REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (EU) Josep Borrell meminta EU mempertimbangkan sanksi terhadap Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir atas seruannya memangkas pasokan bahan bakar dan bantuan bagi warga sipil di Jalur Gaza, Senin (12/8/2024).

"Sementara dunia mendorong gencatan senjata di #Gaza, Ben Gvir menyerukan pemotongan bahan bakar & bantuan bagi warga sipil," kata Borrel pada platform X.

Borrell melanjutkan, pernyataan dari Ben Gvir tersebut mirip dengan pernyataan jahat Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich yang merupakan hasutan untuk melakukan kejahatan perang.

"Sanksi harus menjadi agenda Uni Eropa kita," kata Borrell.

Dia juga meminta Israel menjauhkan diri dengan tegas dari hasutan untuk melakukan kejahatan perang. Lebih lanjut, Borrell juga menyerukan Israel terlibat dengan itikad baik dalam negosiasi yang difasilitasi oleh AS, Qatar dan Mesir untuk melakukan gencatan senjata segera.

Ben-Gvir menganjurkan sikap yang lebih keras terhadap Otoritas Nasional Palestina. Politikus itu telah berulang kali menentang kesepakatan dengan Hamas dan mengakhiri perang di Gaza, dengan mengatakan perlu untuk menempuh akhir yang sulit dan meninggalkan kesepakatan yang "tidak masuk akal" itu.

Sebelumnya Smotrich mengatakan dalam konteks perjuangan untuk membebaskan sandera Israel, dia menganggap tindakan memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza adalah tindakan yang dibenarkan dan bermoral, bahkan jika hal tersebut menyebabkan kematian dua juta warga Palestina karena kelaparan.

Dia juga mengeluh masyarakat internasional tidak akan mengizinkannya memblokir pasokan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Sebelumnya, Mesir, Qatar dan Amerika Serikat meminta Israel dan Hamas untuk melanjutkan pembahasan tentang ketentuan gencatan senjata pada 14-15 Agustus. Para pemimpin ketiga negara itu mengatakan siap mengajukan usulan akhir guna mencapai kesepakatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Qatar, Mesir dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama untuk meminta Israel dan Hamas melanjutkan pembicaraan guna mencapai gencatan senjata di jalur Gaza. Pernyataan tersebut mengungkapkan, pengeboman Israel yang terus berlanjut di wilayah tersebut telah menewaskan hampir 40.000 orang Palestina dan menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi regional lebih lanjut.

Pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Kamis (8/8/2024), menjelaskan, ketiga negara tersebut mendesak Israel dan Hamas untuk melanjutkan pembicaraan pada tanggal 15 Agustus di Doha atau Kairo. Pembicaraan dinilai mendesak untuk menutup semua kesenjangan yang tersisa dan memulai implementasi kesepakatan tanpa penundaan lebih lanjut.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan membebaskan para sandera dan tahanan," kata mereka seperti dilaporkan Aljazeera, Jumat (9/8/2024) yang dikutip Republika di Jakarta.

"Kami telah bekerja selama berbulan-bulan untuk mencapai kesepakatan kerangka kerja dan sekarang sudah ada di atas meja, dengan hanya rincian implementasi yang belum ada."

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan cepat menanggapi seruan tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Israel akan mengirim delegasi untuk menghadiri pembicaraan pekan depan untuk menyelesaikan rincian dan mengimplementasikan perjanjian kerangka kerja.Hamas, faksi politik Palestina yang memerintah Gaza, belum memberikan tanggapan.

Pernyataan bersama ini muncul di tengah-tengah upaya berbulan-bulan yang gagal untuk mencapai gencatan senjata di Gaza, di mana serangan militer Israel telah menewaskan sedikitnya 39.699 warga Palestina dan melukai 91.722 lainnya sejak awal Oktober.

Pembunuhan baru-baru ini terhadap pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di ibu kota Iran, Teheran, yang secara luas diyakini dilakukan oleh Israel, juga memicu pertanyaan mengenai prospek kelanjutan negosiasi gencatan senjata.

Pembunuhan Haniyeh - yang telah menjadi tokoh kunci dalam perundingan - dilihat oleh banyak pihak sebagai upaya pemerintah Netanyahu untuk menggagalkan upaya negosiasi untuk mengakhiri perang.

Dalam pernyataan Kamis, Qatar, Mesir dan AS mengatakan bahwa ini adalah saatnya untuk memberikan bantuan segera kepada rakyat Gaza yang telah lama menderita dan juga para sandera yang telah lama menderita dan keluarga mereka."Tidak ada lagi waktu yang bisa disia-siakan atau alasan dari pihak manapun untuk penundaan lebih lanjut," kata negara-negara tersebut.

Marwan Bishara, analis politik senior Al Jazeera, mengatakan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang menjadi penengah telah kehabisan kesabaran."AS didorong untuk memberikan tekanan yang lebih besar karena ancaman perang regional yang lebih luas," jelas Bishara.

"Saya kira idenya di sini adalah bahwa mereka akan kembali ke meja perundingan pada tanggal 15 Agustus, dan baik Hamas maupun Israel akan berusaha untuk merampungkan detail-detailnya," katanya.

Bishara mengatakan banyak rincian yang masih belum jelas, termasuk tahanan dan tawanan Palestina yang ditahan di Gaza yang akan dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan - dan berapa banyak.

Namun, ia mengatakan bahwa negara-negara yang menjadi penengah percaya bahwa mereka memiliki kesepakatan kerangka kerja yang baik untuk kesepakatan gencatan senjata tiga tahap."Saya pikir ini kurang lebih merupakan seruan untuk bertindak, seruan untuk segera bertindak - untuk bertindak lebih cepat dari sebelumnya,"ujar dia.

Ariel Gold, direktur eksekutif Fellowship of Reconciliation, sebuah kelompok anti-kekerasan yang berbasis di Amerika Serikat, mengatakan, pernyataan pada Kamis ini belum perlu dirayakan. "Kami telah berada di sini sebelumnya," kata Gold kepada Al Jazeera, dan mencatat bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah "berkali-kali [mengatakan] bahwa kami berada di tahap akhir negosiasi menuju kesepakatan."

Gold mengatakan bahwa Biden, yang telah memberikan dukungan militer dan diplomatik yang gigih kepada Israel di tengah-tengah perang, harus menjelaskan kepada Netanyahu bahwa akan ada konsekuensi yang nyata dan pasti jika menolak kesepakatan gencatan senjata ini.

Selama berbulan-bulan, para pendukung hak-hak Palestina di AS telah mendesak Biden untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel seiring berlanjutnya perang.