Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN sektor pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food baru-baru ini mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai untuk pelaksanaanprogram cadangan pangan pemerintah (CPP) di 2025.

Lantas, apakah ID Food perlu kembali mengajukan PMN pada tahun depan seiring adanya program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan siang gratis?

Merespons hal tersebut, VP Sekretaris Perusahaan ID Food, Yosdian Adi Pramono, menyampaikan bahwa usulan injeksi senilai Rp1,6 triliun cukup untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah di 2025, termasuk makan siang gratis.

“Kalau hitungan kami cukup, kan rolling dananya, berputar karena kita selain untuk industri pabrikannya sendiri, kita menggandeng peternak, nelayan, petani tebu,” kata Yosdian saat ditemui usai menghadiri Pelepasan Jelajah BUMN di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sebagaimana diketahui, ID Food telah mengajukan PMN tunai sebesar Rp1,6 triliun untuk pembiayaan pelaksanaan program CPP. Holding BUMN Pangan itu mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengelola CPP 10 komoditas yaitu daging sapi, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, ikan kembung dan daging kerbau.

Menurut catatan Bisnis, Rabu (10/7/2024) Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, sempat mengakui bahwa usulan injeksi tersebut juga didasari oleh kondisi utang perbankan yang terlalu tinggi dengan beban bunga pinjaman ID Food pada 2023 yang mencapai Rp626 miliar per tahun.

Apalagi, laba (gross profit margin/GPM) Perseroan tercatat menurun selama periode 2019-2022 hingga minur 11%.

Meski di 2023 ID Food berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp234 miliar, total utang bank dan medium-term note (MTN) tercatat mencapai sekitar Rp8,01 triliun.

Selain itu, Sis Apik menyebut bahwa produksi sejumlah komoditas pangan seperti beras, day old chicken (DOC), dan lainnya belum mencapai target. Adanya kendala operasional akibat keterbatasan modal kerja menjadi salah satu penyebab produksi sejumlah komoditas pangan tak mencapai target.

“Kami berharap dalam forum ini bisa dapat PMN tunai untuk melaksanakan program cadangan pangan pemerintah sebesar Rp1,6 triliun,” ujar Sis Apik dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).