JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global (global minimum tax) sebesar 15 persen kepada perusahaan global atau multinasional.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, dari pengenaan pajak minimum global, negara berpotensi mengumpulkan pendapatan hingga Rp 8,8 triliun.

"Berdasarkan analisis dampak Indonesia, penerapan pajak minimum global ini akan menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp 3,8-8,8 triliun, terutama melalui pajak tambahan minimum domestik yang memenuhi syarat," ujarnya saat membuka acara International Tax Forum 2024, dikutip Kamis (26/9/2024).

Adapun pajak minimum global adalah salah satu pilar dari dua pilar solusi sistem pajak internasional untuk mengatasi isu hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi dan globalisasi (Based Erotion and Profit Shifting/BEPS), tax avoidance, serta tax evasion.

Pajak minimum global ini memungkinkan perusahaan raksasa multinasional, seperti Apple, Microsoft, Amazon, hingga Google tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mendirikan perusahaan di yurisdiksi pajak rendah.

Dengan diterapkannya kebijakan ini, negara-negara di dunia mendapat haknya karena melakukan pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba (GloBE) dari perusahaan multinasional.

"Reformasi ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dan digitalisasi sekaligus memastikan daya tarik sebagai tujuan investasi," ucap Thomas.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, tarif pajak minimum global sebesar 15 persen dikenakan kepada perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan sebesar 750 juta euro setara Rp 12,66 triliun atau lebih.

Sebelumnya, negara-negara G20 mulai menyepakati pajak minimum untuk perusahaan global (global minimum tax) diimplementasikan pada tahun 2023.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai menutup pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (1st FMCBG Meetings) Presidensi G20 Indonesia.

"Dalam pertemuan kali ini disepakati untuk pilar II, menghindarkan global anti based erotion model bisa dijalankan sebagai suatu kebijakan yang efektif pada tahun 2023," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (18/2/2022).

Melalui aturan itu, perusahaan global atau perusahaan multinasional dikenakan pajak minimum sebesar 15 persen.

"Dalam pertemuan kali ini disepakati bahwa sesudah prinsip itu dicapai, maka dilakukan monitoring untuk pelaksanaannya," ucap Sri Mulyani.

Adapun agar penerapan pajak minimum global berjalan lancar, negara G20 menyepakati adanya dukungan untuk negara-negara yang belum siap menerapkan.

Dukungan tersebut meliputi bantuan technical assistance, baik dari sisi aturan maupun dari sisi kapasitas otoritas pajak masing-masing negara.

"Oleh karena itu disepakati adanya dukungan untuk penambahan/peningkatan kapasitas bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan untuk mengimplementasikan dua pilar sesuai dengan kesepakatan waktu, yang disebut sangat ambisius yaitu tahun 2023," tandas Sri Mulyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menerapkan pajak minimum global (global minimum tax) sebesar 15 persen kepada perusahaan global atau multinasional.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, dari pengenaan pajak minimum global, negara berpotensi mengumpulkan pendapatan hingga Rp 8,8 triliun.

"Berdasarkan analisis dampak Indonesia, penerapan pajak minimum global ini akan menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp 3,8-8,8 triliun, terutama melalui pajak tambahan minimum domestik yang memenuhi syarat," ujarnya saat membuka acara International Tax Forum 2024, dikutip Kamis (26/9/2024).

Adapun pajak minimum global adalah salah satu pilar dari dua pilar solusi sistem pajak internasional untuk mengatasi isu hilangnya potensi pajak akibat digitalisasi dan globalisasi (Based Erotion and Profit Shifting/BEPS), tax avoidance, serta tax evasion.

Pajak minimum global ini memungkinkan perusahaan raksasa multinasional, seperti Apple, Microsoft, Amazon, hingga Google tidak bisa lagi menghindari pajak dengan mendirikan perusahaan di yurisdiksi pajak rendah.

Dengan diterapkannya kebijakan ini, negara-negara di dunia mendapat haknya karena melakukan pencegahan penggerusan basis pemajakan dan pergeseran laba (GloBE) dari perusahaan multinasional.

"Reformasi ini dirancang untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dan digitalisasi sekaligus memastikan daya tarik sebagai tujuan investasi," ucap Thomas.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan, tarif pajak minimum global sebesar 15 persen dikenakan kepada perusahaan multinasional yang memiliki pendapatan sebesar 750 juta euro setara Rp 12,66 triliun atau lebih.

Sebelumnya, negara-negara G20 mulai menyepakati pajak minimum untuk perusahaan global (global minimum tax) diimplementasikan pada tahun 2023.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers usai menutup pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (1st FMCBG Meetings) Presidensi G20 Indonesia.

"Dalam pertemuan kali ini disepakati untuk pilar II, menghindarkan global anti based erotion model bisa dijalankan sebagai suatu kebijakan yang efektif pada tahun 2023," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (18/2/2022).

Melalui aturan itu, perusahaan global atau perusahaan multinasional dikenakan pajak minimum sebesar 15 persen.

"Dalam pertemuan kali ini disepakati bahwa sesudah prinsip itu dicapai, maka dilakukan monitoring untuk pelaksanaannya," ucap Sri Mulyani.

Adapun agar penerapan pajak minimum global berjalan lancar, negara G20 menyepakati adanya dukungan untuk negara-negara yang belum siap menerapkan.

Dukungan tersebut meliputi bantuan technical assistance, baik dari sisi aturan maupun dari sisi kapasitas otoritas pajak masing-masing negara.

"Oleh karena itu disepakati adanya dukungan untuk penambahan/peningkatan kapasitas bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan bantuan untuk mengimplementasikan dua pilar sesuai dengan kesepakatan waktu, yang disebut sangat ambisius yaitu tahun 2023," tandas Sri Mulyani.

Jakarta: Platform periklanan global, MGID, terus berekspansi di seluruh penjuru dunia. Perusahaan telah mencetak cuan dari hasil investasinya dalam jumlah karyawan, teknologi, dan kemitraan.

MGID telah membuka pasar dan peluang pendapatan baru di seluruh Amerika Utara dan Selatan, Eropa, dan Asia. Serta telah melanjutkan tren lima tahun perusahaan dengan pertumbuhan dua digit dari tahun ke tahun saat membantu klien berkembang dalam lingkungan periklanan digital yang menantang saat ini.

Jumlah karyawan meningkat sebesar 18 persen di semester I-2024 menjadi 800, dengan tim operasi global di seluruh dunia mendapatkan manfaatnya. Perusahaan ini juga membuka kantor ke-18 di seluruh dunia di Barcelona, Spanyol.
Tim manajemen yang berkembang semakin memperkuat bisnis dan memastikan kepemimpinan yang ada untuk terus memberikan pertumbuhan di masa depan dengan bergabungnya Head of Global Publisher Success Guillaume Cribier.

Baca juga: 5 Tips Siapkan Diri Berkarir di Top Companies

Investasi strategis

MGID mempertahankan fokus untuk mengembangkan penawaran produknya, sehingga klien dapat mengakses alat terbaik dan audiens sebanyak satu miliar pengunjung bulanan unik.

Investasi strategis dan kemitraan telah memungkinkan MGID mengembangkan lingkungan AI yang komprehensif yang mengotomatiskan dan mengoptimalkan seluruh proses periklanan, mulai dari pengembangan kreatif hingga penempatan iklan, memanfaatkan analitik data yang luas untuk memberikan jangkauan, engagement, dan kinerja kampanye yang lebih besar bagi klien.

Peningkatan ini telah menghasilkan pertumbuhan CTR di semua negara tempat operasinya. Selain pasar yang sedang berkembang, termasuk Thailand dan India, dengan tingkat pertumbuhan CTR masing-masing sebesar 139 persen dan 133 persen telah tercapai, perbaikan substansial juga terlihat di pasar yang sudah mapan, dengan Jerman meningkat sebesar 67 persen dan AS sebesar 74 persen.

"Di lingkungan yang dinamis tetapi kompetitif ini, komitmen kami untuk tumbuh dengan cara yang berkelanjutan, menguntungkan, dan organik. Tetapi kami menyadari tidak ada yang terjamin, jadi kami tidak bisa diam dan kami tidak akan diam. Itulah sebabnya kami bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan operasi dan terus berinvestasi kembali dalam mengembangkan produk dan bakat demi menguntungkan bisnis, penerbit, dan klien kami sekarang dan di masa depan," ungkap CEO MGID, Sergii Denysenko, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Agustus 2024.

(AHL)