SOLO, KOMPAS.com - Saat ini pemilik kendaraan bisa melakukan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di rumah saja tanpa perlu mendatangi kantor Samsat.

Wajib pajak bisa menggunakan layanan Samsat Digital Nasional (Signal) untuk mengurus pengesahan STNK tahunan, pembayaran PKB, serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Dengan menggunakan aplikasi Signal, maka otomatis akan menerbitkan dokumen digital yang valid dan sah berupa e-TBPKP Bukti Lunas Pajak dari Bapenda, e-KD Polis Asuransi dari Jasa Raharja dan e-Pengesahan tanda Digital Pengesahan STNK dari Polri.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Cara Bayar Pajak Kendaraan via Aplikasi Signal

Sementara, dikutip dari laman resmi Indonesia.go.id cara untuk registrasi pengguna aplikasi Signal Korlantas Polri, sebagai berikut:

• Masukan data-data pribadi anda seperti NIK, Nama sesuai E-KTP, alamat email, nomor handphone, masukan kata sandi, ulangi kata sandi
• Selanjutnya memasukkan foto E-KTP
• Kemudian verifikasi biometrik wajah dengan melakukan swafoto
• Masukan OTP yang dikirim lewat SMS
• Registrasi berhasil
• Verifikasi ulang dengan mengklik tautan yang dikirimkan oleh Signal ke e-mail yang telah didaftarkan

Untuk langkah berikutnya setelah registrasi, yaitu perlu mendaftarkan atau memasukkan data kendaraan dengan cara berikut:

1. Mendaftar kendaraan milik sendiri:

• Pilih menu tambah data kendaraan bermotor;
• Pilih kendaraan atas nama sendiri;
• Memasukkan nomor registrasi kendaraan bermotor;
• Memasukkan lima digit terakhir nomor rangka mesin;
• Kemudian akan tampil peringatan bahwa dokumen berhasil ditambahkan;
• Konfirmasi data, termasuk alamat pengirim dan lakukan pembayaran sesuai kanal yang tersedia;
• Sebagai informasi bahwa untuk perpanjangan STNK yang dilakukan secara online hanya untuk perpanjangan STNK tahunan atau pengesahan STNK. Selain itu, dokumen asli yang dikirimkan hanya lembaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SKKP PKB).

2. Mendaftarkan kendaraan milik orang lain:

• Pilih tombol simbol tambah untuk menambahkan data kendaraan dokumen digital sehingga muncul tampilan form tambah dokumen data kendaraan;
• Memasukkan nama pemilik kendaraan pada kolom pemilik kendaraan, jika kendaraan tersebut milik istri atau anak dalam satu KK maka pilih milik keluarga satu KK;
• Meng-input NRKB (nomor registrasi kendaraan bermotor) pada kolom NRKB;
• Memasukkan nomor rangka lima digit terakhir pada kolom rangka mesin;
• Memasukkan NIK pemilik kendaraan dan mengunggah foto E-KTP;
• Setelah semua kolom terisi maka klik tombol ‘Lanjut’;
• Kemudian akan tampil peringatan bahwa dokumen berhasil ditambahkan;
• Konfirmasi data, termasuk alamat pengirim dan lakukan pembayaran sesuai kanal yang tersedia

Sebagai informasi, perpanjangan STNK yang dilakukan secara online melalui aplikasi Signal hanya untuk perpanjangan STNK tahunan atau pengesahan STNK.

Selain itu, dokumen asli yang dikirimkan hanya lembaran Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SKKP PKB).

Untuk memudahkan masyarakat bertransaksi secara nontunai, metode Pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui aplikasi Signal ke seluruh Bank Daerah sudah terhubung melalui sistem payment gateway atau switching dengan beberapa kanal pembayaran di bank Himbara dan 10 BPD lainnya, yang di antaranya:

• Bank Mandiri
• Bank BRI
• Bank BNI
• Bank BTN

JAKARTA, KOMPAS.com - Tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan meningkat mulai 5 Januari 2025 mendatang.

Meski konsepnya cukup familiar, tak sedikit yang masih belum paham apa itu pajak progresif.

Pajak progresif merupakan sistem pemungutan pajak di mana tarif pajak yang dikenakan akan semakin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan atau nilai objek pajak yang dimiliki oleh wajib pajak.

SHUTTERSTOCK/DMITRY KALINOVSKY Ilustrasi mobil

Dalam konteks kepemilikian kendaraan, orang yang memiliki banyak kendaraan seperti mobil atau motor akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya punya satu kendaraan.

Pajak progresif bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dengan membebani golongan yang lebih mampu secara ekonomi.

Prinsip utama pajak progresif adalah keadilan sosial, di mana orang yang lebih mampu secara ekonomi diharapkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar dalam hal pajak.

Pajak progresif juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan pemerataan pendapatan.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Cara cek STNK diblokir atau tidak.

Mengenai kenaikan tarif pajak progresif di Jakarta 2025, tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2024, yang mengatur pajak progresif bagi pemilik kendaraan lebih dari satu.

Dengan aturan baru ini maka kendaraan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, tarif pajak akan meningkat 1 persen untuk setiap kendaraan tambahan.

Tarif pajak ini meningkat dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yang hanya menaikkan tarif sebesar 0,5 persen untuk setiap kendaraan tambahan.

Berikut tarif pajak progresif Jakarta berdasarkan aturan terbaru;

- 2 persen untuk kendaraan pertama

- 3 persen untuk kendaraan kedua

- 4 persen untuk kendaraan ketiga

- 5 persen untuk kendaraan keempat

- 6 persen untuk kendaraan kelima dan seterusnya

SOLO, KOMPAS.com - Program keringanan dan pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih digelar di beberapa provinsi sepanjang November 2024.

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan penghapusan denda administrasi bagi pemilik kendaraan yang terlambat membayar PKB sesuai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Dengan adanya pemutihan ini, wajib pajak dapat membayar PKB tanpa perlu membayar denda keterlambatan.

Pada bulan November 2024, setidaknya ada 12 provinsi yang masih gelar pemutihan pajak kendaraan, yaitu:

Tangkapan layar Jawa Timur mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober 2024

1. Jakarta

Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif pajak daerah berupa keringanan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor (BBKN). Kebijakan ini tertuang dalam Pergub No. 41 Tahun 2024 yang memberikan keringanan berupa tarif 0 persen untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

Insentif BBNKB ini berlaku sejak 23 Oktober 2024 hingga 4 Januari 2025, sehingga masyarakat yang mendaftarkan penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya pada periode tersebut dapat menikmati tarif BBNKB 0 persen.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga menghapus sanksi bunga dan denda atas kendaran yang mendapat insentif BBNKB 0 persen.

2. Jawa Barat

Pemprov Jawa Barat memberikan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 1 Oktober hingga 30 November 2024.

Dalam unggahan akun Instagram @bapanda.jabar, ada lima macam keringanan yang digelar, yaitu:

• Diskon PKB
• Bebas denda PKB
• Bebas BBNKB II
• Bebas tunggakan pokok tahun ketiga, keempat, kelima dan seterusnya
• Bebas denda SWDKLLJ untuk tahun yang lewat

Selain itu, ada diskon 10 persen bagi wajib pajak yang membayar PKB melalui Samsat Digital Terminal Leuwipanjang sampai 23 Desember 2024.

3. Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai dari 20 Mei hingga Desember 2024.

Ada 3 program keringanan yang diadakan, yaitu:

1. Pembebasan BBNKB II

• Diadakan hingga 19 Desember 2024
• Khusus kendaraan bermotor dari dalam maupun luar Provinsi Jawa Tengah

2. Diskon pajak tahun berjalan

• Digelar hingga 19 Desember 2024
• Pengurangan pajak tahunan berjalan 2,5 persen untuk kendaraan roda empat dan 5 persen untuk kendaraan roda dua

3. Pembebasan biaya pajak progresif

• Digelar hingga 19 Desember 2024
• Pembebasan biaya pajak progresif, yakni tarif pajak kendaraan untuk kepemilikan kedua dan seterusnya

4. Jawa Timur

Pemprov Jawa Timur menggelar program pemutihan PKB daerah mulai 1 Oktober sampai 30 November 2024.

Dilansir dari unggahan akun Instagram @bapendajatim, ada beberapa program pembebasan pajak kendaraan bermotor di Jawa Timur, yaitu:

• Bebas bea balik nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
• Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB
• Bebas PKB progresif
• Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ)

5. Aceh

Provinsi Aceh menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor sejak 18 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembebasan Pajak Progresif dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor.

Ada dua keringanan yang dapat dimanfaatkan warga Aceh, yakni:

• Pembebasan pajak progresif
• Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor.

6. Lampung

Pemprov Lampung mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 2 September 2024 hingga 16 Desember 2024.

Dalam unggahan Instagram @Bapedan_lampng, ada empat program keringanan pajak kendaraan bermotor yang diberikan, yaitu:

1. Bebas pajak progresif

• Gratis pajak progresif bagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama

2. Gratis pengembalian nama kendaraan

• Gratis bea balik nama dari dalam provinsi Lampung dan luar provinsi

3. Bebas denda

• Penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan
• Keringanan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar 50-70 persen.

4. Pajak yang dibayarkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan

• Keringanan tunggakan pajak tahun ke-3, ke-4, dan ke,5 sebesar 50-70 persen berdasarkan cc kendaraan.

7. Bengkulu

Pemprov Bengkulu adakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 4 Juni sampai dengan 30 November 2024.

Program pemutihan pajak mencakup tiga keringanan, yakni:

• pembebasan tunggakan PKB
• Denda PKB
• BBNKB II.

8. Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat mengadakan keringanan pajak kendaraan bermotor sejak 19 Juni 2024 hingga 4 Januari 2025.

Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak di Bidang Kendaraan Bermotor.

Berikut 4 program pemutihan yang diadakan dengan jadwal pelaksanaan masing-masing, yaitu:

• Pemberian keringanan PKB, sampai 20 Desember 2024
• Pembebasan sanksi administrasi PKB, sampai 20 Desember 2024
• Pembebasan progresif atas PKB Pembebasan BBNKB II dan seterusnya, sampai 4 Januari 2025
• Pembebasan sanksi administrasi BBNKB II, sampai 4 Januari 2025.

9. Sumatera Barat

Pemprov Sumatera Barat turut menggelar program pemutihan PKB mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2024.

Berdasarkan unggahan Instagram @bapenda.sumbar, ada enam keuntungan yang diberikan kepada wajib pajak, yaitu:

1. Diskon pokok PKB

• 20-25 persen khusus kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo
• 20-20 persen untuk kendaraan yang sudah jatuh tempo.

2. Pembebasan BBNKB II

• Pembebasan BBNKB II untuk kendaraan dari dalam dan luar Sumatera Barat, termasuk kendaraan hasil lelang milik pemerintah dan hasil hibah yang belum didaftarkan.

3. Pembebasan denda PKB

• Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

4. Pembebasan denda BBNKB II

• Pembebasan denda atas keterlambatan pembayaran BBNKB kesatu dan kedua.

5. Pembebasan pajak progresif

• Pembebasan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya.

6. Pembebasan denda SWDKLLJ dari PT Jasa Raharja

• Pembebasan denda SWDKLLJ tahun berlalu, tidak termasuk denda tahun berjalan.

10. Sumatera Selatan

Pemprov Sumatera Selatan juga menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 19 Agustus 2024 hingga 14 Desember 2024.

Berdasarkan unggahan akun Instagram @Bapenda_sumselm ada tiga program keringanan yang diberikan, yaitu:

1. Keringanan PKB

• Tunggakan PKB dua tahun atau lebih cukup membayar satu tahun tunggakan pajak ditambah satu pajak satu tahun berjalan.

2. Diskon BBNKB II

• Diskon BBNKB II sebesar 50 persen.

3. Bebas SWDKLLJ, denda dan bunga PKB

• Bebas semua denda dan bunga PKB, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ.

11. Bali

Provinsi Bali juga memberikan program pemutihan lagi bagi wajib pajak dengan plat Bali, pembebasan pajak digelar sejak 1 November hingga 20 Desember.

Berdasarkan akun Instagram @samsatdigital, keringanan yang bisa didapatkan wajib pajak yaitu:

• Bebas Sanksi Administratif bagi yang terlambat membayar PKB

12. Banten

Program pemutihan juga digelar oleh Pemprov Banten yang berlaku sampai bulan Desember 2024.

Berdasarkan akun Instagram @samsatdigital, ada empat keuntungan dari program pemutihan Banten ini, yaitu:

1. Bebas pokok denda

• Tunggakan PKB tahun ke-4 kecuali mutasi ke luar Provinsi, berlaku sampai 31 Desember 2024

2. Diskon PKB 20 persen

• Bagi yang melakukan mutasi dari luar Provinsi, berlaku sampai dengan 21 Desember 2024

3. Bebas denda PKB

• Kecuali tahun berjalan dan mutasi keluar provinsi, berlaku sampai 31 Desember 2024.

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan kenaikan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB).

Artinya, bagi yang berencana menambah jumlah kendaraan, ada baiknya jika hitung dulu secara mandiri berapa besaran biaya yang perlu dibayarkan nantinya.

Kenaikan tarif pajak progresif di Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2024.

Disebutkan bahwa tarif pajak progresif kendaraan kini naik 1 persen tiap kepemilikan lebih dari satu. Sebelumnya, kenaikkannya hanya 0,5 persen.

"Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama," bunyi Pasal 7 Perda tesebut.

Untuk diketahui, pajak progresif hanya berlaku bagi kendaraan bermotor kedua, ketiga dan seterusnya dari satu pemilik terdaftar.

Sehingga, semakin banyak jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki, maka besaran pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar.

“Tarif baru PKB berlaku mulai 5 Januari 2025,” ujar Herlina Ayu, Humas Bapenda DKI Jakarta, kepada Kompas.com (29/10/2024).

Pada Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa tarif PKB atas kepemilikan atau penguasaan oleh pribadi adalah sebesar 2 persen untuk kepemilikan kendaraan pertama hingga 6 persen pada kepemilikan kelima dan seterusnya.

Pada kebijakan sebelumnya, kenaikannya hanya 0,5 persen untuk tiap kepemilikan kendaraan yang menggunakan nama dan alamat tempat tinggal yang sama.

Tapi, batas maksimalnya bisa mencapai 10 persen untuk kendaraan ketujuhbelas dan seterusnya.

Adapun pada kebijakan terbaru, kenaikan tiap kendaraan yang dimiliki menjadi 1 persen. Tapi, batas maksimalnya menjadi 6 persen untuk kendaraan kelima dan seterusnya.

Berikut ini tarif progresif PKB sesuai dengan aturan terbaru:

- 2 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama;
- 3 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua;
- 4 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ketiga;
- 5 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor keempat;
- dan 6 persen untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak setiap tahunnya, di mana besaran beban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dapat dilihat pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Namuan, nominal PKB yang harus dibayar setiap tahunnya bisa saja bertambah dari sebelumnya, jika pemilik terlambat untuk menyelesaikan kewajibannya.

Perlu dicatat, kewajiban membayar pajak kendaraan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana tarif paling rendah adalah 1 persen dan paling tinggi 2 persen.

DOK. SHUTTERSTOCK/Abm p.poed Ilustrasi STNK.

Maka dari itu, untuk memudahkan pemilik kendaraan, besaran PKB yang harus dibayar bisa dilihat dengan mudah melalui laman https://e-samsat.id/, aplikasi Signal atau bahkan melalui SMS.

Namun, sebelum itu perlu menyiapkan beberapa informasi diperlukan, seperti nomor polisi (nopol), nomor mesin, dan nomor rangka yang tercantum di STNK.

Adapun cara melihat besaran pajak kendaraan bermotor, sebagai berikut:

1. Cek pajak kendaraan dengan website

• Buka lama https://e-samsat.id/
• Isi formulir pada halaman tersebut (Pelat, Nomor, Seri, No Rangka dan Provinsi)
• Kemudian klik “Cek Sekarang”
• Selanjutnya, akan muncul info dan besaran nominal yang harus dibayar. Selain itu pada laman ini juga menyediakan info seperti, merek, model, tahun, warna, nomor rangka dan nomor mesin
• Kemudian, tertera info pajak kendaraan dan PNBP dengan rincian, PKB POK, PKB DEN, SWDKLLJ POK, SWDKLLJ DEN, PNBP STNK, PNBP TNKB dan total yang harus dibayar dilengkapi dengan tanggal pajak dan tanggal STNK serta keterangan lainnya

Selain itu, pemilik kendaraan juga bisa cek melihat pajak kendaraan melalui website Samsat daerah, seperti wilayah Jawa Barat melalui laman https://bapenda.jabarprov.go.id/infopkb/, atau untuk Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/cek/pajak.

2. Aplikasi Signal

• Unduh aplikasi SIGNAL melalui Google Play Store maupun App Store
• Buka aplikasi SIGNAL dan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan data-data yang diminta
• Setelah registrasi, pilih menu "NRKB" atau Nomor Registrasi Kendaraan bermotor
• Klik "Lanjut"
• Akan muncul informasi SKK pembayaran pajak motor kendaraan bermotor (PKB), sumbangan dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ), dan jumlah biaya pajak yang harus dibayarkan

3. Cek via SMS

• Ketik: Info (spasi) nomor polisi/kode plat nomor/kode seri plat motor/warna motor
• Kirim ke nomor 08112119211
• Contoh: Info B/6777/XF Hitam
• Setelah terkirim, tunggu balasan SMS yang isinya merupakan kode bayar, info kendaraan serta besaran nominal yang harus dibayar.

SOLO, KOMPAS.com - Guna memberikan keringanan dan pemutihanpajak kendaraan bermotor sepanjang 2024, beberapa wilayah di Indonesia menggelar program relaksasi.

Corporate Communication Jasa Raharja, I Komang Gede Artha Negara mengatakan, program relaksasi pajak kendaraan bermotor adalah kebijakan yang bertujuan untuk memberikan keringanan, penundaan, atau penghapusan denda terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, termasuk denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

"Benefit yang didapat bagi masyarakat ada 4 macam," kata dia, saat dikonfirmasi Kompas.com. belum lama ini.

Meski begitu, setiap pemerintah provinsi akan menentukan manfaat dari program tersebut, seperti untuk meringankan beban finansial, penghapusan denda, legalitas kendaraan agar tetap terjaga, dan perlindungan dari Jasa Raharja.

View this post on Instagram

A post shared by PT Jasa Raharja (@pt_jasaraharja)

Sementara, dikutip dari unggahan akun Instagram @pt_jasaraharja, Jumat (25/10/2024), terdapat 24 provinsi yang menggelar program relaksasi pajak kendaraan bermotor.

Adapun daftarnya sebagai berikut:

1. Jawa Tengah : 20 Mei 2024 - 19 Desember 2024
2. Bengkulu : 4 Juni 2024 - 30 November 2024
3. Kalimantan Barat : 19 Juni 2024 - 20 Desember 2024
4. Papua Barat : 1 Juli 2024 - 21 Oktober 2024
5. Papua Barat Daya : 1 Juli 2024 - 21 Oktober 2024
6. Kalimantan Selatan : 1 Juli 2024 - 9 Desember 2024
7. Papua Selatan : 25 Juli 2024 - 25 Oktober 2024
8. Sulawesi Barat : 1 Agustus 2024 - 31 Desember 2024
9. Sumatera Selatan : 19 Agustus 2024 - 14 Desember 2024
10. Lampung : 2 September 2024 - 16 Desember 2024
11. Riau : 9 September 2024 - 15 Desember 2024
12. Papua : 20 September 2024 - 20 November 2024
13. Sulawesi Selatan : 1 Oktober 2024 - 31 Oktober 2024
14. Maluku : 1 Oktober 2024 - 31 Oktober 2024
15. Gorontalo : 1 Oktober 2024 - 31 Oktober 2024
16. Jawa Barat : 1 Oktober 2024 - 30 November 2024
17. Jawa Timur : 1 Oktober 2024 - 30 November 2024
18. Nusa Tenggara Timur : 1 Oktober 2024 - 20 Desember 2024
19. Kepulauan Bangka Belitung : 1 Oktober 2024 - 21 Desember 2024
20. Sumatera Barat : 1 Oktober 2024 - 31 Desember 2024
21. Banten : 4 Oktober 2024 - 31 Desember 2024
22. Kepulauan Riau : 6 Oktober 2024 - 16 November 2024
23. Maluku Utara : 12 Oktober 2024 - 31 Desember 2024
24. Kalimantan Utara : 21 Oktober 2024 - 27 Desember 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah provinsi di Indonesia mengumumkan program relaksasi yang memberikan keringanan dan pemutihanpajak kendaraan bermotor tahun ini.

Pemutihanpajak kendaraan bermotor atau PKB ini merupakan program penghapusan denda bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan, sehingga masyarakat dapat membayar pajak kendaraan tanpa harus melunasi denda keterlambatan.

Adapun daftar wilayah yang melakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, sebagai berikut:

1. Jawa Barat: 1 Oktober 2024-30 November 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Jawa Barat memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
• Bebas tunggakan pokok tahun ke 3 dan 4

2. Banten: 4 Oktober 2024-31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Banten memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas pokok denda sampai 31 Desember 2024, untuk tunggakan PKB tahun ke 4 kecuali mutasi ke luar provinsi.
• Diskon PKB 20 persen sampai 21 Desember 2024, untuk yang melakukan mutasi dari luar Provinsi.
• Bebas denda PKB sampai 31 Desember 2024, kecuali tahun berjalan dan mutasi keluar Provinsi.

3. Sumatera Utara: 21 Oktober 2024- 31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Sumatera Utara memberikan empat keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas tunggakan pokok PKB sebelum tahun 2023
• Bebas pajak progresif
• Bebas denda PKB
• Diskon 5 persen pokok PKB, sebelum jatuh tempo 30 sampai dengan 60 hari

4. Sumatera Selatan: 19 Agustus 2024-14 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Sumatera Selatan memberikan dua keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas bunga dan beda pajak kendaraan bermotor
• Bebas pajak progresif

5. Sumatera Barat: 1 Oktober 2024- 31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Sumatera Barat memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Diskon pokok PKB, sebelum dan sesudah jatuh tempo
• Bebas pajak progresif
• Bebas denda PKB

6. Lampung: 2 September 2024-16 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Lampung memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas pajak progresif, gratis pajak progresif bagi yang memiliki kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama.
• Bebas denda pajak
• Diskon tunggakan pajak tahun ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sebesar 50-70 persen berdasarkan CC kendaraan.

7. Kalimantan Selatan: 1 Juli 2024-9 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Kalimantan Selatan memberikan empat keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas sanksi administratif atau denda PKB dan BBNKB
• Bebas pajak progresif
• Bebas denda SWDKLLJ
• Diskon pokok PKB sebesar 2 persen bagi yang melakukan pembayaran tepat waktu atau sebelum jatuh tempo

8. Bengkulu: 4 Juni 2024-30 November 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Bengkulu memberikan dua keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Pembebasan tunggakan pokok PKB dan denda PKB
• Pembebasan denda tahun lalu SWDKLLJ

9. Jawa Tengah: 20 Mei 2024-19 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatdigital, Provinsi Jawa Tengah memberikan empat keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Pembebasan BBNKB II dalam dan luar Provinsi
• Diskon pajak tahun berjalan
• Pembebasan biaya pajak progresif
• Keringanan tunggakan PKB

10. Jawa Timur: 1 Oktober 2024-30 November 2024

Dikutip dari akun Instagram @bapendajatim, ada empat program pembebasan yang dapat dimanfaatkan warga Jawa Timur , yakni:

• Bebas bea balik nama untuk kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBNKB II)
• Bebas sanksi administratif atas keterlambatan PKB dan BBNKB
• Bebas PKB progresif
• Bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas (SWDKLLJ).

11. Aceh: 18 Desember 2023- 31 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsat_acehbesar, Provinsi Aceh memberikan dua keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas Pajak Progresif
• Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor

12. Kalimantan Barat: 19 Juni 2024-20 Desember 2024

Dikutip dari unggahan @samsatpontianak, Provinsi Kalimantan Barat memberikan lima keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Bebas denda pajak kendaraan bermotor
• Bebas denda BBNKB II
• Gratis BBNKB kedua
• Bebas pajak progresif
• Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor untuk Tunggakan Pajak Tahun Keempat dan Kelima khusus kendaraan Roda 2 dan Roda 3

13. Sumatera Selatan: 19 Agustus 2024-14 Desember 2024

Dikutip dari unggahan Instagram @bapenda_sumsel, Provinsi Sumatera Selatan memberikan tiga keringan pajak kendaraan bermotor, yaitu:

• Keringanan PKB, tunggakan PKB dua tahun atau lebih cukup membayar satu tahun tunggakan pajak ditambah satu pajak satu tahun berjalan.
• Diskon BBNKB II sebesar 50 persen.
• Bebas semua denda dan bunga PKB, pajak progresif, serta denda SWDKLLJ.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kemenkeu mencatat, penerimaan pajak daerah dalam tren peningkatan.

Direktur Pajak Daerah dan Restribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati Christyana mengatakan, hingga Agustus 2024, pihaknya telah mengumpulkan penerimaan pajak daerah mencapai Rp 161,06 triliun.

Penerimaan pajak daerah sebesar Rp 161,06 triliun tersebut berasal dari pajak provinsi sebesar Rp 89,75 triliun dan pajak kabupaten/kota sebesar Rp 71,30 triliun.

"Dari tahun ke tahun itu (pajak daerah) mengalami peningkatan terus-menerus. Pada periode 2024 ini tarikan data Agustus ini di Rp 161 triliun. Kita masih punya sekian bulan lagi," ujar Lydia dalam acara Pengaturan UU HKPD dan Implementasinya dalam Mendukung Penguatan Local Taxing Power Daerah, belum lama ini.

Lydia menyebut, proporsi pajak kendaraan bermotor (PKB) dalam penerimaan pajak provinsi berada dalam rentang 27,25%-42,80%. Tercatat, penerimaan PKB hingga Agustus 2024 telah mencapai Rp 34,15 triliun.

Sedangkan proporsi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam pajak daerah Kabupaten/Kota berada dalam rentang 24%-30%. Tercatat, realisasi penerimaan PBB-P2 hingga Agustus 2024 mencapai Rp 19,29 triliun.

Peningkatan ini dikarenakan adanya penguatan dalam kebijakan PBB-P2 mulai dari kewajiban updating atas NJOP oleh pemda, assesmen rasio dan penyesuaian tarif PBB-P2 (maksimal 0,3% menjadi 0,5%).

"PBB-P2 menjadi jenis pajak yang kontribusinya besar di daerah. Sejauh mana? Peningkatan tarif yang diinterfensi dengan assesmen rasio mampu memberikan ungkitan terhadap PBB-P2," kata Lydia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan penyesuaian terhadap sistem perpajakan kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023. Peraturan ini mengubah dasar perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang berlaku efektif sejak 2023.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, mengatakan Pergub 38/2023 merupakan landasan hukum yang penting dalam penetapan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di DKI Jakarta.

"Dengan peraturan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, sambil tetap mendorong penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan dan meminimalisir dampak negatif terhadap infrastruktur dan lingkungan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/10).

Ia melanjutkan, penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

NJKB adalah harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Sedangkan Harga Pasaran Umum (HPU) merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Ia melanjutkan, NJKB ditetapkan dengan dua ketentuan. Pertama, jika diperoleh off the road, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, dengan rumus NJKB = (HPU Off the Road - Pajak Pertambahan Nilai).

Kedua, jika diperoleh on the road, NJKB ditetapkan sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB, dengan rumus NJKB On the Road = (HPU On the Road - (Pajak Pertambahan Nilai + BBNKB + PKB).

Di samping itu, NJKB dilaksanakan dengan memperhatikan penyusutan dengan besaran paling tinggi 5% setiap tahun. Sedangkan untuk NJKB Ubah Bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk, dan dilaksanakan dengan memperhatikan penyusutan.

"Dalam hal blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk," jelas Morris.

Ia menambahkan, untuk light truck, truck, tronton, dan tractor head masih berbentuk chassis, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Jika HPU tidak diketahui, NJKB ditetapkan berdasarkan NJKB dengan jenis, merek, dan tipe kendaraan bermotor yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya atau menggunakan sebagian atau seluruh faktor berikut:

Sementara itu, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien dengan nilai 1 sampai dengan 1,4. Penentuan koefisien didasarkan pada nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.

Berikut koefisien bobot kendaraan:

Berdasarkan pasal 9 Pergub 38/2023, angkutan umum yang mengangkut penumpang, baik bus maupun mikrolet, dikenakan PKB dan BBNKB sebesar 30% dari dasar pengenaan pajak. Sementara angkutan umum yang berfokus pada pengangkutan barang dikenakan pajak sebesar 60% dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Kendaraan yang menggunakan baterai sebagai sumber energi, baik untuk keperluan pribadi, barang, maupun angkutan umum, dibebaskan dari PKB. Pengenaan PKB KBL Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud adalah tidak termasuk kendaraan yang dikonversikan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai.

Tak hanya itu saja, Kepemilikan KBL Berbasis Baterai kedua dan seterusnya diberikan insentif tidak dikenakan tarif pajak progresif dan Penyerahan kepemilikan KBL Berbasis Baterai diberikan insentif tidak dikenakan BBNKB, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu juga dengan kendaraan-kendaraan yang berperan penting dalam keselamatan dan pelayanan masyarakat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan, pengenaan PKB dan BBNKB juga ditetapkan sebesar 0%.

Morris menambahkan, penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air, ditetapkan berdasarkan NJKB. NJKB yang dioperasikan di air ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

"NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air," tutur dia.

Jika penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur, maka Gubernur akan menetapkan NJKB sebagai dasar penghitungan.

Penetapan ini didasarkan pada usulan pengajuan NJKB untuk Kendaraan Bermotor, kereta gandeng atau tempel, serta tambahan atau selisih NJKB akibat pergantian mesin. Selain itu, hal ini juga berlaku untuk Kendaraan Bermotor yang masuk melalui kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk jenis, merek, tipe, dan nilai jual belum tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai dasar pengenaan PKB dan BBNKB, dan/atau Lampiran dari Pergub 38/2023, Gubernur menetapkan NJKB pada Kendaraan Bermotor dengan jenis, merek, dan tipe yang sama dengan Tahun Pembuatan lebih tua, dengan penambahan paling tinggi 5% setiap tahun.

Kepatuhan terhadap peraturan pajak kendaraan di Jakarta turut berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan membayar pajak kendaraan tepat waktu, masyarakat secara tidak langsung telah berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang lebih baik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten mengadakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau keringanan pajak, mulai 4 Oktober 2024.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi @bapenda.banten, Selasa (8/10/2024) program pemutihan pajak kendaraan di Banten ini meliputi:

View this post on Instagram

A post shared by Bapenda Banten (@bapenda.banten)

• Pembebasan BBNKB II penyerahaan kedua dan seterusnya berlaku sampai dengan 21 Desember 2024, bagi proses mutasi dari dan luar Banten
• Diskon pokok PKB sebesar 20 persen untuk mutasi masuk dari luar Banten berlaku sampai dengan 21 Desember 2024.
• Pembebasan pokok PKB untuk tunggakan tahun ke-4, dan seterusnya berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, Kecuali mutasi keluar Banten.
• Pembebasan sanksi administratif untuk tunggakan PKB berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, kecuali tahun berjalan dan mutasi keluar Banten.

Freepik Ilustrasi pajak kendaraan bermotor.

Program ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2024 tentang pengurangan, pembebasan pokok dan sanksi administrasi pajak, serta bea balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya.

Program tersebut dalam rangka memperingati HUT Provinsi Banten Ke-24 sekaligus meringankan beban masyarakat.

Jadi, masyarakat Banten bisa memanfaatkan program tersebut untuk mendapatkan keringanan pajak kendaraan bermotor.

Bisnis.com, BANDUNG--Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar menyiapkan program diskon khusus saat penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Kota Bandung.

Hal ini merupakan bentuk dari dukungan terhadap perkembangan industri otomotif dalam negeri sekaligus menguatkan kesadaran dalam membayar pajak.

Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik mengatakan penyelenggaraan GIIAS di Kota Bandung sudah merupakan kali kedua. Acara perdana pada tahun lalu mendapatkan respons positif dari masyarakat.

“Tahun ini kami optimistis tren positif akan terulang. Kami dari pihak pemerintah siap berkolaborasi dengan siapapun, tujuannya agar industri menggeliat, perekonomian tumbuh,” ucap Dedi Taufik, Selasa (17/9/2024)

Menurut Dedi Taufik, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah potensial untuk industri otomotif. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), kontribusi Jawa Barat berada di posisi dua besar dalam pencapaian sebaran otomotif nasional pada periode Januari-April 2024 dengan kontribusi hampir 16% dari total capaian di Indonesia.

Ia berharap transaksi atau pembelian kendaraan yang terealisasi selama GIIAS berlangsung bisa maksimal.

Jika demikian, maka hal itu secara langsung berdampak positif pula pada pajak yang bisa dikelola oleh Pemprov Jabar untuk keperluan pembangunan di beberapa sektor, mulai dari pendidikan hingga insfrastruktur.

“GIIAS ini sudah berlangsung kali kedua. Ke depan bisa saja ada lagi acara serupa dari organisasi lain. Kami sebagai pemerintah tentu akan mendukung,” ucap Dedi Taufik

Sementara itu, Kabid Perencanaan Pengembangan Bapenda Jabar Dedi Mulyadi mengungkapkan transaksi dalam penyelenggaraan GIIAS tahun lalu berada di angka Rp700 miliar.

Tahun ini, ia berharap total transaksi bisa mencapai Rp1 triliun. “Kalau (nilai transaksi) Rp 1 triliun, pajak yang akan diterima pemerintah itu di angka sekitar Rp80 miliar. Jumlah itu bisa untuk membiayai sektor Kesehatan, Pendidikan atau perbaikan jalan,” jelas Dedi Mulyadi.

Dukungan dari Bapenda dalam rangka mendorong peningkatan pembelian mobil baru adalah menyiapkan relaksasi. Di GIIAS seri Kota Bandung tahun ini, Bapenda Jabar memberikan diskon 10% Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I). Lalu, ada pula diskon 10% untuk pembayaran pajak bagi semua warga Jawa Barat.

Semua proses pengurusan pembayaran pajak akan dipermudah karena menggunakan system digital. Warga yang nanti membayar pajak hanya cukup memindai (scan) e-KTP ke mesin yang disediakan di booth Bapenda Jabar.

“Tahun ini, di GIIAS kami siapkan diskon 10% untuk BBNKB I. Lalu, bagi yang mau bayar pajak kendaraan, kita berikan diskon juga 10%,” terang dia.

“Proses pembayaran tidak perlu fotokkopi dokumen, stnk. Langsung bayar pake Qris atau debit. Bukti pembayaran disampaikan ke WA dan email. Selain urusan pembayaran, booth Bapenda isinya berupa layanan konsultasi tentang perpajakan dan pembayaran pajak secara cashless,” Dedi melanjutkan.

GIIAS seri Kota Bandung berlangsung pada 25-29 September 2024 bertempat di Sudirman Grand Ballroom. Terdapat 18 merek kendaraan bermotor roda empat serta roda dua.

Dari jumlah itu, hadir 6 merek baru tampil di GIIAS Kota Bandung. Untuk mobil ada BYD, Citroen, GAC Aion dan MG. Sedangkan dari kendaraan roda dua hadir Alva dan Scomadi.

Sisanya, merek yang sudah pernah memeriahkan GIIAS di Kota Bandung, yakni Chery, Daihatsu, Honda, KIA, Mazda, Mitsubishi Motors, Suzuki, Toyota, dan Wuling. Sementara kendaraan roda dua akan hadir Bennelli, Keeway dan Royal Enfield.

Kukuh Kumara selaku Sekretaris Umum GAIKINDO menambahkan bahwa Kota Bandung adalah kota ketiga dari seri rangkaian GIIAS setelah BSD Tangerang dan Surabaya.

Ia berharap penyelenggaraan ini bisa menjadi platform bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai produk dan teknologi otomotif terbaru.

“Bandung atau Jawa Barat secara umum memiliki daya tarik dalam pasar otomotif nasional,” ucap Kukuh.

Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali menyerap pajak senilai Rp95,23 miliar melalui program relaksasi pajak yang berlangsung 1,5 bulan.

Kepala Bapenda Provinsi Bali, I Made Santha menjelaskan program relaksasi pajak diikuti oleh 90.394 unit kendaraan wajib pajak sudah tercatat melakukan pembayaran pajak. Jumlah tersebut baru 49 persen dari jumlah kendaraan wajib pajak yang ada di Bali.

Program relaksasi ini berlangsung dari 14 Agustus - 30 September 2024, Santha meminta masyarakat yang surat kendaraannya sudah mati agar memanfaatkan masa relaksasi, sehingga terbebas dari denda keterlambatan.

"Mari manfaatkan relaksasi yang kami adakan tahun ini, karena pada tahun-tahun mendatang, relaksasi pajak tidak akan ada lagi. Coba bayangkan jika tanpa relaksasi pajak, bunga dan denda yang dikenakan jika terlambat membayar pajak berkisar 25% dari pajak yang seharusnya dibayarkan. Hal ini tentu akan memberatkan wajib pajak itu sendiri, apalagi masing-masing wajib pajak memiliki lebih dari satu kendaraan,” jelas Santha dari keterangan resminya, Selasa (10/9/2024).

Relaksasi yang diterapkan tahun ini sekaligus menjadi tahun terakhir, karena pada tahun-tahun selanjutnya tidak akan ada lagi relaksasi pajak yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah se-Indonesia, termasuk Bali, kecuali terjadi force majeure. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang mengatur tentang sistem penyelenggaraan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah tahun 2024 ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya, diperuntukkan bagi wajib pajak kendaraan bermotor.