REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian BUMN menunjukan keberhasilannya dengan meningkatkan setoran dividen BUMN kepada pemerintah. Kontribusi dividen BUMN selama 2020-2024 mencapai Rp 279,7 triliun atau melebihi lima tahun periode sebelumnya.

Besaran setoran dividen tersebut juga lebih tinggi dari penyertaan modal negara (PMN) tunai ke BUMN periode 2020-2024, yang tercatat Rp 217,9 triliun. Erick mengatakan, tadinya PMN itu sangat bergantung dari utang negara kepada luar negeri.

"Tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama-sama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen bisa membiayai PMN itu sendiri," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR pada pertengahan Juli lalu.

Menanggapi hal ini, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan, capaian ini patut diapresiasi di tengah badai yang menghantam BUMN.

"Capaian ini patut diapresiasi. Beban BUMN secara konsolidasi akan menurun dan bisa menciptakan nilai tambah bagi BUMN secara keseluruhan," ujarnya kepada Republika, Senin (5/8/2024).

Adapun yang harus menjadi perhatian adalah dampak krisis global dan perlambatan pertumbuhan kredit. Pasalnya, kondisi tersebut akan berpengaruh pada sektor keuangan dan permodalan BUMN. "Maka akan menjadi PR jika perusahaan bank pelat merah terkena dampak dari krisis global dan perlambatan pertumbuhan kredit. Maka BUMN lain harus secepatnya pulih, BUMN karya dan BUMN farmasi terutama," harapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam menjelaskan untuk tetap dapat memastikan tren positif setoran dividen itu terjaga, maka diperlukan sejumlah langkah. Pertama, penguatan efektivitas pengawasan dan pengendalian PMN, sehingga semakin memberi dampak optimal ke kinerja keuangan BUMN yang akan meningkatkan laba dan setoran dividen ke pemerintah.

Ia memahami PMN banyak dialokasikan untuk penugasan negara, seperti listrik masuk desa, jalan tol, hingga kredit usaha rakyat (KUR)."Meskipun PMN selama ini bersifat penugasan, sebagian mengandung misi sosial ekonomi yang besar, tetap ada yang sebagian untuk mendukung ekspansi kinerja. Efektivitas PMN akan memastikan dampaknya signifikan ke peningkatan kinerja keuangan, ke laba, dan ujungnya dividen bisa terus naik," kata mantan Ketua Hipmi Jawa Timur tersebut.

Kedua, lanjutnya, terus memperkuat manajemen risiko terhadap segala kegiatan bisnis dan operasional BUMN. Dengan demikian, BUMN dapat memitigasi risiko bisnis agar tidak menggerus keuangan perusahaan.

"Manajemen risiko yang baik akan memastikan BUMN mampu melakukan mitigasi terkait potensi-potensi yang dapat berdampak negatif ke operasional dan bisnis perusahaan. Sehingga, kinerja keuangan terjaga dengan baik, laba meningkat, dan ruang untuk meningkatkan dividen ke negara bisa semakin luas," paparnya.

Bisnis.com, BATANG - Pemerintah telah mengalirkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp3,3 triliun kepada holding BUMN, PT Danareksa (Persero) untuk mendukung pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Corporate Secretary PT Danareksa, Agus Widjaja, mengatakan PMN tersebut diberikan berupa sarana dan prasarana barang milik negara (BMN) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Saat ini KITB masih di bawah PT KIW, kita mendapatkan PMN berupa BMN dari PUPR ke Danareksa, salah satunya rusun, IPAL, TPST, dan sebagainya sekitar Rp3,3 triliun," kata Awi di KITB, Jumat (26/7/2024).

Alokasi dana dimanfaatkan untuk membangun rumah susun pekerja sebanyak 10 tower, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL), instalasi penngolahan air (IPA), hingga tempat pengolahan sampah terpadu sementara (TPST).

Kelengkapan dan kesiapan infrastruktur dasar tersebut dinilai dapat menarik minat investor untuk masuk ke Kawasan Industri Batang. Hal ini pun tercerminkan dari telah hadirnya 18 tenant yang telah menempati lahan 232,171 hektare.

"Saat ini sudah serap 19.000 pekerja, kalau sudah terbangun semua kurang lebih 200.000 tenaga kerja. Jadi, KITB ini menggerakan ekonomi Jawa Tengah dan Indonesia pada umumnya," ujarnya.

Pengembangan kawasan industri Batang ini terdiri dari 4 fase. Saat ini, lahan fase I seluas 450 hektare telah ludes terjual dan sedang dalam tahap pengembangan fase II seluas 650 hektare yang sebagiannya telah dibooking oleh investor asing maupun lokal.

Untuk diketahui, KITB merupakan kawasan industri ke-7 di bawah pengelolaan holding BUMN PT Danareksa (Persero). Operasional KITB akan diresmikan langsung hari ini oleh Presiden Joko Widodo.

Corporate Secretary (Corsec) PT KITB Burhan Murtaqi menerangkan bahwa saat ini, KITB masih merupakan anak usaha dari PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) yang tak terlepas dari penyertaan modal negara (PMN).

"Insya Allah Oktober mungkin ya kita naik kelas dengan adanya pmn sudah diserahkan kepada Danareksa kita akan menjadi anaknya Danareksa. Keluarga besar holding, banyak gacuma kiw kitb tapi ada siar JIEP," kata Corporate Secretary (Corsec) PT KITB Burhan Murtaqi.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding BUMN sektor pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food baru-baru ini mengajukan penyertaan modal negara (PMN) tunai untuk pelaksanaanprogram cadangan pangan pemerintah (CPP) di 2025.

Lantas, apakah ID Food perlu kembali mengajukan PMN pada tahun depan seiring adanya program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto yakni makan siang gratis?

Merespons hal tersebut, VP Sekretaris Perusahaan ID Food, Yosdian Adi Pramono, menyampaikan bahwa usulan injeksi senilai Rp1,6 triliun cukup untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah di 2025, termasuk makan siang gratis.

“Kalau hitungan kami cukup, kan rolling dananya, berputar karena kita selain untuk industri pabrikannya sendiri, kita menggandeng peternak, nelayan, petani tebu,” kata Yosdian saat ditemui usai menghadiri Pelepasan Jelajah BUMN di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sebagaimana diketahui, ID Food telah mengajukan PMN tunai sebesar Rp1,6 triliun untuk pembiayaan pelaksanaan program CPP. Holding BUMN Pangan itu mendapat penugasan dari pemerintah untuk mengelola CPP 10 komoditas yaitu daging sapi, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, ikan kembung dan daging kerbau.

Menurut catatan Bisnis, Rabu (10/7/2024) Direktur Utama ID Food, Sis Apik Wijayanto, sempat mengakui bahwa usulan injeksi tersebut juga didasari oleh kondisi utang perbankan yang terlalu tinggi dengan beban bunga pinjaman ID Food pada 2023 yang mencapai Rp626 miliar per tahun.

Apalagi, laba (gross profit margin/GPM) Perseroan tercatat menurun selama periode 2019-2022 hingga minur 11%.

Meski di 2023 ID Food berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp234 miliar, total utang bank dan medium-term note (MTN) tercatat mencapai sekitar Rp8,01 triliun.

Selain itu, Sis Apik menyebut bahwa produksi sejumlah komoditas pangan seperti beras, day old chicken (DOC), dan lainnya belum mencapai target. Adanya kendala operasional akibat keterbatasan modal kerja menjadi salah satu penyebab produksi sejumlah komoditas pangan tak mencapai target.

“Kami berharap dalam forum ini bisa dapat PMN tunai untuk melaksanakan program cadangan pangan pemerintah sebesar Rp1,6 triliun,” ujar Sis Apik dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR-RI, di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pada kesempatan rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir memamerkan rapor dividen dan PMN BUMN pada 5 tahun terakhir. Menurutnya, selama ini PMN dibiayai dari utang luar negeri, tetapi ke depan dividen dapat membiayai kebutuhan PMN BUMN.

“Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah sustainability atau keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya saat menyampaikan pengantar dalam Rapat Kerja antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR, Rabu (10/7/2024) malam.

Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Umum (Perum) Damri bakal mendapatkan suntikan PMN Rp1 triliun dari Pemerintah untuk mengganti armada bus konvensional menjadi listrik.

Perusahaan Umum (Perum) Damri menyatakan komitmenya untuk melakukan peremajaan bus di wilayah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan) hingga pengadaan bus listrik dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disetujui Komisi VI DPR RI senilai Rp1 triliun.

"Damri secara resmi disetujui sebagai penerima PMN sebesar Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana PMN diproyeksikan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP dan pengadaan bus listrik," kata Corporate Secretary Damri Chrystian RM Pohan dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Pohan menjelaskan PMN sebesar Rp1 triliun akan dialokasikan untuk membeli alat produksi di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta. Dia merinci, peremajaan bus angkutan perintis akan menggunakan dana PMN sebesar Rp490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," ujar Pohan.

Pohan melanjutkan bahwa dana PMN tersebut juga diperuntukkan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan net zero emission.

"Dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN turut memperkuat upaya Damri dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar," tutur Pohan.

Menurutnya, alokasi itu merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi Damri sebagai BUMN transportasi jalan tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," ucap Pohan.

Tahapan penggunaan dana PMN ini, lanjut Pohan, dijalankan melalui tahapan proses yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan terhadap aspek compliance yang berlaku.

"Damri menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan penuh terhadap kami dalam upaya menciptakan value creation pasca penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri," kata Pohan.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2018, Tito Sulistio, mengkritik tajam Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disepakati sebesar Rp44,24 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Tito mengatakan bahwa angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk beasiswa dan bantuan sosial pendidikan yang hanya mencapai Rp28 miliar.

“Saya tidak tahu, sedih atau membanggakan melihat Republik ini secara gagah menyuntik modal puluhan triliun setiap tahunnya hanya untuk membesarkan BUMN,” ujarnya lewat unggahan yang sudah dikonfirmasi Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Anggota Badan Supervisi OJK ini juga menyatakan bahwa suntikan modal negara yang begitu besar kepada BUMN hanya akan memperberat postur APBN 2025, sekaligus menjelma sebagai pesaing bagi para pelaku usaha swasta.

“Sinergi BUMN sepertinya malah menjadi seperti kartel besar yang bersaing langsung dengan swasta. Sebaiknya cari cara lain yang tidak memberatkan APBN, apalagi kalau dibiayai dengan utang. Bisakah ini dibatalkan?” ucapnya.

Dalam unggahan itu dia turut menampilkan data PMN dari tahun ke tahun. Pada 2020 total injeksi negara ke BUMN mencapai Rp31,3 triliun, lalu Rp71,2 triliun per 2021, kemudian 2022 tembus Rp38,5 triliun, sebesar Rp35,3 triliun 2023 dan Rp13,6 triliun per 2024.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun.

Total ada 16 BUMN yang meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa PMN yang selama ini tergantung dari utang luar negeri, kini dapat dibiayai dari dividen perusahaan pelat merah. Dia pun berharap perbaikan tersebut dapat terus berlanjut ke depan.

“Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya.

Kementerian BUMN selama era Erick Thohir tercatat mampu menyetor dividen senilai total Rp279,8 triliun sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, atau lebih besar Rp61,91 triliun dibandingkan dengan kucuran PMN dalam periode yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepastian aliran Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 untuk empat BUMN Karya perlu dibarengi dengan upaya perbaikan tata kelola. Hal ini bertujuan memupuk kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah konstruksi.

Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun.

Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp19,51 triliun akan mengalir ke empat BUMN Karya. Mereka adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP).

Hutama Karya merupakan penerima PMN terbesar pada 2025, yakni Rp13,86 triliun. Dana itu akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra Fase 2 dan 3.

Sementara itu Adhi Karya memperoleh PMN Rp2,09 triliun untuk menyelesaikan proyek Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja, lalu WIKA meraih Rp2 triliun guna memperbaiki struktur permodalan. Adapun PTPP mendapatkan Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja – Bawen dan Kawasan Industri Grand Rebana, Subang.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan bahwa sudah sepatutnya BUMN Karya mendapatkan PMN untuk kebutuhan modal kerja terkait pembangunan infrastruktur.

“Semisal Hutama Karya yang mendapatkan PMN terbesar. Itu berkaitan dengan penugasan pembangunan Jalan Tol Sumatra, tanpa PMN tidak mungkin Hutama Karya mampu melaksanakan tugas tersebut,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Toto menilai ada beberapa hal yang perlu dilakukan BUMN Karya. Dia menuturkan bahwa berdasarkan kontrak PMN versi terbaru, perusahaan pelat merah penerima injeksi modal harus menyampaikan proposal bisnis secara lebih terstruktur.

Hal tersebut mencakup aspek pengawasan yang lebih ketat dan penalti bagi manajemen BUMN yang tidak mampu mencapai target PMN. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola perusahaan perlu menjadi perhatian utama dari BUMN Karya ke depan.

“Aspek good corporate governance terkait transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas untuk diperbaiki. Jadi, sebaiknya penegakan hukum perlu ditingkatkan, sekaligus membangun budaya korporasi yang lebih kompetitif,” pungkasnya.

Toto juga menyatakan BUMN Karya harus membuktikan kinerjanya secara baik dalam mengeksekusi penugasan sesuai dengan alasan PMN dikucurkan. Hal tersebut perlu dilakukan agar kepercayaan publik dapat kembali bertumbuh.

“Jadi, momentum ini yang harus ditunjukan BUMN Karya untuk memperbaiki reputasi mereka yang tercoreng dengan aksi fraud ataupun korupsi dari manajemennya,” kata Toto.

Sementara itu, Pengamat BUMN Datanesia Institute Herry Gunawan menyatakan BUMN Karya juga harus memperbaiki kinerja fundamental keuangan. Menurutnya, pengelolaan risiko perlu ditingkatkan agar keuangan perusahaan sehat di tengah penugasan pemerintah.

Dia menambahkan bahwa pemerintah selaku pemegang saham juga memiliki peran penting untuk mengaudit pengelolaan perusahaan di BUMN penerima suntikan modal negara. Dengan demikian, penggunaan PMN diharapkan dapat berjalan optimal.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Komisi VI DPR RI yang menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 senilai Rp5,65 triliun kepada emiten BUMN Karya, dinilai tidak akan menjadi sentimen tambahan bagi ADHI, WIKA, dan PTPP.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa secara teknikal saham ketiga emiten BUMN Karya ini sudah mengalami jenuh beli atau overbought karena sebelumnya telah mengalami apresiasi.

Menurut Nafan, sentimen dari injeksi modal negara sudah tercermin dari lonjakan harga saham ketiga emiten tersebut dalam beberapa hari perdagangan. Oleh karena itu, dia menyematkan rekomendasi tahan untuk ADHI, PTPP, dan WIKA.

“Jadi kenaikan harga saham tersebut sudah price in dari PMN dan bisa jadi sudah ada yang mengambil keuntungan karena sebelumnya sudah terjadi overbought, sehingga rekomendasinya cenderung hold,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Pada perdagangan hari ini, saham BUMN Karya terpantau kompak melemah. PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), misalnya, turun 0,80% menuju level Rp248. Kendati demikian, harga tersebut mencerminkan kenaikan 10,71% selama sepekan.

Sementara itu, saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) juga ditutup melemah 1,92% ke level Rp204 per lembar. Namun, mahar ini menguat 39,73% selama sepekan terakhir, sekaligus melonjak 96,15% dalam kurun satu bulan terakhir.

Adapun saham PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) ditutup turun 1,02% pada perdagangan hari ini ke level Rp388. Akan tetapi, sama seperti saham BUMN Karya lainnya, harga saham itu menunjukkan kenaikan sebesar 16,87% selama sepekan.

Nafan menilai PMN dibutuhkan bagi ketiga emiten tersebut untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditugaskan pemerintah. Untuk itu, suntikan modal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengerjaan proyek penugasan.

Untuk diketahui, sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR mendukung usulan PMN 2025 dengan nilai total Rp44,24 triliun pada Rabu (10/7/2024) malam. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp5,65 triliun akan mengalir kepada ADHI, PTPP, dan WIKA.

Secara rinci, Adhi Karya memperoleh PMN Rp2,09 triliun untuk menyelesaikan proyek Tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja. Adapun WIKA meraih Rp2 triliun guna memperbaiki struktur permodalan, sementara PTPP mendapatkan Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja – Bawen dan Kawasan Industri Grand Rebana, Subang.

Berikut rekomendasi saham ADHI, WIKA, dan PTPP menurut Mirae Asset Sekuritas:

Saham ADHI

- Support: 238

- Resistance: 312

- Stop Loss: 226

Saham PTPP

- Support: 372

- Resistance: 478

- Stop Loss: 354

Saham WIKA

- Support: 177

- Resistance: 282

- Stop Loss: 158

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Sebanyak 16 perusahaan milik negara diusulkan dana segar melalui Penyertaan Modal negara (PMN) dengan total Rp44,24 triliun tahun depan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan rapat kerja dengan Komisi VI untuk membahas hal tersebut.

Erick mengatakan PMN diberikan kepada perusahaan-perusahaan pelat merah untuk memastikan agar ke depan transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ada kebingungan.
"PMN itu 90 persen penugasan. Nah ini ya kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick dilansir Antara Kamis, 11 Juli 2024.

Ia juga menyinggung soal kontribusi BUMN ke negara melalui dividen yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hingga Mei 2024, ia menyebut dividen mencapai sekitar Rp56,7 triliun.

"Mengenai ini kan nomor satu dividen kita ke negara sudah masuk Mei ini Rp56,7 triliun kalau nggak salah dari yang kita harapkan di Rp80 triliun lebih. Nah tahun depan kita juga akan memberikan dividen Rp85 triliun lebih," ujar dia.

Baca juga: 9 Fraksi Komisi VI DPR Dukung PMN 2025 Sebesar Rp44,2 Triliun

Berikut daftar BUMN yang diusulkan mendapatkan PMN 2024:

1. PMN terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) Fase 2 dan 3.
2. PMN PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.
3. PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun dalam rangka Program Listrik Desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR.
5. PMN untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru.
6. PMN untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp2 triliun.
9. PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun.
10. PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun.
11. PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp1,62 triliun dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah.
13. PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.
14. Perum Damri Rp1 triliun.

Perumnas Rp1 triliun.
PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI kemarin, seluruh fraksi menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN tahun anggaran 2025 senilai Rp 44,24 triliun. Hal ini merupakan kabar gembira bagi BUMN dan negara, mengingat kontribusi signifikan BUMN dalam perekonomian nasional.

Menteri BUMN, Erick Thohir, menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Komisi VI DPR atas persetujuan PMN tersebut. Ia mengungkapkan selama periode 2020-2024, BUMN telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan total dividen yang diberikan kepada negara mencapai Rp 280 triliun, lebih besar dari PMN yang diterima yaitu Rp 218 triliun. "Artinya, PMN yang sebelumnya dibiayai dari utang yang diterbitkan negara, bisa dibiayai dari dividen BUMN," ujar Erick Thohir.

Selain dividen, BUMN juga memberikan kontribusi signifikan kepada negara melalui sektor fiskal. Selama 2020-2023, BUMN telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp 1.374 triliun dan PNBP lainnya senilai Rp 356 triliun.

PMN 2025 akan digunakan untuk berbagai proyek strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan usaha, dan restrukturisasi BUMN. Diharapkan PMN BUMN ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi VI DPR memberikan lampu hijau Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 kepada tiga emiten BUMN karya ADHI, PTPP, dan WIKA total senilai Rp5,65 triliun.

Kesimpulan rapat dengan Menteri BUMN Erick Thohir menerima penjelasan atas usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dan monitoring terhadap injeksi modal tersebut selama periode 2020 hingga 2024.

Dengan demikian, sebanyak 9 fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Keputusan ini mempertimbangkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN BUMN 2025 Rp44,24 triliun disetujui.

Dari total dana tersebut, senilai Rp5,65 triliun akan mengalir ke tiga emiten BUMN karya atau konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara terperinci, Adhi Karya akan memperoleh PMN 2024 Rp2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja

Selanjutnya, Wijaya Karya senilai Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan. Kemudian, PTPP Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.

Untuk diketahui, Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total terdapat 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di Komisi VI DPR RI menyetujui usul Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025. Dasar Keputusan FPKS tersebut mengerucut kepada dua faktor utama, yaitu pertama, pemberian dividen BUMN yang lebih besar dari realisasi PMN. Kedua, pada saat yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir terus melakukan pembersihan hukum dengan memproses kasus-kasus fraud dan moral hazard di BUMN selama periode 2000-2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota FPKS di Komisi VI DPR RI Amin AK dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (10/7/2024) lalu. “Kami mengapresiasi jumlah dividen yang lebih besar dibandingkan dengan PMN. Meskipun telah menjadi keprihatinan bersama pada periode 2000-2024 ada terungkap banyak kasus fraud hingga moral hazard yang terjadi dari masa lalu yang terakumulasi. Misalnya kasus Jiwasraya, ASABRI, Garuda Indonesia, hingga Antam. Saya hitung nilainya Rp 105 triliun. Kami senang ini terungkap,” ujar Amin.

Menurutnya, meski dengan begitu banyak kasus fraud yang terungkap, FPKS tetap menyetujui pemberiaan PMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 44,249 triliun yang akan dialokasikan ke 16 BUMN. “Kami pada prinsipnya setuju, namun catatannya, PMN ini harus dikelola secara professional. Agar tidak terjadi markup. Kami menyetujui dengan catatan Kementerian BUMN harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap PMN yang nantinya akan disetujui oleh Menteri keungan,” tekan Amin.

Sebelumnya, Amin mengapresiasi kinerja Erick Thohir selama menjadi Menteri BUMN. Amin menyampaikan Erick berhasil mampu meningkatkan setoran dividen BUMN kepada negara setiap tahunnya. "Kami memberi apresiasi atas kinerja Kementerian BUMN khususnya dari setoran dividen 2023 yang meningkat pesat dibanding 2022. Itu indikator sederhana yang menunjukkan kinerja sangat baik," ujar Amin saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Selain dividen, Amin mengatakan jumlah PMN kepada BUMN pun mengalami penurunan pada 2023 dibandingkan PMN 2022. Amin menyebut mayoritas PMN pun sejatinya digunakan BUMN untuk menjalani penugasan pemerintah.

Politikus PKS itu menilai Erick juga mampu membenahi persoalan BUMN yang sudah berlangsung lama. Bahkan, tak sedikit yang akhirnya dibawa ke ranah hukum. "Kami mengapresiasi banyaknya warisan masalah di BUMN yang masuk ke ranah hukum, ini sebuah hal yang baik, walau kalau masyarakat tidak membaca secara detail, ini kok kesannya BUMN banyak masalah," ucap Amin.