Bisnis.com, BALIKPAPAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 mencapai 70%.

"Kami berharap jumlah partisipasi meningkat dibandingkan 5 tahun lalu," ujar Ketua KPU Balikpapan, Prakoso Yudho Lelono dalam keterangan resmi yang dikutip, Selasa (29/10/2024).

Optimisme ini didasarkan pada beberapa faktor. Pertama, tidak adanya pandemi Covid-19 yang sebelumnya menjadi kendala.

Kedua, jumlah pasangan calon yang lebih banyak pada Pilkada 2024. "Dengan dasar itu kita berharap semuanya, dengan didukung program dan sosialisasi yang dilakukan KPU serta seluruh unsur dan elemen masyarakat, semoga partisipasi meningkat," katanya.

Prakoso menyebutkan peningkatan partisipasi bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan Pilkada, melainkan ada empat indikator utama Pilkada berkualitas.

"Pertama, partisipasi yang baik. Kedua, semua tahapan berjalan lancar. Ketiga, minimnya pelanggaran. Dan keempat, Pilkada berjalan kondusif, aman, dan tertib,” pungkasnya.

Adapun jumlah DPT di Balikpapan sebanyak 520.986 pemilih, jumlah itu meningkat menjadi 11.504 dibanding Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari lalu yang hanya 509.482 pemilih.

Sebanyak 520.986 pemilih itu terdiri Kecamatan Balikpapan Timur sebanyak 70.409 pemilih, Balikpapan Barat 68.582 pemilih, Balikpapan Utara 132.359 pemilih, Balikpapan Tengah 76.250 pemilih, Balikpapan 112.517 pemilih, dan Balikpapan Kota 60.869 pemilih.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan telah mengumumkan jadwal resmi debat pasangan calon (paslon) wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada serentak 2024.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat KPU Balikpapan Suhardy menyatakan debat ini akan diadakan sebanyak tiga kali, dimulai pada 23 Oktober mendatang.

"Keseluruhan nantinya ada tiga kali debat," ujarnya, Jumat (18/10/2024).

Dia mengungkapkan bahwa debat pertama dijadwalkan berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan pada 23 Oktober pukul 20.00 WITA, dengan fokus pada calon wali kota.

“Tema yang diangkat adalah hukum, SDM, dan reformasi birokrasi. Pada debat pertama ini, calon wakil wali kota posisinya hanya menguatkan, itupun bila wali kota mau memberi,” ungkapnya.

Debat kedua akan diadakan pada 7 November di Kota Balikpapan, dan khusus bagi calon wakil wali kota untuk memaparkan pandangannya.

"Jadi mereka ada waktu sendiri untuk debat," terang Suhardy.

Debat terakhir, yang mempertemukan kembali calon wali kota dan wakilnya secara bersama-sama, dijadwalkan pada 20 November.

Namun, Suhardy mengungkapkan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan, terutama terkait siaran langsung di stasiun televisi.

"Debat terakhir jadwalnya pada 20 November, namun masih ada hal yang perlu kami komunikasikan, terutama terkait siaran langsung di stasiun televisi," jelasnya.

Suhardy memastikan bahwa seluruh debat akan disiarkan melalui televisi. Debat pertama akan tayang di Kompas TV, sementara debat kedua di TVRI.

Selain itu, dia menegaskan paslon diizinkan membawa pendukung dalam debat pertama, meski jumlahnya dibatasi. "Hanya 50 orang pendukung yang diizinkan hadir," tegasnya.

Debat ini disusun oleh tim perumus yang beranggotakan lima orang, sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dia menambahkan, tim ini juga bertanggung jawab merumuskan tema dan memperbaiki jalannya debat untuk sesi berikutnya.

"Berdasarkan KPT 1363, sebelum membuat debat, KPU menetapkan tim perumus," katanya.

Adapun, Suhardy menuturkan bahwa tim perumus dan panelis bersifat independen dan selain merumuskan materi debat, tim ini juga bertanggung jawab menunjuk tim panelis yang akan memberikan pertanyaan kepada paslon.

"Sehingga pasti tidak ada kebocoran terkait pertanyaan dan sebagainya," pungkasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) Balikpapan tengah menangani dugaan pelanggaran larangan kampanye yang melibatkan pasangan calon (paslon) Rendy-Eddy (Ready).

Insiden tersebut terjadi pada Rabu (9/10) di RT 54, Kelurahan Baru Tengah, Balikpapan Barat, dan segera menarik perhatian pengawas Pemilu setempat.

Komisioner Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz menyatakan bahwa proses penanganan pelanggaran ini telah berjalan sesuai prosedur.

"Bawaslu telah melaksanakan proses penanganan, termasuk mengundang pelapor untuk memberikan keterangan serta melakukan klarifikasi dengan saksi-saksi terkait. Saat ini, kami masih menunggu hasil pengumpulan bukti dan analisis lebih lanjut oleh ahli," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Jumat (18/10/2024).

Ahmadi menjelaskan setelah proses investigasi selesai, hasil pemeriksaan akan dibahas dalam rapat pembahasan kedua yang melibatkan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), yang terdiri dari Kejaksaan dan Kepolisian.

“Jadi hasilnya nanti kita tunggu saja apa hasil dari rapat pembahasan nanti setelah itu bergambar,” jelasnya.

Sesuai regulasi Pilkada, Bawaslu memiliki batas waktu maksimal lima hari untuk menangani pelanggaran setelah laporan diregistrasi, dengan laporan harus disampaikan dalam waktu tujuh hari sejak kejadian.

"Dalam konteks Pilkada, penanganan pelanggaran berjalan dengan sistem tiga plus dua, yang berarti maksimal lima hari setelah laporan masuk. Oleh karena itu, proses ini sudah berjalan sejak Senin lalu dan diperkirakan akan selesai pekan ini atau pekan depan," terang Ahmadi.

Dia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran ini termasuk dalam kategori pidana. Namun, penentuan apakah kasus ini akan diproses lebih lanjut sebagai tindak pidana akan ditentukan bersama oleh Bawaslu Balikpapan, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Sebelumnya, dugaan pelanggaran ini diungkapkan oleh Tim Kampanye Paslon Ready setelah terjadi insiden di mana sejumlah oknum menarik spanduk kampanye secara paksa di lokasi yang sama.

Ketua Tim Kampanye, Muhammad Fadil, menyampaikan bahwa timnya telah mengikuti prosedur dengan mengajukan surat pemberitahuan kampanye.

"Kami menghadapi upaya penghalangan saat persiapan kampanye. Beberapa oknum bahkan sempat menarik spanduk secara paksa dan melontarkan ancaman kepada tim kami yang kebanyakan terdiri dari ibu-ibu," ungkapnya.

Adapun, Fadil menuturkan insiden ini terjadi sebelum paslon tiba di lokasi, dan akhirnya kampanye tetap berjalan meski menghadapi hambatan.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp13 miliar kepada Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur dan Rp2,5 miliar kepada Kodim 0905 D Balikpapan untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan aman di kota tersebut.

Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi, menegaskan bahwa aparat keamanan dari Polda dan Kodim telah siap menjalankan tugasnya. "Insyaallah, situasi akan tetap aman. Aparat keamanan telah diberikan dana hibah untuk mendukung pengamanan Pilkada," ujarnya baru-baru ini.

Dia menambahkan, kesiapsiagaan tetap menjadi prioritas meskipun kondisi Kota Balikpapan saat ini kondusif, mengingat perbedaan euforia dan tingkat emosional antara Pemilihan Legislatif dan Pilkada.

"Memang perlu ada langkah antisipasi, terutama mengingat perbedaan emosional antara Pileg dan Pilkada. Saya yakin, TNI dan Polri sudah mengantisipasi segala kemungkinan dan siap mengamankan Pilkada termasuk di dalamnya kesiapan dari KPU dan Bawaslu," katanya.

Selain pengamanan, Sutadi tengah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Dalam waktu dekat, rencana sosialisasi akan dilaksanakan di sekolah-sekolah SMA/SMK/MTS mulai tanggal 27 Agustus 2024.

"Kesbangpol bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan narasumber lainnya akan mengadakan sosialisasi untuk memastikan para pemilih, khususnya pemilih pemula, memahami pentingnya Pilkada ini. Kami berharap mereka dapat memilih dengan hati nurani," pungkasnya.