Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kemenkeu mencatat, penerimaan pajak daerah dalam tren peningkatan.

Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, hingga Agustus 2024, pihaknya telah mengumpulkan penerimaan pajak daerah mencapai Rp 161,06 triliun.

Penerimaan pajak daerah sebesar Rp 161,06 triliun tersebut berasal dari pajak provinsi sebesar Rp 89,75 triliun dan pajak kabupaten/kota sebesar Rp 71,30 triliun.

"Dari tahun ke tahun itu (pajak daerah) mengalami peningkatan terus-menerus. Pada periode 2024 ini tarikan data Agustus ini di Rp 161 triliun. Kita masih punya sekian bulan lagi," ujar Lydia dalam acara Pengaturan UU HKPD dan Implementasinya dalam Mendukung Penguatan Local Taxing Power Daerah, belum lama ini.

Lydia menyebut, proporsi pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam penerimaan pajak provinsi berada dalam rentang 27,25%-42,80%. Tercatat, penerimaan PKB hingga Agustus 2024 telah mencapai Rp 34,15 triliun.

Sedangkan proporsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pajak daerah Kabupaten/Kota berada dalam rentang 24%-30%. Tercatat, realisasi penerimaan PBB-P2 hingga Agustus 2024 mencapai Rp 19,29 triliun.

Peningkatan ini dikarenakan adanya penguatan dalam kebijakan PBB-P2 mulai dari kewajiban updating atas NJOP oleh pemda, assesmen rasio dan penyesuaian tarif PBB-P2 (maksimal 0,3% menjadi 0,5%).

"PBB-P2 menjadi jenis pajak yang kontribusinya besar di daerah. Sejauh mana? Peningkatan tarif yang diinterfensi dengan assesmen rasio mampu memberikan ungkitan terhadap PBB-P2," kata Lydia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan piutang pajak daerah dalam tren yang terus meningkat setidaknya dalam lima tahun terakhir.

Dalam kurun waktu 2019-2023, piutang pajak daerah naik rata-rata 6,77% per tahun. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata per tahun pajak daerah dalam kurun waktu yang sama.

Tercatat, piutang pajak daerah pada 2019 mencapai Rp 43,6 triliun, naik pada 2020 menjadi Rp 46 triliun. Sementara pada 2021, piutang pajak juga meningkat kembali menjadi Rp 48,7 triliun dan pada 2022 mencapai Rp 51,4 triliun serta tahun 2023 sebesar Rp 55,4 triliun.

Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, rasio piutang pajak daerah juga selalu konsisten di atas 20% dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

"Rasio terhadap penerimaan pajak daerah itu konsisten di atas 20% terus dalam waktu lima tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya perbaikan struktur organisasi perpajakan di daerah," ujar Lydia dalam acara Pengaturan UU HKPD dan Implementasinya dalam Mendukung Penguatan Local Taxing Power Daerah, belum lama ini.

Menurutnya, peningkatan piutang pajak daerah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah (pemda) belum optimal dalam melakukan pemeriksaan hingga penagihan.

"Mereka itu enggak bisa nagih, enggak bisa meriksa, enggak punya pejabat pemeriksa, enggak punya pejabat penagih. Daerah jarang bisa melihat tax gap gitu ya membandingkan potensi dengan realisasi," kata Lydia.

Adapun sebagian besar piutang pajak daerah atau sebesar 67,2% dari piutang pajak hanya terbesar pada daerah dengan penerimaan pajak daerah tertinggi (desil 10).

Semakin tinggi persentase piutang pajak terhadap penerimaan pajak daerah mengindikasikan kinerja pemungutan, penagihan maupun penghapusan piutang yang tidak efektif.

Oleh karena itu, terhadap piutang pajak tersebut perlu dilakukan upaya penagihan piutang pajak lantaran bisa menjadi potensi penerimaan pajak.

Lydia menyarankan pemerintah daerah untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM)-nya terlebih dahulu hingga melibatkan seluruh pihak dalam menjaga sumber pendanaan yang hal dan berkesinambungan di daerah.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemda dalam mengoptimalkan, mulai dari penyederhanaan regulasi pemungutan, penyederhanaan proses bisnis, sinergitas pemungutan antarlevel pemerintahan hingga dukungan dan pengawasan DPRD.