Bisnis.com, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan batasan pengeluaran dana kampanye Pilgub Sumbar tahun 2024 sebesar Rp272,1 miliar sebagai implementasi ketentuan pasal 74 ayat (9) UU Pilkada dalam pelaporan dana kampanye.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan penetapan pembatasan dana kampanye bukan untuk membatasi aktifitas kampanye paslon dan juga bukan untuk mengebiri ruang gerak peserta pemilihan selama masa kampanye.

"Namun semata-mata menjalankan perintah UU yang diatribusikan kepada KPU Provinsi dan KPU kabupaten kota pada tahapan kampanye Pilkada yang berkaitan dengan pelaporan dana kampanye paslon," katanya, Senin (30/9/2024).

Dia menyatakan KPU Sumbar bersungguh-sungguh menyusun batasan pengeluaran dana kampanye itu, setelah berkoordinasi dengan pihak paslon, Bawaslu Sumbar dan berbagai pihak lainnya.

Menurutnya dalam menetapkan besarannya itu dengan memperhatikan metode kampanye, jumlah atau volume kegiatan kampanye yang dilaksanakan, serta perkiraan jumlah peserta kampanye.

Ory menyampaikan pengeluaran tersebut, KPU Sumbar juga memperhatikan standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan pihak paslon selama kampanye, cakupan wilayah dan kondisi geografis Sumbar, logistik yang dibutuhkan selama kampanye dan manajemen kampanye berupa operasional posko-posko kampanye dan pembiayaan konsultan-konsultan yang dibutuhkan selama paslon berkampanye.

Dikatakannya perhitungan besaran pembatasan tersebut diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan kampanye yang direncanakan, dilaksanakan dan dibiayai sepenuhnya oleh pihak paslon.

Meskipun demikian KPU Sumbar yakin, lanjut Ory, banyak agenda kampanye yang dilaksanakan oleh relawan tanpa dibiayai oleh paslon, termasuk kegiatan-kegiatan insidentil yang tidak dapat diprediksi waktu dan pembiayaannya, sementara paslon atau tim kampanye hadir disana untuk mensosialisasikan diri.

Misalnya perhitungan kampanye dengan metode pertemuan terbatas. Dalam ketentuan kampanye metode ini tidak diatur jumlah volume kegiatan nya, juga tidak dibatasi rentang waktu pelaksanaannya.

Artinya paslon boleh melaksanakan kampanye dengan metode pertemuan terbatas kapan saja selama masa kampanye, hanya dibatasi tempat pelaksanaannya dalam ruangan tertutup dengan peserta sebanyak 2.000 orang untuk kampanye gubernur dan wakil gubernur.

Dia menjelaskan jika paslon melaksanakan kampanye dengan metode pertemuan terbatas satu kali dalam sehari selama 60 hari kampanye, dengan asumsi masing-masing peserta kampanye mendapatkan makan, minum, voucher BBM, termasuk pembiayaan paket kegiatan, logistik, sewa gedung dan biaya penyebaran bahan kampanye, paslon gubernur dan wakil gubernur sumbar harus merogoh kocek kurang lebih sebesar Rp17 miliar.

Selain metode pertemuan terbatas, metode kampanye pilkada lainnya adalah pertemuan tatap muka dan dialog dalam ruangan, pertemuan tatap muka dan dialog diluar ruangan berupa blusukan dan kunjungan pasar.

Kemudian pertemuan tatap muka dan dialog melalui daring, rapat umum sebanyak 2 kali untuk paslon gubernur dan wakil gubernur, 1 kali untuk paslon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, kampanye di media sosial dan iklan di media daring terverifikasi dewan pers selama 14 hari menjelang masa tenang, serta penyebaran bahan kampanye dan atribut kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

"Kami sangat berharap, pihak paslon secara jujur, terbuka dan akuntabel melaporkan seluruh pembiayaan yang dipergunakan selama kampanye, termasuk sumber-sumber dana kampanye, baik bersumber dari paslon sendiri, sumbangan dari parpol pengusul dan parpol non pengusul, sumbangan dari personal yang identitasnya jelas dan dari badan hukum swasta," sebut Ory.

Akuntabilitas pelaporan dana kampanye menjadi hal yang penting, agar publik mengetahui secara nyata, berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan paslon untuk berkampanye, dari mana saja sumber-sumber dana kampanye yang digunakan paslon dalam kontestasi pilkada di Sumbar.

Bisnis.com, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat telah menetapkan nomor urut untuk dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar melalui Rapat Pleno Terbuka di Padang.

Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen mengatakan hasil pengundian nomor urut tadi, paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Mahyeldi - Vasko mendapatkan nomor urut 01, dan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Epyardi Asda - Ekos mendapatkan nomor urut 02.

"Proses pengundian nomor urut paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar berjalan dengan lancar," katanya, Senin (23/9/2024).

Dengan telah ditetapkannya nomor urut paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar itu, lanjut Surya Efitrimen, akan ada tahapan kampanye yang dimulai pada 25 September 2024 mendatang.

"Sebelum kampanye dimulai, untuk calon kepala daerah yang sekarang menjabat sebagai kepala daerah, maka harus menyerahkan dokumen tentang izin cuti sebagai kepala daerah ke KPU. Sebelum 25 September 2024 nanti, surat itu harus diterima KPU," tegasnya.

Kemudian untuk paslon nomor urut 01 Mahyeldi - Vasko di dalam sambutannya menyampaikan bahwa nomor urut 01 merupakan angka yang memang sesuai dengan harapan.

"Sebelum datang ke acara pengundian nomor urut ini. Saya bersama bapak Mahyeldi sempat ada tebak-tebakan, ternyata tebakan kami benar yakni dapat nomor urut 01," kata Vasko.

Selanjutnya dengan telah adanya penetapan nomor urut itu, Mahyeldi berharap kedepan Pilkada badunsanak bisa tercipta.

Selain itu untuk paslon nomor urut 02 Epyardi Asda - Ekos menyatakan bahwa bercita-cita untuk membawa perubahan bagi Sumbar.

"Selama ini yang saya lihat, tidak ada kemajuan pembangunan di Sumbar. Kepemimpinan sebelumnya terlihat lebih mementingkan kelompoknya, ketimbang masyarakat," tegas Epyardi.

Untuk itu Epyardi mengatakan bila diberi kepercayaan untuk memimpin Sumbar lima tahun ke depan, akan membawa kemajuan dan perubahan untuk Ranah Minang.

"Bahkan nomor urut 02 kami dapatkan dari pengundian ini, juga sesuai harapan kami. Karena 02 merupakan angka keberuntungan saya," sebutnya.

Bisnis.com, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) telah menetapkan dua pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar sebagai peserta pada Pilkada Serentak 2024. Dua paslon yang ditetapkan itu yakini Mahyeldi - Vasko Ruseimy, dan Epyardi Asda - Ekos Albar.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan setelah ditetapkannya sebagai paslon, tahapan selanjutnya akan dilaksanakan pengundian nomor urut paslon yang akan digelar Senin siang tanggal 23 September 2024 di Padang.

"Jadi Senin (23/9) besok akan dilaksanakan pengundian nomor urut paslonnya," tegas Ory, Minggu (22/9/2024)

Dia menyebutkan dengan telah ditetapkannya paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, KPU meminta kepada paslon untuk menyerahkan ke KPU Sumbar, Bawaslu Sumbar dan Polda Sumbar Susunan Tim Kampanye tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga kecamatan, Tim Relawan, serta Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara sebelum Pelaksanaan Kampanye dimulai.

Kemudian untuk pihak gabungan parpol pengusul bersama Paslon juga diwajibkan membuka Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas Nama Pasangan Calon dan menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) paling lambat tanggal 24 September mendatang, sehari sebelum kampanye dilaksanakan.

"Ketentuan penyerahan struktur tim kampanye, tim relawan, Pembuatan RKDK dan penyampaian LADK juga berlaku bagi seluruh calon bupati dan wakil bupati dan calon walikota dan wakil wali kota yang telah ditetapkan KPU Kab Kota, termasuk izin cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah yang incumbent," jelasnya.

Untuk diketahui, dalam Pilkada Serentak 2024 ini, paslon Mahyeldi - Vasko Ruseimy didaftarkan oleh lima gabungan partai politik, yakni PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PBB dan Perindo dengan jumlah gabungan suara sah hasil pemilu anggota DPRD Sumbar tahun 2024 sebanyak 1.200.925 suara.

Selanjutnya paslon Epyardi Asda - Ekos Albar diusulkan oleh enam gabungan partai politik, yakni PAN, Partai Golkar, Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Gelora dan Partai Buruh, dengan jumlah akumulasi suara sah dukungan sebanyak 1.241.170 suara.

Bisnis.com, PADANG - Mahyeldi Ansharullah mengajukan permohonan cuti sebagai Gubernur Sumatra Barat selama masa kampanye Pilkada Serentak 2024.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Kabiro Adpim) Setdaprov Sumbar Mursalim mengajukan cuti itu telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat bernomor :120/586/Pem-Otda/2024.

Menurutnya permohonan cuti tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri melalui surat bernomor: 100.2.1/4204/SJ pada tanggal (30/8) lalu kepada para kepala daerah yang kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2024.

"Permohonannya telah diajukan sejak tanggal 3 September lalu," katanya, Jumat (20/9/2024).

Dia menjelaskan waktu cuti yang diajukan itu direncanakan akan dimulai terhitung sejak sejak 24 September sampai 23 November 2024.

Selama Mahyeldi menjalani cuti di Luar Tanggungan Negara itu, Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy akan dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumbar.

Mursalim menyampaikan dalam surat yang diajukan kepada Mendagri tersebut, terdapat dua permohonan, pertama permohonan untuk cuti di luar tanggungan negara, dan kedua permohonan penunjukan Wagub Audy sebagai Plt Gubernur Sumbar.

"Jadi terkait apakah permohonan tersebut akan dikabulkan seluruhnya, sampai saat ini pihaknya masih menunggu surat balasan Kemendagri," tegasnya.

Sebelumnya, Komisioner KPU Sumbar Ory Sativa Syakban mengatakan bagi kepala daerah yang maju sebagai calon dalam Pilkada wajib menyerahkan izin cuti tertulis di luar tanggungan negara kepada Bawaslu, KPU, dan kepolisian sebelum masa kampanye dimulai.

"Sesuai aturan yang berlaku, untuk kepala daerah yang mengikuti pencalonan kepala daerah kembali, wajib cuti dari jabatannya," sebut Ory.

Menurutnya untuk surat izin cuti yang nantinya akan dikeluarkan oleh Kemendagri itu, wajib diserahkan sebelum masa kampanye Pilkada Serentak 2024 dimulai.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memasangkan duet Mahyeldi dan Vasco Ruseimy pada Pemilihan Gubernur Sumatra Barat (Pilgub Sumbar). Penetapan duet Mahyeldi-Vasco itu tercantum dalam surat bernomor 07-1005/Rekom/DPP-Gerindra/2024 tertanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani.

Dalam surat tersebut, Partai Gerindra menugaskan pasangan Mahyeldi-Vasco untuk berkoordinasi dengan pengurus di daerah untuk menyusun program pemenangan di Sumbar. Kemudian, pasangan Mahyeldi-Vasco juga diminta untuk melengkapi koalisi guna memenuhi persyaratan 20 persen untuk mendaftarkan diri ke KPU.

Jika dinilai tidak mampu memenuhi kelengkapan koalisi hingga batas waktu tertentu, Partai Gerindra akan melakukan evaluasi terhadap penugasan atau rekomendasi tersebut. Penetapan pasangan Mahyeldi-Vasco juga tercantum surat DPP PKS dengan Nomor 628.3.C-1/Sekp/DPP-PKS/2024 tertanggal 4 Juli 2024 yang ditandatangani Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi.

DPP PKS memerintahkan pengurus partai di tingkat provinsi untuk mendaftarkan pasangan Mahyeldi-Vasco ke KPU. Sekretaris DPW PKS Sumbar Rahmat Saleh dihubungi membenarkan SK yang terbitkan oleh DPP PKS tersebut.

Dia mengatakan, penerbitan SK itu melalui proses yang panjang. DPW PKS Sumbar mengajukan empat kandidat yaitu Audy Joinaldy, Sutan Riska, Fadly Amran dan Vasko Ruseimy.

"Setelah pembahasan, DPP memutuskan pasangan Mahyeldi-Vasco Ruseimy. Ini di luar kewenangan DPW. Posisi kita hanya mengajukan nama untuk dibahas DPP," kata Rahmat di Kota Padang, Sumbar, Jumat (12/7/2024).

Dia menyebut, keputusan DPP itu berdasarkan pertimbangan politik nasional dan visi misi Sumbar ke depan. DPP PKS menilai bahwa yang pas berpasangan saat ini adalah Mahyeldi-Vasco Ruseimy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus muda Partai Gerindra Vasco Ruseimy digadang-gadang sejumlah masyarakat Minang, untuk maju Pemilihan Gubernur Sumatra Barat (Pilgub Sumbar) 2024. Apalagi, Vasco sudah dapat penugasan langsung dari Gerindra.

Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumbar, Prof Dr H Sufyarma Marsidin mengatakan, meski lahir dan besar di luar Sumbar, Vasco Ruseimy tidak pernah meninggalkan adat dan budayanya sebagai orang Minang. "Vasco ini kan sekolahnya besarnya di Jakarta. Tapi adinda ini asli orang Minang. Dia akan cepat membaca kulturnya ini orang Sumatra Barat," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Rektor Universitas Ekasakti Padang tersebut menjelaskan, Vasco layaknya pemimpin bangsa dari tanah Minang, yang sukses merantau di luar daerah. Ketika sudah sukses, sambung dia, para pemimpin itu nantinya pulang untuk membangun daerahnya.

"Banyak orang Sumatra Barat ini besarnya di Jawa, di Bandung, di Jogja. Seperti Bung Hatta, Agus Salim, Emil Salim. Apalagi Vasco alumni UI, nggak sembarang orang masuk UI dia ini kan excellent," ujar Syufarma.

Menurut dia, generasi muda seperti Vasco harus diberikan kesempatan untuk memimpin daerahnya. Karena sudah saatnya, kata Syufarma, ketua DPP Partai Gerindra tersebut menjadi bakat muda yang memimpin Sumbar dalam menyambut program Indonesia Emas 2045. "Generasi milenial dan generasi Z jangan kita tinggalkan, untuk menjadi pemimpin ke depannya," katanya.

Meski demikian, Syufarma berpesan kepada Vasco agar terus belajar serta memahami seluruh budaya dan adat istiadat Minangkabau secara lebih dalam. Sehingga jika ia maju pilgub maka dapat merangkul seluruh pihak di Sumbar.

"Vasco juga bisa membantu siapa saja nanti calon yang berpasangan dengan dia untuk membangun Sumbar lebih maju. Karena dia memiliki networking di pemerintahan pusat yang sangat baik," imbuhnya