Bisnis.com, JAKARTA — Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disampaikan lewat aplikasi pesan Whatsapp hingga tidak adanya pembayaran pesangon menjadi serangkaian nasib pilu buruh saat ini.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal menuturkan bahwa pemecatan melalui WhatsApp merupakan kondisi yang terjadi pada para buruh.

Perusahaan melakukan PHK secara mendadak, bahkan hanya diberitahu lewat aplikasi Whatsapp.

“Sekarang kawan-kawan, kamu tahu nggak, di-PHK pakai WA [WhatsApp]. Orang di-PHK pakai WA,” kata Iqbal saat ditemui di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Iqbal tidak memberi tahu nama perusahaan yang melakukan hal tersebut, juga mekanisme PHK yang seharusnya dilakukan sebuah perusahaan.

Iqbal juga mengkritik perusahaan yang tidak membayar hak pesangon karyawan. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini merupakan neoliberalisme.

“Pesangon nggak dibayar, kemudian nggak diberitahu. Masa kamu biarkan yang kayak begini? Itu neoliberalisme,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap agar Presiden Prabowo Subianto membuktikan pemerintahan baru tidak menggunakan neokapitalisme dan neoliberalisme, melainkan menggunakan ekonomi Pancasila.

“Buktinya hanya satu, cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja sekurang-kurangnya, di klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani,” ungkapnya.

Dia juga mengkritik adanya outsourcing di dunia kerja yang merugikan karyawan. Menurutnya, kondisi ini merupakan ekonomi neoliberal. Bahkan, dia juga menyebut omnibus law merupakan wujud nyata ekonomi neoliberal.

“Bagaimana mungkin orang, kita semua ini dikontrak terus-menerus, tanpa periode, 5 tahun memang batasnya, habis itu dikontrak lagi, itu neoliberal,” imbuhnya.

Iqbal pun berharap agar Presiden Prabowo mencabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

Dia menilai bahwa keberadaan omnibus law ini sangat merugikan buruh dan petani karena memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk memberlakukan kebijakan yang merugikan tenaga kerja, termasuk fleksibilitas kerja yang berlebihan dan minimnya perlindungan kesejahteraan.

“Kalau memang pemerintahan yang baru, tidak menginginkan ekonomi neoliberal, neokapitalis, tapi menginginkan ekonomi Pancasila, berpihak pada rakyat satu, cuma cabut omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Aktivis Buruh Nasional menyoroti jumlah buruh yang terus menurun akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan menurunnya daya beli masyarakat jelang HUT RI ke-79.

Aktivis Buruh Mirah Sumirat yang juga merupakan Presiden Women Commitee Asia Pasifik mengungkapkan jumlah buruh yang terus menurun akibat terjadinya PHK massal.

Data Dari Kementerian Tenaga Kerja selama periode Januari - Juni 2024, ada 32.064 tetapi Mirah Sumirat meyakini data yang sesungguhnya bisa dua kali lebih besar dari jumlah tersebut. Musababnya karena banyak perusahaan tidak melaporkan jumlah pekerja yang di PHK kepada Dinas tenaga kerja setempat.

Selain itu, kata dia, biasanya sudah ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di internal sehingga tidak ada pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja. Selain itu banyak juga pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini berpengaruh dengan data yang digunakan oleh pihak kementerian, karena pihak Kementerian Ketenagakerjaan selalu menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan klaim dari buruh terhadap Jaminan Hari Tua ( JHT ) yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

Mirah Sumirat menyampaikan bahwa mereka yang akhirnya di-PHK sebagian besar beralih menjadi wirausaha skala kecil, misalnya menjadi pedagang makanan kaki lima, sebagian lagi beralih menjadi Driver Online, kerja serabutan, dan lainnya.

Hal ini diperkuat dengan jumlahnya yang semakin besar. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa jumlah pekerja sektor Informal di Indonesia bertambah dalam 5 tahun terakhir.

Pada Februari 2019 jumlahnya masih 74,09 juta orang 57,27% dari total penduduk Indonesia yang bekerja), sedangkan pada Februari 2024 naik menjadi 84.13 juta orang atau 59.17 % dari total penduduk bekerja) artinya mereka memiliki pendapatan tidak tetap dan cenderung bertambah miskin, sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

“Permasalahan tersebut jangan dibiarkan berlarut larut, harus segera di carikan solusinya, Mirah Sumirat juga berharap dengan adanya Pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto , isu Pekerja /Buruh dan rakyat bisa diselesaikan untuk mendapatkan kehidupan sejahtera dan layak sesuai dengan amanat Konstitusi UUD 45 bisa terwujud,” ujarnya melalui keterangan resmi yang dikutip, Rabu (14/8/2024).

Persoalan lainnya berkaitan dengan penurunan daya beli akibat kebijakan upah murah sejak 2015 yaitu adanya PP No. 78/2015 tentang pengupahan hal ini telah mereduksi fungsi dewan pengupahan dan mereduksi komponen perhitungan upah dalam hal ini menghilangkan Komponen Hidup Layak (KHL).

Lalu disusul dengan di keluarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang semakin menegaskan PP 78/2015 terkait upah murah.

Mirah melanjutkan bahwa penyebab lainnya adalah melambungnya harga kebutuhan pangan dan kebutuhan dasar (sembako), hal ini berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat yang semakin rendah, melambungnya harga pangan dan kebutuhan dasar yang tidak terkendali sejak 2021 naik rata-rata sekitar 20%, dan sampai saat ini tetap tidak bisa terkendali.

Bisnis.com, JAKARTA - Aktivis Buruh Nasional sekaligus Presiden Women Committee Asia Pasifik di UNI Apro Mirah Sumirat mengungkapkan bahwa maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) telah membuat jumlah buruh dan daya beli masyarakat menurun.

Mirah Sumirat menyampaikan, masyarakat yang ter-PHK mayoritas beralih menjadi wirausaha skala kecil seperti pedagang kaki lima.

Hal ini diperkuat dengan bertambahnya jumlah pekerja di sektor informal di Indonesia dalam lima tahun terakhir di mana jumlahnya meningkat jadi 84,13 juta pada Februari 2024, dari sebelumnya 74,09 juta pada Februari 2019.

“Artinya mereka memiliki pendapatan tidak tetap dan cenderung bertambah miskin, sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Sebagian lagi beralih menjadi driver online, kerja serabutan, dan lainnya,” kata Mirah dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (11/8/2024).

Selain maraknya PHK, Mirah juga mengungkap penyebab lain daya beli masyarakat menurun. Di antaranya, kebijakan upah murah yang sudah ada sejak Peraturan Pemerintah (PP) No.78/2015 tentang Pengupahan.

Menurutnya, kebijakan ini telah mereduksi fungsi dewan pengupahan dan mereduksi komponen perhitungan upah dalam hal ini menghilangkan Komponen Hidup Layak (KHL). Terbitnya Undang-undang Cipta Kerja juga semakin menegaskan PP No.78/2015 mengenai upah murah.

Melonjaknya harga pangan dan kebutuhan dasar juga menjadi pemicu turunnya daya beli masyarakat. Mirah menuturkan, harga kebutuhan pokok sejak 2021 tidak terkendali dan kenaikannya sekitar 20%.

“Kebijakan politik upah murah ini terbukti membuat kesenjangan antara kaya dan miskin semakin melebar, ini bisa berakibat tidak baik untuk kita berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Tidak hanya itu, keputusan pemerintah untuk mengerek pajak telah membuat harga barang ikut naik.

Alih-alih menaikkan pajak, Mirah menyebut bahwa pemerintah seharusnya menurunkan pajak agar dapat menekan harga. Selain itu, pemerintah disebut perlu mencari sumber dana lain untuk memenuhi kebutuhan belanja negara dan membayar utang pemerintah.

Mirah juga meminta pemerintah untuk tetap mempertahankan subsidi untuk rakyat seperti listrik, gas LPG 3 kilogram, dan BBM untuk menjaga daya beli masyarakat.

Di sisi lain, Mirah mengungkap bahwa sebagian kelas menengah ke bawah kesulitan untuk menambah penghasilan lantaran hanya mengandalkan upah yang tidak memadai untuk hidup layak. Akibatnya, beberapa diantaranya mengambil jalan pintas melalui judi online dan pinjaman online untuk mendapat penghasilan tambahan secara instan.

Mirah mengatakan bahwa tidak heran banyak kasus bunuh diri akibat judi online dan pinjaman online, produktivitasnya menurun, meningkatnya angka perceraian, dan potensi ekonomi negara yang hilang hingga ratusan triliun Rupiah.

Oleh karena itu, dia mengharapkan agar permasalahan-permasalahan ini dapat segera diselesaikan. Dengan begitu, masyarakat dapat hidup sejahtera dan layak sesuai dengan amanat UUD 1945.

“Permasalahan tersebut jangan dibiarkan berlarut larut, harus segera dicarikan solusinya,” ujarnya.

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tekstil masih berlanjut. Berdasarkan keterangan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, ratusan karyawan industri tekstil masih dibayangi ancaman PHK.

Berdasarkan data terbaru, terdapat 750-an pekerja di 4 perusahaan yang terkena PHK. Lalu pada Agustus mendatang, ada 1 perusahaan yang terkonfirmasi melakukan PHK terhadap 500-an pekerja.

"Ada 4 perusahaan KSPN melakukan PHK sekitar 750-an pekerja dan rencana Agustus 1 perusahaan terkonfirmasi PHK 500-an pekerja," katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (26/7/2024).

Ristadi menyebut pihaknya kini terus melakukan validasi. Adapun alasan PHK, kata dia, imbas dari tidak adanya lagi permintaan produksi.

"Banyak yang melakukan PHK habis kontrak karena nggak ada order lanjutan. Masih kami validasi," tambah dia.

Untuk lokasi perusahaannya berada di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. "Jateng 4 dan Bandung, Jabar 1," tutur Ristasi.

Ristadi mengatakan sejak Januari hingga awal Juni 2024 ini, setidaknya terdapat 10 perusahaan yang telah melakukan PHK massal. Enam di antaranya karena penutupan pabrik, sedangkan empat sisanya karena efisiensi jumlah pegawai.

Total karyawan yang ter-PHK dari 10 perusahaan itu setidaknya ada 13.800an orang. Namun menurutnya jumlah ini mungkin lebih sedikit daripada kondisi di lapangan, mengingat tidak semua perusahaan mau terbuka atas langkah PHK massal ini.

"Yang terdata dan kami sudah minta izin untuk boleh diekspos itu ya, itu yang tutup sejak Januari sampai awal Juni 2024 itu ada 6 perusahaan, yang tutup. Nah yang PHK efisiensi, yang mau diekspos ada 4 perusahaan. Nah total pekerja yang ter-PHK itu sekitar 13.800an," kata Ristadi saat dihubungi detikcom, Kamis (13/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Industri tekstil Tanah Air sekarat imbas kembali banjirnya impor tekstil di pasar dalam negeri. Hal ini berdampak besar bagi seluruh pelaku industri tekstil, termasuk para buruh tekstil.

Berdasarkan Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sejak Januari 2024 hingga Mei 2024, sebanyak 20-30 pabrik berhenti beroperasi. Imbasnya, sekitar 11.000 buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara terang-terangan menyebut banjirnya impor tekstil disebabkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memberikan relaksasi impor.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang sudah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar aturan impor kembali ke aturan lama yaitu Permendag 36 Tahun 2023.

Namun usulan itu ditolak oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Mendag tidak mau merevisi aturan impor dan justru meminta Menperin membuat aturan sendiri.

Pelaku usaha dan buruh pun menyayangkan tidak kompaknya pemerintah dalam menyelesaikan masalah impor tekstil. Mereka meminta agar Menperin dan Mendag duduk bersama mencari solusi.

Sebab jika tidak, industri tekstil terancam kolaps, dan gelombang PHK dikhawatirkan akan kian membesar.

Persoalan gelombang PHK di industri tekstil ini diulas selengkapnya dalam FiloNomics: Perang Dingin Menteri Bikin Industri Tekstil Terancam Kolaps yang tayang di kanal Youtube Kompas.com.

Tayangan tersebut dapat disimak pada tautan berikut. Klik link ini.

JAKARTA, KOMPAS.com -Industri tekstil Tanah Air sekarat imbas kembali banjirnya impor tekstil di pasar dalam negeri. Hal ini berdampak besar bagi seluruh pelaku industri tekstil, termasuk para buruh tekstil.

Berdasarkan Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sejak Januari 2024 hingga Mei 2024, sebanyak 20-30 pabrik berhenti beroperasi. Imbasnya, sekitar 11.000 buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara terang-terangan menyebut banjirnya impor tekstil disebabkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memberikan relaksasi impor.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang sudah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar aturan impor kembali ke aturan lama yaitu Permendag 36 Tahun 2023.

Namun usulan itu ditolak oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Mendag tidak mau merevisi aturan impor dan justru meminta Menperin membuat aturan sendiri.

Pelaku usaha dan buruh pun menyayangkan tidak kompaknya pemerintah dalam menyelesaikan masalah impor tekstil. Mereka meminta agar Menperin dan Mendag duduk bersama mencari solusi.

Sebab jika tidak, industri tekstil terancam kolaps, dan gelombang PHK dikhawatirkan akan kian membesar.

Persoalan gelombang PHK di industri tekstil ini diulas selengkapnya dalam FiloNomics: Perang Dingin Menteri Bikin Industri Tekstil Terancam Kolaps yang tayang di kanal Youtube Kompas.com.

Tayangan tersebut dapat disimak pada tautan berikut. Klik link ini.