KOMPAS.com - Lebih dari 90 persen perempuan di dunia mengalami sindrom pramenstruasi (PMS). Sindrom ini mencakup berbagai gejala fisik, emosional, dan perilaku yang memengaruhi perempuan sejak dua minggu hingga beberapa hari sebelum menstruasi.

Salah satu gejala fisik yang muncul saat PMS adalah bertambahnya berat badan tiga hingga lima kilogram, yang umumnya akan hilang setelah beberapa hari menstrusi.

Hal ini terjadi karena adanya fluktuasi hormon selama siklus menstruasi, yang dapat memengaruhi nafsu makan seseorang. Mulai dari mengidam makanan, rasa lapar yang meningkat, retensi air, dan kembung.

Perubahan nafsu makan

Perubahan nafsu makan cenderung terjadi pada tahap yang berbeda dalam siklus menstruasi, yang disebut fase folikuler dan fase luteal.

Fase folikuler. Fase ini dimulai saat seseorang mengeluarkan darah dan berakhir sebelum berovulasi.

Dalam fase ini, hormon estrogen mendominasi. Karena estrogen menekan nafsu makan, seseorang mungkin akan makan lebih sedikit selama fase ini.

Fase luteal. Fase ini dimulai setelah ovulasi dan berlangsung hingga hari pertama menstruasi berikutnya.

Selama fase luteal, progesteron adalah hormon yang dominan. Progesteron merangsang nafsu makan, sehingga akan membuat perempuan makan lebih banyak selama fase ini.

Sebuah studi tahun 2016 mengungkap, perempuan cenderung makan lebih banyak protein selama fase luteal menstruasi. Selain itu juga ada peningkatan mengidam makanan, terutama makanan manis, cokelat, dan makanan asin.

Tidak semua penelitian menunjukka,n bahwa mengidam makanan mengakibatkan peningkatan jumlah kalori yang dikonsumsi dan peningkatan berat badan. Namun, orang yang mengonsumsi lebih banyak kalori akibat mengidam makanan dapat mengalami kenaikan berat badan.

Shutterstock/Kmpzzz Ilustrasi siklus menstruasi.

Retensi air dan pembengkakan

Umumnya perempuan akan mengalami peningkatan retensi air dan garam di sekitar waktu menstruasi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan hormon progesteron, yang mengaktifkan hormon aldosteron, yakni yang menyebabkan ginjal menahan air dan garam.

Retensi air dapat menyebabkan kembung dan bengkak, terutama di perut, lengan, dan kaki. Hal ini dapat menyebabkan penambahan berat badan. Hal ini juga dapat membuat pakaian seseorang terasa lebih ketat.

Namun, retensi air tidak selalu menyebabkan kenaikan berat badan. Sebuah studi tahun 2014 menunjukkan, retensi air menyebabkan pembengkakan yang signifikan pada beberapa area, yakni wajah, payudara, perut, tungkai atas dan bawah.

Pada hari-hari menjelang menstruasi, selain kenaikan berat badan, ada beberapa gejala yang mungkin muncul, seperti rasa haus yang meningkat, perubahan nafsu makan, nyeri payudara, kembung, hingga sakit kepala.

Jenis, tingkat keparahan, dan durasi gejala akan bervariasi pada setiap orang. Selain itu, beberapa perempuan mungkin mengalami kombinasi gejala, sementara yang lain mungkin tidak mengalami gejala sama sekali.

Gejala PMS umumnya dimulai beberapa hari sebelum perdarahan atau menstruasi, dan berhenti setelah menstruasi terjadi.

Cara Mencegah Kenaikan Berat Badan

American College of Obstetricians and Gynecologists merekomendasikan kebiasaan makan berikut ini untuk membantu mengurangi efek PMS:

- Makan karbohidrat kompleks untuk mengurangi gejala suasana hati dan mengidam makanan

- Makan makanan yang kaya kalsium, termasuk yogurt dan sayuran hijau

- Mengurangi asupan lemak, garam, dan gula

- Menghindari atau membatasi kafein dan minuman beralkohol

- Menjaga kadar gula darah tetap stabil dengan makan makanan kecil lebih sering

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp25,88 triliun dari pajak atas usaha ekonomi digital per 30 Juni 2024.

“Hingga 30 Juni 2024, Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp25,88 triliun,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Masyarakat Dwi Astuti di Jakarta, Jumat.

Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp20,8 triliun, pajak kripto sebesar Rp798,84 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp2,19 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,09 triliun.

Terkait PPN PMSE, Pemerintah telah menunjuk 172 pelaku usaha secara total hingga Juni 2024. Dari jumlah itu, sebanyak 159 PMSE di antaranya telah menyetorkan PPN senilai Rp20,8 triliun.

Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp3,90 triliun setoran tahun 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp3,89 triliun setoran tahun 2024.

Pemerintah masih akan terus menunjuk para pengusaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri ke konsumen di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital.

Sementara itu, penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp798,84 miliar sampai dengan Juni 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp220,83 miliar penerimaan tahun 2023, dan Rp331,56 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp376,13 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp422,71 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp2,19 triliun sampai dengan Juni 2024. Penerimaan dari pajak fintech berasal dari Rp446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp1,11 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp635,81 miliar penerimaan tahun 2024.

Pajak fintech itu terdiri atas PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan BUT sebesar Rp732,34 miliar, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp270,98 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp1,19 triliun.

Penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari penerimaan pajak SIPP. Hingga Juni 2024, penerimaan dari pajak SIPP sebesar Rp2,09 triliun. Penerimaan dari pajak SIPP tersebut berasal dari Rp402,38 miliar penerimaan tahun 2022, sebesar Rp1,12 triliun penerimaan tahun 2023, dan Rp572,17 miliar penerimaan tahun 2024. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari PPh sebesar Rp141,23 miliar dan PPN sebesar Rp1,95 triliun.

Dwi menambahkan Pemerintah akan menggali potensi penerimaan pajak usaha ekonomi digital lainnya, seperti pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024