IDXChannel – Pemerintah tengah fokus mengatasi polemik lahan sawit ilegal. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai hal itu terjadi karena Indonesia lemah dalam berkoordinasi.

Piter pun mengimbau agar pemerintah berhati-hati dan berupaya untuk terus meningkatkan koordinasi.

"Bagaimana mungkin tata ruang kita berubah dan kemudian menyebabkan, justru menambah permasalahan yang di tengah kita sedang digugat oleh Uni Eropa, itu akhirnya membuat kita semakin dalam posisi yang lemah. Pemerintah hendaknya berhati-hati dan meningkatkan koordinasi," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menyebut ada banyak perusahaan sawit yang dicap ilegal oleh pemerintah. Menurutnya, penyebutan lahan sawit ilegal sendiri sebenarnya keliru.

Eddy meluruskan bahwa sebuah perusahaan tidak mungkin bisa menjalankan usaha tanpa mengantongi izin. Ia menilai akar permasalahannya bukan berasal dari perusahaan sawit melainkan karena terjadinya perubahan tata ruang yang diramu pemerintah.

"Kalau perusahaan itu tidak mungkin mereka melakukan usaha tanpa izin. Pasti sudah ada izin, yang terjadi adalah kita telah melakukan kegiatan sudah ada izin, kemudian terjadi perubahan tata ruang, itu kan regulasi,” ujar Eddy dalam sesi wawancara.

(FRI)