Jakarta -

Jakarta punya pimpinan baru. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Teguh Setyabudi sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Teguh menggantikan Heru Budi Hartono yang menjabat sebagai Pj Gubernur sebelumnya.

Teguh merupakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sebagai pejabat negara, Teguh diwajibkan untuk menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Lantas berapa besar kekayaan Teguh? Dikutip dari LHKPN yang disetor Teguh untuk tahun 2023, dilihat Jumat (18/10/2024), total kekayaan Teguh mencapai Rp 9,23 miliar, tepatnya Rp 9.233.559.204.

Harta Teguh paling besar adalah tanah dan bangunan dengan total Rp 7.850.000.000. Totalnya ada 8 aset tanah dan bangunan milik Teguh, 5 di Bogor, 2 di Jakarta Pusat, dan 1 di Depok. Hampir semuanya hasil sendiri, hanya ada satu aset di Jakarta Pusat berupa aset hibah tanpa akta.

Kemudian Teguh memiliki simpanan kas senilai Rp 913.559.204. Selain itu ada harta bergerak yang dimiliki Teguh sebesar Rp 250.000.000.

Terakhir, Teguh juga punya koleksi mobil 4 unit dengan total nilai Rp 220.000.000. Paling mahal mobil yang dimilikinya adalah Honda Civic tahun 2012 senilai Rp 70.000.000.

(hal/ara)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Sementara DPRD DKI Jakarta mengatakan Heru Budi Hartono masih berpeluang kembali menjadi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta walau sudah menempati posisi itu selama dua tahun sejak Oktober 2022.

"Melihat pada aturan bahwa mereka yang sudah menjadi penjabat gubernur bisa mencalonkan lagi," kata Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Heru Budi mengemban tugas sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sejak 17 Oktober 2022 dan masa jabatannya akan habis pada 17 Oktober 2024.

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, masa jabatan pj gubernur selama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

Setelah dua tahun, DPRD DKI Jakarta akan mengulang mekanisme usulan tersebut. Fraksi di DPRD DKI Jakarta masing-masing akan mengajukan tiga nama calon pj gubernur kepada Presiden melalui Kemendagri.

Masih merujuk aturan yang sama, disebutkan ada sejumlah syarat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diangkat sebagai penjabat gubernur antara lain mempunyai pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat jabatan.

Kemudian, menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan pemerintah pusat atau di lingkungan pemerintah daerah bagi calon pj gubernur.

Adapun JPT Madya adalah jabatan yang meliputi sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal, kepala badan, staf ahli menteri dan jabatan lain yang setara eselon I.

Syarat lainnya, yakni penilaian kinerja pegawai atau dengan nama lain selama tiga tahun terakhir paling sedikit mempunyai nilai baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

"Kesempatan itu terbuka luas untuk pj gubernur, bukan hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, eselon 1, tetapi juga bisa dari luar. Itu bergantung pada usulan masing-masing partai politik. Tinggal nanti tiga nama yang terbesar (terbanyak), dia yang kami usulkan ke Kemendagri," kata Yani.

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD DKI periode 2024-2029 Mujiyono berpendapat apabila merujuk syarat, maka setidaknya ada tiga nama yang punya peluang menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, yakni Heru Budi, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata Marullah Matali. "Keberadaan penjabat yang nanti kita sepakati untuk diusulkan harus benar-benar qualified," kata dia.

IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendukung uji coba makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meninjau langsung kegiatan uji coba makan bergizi gratis di SDN Cideng 07, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (19/8/2024).

Uji coba makan gratis diberikan kepada 498 siswa di kompleks SDN Cideng 07, terdiri dari 288 siswa SDN 07 Cideng, 178 siswa SDN Duri Pulo 04, 12 siswa Sanggar Kegiatan Belajar Negeri 23, dan 20 siswa Kelompok Belajar Negeri 23.

Dalam kegiatan tersebut, Heru memastikan langsung proses pemberian makan bergizi gratis agar sesuai dengan kebutuhan siswa.

”Saya ingin lihat mekanisme proses pengantarannya, bagaimana proses adik-adik makan, dan memastikan lauk pauknya bergizi, seperti tadi ada permintaan dari anak-anak lauknya ada telur dadar, telur ceplok,” kata Heru.

Heru menjelaskan uji coba makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan terlebih dahulu di tingkat Sekolah Dasar (SD) seharga Rp 15.000 per porsi. Ia menekankan, agar tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberagaman menu.

”Hari ini, kotak makannya pakai kardus yang ramah lingkungan. Harga menunya saja Rp 15.000, mungkin ada tambahan lain untuk biaya masak, pengantaran, biaya box, lebih kurangnya mungkin Rp 20.000. Yang penting nanti menunya cukup baik," ujarnya.

Herumendukung program ini karena diharapkan para siswa akan memiliki asupan nutrisi yang memadai, sehingga membantu tumbuh kembangnya sebagai generasi penerus bangsa.

Tidak hanya itu, makanan yang sehat berkontribusi dalam konsentrasi dan fokus belajar siswa di sekolah, serta membantu mengurangi beban orang tua dengan memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan yang berkualitas di sekolah.

"Dengan memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup, kita berinvestasi pada masa depan bangsa Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia," ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru mengatakan uji coba program tersebut dilaksanakan dengan menggunakan uang operasional gubernur. Selanjutnya, program ini akan diteruskan menggunakandana Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yaitu Perumda Dharma Jaya, PAM Jaya, Bank DKI, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menentukan sekolah yang menjadi lokasi pelaksanaan uji coba.

(Febrina Ratna)

Jakarta -

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membuka acara Jakarta International Investment, Trade, Tourism and SME Expo (JITEX) 2024. Ia berpesan ke jajarannya untuk berbenah demi menuju Jakarta kota global.

Pantauan detikcom di Cendrawasih Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Rabu (7/8/2024), Heru Budi hadir mengenakan batik ungu didampingi Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati.

"Jadi tadi sudah disampaikan bahwa pertama, dalam rangka Jakarta harus mandiri. Cepat atau lambat tinggal menunggu waktu, nama akan berubah jadi Daerah Khusus Jakarta. Maka kita semua masyarakat harus berbenah diri," kata Heru di lokasi.

Dia mengatakan produk UMKM tak kalah bagus dibanding produk luar negeri. Heru pun berkomitmen mempertahankan ekonomi Jakarta dengan baik.

"Lalu kita harus bangga karena produk UMKM kita tidak kalah bagus kualitasnya, maka dengan JITEX ini bisa bertambah, bisa mancanegara ini memperhatikan kita untuk melakukan transaksi," ujar Heru.

"Kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta komitmen mempertahankan ekonomi yang baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Elisabeth Ratu Rante Allo, Kepala Dinas PPKUKM, menyatakan Jakarta memiliki potensi besar di panggung internasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perlu didorong sebagai tujuan utama untuk bisnis dan pariwisata.

"JITEX 2024 adalah tonggak penting dalam upaya kami untuk mengangkat UMKM Jakarta ke panggung global. Pameran ini akan menyoroti inovasi dan kualitas produk lokal kami, mendorong kemitraan internasional dan pertumbuhan bisnis," kata Ratu dalam sambutannya di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/7).

"Dengan posisi Jakarta saat ini, sebagai salah satu Global city yang berkompetisi dengan kota-kota global lainnya di dunia, Pemprov DKI Jakarta bersama seluruh OPD di bawahnya dan seluruh BUMD terus mengakselerasi dalam pengintegrasian ekonomi nasional dalam jaringan ekonomi dunia," sambungnya.

Ratu mengatakan, Saat ini Jakarta masih banyak lahan tidur yang belum dikembangkan. Sehingga, dengan adanya acara JITEX 2024, ia menargetkan banyaknya investor dan buyer yang datang untuk ikut serta mengembangkan kawasan Jakarta.

"DKI Jakarta sangat punya banyak aset yang bisa di kembangkan, masih banyak aset yang tidur, yang tentunya dari Pemprov saat ini belum sampai ke situ untuk menggali potensi apa saja yang bisa dilakukan," ungkapnya.

"Di sini, tujuannya bahwa Jakarta sebagai pusat pameran yang didatangi banyak buyer dan investor. Tujuan pariwisata buyer dan investor guna meningkatkan aktivitas turis," lanjutnya.

(bel/fas)

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengecek sebanyak 90 persen penyandang disabilitas di Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), tidak pernah mendapat bantuan sosial (bansos). Ia akan terjun langsung ke lokasi.

"Saya akan cek by name by address, perlu diketahui DKI sangat gampang mengecek warga yang memang diperlukan untuk diperhatikan," ujar Heru kepada wartawan, dikutip pada Sabtu, 3 Agustus 2024.

Heru menjelaskan pihaknya telah melakukan sinkronisasi data dari berbagai sumber. Mulai dari data kependudukan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), perpajakan, hingga data kepemilikan aset.
"Didata dulu, kami cleansing mana yang benar, kami verifikasi. Sangat gampang kalau diberikan by name by address. Seminggu selesai," urai Heru.

Heru mengungkapkan, sinkronisasi data ini dilakukan untuk mencari tahu apakah kelompok disabilitas di Jakarta Timur memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Pihaknya berjanji akan segera merampungkan persoalan

"Kami cek, jika tidak atau belum mendapatkan, pasti kami berikan kepada mereka," lanjutnya.
Sebelumnya, Koalisi Nasional Pokja Disabilitas mengungkap sebanyak 4.723 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jaktim tak pernah menerima bansos.

Sehingga, saat ini, baru sekitar 550 orang atau 10 persen dari total 5.273 penyandang disabilitas di wilayah tersebut yang sudah tercatat menjadi penerima bansos.

(LDS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono relatif seimbang.

Dikutip dari Kompas.id, 33,3 persen responden merasa puas dengan kinerja Heru Budi. Sementara itu, 35,5 persen responden merasa tidak puas dan 25,5 persen tidak tahu.

Jika dibandingkan dengan gubernur DKI Jakarta sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Heru Budi berada di bawah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan.

Publik menilai kinerja Heru masuk dalam kategori sedang atau cukup. Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu dinilai tidak ada terobosan dalam pengendalian banjir, penanganan polusi udara, dan mengurai kemacetan.

Padahal, ekonomi daerah tumbuh diiringi angka kemiskinan dan pengangguran yang turun.

Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Publik Universitas Indonesia (UI) Irfan Ridwan Maksum menyebut, kinerja Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta tergolong sedang, tidak kurang dan tidak lebih.

Irfan menilai Heru cakap mengelola birokrasi sehingga cukup membuat nyaman atau tidak ada benturan dan hambatan berarti. Namun, Heru tidak menghadirkan terobosan-terobosan yang berarti bagi warganya.

”Ia tidak menonjol. Nunut sama pemerintah pusat. Itu memang menjadi kewajibannya, tetapi mestinya bisa lebih dengan adanya terobosan. Sayang tidak dilakukan,” tutur Irfan dikutip dari Kompas.id.

Situasi yang ini membuat warga tak tertarik dan kurang mendukung Heru meski yang bersangkutan sudah berusaha untuk mendapatkan kedua hal tersebut.

Menurut Irfan, warga semata-mata melihat Heru sebagai orang yang diangkat oleh pemerintah pusat saja.

Usahanya dalam mengatasi segala persoalan di Jakarta kurang diperbincangkan atau mendapat respons bagus dari warga.

”Tidak ada terobosan juga kelihatan dari masalah banjir, macet, dan tata kelola lahan yang tidak berubah signifikan,” kata Irfan.

Belum bisa tanggulangi banjir dan macet

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengkritik kinerja Heru yang selama hampir dua tahun belum bisa mengatasi permasalahan di Jakarta.

"Misal soal banjir, itu turap saja semua dulu. Kan saya pernah cerewet (soal banjir). Kalau di Jakarta dikatakan tidak banjir, bohong. Itu pasti banjir," kata Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (24/4/2024).

Prasetyo mengatakan, pengerukan saluran hingga kali-kali di Jakarta sebenarnya dapat dilakukan secara berkala.

Sebab, upaya penanggulangan banjir di Jakarta sudah ada anggarannya.

"Siapa pun gubernur dan pj gubernurnya, kalau tidak agak sedikit radikal untuk masalah banjir, ya tetap banjir di Jakarta," kata Prasetyo.

Selain itu, Prasetyo juga mengevaluasi Heru Budi soal masalah kemacetan di Jakarta yang masih terus terjadi.

Ia menilai Heru tak tegas dalam menangani persoalan macet di Ibu Kota.

"Kedua bicara masalah macet, istilahnya di penyangga Jakarta, itu juga kan harus tegas. Kita sebagai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kalau tidak tegas, ya pasti macet tak akan hilang," ujar Prasetyo.

Masalah lain yang belum bisa diatasi oleh Heru, kata Prasetyo, adalah soal tata ruang di Jakarta.

Prasetyo menyinggung masih ada lingkungan kumuh di Jakarta, bahkan lokasinya tak jauh Istana Negara.

"Nah di tata ruang ini ada peraturan, misalkan, ada salah satu wilayah Kebon Jeruk, ini misal ya, ada hunian bukan buat komersial, (tetapi) ada hotel. Sekarang ditabrak diaturannya," tutur Prasetyo.

Komunikasi publik kurang baik

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gembong Warsono menilai komunikasi publik Heru Budi masih belum maksimal setelah menjabat sebagai pj gubernur selama setahun.

"Pertama (evaluasinya itu) komunikasi publik pak Heru kurang baik. Masih sama. Maka, ini perlu diperbaiki," kata Gembong saat dikonfirmasi, Senin (9/10/2023).

Gembong mengatakan komunikasi seorang pemimpin yang baik sangat diperlukan, meski Heru merupakan orang birokrat.

Sebab, Heru Budi akan memberikan arahan kepada anak buahnya setiap kebijakan dan program yang sudah atau akan dijalankan.

"Dan ketika komunikasi itu baik, maka eksekusi akan berjalan baik. Tapi karena komunikasi kurang baik, maka yang terjadi tersendat-sendat," ucap Gembong.

Gembong pun menduga, komunikasi yang kurang baik dari Heru Budi itu tak terlepas dari karakter.

Berkait dengan penilaian Gembong, Heru menanggapinya dengan santai.

"Komunikasi publik (saya) dianggap kurang baik. Ya, namanya manusia ada kurangnya. Yang kurang saya tambahin," kata Heru kepada awak media di Kantor Lurah Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Rabu (11/10/2023).

(Penulis: Fransiskus Wisnu Wardhana Dany (Kompas.id), Muhammad Isa Bustomi | Editor: Mukhamad Kurniawan (Kompas.id), Irfan Maullana, Ihsanuddin)