakan perjanjian kerangka kerja. Adapun, hingga saat ini belum ada komentar langsung dari Hamas.

Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan perjanjian tersebut kemungkinan tidak akan ditandatangani minggu depan mengingat adanya masalah serius yang mencakup urutan pertukaran antara Hamas dan Israel. Perundingan ini memerlukan diskusi yang melibatkan kedua pihak tersebut.

Pejabat AS tersebut mengatakan pernyataan itu tidak dirancang untuk mempengaruhi Iran tetapi eskalasi apa pun akan membahayakan harapan tercapainya kesepakatan Israel-Hamas.

Perwakilan Iran untuk PBB sebelumnya mengatakan bahwa mereka menjalankan dua prioritas secara bersamaan.

Pertama, adalah menetapkan gencatan senjata yang bertahan lama di Gaza dan menarik mundur penjajah dari wilayah tersebut. Kedua, adalah menghukum pelaku pembunuhan mantan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran pada 31 Juli.

Adapun, Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel selatan, yang menewaskan 1.200 orang dan 250 orang disandera di Gaza, menurut penghitungan Israel.

Setidaknya 39.699 warga Palestina telah tewas dalam kampanye militer Israel di Gaza, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, yang tidak membedakan antara pejuang dan warga sipil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Qatar, Mesir dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama untuk meminta Israel dan Hamas melanjutkan pembicaraan guna mencapai gencatan senjata di jalur Gaza. Pernyataan tersebut mengungkapkan, pengeboman Israel yang terus berlanjut di wilayah tersebut telah menewaskan hampir 40.000 orang Palestina dan menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi regional lebih lanjut.

Pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Kamis (8/8/2024), menjelaskan, ketiga negara tersebut mendesak Israel dan Hamas untuk melanjutkan pembicaraan pada tanggal 15 Agustus di Doha atau Kairo. Pembicaraan dinilai mendesak untuk menutup semua kesenjangan yang tersisa dan memulai implementasi kesepakatan tanpa penundaan lebih lanjut.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan membebaskan para sandera dan tahanan," kata mereka seperti dilaporkan Aljazeera, Jumat (9/8/2024) yang dikutip Republika di Jakarta.

"Kami telah bekerja selama berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan kerangka kerja dan sekarang sudah ada di atas meja, dengan hanya rincian implementasi yang belum ada."

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat menanggapi seruan tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Israel akan mengirim delegasi untuk menghadiri pembicaraan pekan depan untuk menyelesaikan rincian dan mengimplementasikan perjanjian kerangka kerja.Hamas, faksi politik Palestina yang memerintah Gaza, belum memberikan tanggapan.

Pernyataan bersama ini muncul di tengah-tengah upaya berbulan-bulan yang gagal untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, di mana serangan militer Israel telah menewaskan sedikitnya 39.699 warga Palestina dan melukai 91.722 lainnya sejak awal Oktober.

Pembunuhan baru-baru ini terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Iran, Teheran, yang secara luas diyakini dilakukan oleh Israel, juga memicu pertanyaan mengenai prospek kelanjutan negosiasi gencatan senjata.

Pembunuhan Haniyeh - yang telah menjadi tokoh kunci dalam perundingan - dilihat oleh banyak pihak sebagai upaya pemerintah Netanyahu untuk menggagalkan upaya negosiasi untuk mengakhiri perang.

Dalam pernyataan Kamis, Qatar, Mesir dan AS mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk memberikan bantuan segera kepada rakyat Gaza yang telah lama menderita dan juga para sandera yang telah lama menderita dan keluarga mereka."Tidak ada lagi waktu yang bisa disia-siakan atau alasan dari pihak manapun untuk penundaan lebih lanjut," kata negara-negara tersebut.

Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang menjadi penengah telah kehabisan kesabaran."AS didorong untuk memberikan tekanan yang lebih besar karena ancaman perang regional yang lebih luas," jelas Bishara.

"Saya kira idenya di sini adalah bahwa mereka akan kembali ke meja perundingan pada tanggal 15 Agustus, dan baik Hamas maupun Israel akan berusaha untuk merampungkan detail-detailnya," katanya.

Bishara mengatakan banyak rincian yang masih belum jelas, termasuk tahanan dan tawanan Palestina yang ditahan di Gaza yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan - dan berapa banyak.

Namun, ia mengatakan bahwa negara-negara yang menjadi penengah percaya bahwa mereka memiliki kesepakatan kerangka kerja yang baik untuk kesepakatan gencatan senjata tiga tahap."Saya pikir ini kurang lebih merupakan seruan untuk bertindak, seruan untuk segera bertindak - untuk bertindak lebih cepat dari sebelumnya,"ujar dia.

Ariel Gold, direktur eksekutif Fellowship of Reconciliation, sebuah kelompok anti-kekerasan yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan, pernyataan pada Kamis ini belum perlu dirayakan. "Kami telah berada di sini sebelumnya," kata Gold kepada Al Jazeera, dan mencatat bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah "berkali-kali [mengatakan] bahwa kami berada di tahap akhir negosiasi menuju kesepakatan."

Gold mengatakan bahwa Biden, yang telah memberikan dukungan militer dan diplomatik yang gigih kepada Israel di tengah-tengah perang, harus menjelaskan kepada Netanyahu bahwa akan ada konsekuensi yang nyata dan pasti jika menolak kesepakatan gencatan senjata ini.

Selama berbulan-bulan, para pendukung hak-hak Palestina di AS telah mendesak Biden untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel seiring berlanjutnya perang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perlawanan sengit antara Hamas dan Israel yang tak kunjung berakhir sejak 7 Oktober 2023, belum menunjukkan akan berakhir, tetapi upaya mewujudkan perundingan genjatan senjata terus dilakukan.

Teranyar, pekan ini, kantor Netanyahu mengatakan bahwa para perundingnya, telah menerima respons Hamas tentang kesepakatan prospektif yang akan memastikan pembebasan sandera dengan imbalan gencatan senjata di Gaza.

Kepala Intelijen Israel David Barnea bertolak ke Qatar pada Jumat untuk melanjutkan pembicaraan tidak langsung dengan Hamas. Kantor Netanyahu mengatakan negosiasi akan dilanjutkan minggu depan dan masih ada perbedaan pandangan di antara kedua belah pihak.

Reuters melaporkan, Hamas telah menerima usulan Amerika Serikat untuk memulai pembicaraan mengenai pembebasan sandera Israel, termasuk tentara dan pria, 16 hari setelah tahap pertama perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri perang Gaza.

Kelompok Islam tersebut telah membatalkan tuntutan agar Israel terlebih dahulu berkomitmen pada gencatan senjata permanen sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Mereka akan mengizinkan negosiasi untuk mencapai hal tersebut selama enam pekan tahap pertama, kata sumber tersebut kepada Reuters tanpa menyebut nama karena pembicaraan tersebut bersifat pribadi.

Seorang pejabat Palestina yang dekat dengan upaya perdamaian yang dimediasi secara internasional mengatakan bahwa proposal tersebut dapat menghasilkan kesepakatan kerangka kerja jika diterima oleh Israel dan akan mengakhiri perang sembilan bulan antara Israel dan Hamas di Gaza.

Sebuah sumber di tim perundingan Israel, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya, mengatakan sekarang ada peluang nyata untuk mencapai kesepakatan. Hal ini sangat kontras dengan kejadian di masa lalu dalam perang sembilan bulan di Gaza, ketika Israel mengatakan persyaratan yang diberikan oleh Hamas tidak dapat diterima.

Juru bicara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak segera menanggapi permintaan komentar pada Sabtu, hari Sabat Yahudi. Pada Jumat, kantornya mengatakan pembicaraan akan dilanjutkan pekan depan dan menekankan bahwa kesenjangan antara kedua belah pihak masih ada.

Konflik tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 38 ribu warga Palestina, menurut pejabat kesehatan Gaza, sejak Hamas menyerang kota-kota Israel selatan pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, menurut angka resmi Israel.

Proposal baru tersebut memastikan bahwa mediator akan menjamin gencatan senjata sementara, pengiriman bantuan dan penarikan pasukan Israel selama pembicaraan tidak langsung terus melaksanakan tahap kedua perjanjian tersebut, kata sumber Hamas.

Upaya untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza telah meningkat selama beberapa hari terakhir dengan adanya diplomasi antar-jemput yang aktif antara Washington, Israel dan Qatar, yang memimpin upaya mediasi dari Doha, tempat kepemimpinan Hamas di pengasingan bermarkas.

Sebuah sumber regional mengatakan pemerintah Amerika Serikat berusaha keras untuk mencapai kesepakatan sebelum pemilihan presiden pada bulan November.

Netanyahu mengatakan pada hari Jumat bahwa kepala badan intelijen Israel Mossad telah kembali dari pertemuan awal dengan mediator di Qatar dan negosiasi akan dilanjutkan pekan depan.

Mansour Shouman, seorang warga Gaza yang pernah mengalami perang di Rafah dan Khan Younis, mengatakan kepada Al Jazeera dari Istanbul Turki bahwa “rakyat Palestina di dalam dan di luar Gaza merasa sedikit lebih optimis” mengenai perundingan gencatan senjata yang diadakan di Doha, Qatar.

“Sumber yang dekat dengan tim perundingan Palestina mengatakan kepada kami bahwa mereka menjadi lebih lunak pada beberapa poin yang menghambat kemajuan negosiasi,” katanya.

“Poin-poin tersebut antara lain pembebasan tentara Israel yang ditangkap pada 7 Oktober dengan imbalan gencatan senjata jangka panjang, penarikan pasukan Israel dari seluruh Gaza dan pembukaan semua perbatasan,” tambahnya.

Negosiasi tersebut...

Laporan itu juga menunjukkan bahwa Hamas: "Masih dapat melakukan serangan di Israel; Hamas kemungkinan memiliki sekitar 15 ribu pejuang yang dimobilisasi-kurang lebih sepuluh kali lipat dari jumlah pejuang yang melakukan serangan 7 Oktober. Selain itu, lebih dari 80 persen jaringan terowongan bawah tanah kelompok ini masih dapat digunakan untuk merencanakan, menyimpan senjata, dan menghindari pengawasan, penangkapan, dan serangan Israel. Sebagian besar pimpinan tertinggi Hamas di Gaza masih utuh."

Majalah tersebut menjelaskan pengeboman dan invasi darat Israel ke Jalur Gaza tidak menyebabkan penurunan dukungan rakyat Palestina, dan: "Dukungan terhadap serangan bersenjata terhadap warga sipil Israel tampaknya telah meningkat terutama di kalangan warga Palestina di Tepi Barat, yang kini setara dengan tingkat dukungan yang tinggi secara konsisten terhadap serangan-serangan ini di Gaza, yang menunjukkan bahwa Hamas telah memperoleh keuntungan yang luas di seluruh masyarakat Palestina sejak tanggal 7 Oktober."

Seorang pejabat Amerika Serkat mengatakan kepada perusahaan penyiaran televisi CBS bahwa Israel belum mencapai tujuannya untuk menghancurkan Hamas, mengingat kurangnya rencana Israel untuk hari setelah perang di Gaza.

"Usaha menghancurkan Hamas, membuat Hamas lenyap - itu hanya melemparkan pasir ke mata publik," kata juru bicara militer Israel Daniel Hagari.

Ia menambahkan bahwa kelompok tersebut akan tetap menguasai Jalur Gaza kecuali Israel mengembangkan sesuatu yang lain untuk menggantikannya.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) Amerika Serikat William Burns akan mengunjungi ibu kota Qatar, Doha pekan depan untuk ikut dalam pembahasan pertukaran sandera dan gencatan senjata di Jalur Gaza, menurut laporan Axios, mengutip pejabat Israel.

Pertemuan itu juga akan diikuti Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, Kepala Badan Intelijen Rahasia Israel (Mossad) David Barnea dan kepala Badan Intelijen Umum Mesir Abbas Kamel, kata laporan itu pada Sabtu (6/7/2024) lalu, dilansir laman Sputnik.

Laporan itu menambahkan para pejabat Israel dan AS optimistis daripada sebelumnya bahwa pembahasan terbaru dengan para pemimpin gerakan Palestina Hamas dapat mencapai kesepakatan. Permasalahan problematik utama adalah permintaan Hamas agar AS, Mesir dan Qatar memberikan komitmen tertulis bahwa perundingan tahap kedua dari perjanjian tersebut akan dilanjutkan tanpa batasan waktu selama tahap pertama dari perjanjian tersebut sedang berlangsung, demikian bunyi laporan tersebut.

Namun, Israel percaya bahwa masalah ini dapat dan harus diselesaikan untuk melanjutkan ke negosiasi rinci mengenai implementasi perjanjian tersebut. Sekitar 120 sandera Israel diyakini ditahan oleh Hamas, termasuk 40 orang yang diperkirakan tewas.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pekan ini para perundingnya telah menerima tanggapan Hamas mengenai kesepakatan prospektif yang akan menjamin pembebasan sandera sebagai imbalan atas gencatan senjata di Gaza.

Barnea mengunjungi Qatar pada Jumat untuk melanjutkan pembicaraan tidak langsung dengan Hamas.

Pertemuan dengan Hamas

Sebelumnya, Pemimpin kelompok pejuang Palestina Hamas, Ismail Haniyeh telah menggelar pembicaraan dengan Qatar, Mesir, dan Turki untuk meninjau perkembangan gencatan senjata di Jalur Gaza. Dalam pernyataan yang dirilis Rabu (3/7/2024), Hamas mengatakan Haniyeh telah berkomunikasi dengan para mediator di Qatar dan Mesir mengenai ide-ide untuk mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri agresi brutal Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

"Haniyeh juga berbicara dengan para pejabat di Turki mengenai perkembangan terkini," kata Hamas.

Israel telah menewaskan hampir 38.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak melancarkan serangan balasan terhadap Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan militer Israel telah menghancurkan daerah kantong pantai tersebut.

Para mediator menyampaikan tanggapan dari Hamas terhadap usulan yang mencakup pembebasan sandera yang ditahan di Gaza dan gencatan senjata di wilayah tersebut. Mesir, Qatar, dan AS telah berupaya selama berbulan-bulan untuk mengamankan proses gencatan senjata dan pembebasan 120 warga Israel yang masih disandera Hamas di Gaza.

Namun, upaya mediasi itu tetap tidak berhasil. Hamas mengatakan kesepakatan apa pun harus mengakhiri perang dan memungkinkan penarikan seluruh pasukan Israel dari Gaza.