REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta mengatakan Heru Budi Hartono masih berpeluang kembali menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta walau sudah menempati posisi itu selama dua tahun sejak Oktober 2022.

"Melihat pada aturan bahwa mereka yang sudah menjadi penjabat gubernur bisa mencalonkan lagi," kata Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Heru Budi mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 dan masa jabatannya akan habis pada 17 Oktober 2024.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, masa jabatan pj gubernur selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Setelah dua tahun, DPRD DKI Jakarta akan mengulang mekanisme usulan tersebut. Fraksi di DPRD DKI Jakarta masing-masing akan mengajukan tiga nama calon pj gubernur kepada Presiden melalui Kemendagri.

Masih merujuk aturan yang sama, disebutkan ada sejumlah syarat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diangkat sebagai penjabat gubernur antara lain mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.

Kemudian, menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon pj gubernur.

Adapun JPT Madya adalah jabatan yang meliputi sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala badan, staf ahli menteri dan jabatan lain yang setara eselon I.

Syarat lainnya, yakni penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama tiga tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

"Kesempatan itu terbuka luas untuk pj gubernur, bukan hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, eselon 1, tetapi juga bisa dari luar. Itu bergantung pada usulan masing-masing partai politik. Tinggal nanti tiga nama yang terbesar (terbanyak), dia yang kami usulkan ke Kemendagri," kata Yani.

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD DKI periode 2024-2029 Mujiyono berpendapat apabila merujuk syarat, maka setidaknya ada tiga nama yang punya peluang menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, yakni Heru Budi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali. "Keberadaan penjabat yang nanti kita sepakati untuk diusulkan harus benar-benar qualified," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang tak optimal dijalankan. Bahkan, banyak penerima program KJP dan KJMU yang tak lagi mendapatkan bantuan sosial pendidikan itu.

Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Mardono mengatakan, pihaknya prihatin dengan kebijakan pendataan KJP Plus dan KJMU yang semrawut dan lemah koordinasi. Menurut dia, hal itu akibat kinerja Pemprov DKI Jakarta tak optimal hingga mengakibatkan banyak penerima KJP dan KJMU yang hilang dari daftar penerima.

"Koordinasi data antarinstansi tidak berjalan dengan baik dan kurang sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang terkejut saat namanya hilang dari daftar penerima KJP dan KJMU," kata Mardono saat rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRD DKI, Senin (29/7/2024).

Dia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pengurangan anggaran pada hampir semua program bantuan sosial yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, terkait program Kartu Lansia Jakarta (KL), subsidi pangan bagi keluarga tidak mampu, dan anggaran yang sifatnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Padahal mash banyak masyarakat kecil yang ekonominya belum lagi bangkit setelah diterpa pandemi Covid-19," ujar Mardono.

Tak hanya Fraksi PKS, Fraksi PDIP juga ikut menyoroti program KJP dan KJMU yang dilaksanakan Pemprov DKI. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Sunggul Sirait mengatakan, berdasarkan temuan kami di lapangan, terdapat banyak permasalahan anak dan remaja usia belajar kehilangan bantuan dari KJP atau KJMU sejak 2023, bahkan ada yang dari 2022. Akibatnya, mereka mengalami kendala dalam proses pendidikannya.

Padahal, dalam laporan yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pada belanja daerah dalam Program Pengelolaan Pendidikan, masih ada alokasi dana Rp 630 miliar yang belum tersalurkan. Menurut dia, jika Rp 630 miliar tersebut disalurkan dalam program-program KJP dan KJMU, akan ada ribuan anak dan remaja usia belajar yang dapat terbantu.

"Bagi kami, persoalan tersebut sangat memprihatinkan, karena hingga sekarang situasi ini masih berlanjut. Apa solusi yang telah dilakukan oleh Pemprov terhadap permasalahan ini?" kata Sunggul.