Jakarta -

Amerika Serikat (AS) sedang mengadakan pemilihan presiden untuk menentukan siapa pemimpin negara itu selama empat tahun ke depan. Calonnya adalah dari Partai Republik Donald Trump dan Partai Demokrat Kamala Harris.

Hasil awal sementara, Trump terhitung unggul berdasarkan proyeksi media AS. Sejauh ini Kamala Harris memeroleh 27 suara elektoral, sementara Donald Trump sudah memeroleh 99 suara elektoral.

Di luar itu, ternyata untuk menjadi Presiden AS dibutuhkan biaya yang sangat besar terutama untuk keperluan kampanye. Tidak heran baik dari kubu Demokrat yang mengusung Harris maupun dari kubu Republik yang mengusung Trump harus mengeluarkan biaya hingga triliunan rupiah.

Melansir dari CNBC TV18, Rabu (6/11/2024), biaya pemilihan presiden AS sejak 2000 hingga 2024 tercatat meroket hingga 115%. Kondisi ini menunjukkan bagaimana persaingan menjadi orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu kian memanas dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data terakhir, pengeluaran untuk kebutuhan pilpres tahun ini diproyeksikan mencapai US$ 5,51 miliar atau setara dengan Rp 87,36 triliun. Namun jumlah ini masih belum melewati rekor biaya kampanye pilpres terbesar sepanjang sejarah AS yang terjadi pada 2020 lalu sebesar US$ 7,72 miliar atau Rp 122,4 triliun.

Kenaikan biaya kampanye pilpres AS sebagian terjadi karena adanya peralihan gaya hidup masyarakat ke platform digital, yang memungkinkan kandidat menjangkau khalayak yang lebih luas namun dengan biaya yang lebih mahal.

Untuk tahun ini, sebagian besar dana kampanye Kamala Harris dan Donald Trump berasal dari sumbangan politik dari berbagai sumber seperti melalui Political Action Committees (PAC), kampanye digital, dan penggalangan dana dari tokoh-tokoh ternama AS.

Secara rinci pada 2024, kandidat Demokrat Kamala Harris berhasil mengumpulkan lebih dari US$ 906 juta (Rp 14,36 triliun) hingga 30 September lalu. Sebagian besar dana ini terkumpul berkat donatur kecil dan kontributor besar yang mendukung kampanyenya sejak Biden lengser.

Kemudian dari kelompok di luar itu telah menambahkan dana kampanye Harris sebesar US$ 359 juta (Rp 6,26 triliun) lagi. Dengan begitu total pendanaannya menjadi lebih dari US$ 1,27 miliar (Rp 20,13 triliun) dengan hampir 56% dananya berasal dari sumbangan besar.

Sedangkan Partai Republik Donald Trump tercatat mengumpulkan lebih sedikit sumbangan dana kampanye. Di mana tim kampanye-nya mengumpulkan US$ 367,1 juta (Rp 5,82 triliun) dan kelompok luar menyumbang US$ 572,8 juta (Rp 9,08 triliun) lagi.

Sehingga total sumbangan dana kampanye yang diterima Trump menjadi hampir US$ 940 juta atau Rp 14,9 triliun. Namun dapat dikatakan bahwa Trump sangat bergantung karena sebagian besar pendukung yang sangat kaya, dengan kontribusi besar mencapai lebih dari 68% dananya.

(fdl/fdl)

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Pemilu Presiden AS tahun 2024 resmi menjadi pemilu termahal dalam sejarah Negeri Paman Sam, dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai US$15,9 miliar atau sekitar Rp 251 triliun.

Menurut pantauan organisasi nirlaba OpenSecrets, uang yang keluar dalam pemilu Presiden AS tahun ini lebih tinggi dibanding pemilu 2020 dengan US$15,1 miliar dan pemilu 2016 dengan hanya US$6,5 miliar.

Uang yang dicatat dalam laporan ini berasal dari dana kampanye masing-masing calon presiden yang bersaing tahun ini.

Dari kubu Partai Demokrat, Kamala Harris telah berhasil mengumpulkan lebih dari US$1 miliar, dengan 40% berasal dari donatur kecil. Harris juga mendapatkan US$586 juta dari komite aksi politik pendukungnya.

Dari kubu Partai Republik, Donald Trump berhasil mengumpulkan US$382 juta secara langsung, dengan 28% berasal dari donatur kecil. Komite afiliasinya menyumbang US$694 juta.

​Sumbangan Besar Para Miliarder

Mengutip AFP, Michael Bloomberg adalah penyumbang dana terbesar bagi kampanye Harris dengan sekitar US$93 juta. Dana itu diberikan dalam dua gelombang, masing-masing US$43 juta dan US$50 juta.

Pebisnis dan investor kawakan, George Soros, juga meyumbang sekitar US$56 juta melalui komite aksi politiknya.

Data firma pelacakan iklan AdImpact mencatat, US$10,5 miliar telah dihabiskan untuk iklan kampanye untuk berbagai pemilihan, mulai dari presiden hingga pejabat daerah.

Penyumbang dana terbesar untuk Trump adalah pebisnis senior, Timothy Mellon. Dirinya menyumbang hingga US$197 juta untuk Trump dan berbagai keperluan Partai Republik.

Nama besar lain yang jadi penyumbang dana Trump adalah CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk, investor Kenneth Griffin, serta pasangan miliarder Richard dan Elizabeth Uihlein, hingga pebisnis kasino keturunan Israel Miriam Adelson.

Masing-masing dari mereka menyumbang lebih dari US$100 juta untuk Trump dan Partai Republik.

Pengeluaran Besar di Media Sosial

Tim kampanye Harris dan Trump menghabiskan US$2,6 miliar untuk iklan dari Maret hingga 1 November. Rinciannya, Partai Demokrat menghabiskan US$1,6 miliar dan Partai Republik US$993 juta.

Pada platform Facebook dan Instagram, Demokrat menghabiskan dana lebih banyak daripada Republik sebesar US$132,4 juta dibanding US$24,7 juta.

Di media sosial X, Republik terlihat lebih aktif dengan pengeluaran sebesar US$1,1 juta, sementara Demokrat hanya sebesar US$150.000.

Platform digital menerima US$419 juta dari program kampanye calon presiden, setara dengan 17% dari total pengeluaran masing-masing kubu.

Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, telah berhasil mengumpulkan dana kampanye sebesar US$1 miliar hanya dalam waktu 80 hari setelah dinominasikan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

Jumlah ini jauh melampaui pendapatan kampanye Donald Trump, yang hanya mencapai US$309 juta pada akhir Agustus. Bahkan, dana yang dikumpulkan Harris menyamai total dana yang diperoleh Joe Biden untuk seluruh kampanye pemilu 2020.

Namun, di balik kesuksesan penggalangan dana ini, muncul kekhawatiran di kalangan Partai Demokrat. Banyak yang meragukan apakah keunggulan finansial ini dapat diubah menjadi keuntungan signifikan di negara-negara bagian medan pertempuran (battleground states) yang akan menentukan hasil pemilu 5 November mendatang.

Negara Bagian Medan Pertempuran: Tanda Bahaya bagi Kampanye Harris

Meskipun Harris memimpin dalam sebagian besar survei nasional, hasil survei terbaru di negara bagian medan pertempuran menunjukkan kekhawatiran yang mendalam.

Sebuah jajak pendapat dari Quinnipiac University yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa Harris tertinggal dua hingga tiga poin dari Trump di negara bagian kunci seperti Wisconsin dan Michigan, yang oleh Partai Demokrat disebut sebagai "tembok biru."

Survei tersebut menunjukkan bahwa Trump unggul dengan 48%-46% di Wisconsin dan 50%-47% di Michigan. Meskipun demikian, Harris masih mempertahankan keunggulan tiga poin di Pennsylvania. Kondisi ini memicu kekhawatiran bahwa keuntungan finansial besar yang diperoleh Harris tidak cukup untuk memenangkan negara-negara bagian kunci tersebut.

Peran Penting Pennsylvania dan Barack Obama dalam Kampanye

Dengan situasi yang semakin ketat, mantan Presiden Barack Obama turun ke lapangan untuk mendukung Harris, dengan kampanye besar-besaran di Pennsylvania. Obama dijadwalkan memimpin rapat umum di Pittsburgh pada Kamis, di mana ia akan mendesak para pemilih Demokrat untuk memberikan suara pada tanggal 5 November.

Partai Demokrat berharap penampilan Obama dapat membangkitkan antusiasme para pemilih, terutama di negara bagian yang berpotensi menjadi penentu kemenangan Harris.

Tantangan Internal: Apatisme di Kalangan Pemilih Utama Demokrat

Terlepas dari dukungan finansial dan keterlibatan tokoh-tokoh besar, kampanye Harris menghadapi tantangan besar dalam menjangkau segmen-segmen penting dalam basis pemilih Demokrat, khususnya pemilih kulit hitam.

Laporan Politico mengungkapkan kekhawatiran di kalangan Partai Demokrat terhadap apatisme di kalangan pemilih kulit hitam, khususnya pria kulit hitam di Detroit, kota terbesar di Michigan.

Kampanye Harris telah mengirimkan beberapa tokoh kulit hitam terkenal, seperti legenda basket Magic Johnson dan tokoh senior Demokrat James Clyburn, untuk menarik perhatian para pemilih di Michigan. Namun, sejumlah aktivis lokal menyatakan kekhawatiran bahwa langkah ini mungkin tidak cukup untuk mengatasi rendahnya tingkat partisipasi di Detroit.

Jamal Simmons, mantan direktur komunikasi Harris, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap partisipasi pemilih di Detroit.

"Apakah mereka memiliki mesin yang dapat menggerakkan pemilih?" tanyanya.

Scott Holiday, direktur eksekutif Detroit Action, sebuah kelompok mobilisasi pemilih, menambahkan: "Kita terus menghadapi apatisme yang semakin meluas di kota-kota seperti Detroit … [Harris] belum melakukan apa pun untuk mengubah itu."

Strategi Kampanye: Perlu Lebih Agresif?

Para ahli strategi Demokrat lainnya, termasuk David Axelrod, mantan penasihat senior Obama, menyuarakan keprihatinan bahwa kampanye Harris telah mencapai titik stagnasi. Axelrod mencatat bahwa Harris membuat kemajuan yang stabil setelah debat pada 10 September, tetapi sejak saat itu, momentum kampanye tampak melambat.

"Harris memulai dengan sangat baik, dari peluncuran kampanye hingga debat. Tetapi dalam kampanye seperti ini, setiap kali Anda berhasil melewati satu rintangan, rintangan berikutnya akan semakin tinggi. Anda harus meningkatkan permainan dan menyesuaikan strategi," kata Axelrod.

James Carville, ahli strategi yang memimpin kemenangan Bill Clinton pada 1992, menyatakan bahwa Harris harus lebih agresif dalam kampanye.

"Dia harus lebih tegas," tegasnya.

Perlombaan di Batas Margin Kesalahan

Seorang pejabat kampanye Harris mengakui bahwa mereka telah memprediksi sejak awal bahwa pemilihan kali ini akan sangat ketat. "Kami berurusan dengan elektorat yang sangat terpolarisasi – dari siklus ke siklus, jumlah pemilih swing sejati semakin berkurang," ujar pejabat tersebut.

Terlepas dari keuntungan finansial yang besar, kampanye Harris menyadari bahwa kemenangan di negara-negara bagian medan pertempuran memerlukan lebih dari sekadar dana. Dengan semakin dekatnya pemilu, strategi dan pendekatan yang tepat untuk memobilisasi pemilih di negara bagian kunci akan menjadi penentu hasil akhir.

Bekasi: Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi, Jawa Barat, telah menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) Pilkada 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

Pasangan calon Wali Kota Bekasi nomor urut 1, Heri Koswara dan Sholihin menyerahkan LADK dengan penerimaan sebesar Rp200 juta.

Selanjutnya, paslon nomor urut 2 telah menyerahkan LADK dengan jumlah Rp2.222.000.
Terakhir, LADK terbesar yaitu paslon nomor urut 3, Tri Adhianto-Abdul Harris Bobihoe sebesar Rp500 juta.

Baca juga: Dana Kampanye Dibatasi, KPU Karanganyar: Supaya Tim Paslon tidak Jorjoran

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Teknis, Eli Ratnasari, mengatakan, terdapat batas dana batas kampanye untuk para Paslon Wali Kota Bekasi 2024.

"Ada, belum di-upload," katanya singkat saat dikonfirmasi.

Berdasarkan pengumuman yang telah dibagikan di laman resmi KPU, dana tersebut berasal dari pasangan calon dan menjadi saldo kas di rekening khusus dana kampanye.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MEL)

Bisnis.com,JAKARTA - Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Sakhroji menuturkan bahwa dana kampanye para pasangan calon Gubernur Jakarta perlu menjadi perhatian.

Hal ini diungkapkan oleh Sakhroji kala Komisi Pemilihan Umum (KPU) meresmikan pasangan pasangan Pramono-Rano, RK-Suswono dan Dharma-Kun maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Terkait dana kampanye, saya kira ini menjadi perhatian semua, agar Bapak Ibu semua sebagai tim kampanye mempelajari, membaca, dan memahami apa yang ada di peraturan KPU," terangnya.

Adapun, hal tersebut dimaksudkan agar proses kampanye dapat berjalan dengan lancar dan menghindari larangan yang dilanggar.Pihaknya juga meminta agar soal laporan awal dana kampanye yang telah diinformasikan dapat diikuti oleh para tim paslon.

"Juga laporan awal dana kapanye yang saya kira keduanya sudah disampaikan oleh KPU beberapa hari yang lalu agar kita semua pedomani," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU Jakarta resmi menetapkan ketiga paslon tersebut untuk maju di Pilkada 2024 mendatang.

Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata dalam nomor 125 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Ibu Kota Jakarta tahun 2024.

"Kesatu, menetapkan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahub 2024 yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam pelampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini," jelasnya di KPUD Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).

Adapun, keputusan tersebut telah berlaku sejak pengumuman Minggu hari ini (22/9).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghapus sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon kepala daerah yang tidak menyerahkan laporan penerimaan-pengeluaran dana kampanye (LPPDK) justru membuka celah korupsi.

"Pelaporan dana kampanye dalam Pilkada Serentak 2024 kemungkinan besar akan dilakukan secara tidak serius dan tidak mengedepankan aspek kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas," sebut peneliti ICW, Seira Tamara, dalam siaran pers ICW bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Rabu (7/8/2024).

"Hal ini difasilitasi oleh KPU yang lagi-lagi mengutak-atik peraturan dana kampanye, membuat gelaran pemilu semakin jauh dari prinsip integritas," lanjut dia.

Sementara itu, KPU RI beralasan, UU Pilkada tak mengatur ketentuan diskualifikasi pasangan calon yang tidak menyerahkan LPPDK.

Maka dari itu, menurut KPU RI, mereka juga tak dapat menetapkan sanksi semacam itu, meski sempat menerapkannya pada pilkada-pilkada sebelumnya.

"Dalam Pasal 76 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada), pembatalan hanya terjadi apabila paslon menerima sumbangan terlarang," kata anggota KPU RI Idham Holik dalam uji publik rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye, Jumat (2/8/2024).

"Menimbang bahwa peraturan KPU sebagai peraturan yang sifatnya mengatur lebih lanjut dan lebih teknis, sepatutnya pengaturannya tidak melebihi batas yang diberikan oleh undang-undang," tambah dia.

ICW mengkritik pola pikir ini, apalagi hampir semua komisioner KPU RI hari ini sebelumnya merupaka penyelenggara pemilu di daerah yang pernah menyelenggarakan pilkada dengan sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye.

Menurut ICW, hal ini menunjukkan KPU tidak menganggap pelaporan dana kampanye sebagai hal yang krusial dan bermanfaat bagi pemilih, dan hanya menilainya sebagai bagian dari administrasi semata.

Padahal, informasi LPPDK paling tidak dapat memberikan gambaran mengenai asal usul dan peruntukan pendanaan politik pilkada.

"Pelaporan dana kampanye ini misalnya, dapat meminimalisir masuknya hasil tindak pidana termasuk korupsi dalam pusaran pendanaan," sebut Seira.

"Lebih dalam, upaya preventif terhadap konflik kepentingan yang berujung korupsi politik di kemudian hari juga dapat dilakukan dengan mendeteksi sejak awal sumber-sumber utama pendanaan pasangan calon dalam laporan dana kampanye di pilkada," imbuhnya.

Ia menambahkan, UU Pilkada melalui ketentuan Pasal 187 ayat (7) dan ayat (8) mengatur bahwa penyampaian keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye, serta menerima sumbangan namun tidak melaporkannya, termasuk ke dalam tindakan yang diganjar dengan sanksi pidana.

"Artinya KPU seharusnya mengakomodir semangat yang sama dalam PKPU dana kampanye. Semangat UU Pilkada tersebut dalam konteks kewenangan KPU sesungguhnya justru dapat ditegakkan melalui adanya ketentuan diskualifikasi bagi pasangan calon yang mangkir dari kewajiban tersebut," jelas Seira.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menegaskan bahwa laporan dana kampanye pada pilkada-pilkada edisi sebelumnya masih sebatas formalitas.

Oleh karena itu, ICW mengkritik rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang akan menghapus sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon kepala daerah yang tidak menyerahkan laporan penerimaan-pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

"Pemantauan dana kampanye yang dilakukan ICW pada Pilkada 2020 di 30 daerah menunjukan terdapat tiga pasangan calon dengan LADK (laporan awal dana kampanye) kosong dan dua pasangan calon yang tidak melampirkan dokumen LADK," kata peneliti ICW, Seira Tamara, dalam siaran pers ICW bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Rabu (7/8/2024).

"Dalam pemantauan LPSDK (laporan penerimaan sumbangan dana kampanye) pun serupa, terdapat lima pasangan calon dengan LPSDK kosong," imbuhnya.

ICW juga menyitir temuan dalam riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pendanaan pilkada tahun 2015.

"Berdasarkan riset tersebut, diketahui sebanyak 20 persen responden dari 286 pasangan calon yang gagal terpilih mengaku tidak membuat LPPDK. Terdapat juga LPPDK yang diserahkan dan melanggar batas besaran sumbangan," ungkap Seira.

Padahal, pada pilkada-pilkada itu, KPU masih memberlakukan diskualifikasi untuk pasangan calon yang tidak melaporkan dana kampanye.

Ternyata, hal itu belum cukup untuk mendapatkan perhatian serius dari pasangan calon dan memaksa terselenggaranya mekanisme pelaporan yang mengedepankan aspek kejujuran.

Seira beranggapan, rencana penghapusan sanksi diskualifikasi itu merupakan "kesesatan berpikir".

"Dengan situasi yang demikian, lanjut dia, pengawasan dan pemberian sanksi justru harus dipertegas," sebut dia.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI beralasan, UU Pilkada tak mengatur ketentuan diskualifikasi pasangan calon yang tidak menyerahkan LPPDK.

Maka dari itu, menurut KPU RI, mereka juga tak dapat menetapkan sanksi semacam itu, meski sempat menerapkannya pada pilkada-pilkada sebelumnya.

"Dalam Pasal 76 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada), pembatalan hanya terjadi apabila paslon menerima sumbangan terlarang," kata anggota KPU RI Idham Holik dalam uji publik rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye, Jumat (2/8/2024).

"Menimbang bahwa peraturan KPU sebagai peraturan yang sifatnya mengatur lebih lanjut dan lebih teknis, sepatutnya pengaturannya tidak melebihi batas yang diberikan oleh undang-undang," tambah dia.

Idham merasa, jika KPU membuat peraturan yang melebihi undang-undang, maka hal itu akan membuat lembaga penyelenggara pemilu tersebut menjadi "superbody".

"Apalagi bertentangan secara norma hukum, maka ketentuan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon apabila tidak menyampaikan LPPDK perlu dihapus," tegas dia.

Sebagai informasi, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai mengalami kemunduran setelah berencana menghapus sanksi diskualifikasi pasangan calon (paslon) kepala daerah yang terbukti tidak menyerahkan Laporan Penerimaan-Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

"Penghapusan sanksi pembatalan seperti memberi ruang bagi paslon untuk secara serampangan menerima sumbangan dan mengelola peruntukkannya sehingga membuka ruang hadirnya praktik korupsi dan beredarnya dana ilegal yang lebih besar," kata Ketua Constitutional Democracy Initiative, Kholil Pasaribu, dalam siaran persnya pada Selasa (6/8/2024).

Penghapusan sanksi terberat ini terkesan membuat KPU begitu ramah mengakomodasi kemauan peserta pilkada.

Kholil pun menganggap hal ini berpotensi merusak ke citra independensi KPU dalam membuat regulasi yang berkomitmen pada pilkada bersih.

Padahal, sanksi pembatalan paslon yang tidak menyerahkan LPPDK ini sudah diterapkan KPU sejak Pilkada Serentak 2015.

Kholil menegaskan, pengaturan sanksi secara rinci merupakan kewenangan KPU selaku regulator teknis pilkada.

"Klausul pembatalan bagi paslon yang tidak melaporkan LPPDK dalam pelaksanaannya dapat diterima oleh publik dan tidak mendapatkan penolakan dari partai politik maupun pasangan calon serta telah dipatuhi oleh peserta pilkada secara konsisten," ungkap Kholil.

Sanksi pembatalan bagi paslon yang tidak patuh terhadap pelaporan dana kampanye, lanjut dia, selama ini cukup efektif membuat peserta pilkada tertib dalam melaporkan dana kampanyenya.

"Karena itu menjadi sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan besar apa yang melatari sikap KPU yang ingin menghapus ketentuan tersebut dengan alasan tidak diatur dalam UU Pilkada," sambungnya.

Ia menambahkan, publik berhak atas transparansi dana kampanye untuk mengetahui siapa penyumbang dana, berapa besar jumlah dana, serta bagaimana dana kampanye dibelanjakan oleh paslon, sebagai salah satu pertimbangan mencoblos di TPS.

Sebelumnya diberitakan, KPU RI berencana menghapus sanksi diskualifikasi untuk pasangan calon kepala daerah yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye.

KPU beralasan, UU Pilkada tak mengatur ketentuan itu. Sehingga KPU dianggap juga tak dapat menetapkan sanksi semacam itu, meski sempat menerapkannya pada pilkada sebelumnya.

"Dalam Pasal 76 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada), pembatalan hanya terjadi apabila paslon menerima sumbangan terlarang," kata anggota KPU RI Idham Holik dalam uji publik rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye, Jumat (2/8/2024).

"Menimbang bahwa peraturan KPU sebagai peraturan yang sifatnya mengatur lebih lanjut dan lebih teknis, sepatutnya pengaturannya tidak melebihi batas yang diberikan oleh undang-undang," tambah dia.

Idham merasa, jika KPU membuat peraturan yang melebihi undang-undang, maka hal itu akan membuat lembaga penyelenggara pemilu tersebut menjadi "superbody".

"Apalagi bertentangan secara norma hukum, maka ketentuan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon apabila tidak menyampaikan LPPDK perlu dihapus," tegas dia.

Sebagai informasi, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.

Jakarta -

Donasi yang masuk untuk Kampanye Kamala Harris pada kampanye Pilpres Amerika Serikat (AS) mencapai US$ 310 juta atau sekitar Rp 4,99 triliun (kurs Rp 16.100) selama Juli. Dana itu mengalir dari sejumlah donatur usai Joe Biden menyatakan mundur dan mendukung Harris sebagai penggantinya.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (3/8/2024), dana yang diperoleh pada Juli itu dua kali lipat lebih besar dibanding pesaingnya dari Partai Republik, Donald Trump. Secara total jumlah dana yang dikumpulkan keduanya mencapai lebih dari US$ 1 miliar, atau yang tercepat dalam sejarah untuk menyentuh angka tersebut.

Sebenarnya Bulan Juli menjadi bulan yang mengecewakan bagi Partai Demokrat karena sejumlah donatur besar menahan sumbangan mereka dan memaksa Biden mundur dari pencalonan. Tapi semangat para donatur kembali tumbuh ketika Biden menyatakan mundur dan muncul nama Harris sebagai penggantinya.

Lebih dari US$ 200 juta dari total US$ 310 juta tersebut mengalir usai Biden memilih mundur. Dua pertiga dari donasi pada bulan Juli berasal dari donatur pertama dan 94% dari donasi tersebut berjumlah US$ 200 atau kurang.

Secara total, dana kampanye Harris berjumlah $377 juta pada akhir Juli atau lebih banyak US$ 50 juta dibandingkan dana kampanye Trump yang totalnya US$ 327 juta. Khusus di bulan Juli, Trump berhasil mengumpulkan US$ 138,7 juta donasi atau sekitar Rp 2,23 triliun.

Penggalangan dana untuk kampanye Trump pada bulan Juli 24% lebih tinggi dari bulan Juni yang sebesar US$ 111,8 juta. Gagalnya upaya pembunuhan Trump pada 13 Juli disebut memicu laju jumlah donasi kepadanya.

Biden mengakhiri perjuangannya terpilih kembali pada pemungutan suara melawan Trump pada 5 November. Pengunduran diri Biden dari pencalonan terjadi di tengah pertanyaan tentang usia dan kesehatannya menyusul kinerja buruk saat debat melawan Trump.

(ily/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana menghapus sanksi diskualifikasi untuk pasangan calon kepala daerah yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye.

KPU beralasan, UU Pilkada tak mengatur ketentuan itu. Sehingga KPU dianggap juga tak dapat menetapkan sanksi semacam itu, meski sempat menerapkannya pada pilkada sebelumnya.

"Dalam Pasal 76 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada), pembatalan hanya terjadi apabila paslon menerima sumbangan terlarang," kata anggota KPU RI Idham Holik dalam uji publik rancangan Peraturan KPU tentang dana kampanye, Jumat (2/8/2024).

"Menimbang bahwa Peraturan KPU sebagai peraturan yang sifatnya mengatur lebih lanjut dan lebih teknis, sepatutnya pengaturannya tidak melebihi batas yang diberikan oleh Undang-Undang," tambah dia.

Menurut Idham, jika KPU membuat peraturan yang melebihi Undang-Undang, maka hal itu akan membuat lembaga penyelenggara pemilu tersebut menjadi "superbody".

"Apalagi bertentangan secara norma hukum, maka ketentuan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon apabila tidak menyampaikan LPPDK (Laporan Penerimaan-Pengeluaran Dana Kampanye) perlu dihapus," tegas dia.

Sebagai informasi, pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) ingin mengatur agar sumbangan dana kampanye oleh relawan turut dilaporkan pasangan calon (paslon) kepala daerah dalam ajang Pilkada 2024.

Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan, tidak ada kewajiban melaporkan sumbangan dana kampanye dari relawan dalam aturan lama. Meski demikian, KPU melihat kini relawan merupakan elemen tak terpisahkan dalam demokrasi Indonesia.

"Sehingga menjadi penting bagi kami untuk mengaturnya, karena kalau bicara dengan kegiatan relawan dalam kegiatan kampanye itu saya melihat hampir sama dengan yang dilakukan oleh tim kampanye," jelas Idham dalam forum Uji Publik Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024)

Apalagi, sambungnya, sejumlah lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah sejak lama menyoroti keterlibatan relawan ini. Di satu sisi relawan semakin menjamur, namun di sisi lain regulasinya tidak ada.

Sejalan dengan itu, Idham menyatakan KPU akan mewajibkan agar para pasangan calon kepala daerah turut mendaftarkan kelompok relawan pendukungnya baik dari tingkat provinsi hingga desa.

"Jadi memang itu harus diatur agar semuanya dapat terdeteksi aktivitas kampanyenya," ujar Idham.

Aturan tersebut ada dalam Pasal 6 ayat (5) draf Peraturan KPU (PKPU) tentang Dana Kampanye. Di situ diatur bahwa ada empat kategori sumbangan dari perseorangan yang wajib dilaporkan ke KPU.

Pertama, dari anggota partai politik pengusung. Kedua, dari individu perseorangan. Ketiga, dari anggota partai politik nom pengusung. Keempat, dari relawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana mengatur agar sumbangan relawan terhadap pemenangan pasangan calon kepala daerah dimasukkan ke laporan dana kampanyePilkada 2024.

"Relawan, ke depan kami akan mewajibkan melaporkan dana kampanye," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik, dalam uji publik rancangan peraturan KPU (PKPU) kampanye dan PKPU dana kampanye, Jumat (2/8/2024).

KPU menilai, pelibatan relawan dalam kampanye hampir setara dengan tim kampanye itu sendiri.

Fenomena yang muncul dalam beberapa edisi pemilu dan pilkada belakangan ini justru unsur relawan dianggap lebih mendominasi.

"Jadi memang itu harus diatur agar semuanya dapat terdeteksi aktivitas kampanyenya," ucap dia.

"Karena, siapa pun yang melakukan kegiatan kampanye itu wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Idham.

Ia menganggap menjamurnya unsur relawan ini menjadi salah satu isu penting bagi perkembangan elektoral di Indonesia.

Oleh karena itu, KPU berinisiatif untuk meregulasi hal ini kendati UU Pilkada tidak secara eksplisit mengatur laporan dana kampanye unsur relawan.

"Kami sebagai regulator kami memiliki kewenangan untuk mencoba mengatur hal tersebut,” kata Idham.

Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024.

Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.